Nomor 9 K/Pdt/2015Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa jika Pengadilan Negeri memenuhi permintaan Penggugat danmembenarkan gugatan dimaksud, maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan akan membuat disparitas putusan badan peradilan darilingkungan peradilan yang berbeda yang mengakibatkan kerancuanhukum dan ketidakpastian hukum;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berwenangmenyatakan akta yang berisi RUPS tidak

;Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal111 ayat 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DewanKomisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangundangNomor 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalahsejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, Dengandemikian dalil

Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris gunamenyetujui pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHalaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b. Penjaminan kebendaan/Pemberian agunan, atau Penjualan/Pengalihan sebagian besar harta kekayaan perseroan;c. Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan;d.

Permohonan Kepailitan pembubaran perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti RUPS/RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) Suatu perseroan tidak mempunyai kewenangan dan tidakpernah melakukan jual beli saham, tetapi hanya memberikanpersetujuan rencana jual beli saham yang akan dilakaukan olehpemegang saham, sehingga dengan demikian jelas bahwa AktaBerita Acara RUPS/RUPSLB suatu perseroan tidak dapat dijadikanbukti jual beli atau beralinnya suatu saham

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,;18)Daftar Penguji SP2D Nomor: K.115/KU/PD kepada HM.Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSu,sebesar Rp.10.000.000.000,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78,tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67,tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35,tanggal 18 Pebruari 2009;22)Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atasLaporan Keuangan

Siswadi, SH, MKn selaku DirekturUtama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,;19.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010;20.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009;21.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009;22.Laporan Auditor Independen Ngurah Arya danRekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJNomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tanggal 26 Maret2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31Desember 2007;23.Laporan Hasil Audit

Rembang, PT.RBSJpernah melakukan RUPS Tahunan, yaitu: Tutup Buku tahun2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun2009, RUPS tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama usaha budidaya tebu PT.

RBSJ;Bahwa menurut laporan yang saksi terima bahwa dari kerjasamadengan PT.SAB tersebut, PT.RBSJ baru mendapat pemasukansebesar Rp.12.375.086.601, sehingga kalau dihitung secara kasarPT.RBSJ masih rugi.PT.RBSJ sudah pernah melakukan RUPS Tahunan dan menyetorkanDeviden kepada Pemkab Rembang, yaitu: Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun 2009, RUPS tanggal 30 Juni2010.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000.,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:78, tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:67, tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

;Terhadap alasan tersebut Tergugat telah keliru dan salah kaprah dalammemahami dan menerapkan Pasal 14 UU No. 19/2003 yang menyebutkan:(1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan

Mengenai Legal Standing Menteri dalam RUPS baik dalam halseluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan pemegang sahampada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruhsahamnya dimiliki oleh Negara;b. Mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan kuasa denganhak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untukmewakilinya dalam RUPS;c.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusimenyatakan ...Penerima Kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPSHalaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusanmelainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebihdahulu sebagai pemberi kuasa...dst, selanjutnya dalampertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan ...Namun, jikamenteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberi kuasadengan hak subsitusi (entah kepada

Adhi Persada Properti selaku kuasa kepada Penggugatmelainkan persetujuan menteri tersebut ditujukan/dimaksudkan bagipenerima kuasa yang mewakili Menteri dalam suatu RUPS dalam mengambilkeputusan;Lebih jauh lagi, persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dalamhal adanya pengalihan aktiva (tanah) sebagaimana yang dinyatakan didalam Obyek Sengketa pada alasan kedua tersebut hanya terhadappengalihan Aktiva Tetap, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 2ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No

padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh negara;(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaperorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambilkeputusan dalam RUPS mengenai:a. perubahan jumlah modal;b. perubahan anggaran dasar;c. rencana penggunaan laba;d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan

Organ PT adalah Direksi Komisaris RUPS dan organ Perum adalahHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby20DireksiDewan PengawasWalikota. Dokumen rencana, anggaran, programkerja disampaikan direksi kepada RUPS untuk badan hukum berbentukPT.

Abdul Latief ChaledBahwa benar perusahaan tidak pernahmelakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011bertempat di rumah KediamanWalikota Batu pernah diadakan rapatintern persiapan pendirian PT.

Batu WisataResource ;Bahwa benar selama saksi bekerja diPT.BWR tidak pernah ada RUPS ;Bahwa setahu saksi PT.

BWRbelum mendapat pengesahan namunsetoran modal sudah ada ;Bahwa menurut Ahli, direksi bertindakdi luar RUPS merupakan tanggungjawab pribadi ;Bahwa tindakan pribadi direksi diluarRUPS merupakan tanggung jawabpribadi sehingga menimbulkankerugian negara ;Bahwa apabila perusahaan belumdisahkan maka direksi tidak bolehbertindak apapun ;Bahwa AD/ART saja belum bisadilakukan aktifitas /kegiatan ;= Bahwa belum diadakan RUPS dalamPT.

keluar masuk ;Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby100= Bahwa kegiatan keluar masuknya uangharus dipertanggungjawabkan padaRUPS ;= Bahwa RUPS harus ada setahun sekali,pelaporan pertanggungjawaban direksipada dewan komisaris, jika tidak adamaka PT tersebut harus dilihat jikabulan ke 17 belum ada RUPS harussegera diadakan RUPS ;= Bahwa yang wajib melaksanakanRUPS adalah direksi, bisa juga dewankomisaris yang meminta dilakukanRUPS ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah

tanggal 21Mei 2007 ataupun RUPS apa pun kepada Penggugat.

) tanggal 21 Mei 2007 ataupun RUPS apa pun.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), 2. Komisaris, 3. Direksi, masingmasing mempunyai tugas sendirisendiriyang diatur oleh UndangUndang PT; Bahwa pemegang saham bukan organ PT, pemegang saham tidak ikut campur dalampengurusan PT. sesuai UndangUndang PT. Direksi sebagai pengurus PT.

) dalamRUPS tersebut Pemegang Saham dapat memperoleh data atau informasi dari PTtersebut ; Bahwa tidak bisa meminta data tidak melalui RUPS harus melalui RUPS untukmenerima data dan informasi ; Bahwa PT. berhak untuk menolak atau memberikan datadata kepada pemegang sahamtanpa melalui RUPS karena Pemegang saham tidak boleh intervensi kepada Direksi ; Bahwa fungsi Direksi di sebuah PT adalah sebetulnya mempunyai dua fungsi yaitu 1.Fungsi Pengurusan dan 2. fungsi perwakilan, fungsi Pengurusan bertanggung

NNT tahun 2007 tidak pernah terjadi peralihan hak berdasarkan RUPS tanggal21 Mei 2007 ataupun RUPS lainnya kepada Penggugat,berdasarkan CircularResolution of Shareholders of PT, Newmont Nusa Tenggara masingmasingtertanggal 21 Mei 2007 dan dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Parahal67 dari 76 Putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Pemegang Saham diluar Rapat PT.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.Bth/2018/PN Lwktanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah

Takaras Inti Lestari Nomor : AHU19974.40.22.2014 yangditerbitkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dirjen Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, sesuai Akta RUPS PT.Takaras Inti Lestari tanggal 14 Juli Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris IrwanJunaidi, SH, di Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.

Akta notaris yangdibuat saat itu adalah pembagian saham PT Takaras Inti Lestari sebesar55% untuk PT Cakra Mineral Tbk;Bahwa permasalahan antara PT Cakra Mineral Tok dengan PT TakarasInti Lestari setelah RUPS tersebut yang saksi ketahui dalam akta notarisperubahan tersebut susunan PT Takaras Inti Lestari adalah Dexter SjarifPutra selaku direktur dan Argo Trinandityo selaku komisaris, RudyNarang selaku direktur.

tersebut;Bahwa yang saksi dengar dari hasil RUPS tersebut dalam akta notarisantara lain: peningkatan modal dan perubahan direksi;Bahwa setelah RUPS, saksi mengistilahkan PT Takaras Inti Lestari adadua yaitu PT Takaras Inti Lestari Jakarta dan PT Takaras Inti LestariPalangka Raya.

Takaras Inti Lestari, sehinggadalam RUPS tersebut disepakati tentang halhal sebagai berikut :Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjutarupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagaiberikut :PT. Cakra Mineral Tokmemiliki 55 % saham;BudyantoKarwelomemiliki 30 % sahamHarunAbidinmemiliki 10 % sahamGustin Ruddy Narangmemiliki 5% saham;Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Takaras Inti Lestari, sehingga dalam RUPS tersebutdisepakati tentang halhal sebagai berikut :1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjuta rupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).2. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagai berikut : PT. Cakra Mineral Tbk memiliki 55 % saham; Budyanto Karwelo memiliki 30 % saham Harun Abidin memiliki 10 % saham Gustin Ruddy Narang memiliki 5% saham3. Perubahan Pengurus Perseroan PT .

INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham;43) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.PERTAMBANG-AN BUMI INDONESIA Nomor : 8, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;44) 1 (satu) lembar asli Undangan RUPS tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA atas nama CHEN KAI; 45) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.

TOMY selaku pihak kedua/ pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham; 55) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor : 7, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 56) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA an.

CHEN KAI; 57) 2 (dua) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 58) 3 (tiga) lembar asli Notulen RUPS PT.EKA BUMI INDONESIA tgl.19 Oktober 2015 ditandatanga-ni oleh CHEN KAI,LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO; 59) 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT.

INDAHWATY selaku pihak kedua / pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham; 63) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. EKA BUMI INDONESIA No. 24, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H; 64) 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT.TOMINDO TAMNI ERA BARU tanggal 30 Desember 2015; 65) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA tanggal 30 Desember 2015; 66) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI tanggal 30 Desember 2015; 67) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA tanggal 30 Desember 2015; 68) 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT.

,Tentang RUPS Mengenai Pembatalan Akta Nomor: 03 Tanggal 7 Januari2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH;.

Bahwa RUPSLB 2222016 dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diatur dalam Bab VI Pasal 75 sampai 91 UUPT, dimana RUPSwajib didahulul dengan pemanggilan seluruh pemegang saham.

PT MSP.Bahwa terkait RUPS suatu perusahaan terlebih perusahaan pemegangIUP OP, wajid memenuhi prosedur yang ditetapkan peraturan perundangundangan.Berdasarkan hal tersebut maka Akta No. 4/2014 Tidak Sah KarenaBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.

Bukti TII6 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 6Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta PTMulti Sarana Perkasa;7. Bukti TII7 : berupa fotocopy Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 30Desember 2014 RUPS Mengenai Pembatalan Akta;Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Bantahan Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi8. Bukti TII8 : berupa fotocopy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor 21 Tanggal 19 Desember 2016;9.

Bahwa pada tahun 2011 melalui suratnya TERGUGAT II mengundurkandiri dari perseroan, yang akhirnya memaksa diselenggarakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tahun 2013, dimana hasil RUPS tersebutmenyetujui pengunduran diri TERGUGAT II dan mengubah susunan pengurusmaupun pemegang saham TERGUGAT , sehingga pengurus dan pemegangsahamPerseroan TERGUGAT tersebut adalah pengurus dan pemegangsaham yang baru yang tidak tahu menahu mengenaitindakanTERGUGAT Il yang secara hukum tidak dapat dipersalahkan

Bahwa Tahun 2004 dilaksanakan RUPS Perseroan TERGUGAT AktaNomor 1 tertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris HengkyRibowo.SH dan sebagai pemegang saham mayoritas adalah Hj.

RaniSoeriandani, dan dalam Akta RUPS Nomor 11 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuatdihadapan Hamid Gunawan.SH telah mengangkat TERGUGAT sebagaiDirektur Utama;ey Bahwa Tahun 2005, kembali dilaksanakan RUPS PerseroanTERGUGAT dihadapan Hamid Gunawan SH, yang pada pokoknya RUPSsepakat mengubah Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar yang selanjutnya berbunyi:"Direksi berhak meivakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala lial dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain danpihak

Bahwa atas pengunduran diri TERGUGAT Il tersebut di atas, telahmemaksa dilaksanakannya RUPS Perseroan TERGUGAT pada tanggal 2 Juli2013, yakni memberhentikan TERGUGAT II sebagai Direktur Utama danPemegang Saham Perseroan TERGUGAT I, sebagaimana dituangkan dalamAkta RUPS No. 05 tertanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Indrawan AdhiBakti,SH.MHum, dimana sejak diterbitkannya Akta RUPS tersebut, makaPengurus Perseroan TERGUGAT adalah sebagai berikut:e H.

Etam Abdi Nusa", Nomor 08,Tanggal 16 Oktober 2013) dan atas dasar RUPS tersebut, maka Tergugat II telahdibebaskan dari segala kewajibannya yang timbul karena perjanjian hutang antaraPenggugat dan Tergugat .

Surat Tergugat yangditandatangani Tergugat Il tersebut sangat mengejutkan Penggugatkarena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Tergugat Il denganPenggugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB). Terlebih lagi pada tanggal 8 Agustus 2005 baru saja dilakukanuntuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebagaimana yang telah adadalam butir 4 diatas.

Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Tergugat berbunyi : Pemanggilan RUPSharus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan Acara Rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukannya pemanggilan RUPS sampai denganRUPS diadakan.

Pasal 69 ayat (4) UT No.1 Tahun 1995 berbunyi : Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat diisertai pemberitahuanbahwa bahan bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan mulai hari dilakukan panggilan RUPS sampai dengan hari RUPSdiadakan. Pasal 69 ayat (5) UU No.

Dokumen Pengembangan DIY Panel ; 44.Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT.Anindya Mitra Internasional Tahun 2008; 45.Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada BankNiaga, Nomor Rekening : 0810100337000, periode bulan Desember2005 s/d Desember 2006;46.Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT.Anindya Mitra International No. Seri : AA854926; No.

AMI yang berasaldari luar, yaitu perguruan tinggi) dan dibawa dalam Rapat UmumPemegang saham (RUPS) yang dihadiri oleh Direksi dan parapemegang saham (Gubernur sebagai wakil dari Pemprov) setelahRKAP disahkan maka Gubernur mengusulkan kepada DRPD,setelah dibahas melalui alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi Cdan disetujui maka usulan tersebut masuk dalam APBD Tahun2005.Adapun syarat yang direkomendasikan oleh Komisi C agardana tersebut cair adalah perubahan bentuk badan usaha dariPerusahaan Daerah

Pembayaran pensiun dini karyawan sebesar Rp.1.500.000.000,; Bahwa pengajuan penambahan modal oleh PT AMI harus denganpersetujuaan DPR, dan DPR memberikan saran agar badan usahaPD diubah menjadi PT, karena badan usaha PT lebih bisa dikenaldi dunia Internasional 5 Bahwa uang penambahan modal diberikan sekaligus ; Bahwa setelah mendengar pendapat Dewan peruntukan diaturNo 197 2005penggunaan uang harus masuk dalam RKAP (Rencana Kerjadalam Keputusan Gubernur tahun untukAnggaran Perusahaan)RUPS; Bahwa

, jadi pernyataan dalam BAPNo 16 tidak benar; Bahwa pada waktu PD Anindya berubah menjadi PT AMI, makasaat itu asset langsung dipisahkan dan semua menjadi asset PTAMI, kewenangan dan pengawasan ada pada RUPS;Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;2.

;Putusan Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN Yykhalaman 32 dari 253Bahwa payung hukum yang digunakan oleh PD Anindya menjadi PTAMI adalah dengan Akta Notaris;Bahwa yang menjadi pengurus dalam PT AMI adalah jajaran Direksidan jajaran Komisaris ;Bahwa mekanisme kerja PT AMI adalah Direksi mempunyai rencanakerja kemudian disampaikan ke Komisaris kemudian dalamoperasional dibantu Komisaris;Bahwa ada tanggungjawab dari Direksi PT AMI untuk membuatlaporan untuk kegiatannya;Bahwa hasil RUPS harus diberitahukan

PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diamdiam telah mengajukanupaya hukum berupa permohonan untuk diberikan ijin menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa PT. TenagaBumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR24) ;c.

PARA PENGGUGAT hadir dalam undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

EdwinJoenoes ;Bahwa dalam agenda RUPS LB tersebut sebagaimanatercantum dalam surat undangan hanya membicarakanPenyesuaian Anggaran dasar Perseroan berdasarkan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris Di Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselengarakan RUPS PT,Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan danPersetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru.3.

., dan dalam RUPS tersebut tidakmembicarakan/membahas tentang kepemilikan saham sesuaidengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antaraEdwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;Bukti T10Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara AyuSanur Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPSPT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agendarapat 1.

Nomor 1515 K/Pdt/201711.12.13.Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 14 tanggal 10 Juni 2013 dibuatdihadapan Notaris H.

Nomor 1515 K/Pdt/2017undangan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni2013 haruslah ditandatangani oleh direksi dari Termohon Kasasi , yakniTermohon Kasasi Il dan Turut Termohon Kasasi dikarenakan pada saatundangan dibuat dan dikirimkan tersebut, Turut Termohon Kasasi masihtercatat sebagai salah satu anggota direksi Termohon Kasasi ;Bahwa dengan terbuktinya cacat hukum dalam formalitas undangan RUPStahunan yang diedarkan oleh Termohon Kasasi II karena melanggar UUPT,maka seluruh

caramembuat Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei 2013 yangkemudian diajukan kehadapan para pemegang saham pada RUPS Tahunanpada tanggal 7 Juni 2013, padahal formalitas undangan RUPS tahunantersebut, sejak semula sesungguhnya sudah cacat formal atau illegal;Bahwa Judex Facti secara nyata terbukti telah salah/keliru menerapkanHalaman 39 dari 42 hal.

Nomor 1515 K/Pdt/2017hukum karena tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai prosedurpengajuan dan materi Laporan PertanggungJawaban tertanggal 20 Mei2013 yang hendak dimintai persetujuan dalam RUPS Tahunan pada tanggal7 Juni 2013.

Nomor 1515 K/Pdt/2017pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum(PMH), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan telahmemenuhi quorum karena dihadiri oleh lebin dari 50 % pemegang sahammaka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah sahmenurut hukum dimana hasil rapat tersebut telah disetujui secara

TamansariOutput Centre ini sejak Tahun 2003 tepatnya tanggal 04 September 2003vide bukti P1, telah melakukan aktifitas/kegiatannya sampai sekarang,akan tetapi selama itu pula Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direktur Utamabelum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunanbagi para pemegang saham guna mengevaluasi kinerja Direksi dalammelaksanakan tugasnya maupun perkembangan jalannya perusahaan PT.Tamansari Output Centre ;Bahwa ternyata melalui laporan keuangan hasil audit dari AkuntanPublik

Tamansari OutPut Centre, vide bukti P1,yang secara tegas harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ), sehingga dipastikan bahwa apa yang dilakukan olehHal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012Tergugat yang telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian,menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari OutputCentre adalah bersifat melawan hukum yang merugikan Penggugat ;Bahwa selama PT.

Tamansari OutputCentre, dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunanyang wajib dilaksanakan diadakan oleh Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direksi(Direktur Utama) PT. Tamansari Output Centre, sampai sekarang ;Dengan demikian Tergugat ( Jao Tjoe An ) secara jelas dan nyata telahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu. dengan sengaja tidakmempertanggung jawabkan tentang keuangan PT.

Tamansari OutputCentre sejak berdirinya perusahaan pada tanggal 04 September 2003sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan dihadapan PengadilanNegeri Jakarta Barat, dalam hal tidak melakukan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) setiap tahunnya dalam hal pembagian keuntungan (Dividen)kepada para pemegang saham, termasuk salary/ gaji Penggugat terhitung sejakJuni 2005 sampai sekarang ;Bahwa oleh karena itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawabPT.

membayar kerugian materiilsalary/gaji sebesar Rp129.000.000, dilain pihak; sedangkan disatu pihakPutusan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mewajibkanTergugat/Pemohon Kasasi membayar haknya kepada Termohon Kasasiatas gaji/salary sebesar Rp129.000.000, (Rp3.000.000, x 43 bulan);Putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim Banding tidak mempunyaipertimbangan hukum yang mendasar dan bermuatan wanvertrouwen; makayang berhak menentukan kerugian suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Kuorum RUPS dan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;5.

WidjajaWidjaja(Utama)Rp500.000.000 500 AdPls Ady Wiguna ySANINDO Wiguna1. suxses 2% Robby Rp200.000.000 2002011 .CEMERLA WijayaNG (AWAL) Willy Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Dewi Rp150.000.000 150Sandjaja Sandjajaoo Rp1.000.000.000 1000 oo LennyWidjaja Widjajapy Lenny Rp500.000.000 500SANINDO Ady Wiguna Rp125.000.000 125SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLiliana Dewi Rp125.000.000 125PT Sandjaja Sandjaja: .

LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja 2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut: BMWB1778LL CARRY H 1816 RFHalaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 kK/Pdt/2018 CRVH 7811 TY VIAR H 5996 IW VIARH 2137 EQ3) Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.

LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500rr Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna SUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2011 Wijaya Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaRp125.000.000 125Dewi Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1636 K/Pat/2018 PT.SANINDOSUKSESCEMERLANG (RUPS2) Sandjaja Sandjajaoo . Rp1.375.000.000 1375 a LennyWidjaja Widjaja1901 Lenny Rp500.000.000 5002013 BernessaAudris Rp125.000.000 125Widjaja 2.2.2.

Nomor 1636 K/Padt/2018 NG (AWAL) Wiguna WigunaRobby Rp200.000.000 200WijayaWilly Rp150.000.000 150RicardoWijayaLiliana Rp150.000.000 150DewiSandjaja SandjajaRp1.000.000.000 1000 oO LennyWidjaja WidjajaLenny Rp500.000.000 500vt Ady Rp125.000.000 125SANINDO Wiguna oeSUKSES 1212 RobbyCEMERLA 2014 eve Rp125.000.000 125NG (RUPS Willy1) Ricardo Rp125.000.000 125WijayaLilianaDew! Rp125.000.000 125PT.

Sandjaja Sandjaja, Rp1.375.000.000 1375 a LennySANINDO Widjaja WidjajaSUKSES 1901 Lenny Rp500.000.000 500CEMERLA 2013 BernessaNG (RUPS Audris Rp125.000.000 1252) Widjaja2.2.2 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli denganrincian sebagai berikut: BMW B 1778 LL, CARRY H 1816RF, CRV H 7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;2.2.3 Akta Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT.Sanindo Sukses Cemerlang (Izin Industri, Amdal);2.2.4 Asetaset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagaiberikut:No Inventaris

Rasico Industry mengetahui ada RUPS tetapi Terdakwatidak pernah diikutsertakan dalam setiap RUPS yang dilakukan olehPara Pemegang Saham PT. Rasico Industry dan juga tidak pernahmendapatkan laporan tentang RUPS yang pernah diselenggarakan olehPT. Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono;Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atas namaTriyono;Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir;Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012; Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono; Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atasnama Triyono;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2019 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir: Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR)dan ditetapkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS). RKAP PT.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).RKAP PT.

Rapat pra RUPS ;3. RUPS;Dan dalam pembahasan RUPS ada tanggapan dari komisaris terhadapRKAP. Kemudian setelah selesai pembahasan disepakati RKAP tersebutuntuk disahkan dan ditandatanganiolh seluruh Direksi, kKomisaris dan wakilpemegang saham. Setelah disahkan dalam RUPS dilakukanpenandatannganan komitmen kesepakatan antara pemgang saham denganPT.

RUPS;Bahwa besaran Tantiem ditentukan berdasarkan aturan Menteri BUMN danbesaran untuk realisasi yang menentukan RUPS dibahas dalam RUPS;Bahwa dalam hal saksi melakukan Dropping pernah menggunakan dana daripihak ke tiga dan mengggunakan jaminan dari aset perusahaan SHS danbukan dari aset negara;Bahwa dalam hal dropping tersebut saksi lakukan untuk kepentingan GMdan KR dan saksi hanya mendropping dana nya setelah dropping adapengembalian setelah ada penjualan;Bahwa saksi mengetahui tidak ada aliran

; Bahwasetelah ditentukan dalam RUPS dituangkan dalam SK Direksi sesuai denganhasil RUPS yang ditantatangani oleh Dirut;e Bahwa ada laporan dari masingmasing KR, ada laporan keuangan dansaksi tidak mengetahui ada tidaknya laporan Non Riil;21.