Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangnomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasmengatur tentang pengajuan gugatan terhadapperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanwajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebutdiajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukummeliputi tempat kedudukan perseroan.c.

Pertimbangan Majelis Hakim yangmenganggap saham sebagai benda tak bergerak adalahkeliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5oleh Majelis Hakim tidak berdasar.Bahwa Pasal 61 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang PTyang berbunyi sebagai berikut :(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.(2

) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan.Majelis Hakim telah keliru menerapkan Pasal 61 tersebutkarena addresat pengajuan gugatan perkara a quo tidakmengenai hasil kKeputusan RUPS, Komisaris, atau Direksidan tidak ditujukan kepada perusahaan, komisaris ataudireksi tetapi tujukan kepada pemegang saham secaraperorangan bukan kepada perseroan (PT.East PointIndonesia).

Perubahan Anggaran DasarNo.26 tanggal 18 April 2005 yang berbunyi 100% (seratuspersen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkantersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000(enam ratus juta rupiah) telah di setor Penuh.Bahwa adapun Para Penggugat/Para Terbanding justrukeliru. meminta Para Tergugat/Para Pembandingmenunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham padahaltanggung jawab pengurusan = administrasi tersebutmerupakan kewajiban Penggugat I/Terbanding sendirisebagai Ketua Rapat dalam RUPS

Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugatbertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalamperkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda takbergerak, maka gugatan diajukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri danwilayah Hukum mana terletak benda tersebut.Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatanterhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wayjarsebagai akibat keputusan RUPS

Bahwa apabila Perseroanakan mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruhnya atausebagian besar kekayaan perseroan harus dilakukan dengan RUPS danternyata hal ini Penggugat tidak pernah melakukan RUPS dimaksud ;10.Bahwa dalam Undangundang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas, menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi : Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaanperseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi :Keputusan

RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangseluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit %4 (tiga perempat)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suaratersebut.Pasal 88 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkandalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak

DalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan :Pasal 102 ayat (1) berbunyi :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub.

Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakanlebin dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihperseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak ;Pasal 102 ayat (4) berbunyi :Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beretikad baik;12.Bahwa dengan demikian ternyata telah terbukti Tergugat II (PT.

Perlunya persetujuan RUPS dalam pengalihan hutang perseroanjikalau aset perseroan yang dialinkan tersebut adalah seluruhaset atau sebagian besar kekayaan perseroan. Pengalihanhutang yang dilakukan Tergugat kepada Tergugat Ilbukanlah termasuk sebagai definisi seluruh aset atau sebagianbesar kekayaan perseroan, in casu Tergugat sehinggaketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (3) Undang13.IV.14.Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 102 ayat (1) jo.

Bahwa oleh karena didalam RUPS tanggal 21 Juli 2011 tidak ditentukanmulai berlakunya pengangkatan, pergantian dan penghentian anggotaDireksi perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (6)Undangundang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menentukan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham ;9.

Bahwa dengan demikian Penggugat yang telah diangkat selaku Direktur PTINDRAPURA JAYA LESTARI berdasarkan RUPS tanggal 21 Juli 2011sehingga Penggugat yang berhak untuk mewakili PT INDRAPURA JAYALESTARI baik diluar maupun didalam Pengadilan terhitung sejakpengangkatan Penggugat selaku Direktur hingga berakhirnya masa jabatanselaku Direktur atau diberhentikan melalui RUPS atau diberhentikan olehDewan Komisaris ;10.

Indrapura Jaya Lestari padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal21 Juli 2011 di kantor Notaris Elza Mawardi, SH berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat Nomor: 96 tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZAMAWARNI, SH, Notaris di Medan;6.

Bahwa benar sejak pengangkatan Penggugat selaku Direktur terhitung sejaktanggal 21 Juli 2011 hingga saat ini tidak pernah dilakukan penggantianDirektur melalui RUPS maupun pemberhentian Direktur oleh Komisaris PT.Indrapura Jaya Lestari;10. Bahwa benar Tergugat telah mewakili PT.

Indrapura JayaLestari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan pada 21 Juli 2011 sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 96tertanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan ELZA MAWARNI, SH, Notarisdi Medan telah dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT.Indrapura Jaya Lestari;Menimbang, bahwa TurutTergugat telah mengajukan jawabanterhadapgugatan tersebut menyatakan sebagai berikut :.

Sertaberdasarkan RUPS PT. Baker No 55 pada tanggal 16 Oktober1986 oleh Notaris Daliso Rudianto, Sarjana Hukum diYogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.AnnaSubiakti, SH.Mhum., 2.Nusye K.I.

Baker sudah bubar menurut hukum;4 Bahwa saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPS AD/ART tahun 1986telah meninggal dunia5 Bahwa sejak tahun 2007, hubungan para penggugat dengan tergugat adalahhubungan kerja dengan perorangan bukan hubungan kerja dengan BadanHukum, dalam hal ini PT.

Baker adalah PT dengan jenis usahaangkutan yang mengadakan RUPS terakhirpada tanggal 16 Oktober 1986 (enam belasoktober tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh enam) tentang perubahan AD/ART no.55 yang dibuat oleh notaris Daliso Rudianto,SH. notaris di Yogyakarta. Dengan susunandireksi adalah:Direktur I : Tn. Haji DigdosudarmoDirektur II: Tn. Kasdadib sejak tahun 1986 sampai terbitnya UU PT no.1 Tahun 1995 dan sampai dengan UU PTyang baru yaitu UU no. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

Baker sudah bubar menurut hukumd saat ini pendiri ataupun direksi dalam RUPSAD/ART tahun 1986 telah meninggal dunia9 Bahwa pemberesannya dilakukan oleh pendiri dan nyatanya (feitelijk) parapendiri atau para direksi berdasarkan RUPS tahun 1986 no. 55 yang dibuatHalaman 15 dari 26 Putusan PHI Nomor 5 /Pdt.SusPHI/2014/PNYyk1011121314oleh notaris Daliso Rudianto, SH, notaris di Yogyakarta telah meninggalduniaOleh karena PT.

yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;e Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat padaawal persidangan mengenai surat kuasa maka setelah Majelis Hakim mempelajaridan meneliti bukti T1,T2,T3 terbukti bahwa PT.Baker adalah PT dengan jenisusaha angkutan yang mengadakan RUPS

Direksi dan Komisarisbelumlah mendapat gaji dari PT BWR karena anggaran dasar dan rumahtangga belumlah disahkan RUPS Perdana;4. Tidaklah pernah kami menikmati sarana yang dapat secara leluasa kamigunakan laksana direksi dengan pranata yang memadai bagi seorang direksisebuah PT yang siap beroperasi, kecuali PT yang justru menyedotsumberdaya waktu, tenaga, ilmu dan segala sarana pribadi yang kami milikiagar la dapat tegak berdiri.

Penerimaan oleh Pemerintah Kota Batu, dengan merubah komposisi saham,ataupun Penerimaan oleh PT Batu Wisata Resource maka haruslah diikutidengan penyelenggaraan RUPS yang menentukan hak dan kewajiban parapihak termasuk di antaranya menentukan kedudukan akun hutang afiliasidireksi, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam mempertahankankelangsungan hidup perusahaan.

Persetujuan komisarisdilakukan pada saat RUPS Perdana diselenggarakan, dan selama fasepersiapan dimaksud tidak ada upaya pemberhentian sementara baikoleh RUPS maupun Komisaris karena tindakan yang dilakukan olehdireksi (sebagaimana dimaksud Pasal 105 UndangUndang RI Nomor40 Tahun 2007);Seluruh tindakan yang dilakukan direksi yang melaksanakan tugassebagai kuasa calon pendiri yang belum mendapat pengesahan menjaditanggung jawab pribadi direksi apabila RUPS Perdana menolak tahapanperencanaan yang dilakukan

oleh direksi, (Pasal 13 dan Pasal 14UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007);RUPS perdana yang tidak dapat terselenggara, karena tambahan modaldisetor pemerintah Kota Batu tidak pernah terjadi.

Bukti B5, Dokumen Persiapan RUPS dan Bukti Dli. Dokumen PenyesuaianStrategis PT Batu Wisata Resource Menyampaikan secara utuh posisiaktivitas kerjasama investasi senilai Ro247.000.000,00 kepada 10 kelompokkreatif masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dan materiPersiapan RUPS Perdana. Bukti B5 menunjukkan senyatanya bahwaaktivitas dimaksud telah diketahui oleh Pemegang Saham dan Komisarispada saat rapat RUPS Perdana pada tanggal 15 Juni 2015.

Jihatisehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegangsejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan sahamsaham yang dimilikioleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, DewanKomisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudahdilakukan pemanggilanpemanggilan kepada Termohon yang layak danpatut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. VirtutamaMedia Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengurusan dilaksanakanoleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungiHalaman 3 dari 9 hal. Put.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husadasebagaimana tesebut dalam point nomor 5 di atas.8. Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagaiIbu kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohonditetapkan sebagai wali dari anakanak Pemohon tersebut yang bernama :8.1. AHMAD HABIBI AULIYA, Umur 13 tahun (lahir : 27052006)8.2.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husada.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT.

Daerah Maluku.16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

BPDM/2014, saksi juga tidak mengetahuinya;Bahwa setahu saksi RUPS diatur di dalam UU Perseroan Terbatas dimana dalamUndangundang tersebut ada dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuar Biasa. Di dalam UU Perseroan Terbatas setahu saksi tidak ada disebutkanmengenai RUPS Terbatas;Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas baru saksi ketahui saat adanya Keputusan RUPSTerbatas No : 01/RUPST/PT. BPDM/2014.

diatur di dalam Anggaran Dasar dan UU Perseroan Terbatasdimana dalam Undangundang tersebut ada 2 jenis RUPS yaitu RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa.Bahwa dalam UU PT Tidak ada disebutkan mengenai RUPS Terbatas, hanyaRUPS sebagaimana yang saksi sebutkan pada poin 30Bahwa selama ini yang ada hanya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,sedangkan RUPS Terbatas setahu saksi tidak pernah ada197Bahwa hasil pembicaraan dalam RUPS dituangkan dalam bentuk SuratKeputusanBahwa kalau Berita Acara Negosiasi Harga tidak

setiap akhir bulan april, dan RUPS Luar biasa yangdapat dilaksanakan sewaktuwaktu diluar RUPS wajib.

Bank Maluku hanya dikenal 2(Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkanmengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

Terbatas setelah beliau tiba di Ambon; Bahwa sebelum keputusan RUPS Terbatas tersebut ditandatangani oleh Gubernur,Saudara PETRO TENTUA dan FREDDY SANAKY sudah berproses, dalam artianSurat Keputusan RUPS Terbatas PT.

Bahwa berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Gracia Mitra Selaras(PENGGUGAT) No. 27, tertanggal 10 Nopember 2008 di buat olehDesman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta,menegaskan halhal sebagai berikut : (vide P3) a.

Oleh karenaTERGUGAT tidak melakukan kewajibannya, PENGGUGAT TELAHMENGINGATKAN TERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISANMELALUI SURAT TANGGAL 25 FEBRUARI 2009 (vide P5) DANMELALUI RUPS LUAR BIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6),untuk menyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayar TERGUGATsampai dengan hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 yaitu sebesarRp. 6.009.440.000, (enam milyar sembilan juta empat ratusempatpuluh ribu rupiah), namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik(niet ter goede trouw) melaksanakan

(empatmilyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu. rupiah), walaupun PENGGUGAT TELAH MENGINGATKANTERGUGAT SECARA LISAN DAN TULISAN MELALUI SURATTANGGAL 25 FEBRUARY 2009 (vide P5) DAN MELALUI RUPS LUARBIASA TANGGAL 16 MARET 2009 (vide P6) agar TERGUGATmenyetorkan sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan namunTERGUGAT TETAP MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PRESTASINYAyang dinyatakan melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 (vide P7) ;Dengan demikian TERGUGAT tidak tunai memenuhi

Terkait dengan saham yang dibeli oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT : Kerugian materil terhadap tidak disetorkannya secara penuhsaham yang diambil oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATyaitu Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah) ; Ditambah bunga menurut suku bunga deposito BankPemerintah 12% pertahunnya atau 1% perbulannya yaitusebesar Rp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) yaitudihitung sejak ditingkatkan modal dasar dan modaldisetorkan sesuai Berita Acara RUPS tertanggal 10November 2008.

Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia ;2ne nnn cnn n nn nnn nnn nnn nnn nncnnnb.

"Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa :"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negaraBahwa dari uraian Pasal yang terdapat Perjanjian Kerja Bersama telah terang dan jelas,dalam pemberian Pesangon Terlawan Tersita haruslah mendapatkan Persetujuan

Industri SandangNusantara pasal 11 ayat 2 huruf a angka 4 mensyaratkan Direksi harus mendapatkanpersetujuan RUPS untuk menetapkan penghasilan bagi pekerja yang melebihikewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan ;Untuk itu, Direksi dan Pekerja menetapkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) PerjanjianKerja Bersama, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1dan Pasal 74 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PemegangBerdasarkan hal tersebut, sangat jelas

Pemegang Saham/RUPS Perseroan, maka Pasal 72 ayat 1 PerjanjianKerja Bersama tidak dapat dilaksanakan ;8. Bahwa asetaset sebagaimana tercantum dalam Surat Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.18/Eks/2012/PHI.Sby joNomor 263 K/Pdt. Sus/2011 Jo. Nomor : 82/G/2010/PHI. Sby adalah sebagaiberikut : 222222222 nen n nnn ene enn nen nnn n nen nneeA. Berita Acara Eksekusi Tertanggal 18 Desember 2012, Asetaset yangtereksekusi berupa : 22222 nono n nnn nnn nnn nn1.

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, NomorS466/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Perihal BesaranUang Santunan bahwa selaku Pemegang Sahara / RUPS PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), kami belum pernahmemberikan persetujuan terhadap besaran uang pesangonPHK sebesar 75 kali penghasilan terakhir terhadap karyawanPT. Industri Sandang Nusantara (persero) dipabrik teks Tegal,Patal Cilacap, dan Patal Grati.

Pilar Papua belum terbentukkarena belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupunRUPS Luar Biasa;Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang saham (ahli waris dari Ir.Musdari) harus terlebin dulu menempuh penyelenggaraan RUPS sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi

Direktur Operasional pada setiap tahunnyaberhasil mendapatkan keuntungan bagi perusahaan/Tergugat I, bahwa dariprofit yang diperoleh perusahaan tersebut Penggugat menerima dividenbagian yang diberikan oleh Tergugat Il, Kemudian Penggugatmengkompensasikan dividen yang diperoleh tersebut untuk membayarsecara cicil nilai saham yang diberikan;Bahwa pada tahun 2007 (sesuai laporan/laba Perseroan periode 2004 2009) Penggugat telah berhasil melunasi setoran modal dimaksud sehinggatelah dinyatakan dalam RUPS

Tergugat IIagar membayar denda keterlambatan apabila Para Tergugat lalaimelakukan kewajibannya, per hari Rp50.000.000,00 sejak putusandibacakan atau sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian PT Karya Lestari MakmurNomor 76/21/42004 dan Akta Nomor 61 Risalah RUPS

Billy Sindora sebanyak 100 saham atau senilai Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) ;Dalam akta pendirian, disebutkan bahwa tiap tahun akan dilakukanpenghitungan hasil usaha dan dilakukan pembagian kepada para pemegangsaham sesuai dengan nilai saham yang diberikannya, tetapi hingga saat ini halitu tidak pernah direalisasikan karena belum ada keuntungan usaha yangdidapatkan dan sejak awal berdirinya PT Nata Wahana Selera hingga saat initidak pemah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa

Tinodan Sdri Sintia diberhentikan oleh para pemegang saham sesuai Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diadakan di Restoran Grace Jalan BungurKota Bandung ;Sejak bulan September 2007 PT Nata Wahana Selera/News Paper Restodikelola oleh sdr. Jundi dan yang mengawasi keuangan yaitu sdr. Arifin GandaWidjaya dan sdr. Rudi, adapun inventaris yang ditinggal masih lengkapdiantaranya :a. Alat alat dapur (4 unit kompor gas, copy maker, microwave, pembakarHal. 4 dari 14 hal.

Jundi sampai bulan Mei2008, lalu tidak dilanjutkan operasionalnya dikarenakan omset menurun dantidak bisa membayar uang sewa tempat kepada PVJ sebesarRp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;Sesuai RUPS, operasional perusahaan akan dilanjutkan kembali olehsdri Sintia dan Terdakwa 2.

Ferra Toeantetelah menjual asset PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto dan memindahkuasakan usaha kepada Tatok Djoko Sudiarto tanpa diketahui / sejin dari parapemegang saham perusahaan karena tidak pernah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), uang Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)hasil penjualan aset tersebut oleh para Terdakwa tidak dimasukkan ke dalamrekening perusahaan PT Nata Wahana Selera/News Paper Resto ;Akibat perbuatan para Terdakwa, PT Nata Wahana Selera/News PaperResto

Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr.Y.Tutiek Setia Murni,SH.MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut Penyelenggaraan dan Susunan PengurusPerseroan/PT.SMHP, namun khusus mengenai Susunan PemegangSaham Perseroan / PT.SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LBuntuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT.SGMHP berdasarkanfakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan olehPenggugat di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret2011;.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan /PT.SMHPmengenai Permodalan agar pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang R. Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapatterpenuhi, sebagai berikut : Mengubah besarnya modal dasar Perseroan ; Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroanagar sesuai dengan nilai Riil ;2. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanayang telah diwajibkan dalam pasal 157 Undangundang R.

Il,IIIsekarang Pembanding I,II,IIl yang menyuruh Tergugat IV dan Tergugat Vsekarang Turut Terbanding I, Il untuk menempatkan keterangan bahwaTergugat sekarang Pembanding telah menyetor modal perseroan sebesarUSD 4,512,500.00 ke dalam akte otentik, padahal Tergugat sekarangPembanding tidak dapat menunjukkan bukti asli penyetoran modal tersebut,demikian juga perbuatan Tergugat ,ll,I sekarang Pembanding l,ll,IIl yangmenggunakan akte otentik yang berisi keterangan palsu tersebut untukmenyelengarakan RUPS

dan menempatkan dalam satu kapasitas sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan a quo, Penggugat II, IIIsekarang Terbanding Il,lIl mendalilkan mengajukan gugatan dalamkapasitasnya selaku Direktur dan Komisaris PT Sulawesi Mini Hydro Power ;Menimbang, bahwa gugatan a quo didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, akan tetapiberdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Juni 2011 tentang Risalah RUPSTahunan PT Sulawesi Mini Hydro Power, ternyata RUPS

Tergugat I,ll,lIl sekarang Para Pembanding/ParaTerbanding dan Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding , Il mengenaiperbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang tidak menyetor modalperseroan untuk PT Sulawesi Mini Hydro Power dan tidak menunjukkan buktiasli setoran modal tersebut dan perbuatan Tergugat Il,lll sekarangPembanding Il, Ill yang menyuruh Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding, Il menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan menggunakanakte otentik tersebut untuk menyelenggarakan RUPS

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);10. Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);11. Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12. Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

Batam.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat KeteranganTerdaftar (sudah dilegalisir);e Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember2010 (sudah dilegalisir);e Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir);e Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Akta Risalah RUPS

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010(sudah dilegalisir);10.Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tgl 22Maret 2010 (sudah dilegailisir);11.Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12.Fotocopi Faktur Taginan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

PTR10.11.12.13.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar(sudah dilegalisir);Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010(sudah dilegalisir);Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegailisir) ;Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);Fotocopi Akta Risalah RUPS

, adapun sepadannyaadalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Laut; Sebelah Selatan berbatas dengan Laut; Sebelah Timur berbatas dengan Laut; Sebelah Barat berbatas dengan Laut;Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tanggal 31 Oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acaradalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai:a. Pengantian Direksi Perseroan;Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2015b.

Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan sehubungan denganterjadinya pemindahan hak atas saham milik Persero Robi Mayersya(Tergugat ) kepada Penggugat dst, sebagaimana dimaksud dalam aktaNomor 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma,SH Notaris di Padang (vide surat bukti P.VIII),sehingga baru RUPS tanggal 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dariMENKUM dan HAM pada tahun 2009; Bahwa sebenarnya jauh sebelum Sertifikat atas tanah di Siloinakditerbitkan oleh

Fotokopi Surat Berita Acara RUPS Nomor 39 tanggal 31 Oktober 2008yang dibuat dan ditandatangani Satria Darma, SH Notaris di Padang;2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009;3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tanggal 17Desember 2009;4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah Pulau Siloinaktanggal 6 November 2007;5.

Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 Akta Nomor 39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, S.H.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,;18)Daftar Penguji SP2D Nomor: K.115/KU/PD kepada HM.Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSu,sebesar Rp.10.000.000.000,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78,tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67,tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35,tanggal 18 Pebruari 2009;22)Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atasLaporan Keuangan

Siswadi, SH, MKn selaku DirekturUtama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,;19.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010;20.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009;21.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009;22.Laporan Auditor Independen Ngurah Arya danRekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJNomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tanggal 26 Maret2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31Desember 2007;23.Laporan Hasil Audit

Rembang, PT.RBSJpernah melakukan RUPS Tahunan, yaitu: Tutup Buku tahun2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun2009, RUPS tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama usaha budidaya tebu PT.

RBSJ;Bahwa menurut laporan yang saksi terima bahwa dari kerjasamadengan PT.SAB tersebut, PT.RBSJ baru mendapat pemasukansebesar Rp.12.375.086.601, sehingga kalau dihitung secara kasarPT.RBSJ masih rugi.PT.RBSJ sudah pernah melakukan RUPS Tahunan dan menyetorkanDeviden kepada Pemkab Rembang, yaitu: Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun 2009, RUPS tanggal 30 Juni2010.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000.,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:78, tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:67, tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

Organ PT adalah Direksi Komisaris RUPS dan organ Perum adalahHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby20DireksiDewan PengawasWalikota. Dokumen rencana, anggaran, programkerja disampaikan direksi kepada RUPS untuk badan hukum berbentukPT.

Abdul Latief ChaledBahwa benar perusahaan tidak pernahmelakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011bertempat di rumah KediamanWalikota Batu pernah diadakan rapatintern persiapan pendirian PT.

Batu WisataResource ;Bahwa benar selama saksi bekerja diPT.BWR tidak pernah ada RUPS ;Bahwa setahu saksi PT.

BWRbelum mendapat pengesahan namunsetoran modal sudah ada ;Bahwa menurut Ahli, direksi bertindakdi luar RUPS merupakan tanggungjawab pribadi ;Bahwa tindakan pribadi direksi diluarRUPS merupakan tanggung jawabpribadi sehingga menimbulkankerugian negara ;Bahwa apabila perusahaan belumdisahkan maka direksi tidak bolehbertindak apapun ;Bahwa AD/ART saja belum bisadilakukan aktifitas /kegiatan ;= Bahwa belum diadakan RUPS dalamPT.

keluar masuk ;Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby100= Bahwa kegiatan keluar masuknya uangharus dipertanggungjawabkan padaRUPS ;= Bahwa RUPS harus ada setahun sekali,pelaporan pertanggungjawaban direksipada dewan komisaris, jika tidak adamaka PT tersebut harus dilihat jikabulan ke 17 belum ada RUPS harussegera diadakan RUPS ;= Bahwa yang wajib melaksanakanRUPS adalah direksi, bisa juga dewankomisaris yang meminta dilakukanRUPS ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah

Sehingga dapat mengakibatkanterganggunya dan terhambainya aktifitas usaha Tergugat ;Kemudian PenggugatPenggugat tidak berhak melarang Tergugatuntuk berhubungan dengan siapapun dan di dalam AnggaranDasar maupun RUPS PT. ALS, tidak ada larangan bagi Tergugatuntuk berhubungan atau bertemu dengan siapapun termasukdengan ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution.

Abdul Rahman yang lainnya, makapenghentian busbus tersebut tidak perlu lagi menunggudilakukannya proses RUPS dan dimusyawarahkan kepadaPenggugat ;Bahwa oleh karena ahli waris Alm. Abdul Rahman Nasution sendiriyang menghentikan BusBusnya untuk beroperasi, maka untukmengisi kekosongan BusBus pada Trayek/ ruterute perjalananyang selalu diisi oleh BusBus milik ahli waris Alm.

Nasir Nasution,sedangkan ahli waris yang lain saksi tidak tahu ;Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS di PT. ALS pada saat pengangkatanChandra Lubis sebagai Direktur dan setelah itu saksi sering mengikuti PraRUPS ;Bahwa dalam Pra RUPS bulan Pebruari 2013 Guruh Nasution tidak adatetapi yang ada M. Nasir Nasution ;Bahwa saksi belum pernah melihat surat penyetopan atas nama Direktur/Komisaris ;Bahwa pada Pra RUPS tahun 2014 yang hadir dari ahli waris Alm.

Rachman Nasutionada 28 (dua puluh delapan unit ) ;Bahwa masalah penggantian kelayakan bus ada dibuat dalam RUPS,nanti dituangkan dalam operasional dan tehnisnya diserahkan kepadaDirektur Utama, saya pikir Direktur Utama tidak sewenangwenang sepertiyang diperkarakan ;Bahwa ada sebagian Bus yang dioperasikan oleh Guruh Nasution tidaklayak beroperasi ;Bahwa masalah RUPS tahun ini dibuat studi kelayakan dan dibuat panitia,disitulah dituangkan dalam satu daftar seperti kaca dan jok.

Rachman Nasution yang tidak jalanyang berwenang mengonirolnya adalah Kepala Personalia ;Bahwa menurut RUPS aturannya untuk mengisi trayek harus ada ijin daripemegang saham awal ;Bahwa saksi ada membaca sekilas surat pencabutan surat kuasa dimanapencabutan itu dilakukan dibawah tangan ;Bahwa yang menggunakan trayek atas operasional bus Alm. Abd.Rachman Nasution yang sudah di stop adalah PT. ALS dank arena sudahada RUPS maka tidak perlu ijin dari ahli waris Alm. Abd.