Ditemukan 1656 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-03-2010 — Putus : 07-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 7 September 2010 — PT. SAWIT NUSA TIMUR; VS BUPATI MERAUKE; PT. HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION; PT. HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION
206139
  • Bahwa Penggugat setelah melengkapipersyaratan persyaratan pengajuan IPK,mengajukan IPK tersebut kepada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Meraukesebagaimana dimaksud dengan SuratPengajuan IPK No. L012b/SNT/0201 tanggal6 Januari 2010;24.
    Sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan persetujuanpembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;3.
    Dishutbun Meraukesangat mengetahui mengenai perkembanganrencana pembangunan perkebunan kelapasawit yang sedang dilakukan Penggugatkarena Penggugat melakukan diskusi secaraintensif kepada Dishutbun mengenaipengajuan IPK tersebut.
    Dishutobun Meraukejuga mengetahui bahwa Penggugat sudahmelakukan pengurusan penerbitan IPK atasareal Ijin Lokasi dan sedang melakukanproses pengurusan IPK yang kemudiantertunda berdasarkan advis dari Dishutbun Meraukesendiri akibat diterbitkannya peraturan baru MenteriKehutanan tersebut.
    Sesuai surat Dishutbun Merauke disampaikan bahwasampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan PersetujuanPembukaan Lahan untuk persemaian dan infrastruktur;.
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
13556
  • Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .
    Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.
    ) yang telah di Perbaharui oleh TergugatNo. 522/45/2011 tentang Pemberian Izin Pemanfatan Kayu (IPK)kepada PT.Sumber Kayu Utama pada areal PembangunanPerkebunan kelapasawit di KampungBahwa Benar IPK Berdasarkan Keputusan Gubernur ProvinsiPapua No. 109 tahun 2009, tentang Luas blok tebang, JatahProoduksi dan Rincian kelompok jenis yang dapat di manfatkandengan limit diameter 30 Cm, Up.Bahwa Blok tebang IPK, dan rencana jalan angkut Kayu sesuaiPeta dengan Skala 1: 100.000.Bahwa tanggapan Tergugat atas
    Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
    meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Melaksanakan kegiatannyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejakditerbitkannya IPK;Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan KerjaMelaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPK sesuaiketentuan Peraturan Perundangundangan
Register : 25-08-2011 — Putus : 10-11-2011 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 124/ PDT/G/2011/PN.PBR.
Tanggal 10 Nopember 2011 — PAN UNITED, Melawan PT RIAU MAKMUR SENTOSA, PT. SURYA DUMAI AGRINDO,
8938
  • Perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;1018.19.20.21Bahwa setelah keluarnya IPK maka Penggugat mulai menebang danmengambil kayu pada lahan yang masih ada kayunya.
    Hingga berakhirnyaIPK Penggugat telah mengambil kayu pada lahan seluas 2.685,775 Ha;Bahwa setelah izin IPK berakhir, maka Penggugat telah mengajukanperpanjangan IPK kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBengkalis karena Penggugat belum mengambil dan belum memanfaatkankayu pada lahan seluas 1.555,96 Ha.
    Bahwa sesuai dengan keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.943/X/2009 tanggal 7 oktober 2009 tentang IPK di Areal land clearingPerkebunan PT. Riau Makmur Sentosa (Penggugat Rekonpensi)Kabupaten Bengkalis, telah diperoleh Izin IPK seluas 6.869,80 Hadengan target produksi sebesar 412.479,90 M? yang berlaku (satu)tahun terhitung sejak dikeluarkannya izin sampai dengan tanggal 6Oktober 2010 ; 6.
    SURYA DUMAI AGRINDO ;Bahwa Saksi mengetahui mengenai kanalkanal sebagaimana termuat dalambukti P56,P57,P58; Bahwa IPK PT. RIAU MAKMUR SENTOSA dilakukan survei pada Januari 2009dan izin terbit pada Oktober 2009 ; Bahwa Saksi tidak mengetahui tahu hubungan PT. ATKOM dengan PT. RIAUMAKMUR SENTOSA; Bahwa berdasarkan IPK tahun 2004 PT.
    Berdasarkan keadaan ini, maka Penggugat telah mengajukanpermohonan perpanjangan IPK an.
Register : 11-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Nba
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH
11427
  • Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alamidi area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor : 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)atauKedua:Bahwa Terdakwa
    Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alamidi area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Hal. 10 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UndangUndang RI Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1)Ke2 KUHP
    Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahandan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.pasal 30 : Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagaiberikut : Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan = ataspelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan perundangundangan; Melaksanakan kegitan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguankeamanan
    dan kebakaran hutan;Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015Tentang Izin Pemanfaatan Kayu :Pasal 2 ayat (1) : Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK,meliputi : APL yang telah dibebani izin peruntukan; Penggunaan kawaasan hutan melalui izin pinjam pakaikawasan hutan; atau; HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasanhutan;Pasal 5 ayat (1) : Permohonan IPK pada areal APL yang telahdibebani izin peruntukan sebagaimana
    lanjutan; Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang IzinPemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabilatelah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
Putus : 19-10-2010 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Oktober 2010 — Ir. BENYAMIN PANANANGAN ;
7223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikapura Kencana atauSudiman Als Ahi telah mengajukan permohonan penerbitan dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan permohonan Nomor. 067/DKPN/VIII/O6 dan Nomor. 068/DKP/ VIII/O6 ke Kantor Korlap BKPH Kumpeh,dimana kayu yang dimohonkan dokumen SKSHH telah berada di DesaPemunduran dan bukan di IPK PT.
    Jambi No.373 Tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada di Perusahaan PT.Dikapura Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi! ;8) 1 (satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (Satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkaralain atas nama Sudiman Alias Ahi ;4.
    Jambi No.373 Tahun2005 tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada diPerusahaan PT. Dikapuran Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsipKantor Kehutanan Muaro Jambi! ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8) 1 (satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (Satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dipergunakan dalam perkara Berlin Purba Bin J. Purba ;6.
    Jambi No.373 tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada di Perusahaan PT.Dikapuran Kencana ;7. 1 (satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi!
    Jambi No.373 tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada diperusahaan diPerusahaan PT. Dikapuran Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi! ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8) 1 (Satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dipergunakan dalam perkara Berlin Purba Bin J.
Register : 25-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Nnk
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BAMBANG WIDIANTO, S.H.
Terdakwa:
MOHAMMAD AIDIL Bin TAJUDDIN
7222
  • Hasil hutan kayu adalahhasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal dari kawasan hutan;Pengangkutan hasil hutan kayu adalah kegiatan memindahkan hasil hutandengan alat bantu atau tidak dari titik awal menuju titik akhir;Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.62 / MenLhkSetjen / 2015 tentang Ijin PemanfaatanKayu;Permohonan IPK diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepadaBalai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
    yang tidak memenuhi persyaratan, pejabat penerbitIPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kerja sejakpermohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan pejabat penerbit IPK dalamjangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima menerimapertimbangan tehnis kepada Balai Pemantauan Pemanfaaatan hutanproduksi dengan melampirkan persyaratan permohonan;Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehtanan Nomor : P.62 / MenlthkSetjen /2015 tentang
    dalam jangka waktu 14 hari kerja memberikan SuratPersetujuan IPK (Surat Perintah) dan Kepada Pemohon diwajibkan untuk:Membuat rencana penebangan dalam jangka waktu 50 hari kerja sejakditerimanya surat perintah;Melaksanakan penataan data blok tabungan IPK dan diselesaikan palinglambat 50 hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;Pelunasan pe,ohonan kewajiban pembayaran PSDH, DR, dan PNT yangdinbayar sebesar 25 % dari penetuan jumlah pengenalannya;Dalam hal memenuhi kewajibabn, pejabat peneribit
    IPK dalam jangak waktu14 hari kerja menerbitkan keputusan pemberian IPK;11Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewjiban dalam jangka waktu50 hari kerja, Surat Persetujuan IPK dibatalkan;Kewajiban yang harus di penuhi oleh perorangan terhadap pemanfaatanhasil hutan di luar kawasan hutan yakni melakukan penebangan pohon ataumemanen atau memungut hasil huttan di mana diatur dalam peraturanmenteri nomor P.62/MENiHKSetjen/2015 tentang izin pemanfaatan kayupada pasal 30 yang berbunyi Pemegang IPK
    wajib melaksanakanketentuaan sebgai berikut: Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatanIPK sesuai dengan peraturan perundangundangan; Melaksanakan keiatan nyata di Ilpapangan selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Melaksanakan penata usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dankebakaran hutan; Sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Perusakan
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 8 Juli 2015 — CV. DWI MITRA; melawan -PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
11134
  • terhadappemegang IPK CV.
    Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang izinPemanfaatan kayu (IPK);Pasal 36Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:a. Melunasi PSDH, DR dan PNT;6).
    Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)5.
    ;Bahwa benar keberatan Pengusaha IPK pemegang izin APLdikenakan PNT;Bahwa benar CV.
    Dwi Mitra masih aktif dalam anggota ASOSIASI;Bahwa benar belum ada menyampaikan laporan kepada ASOSIASImengenai kegiatan izin IPK;Bahwa benar Izin perusahaan CV. Dwi Mitra di areal lahanperkebunan;Bahwa benar kewajiban PNT dulu dibebankan kepada pemegang izinIPK APL sedangkan IPK HTI tidak setelah ada putusan MA;(3). Ir.
Register : 12-06-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 1508 / Pid.B / 2014 / PN.MDN
Tanggal 26 Juni 2014 — - PAULUS CHANDRA PANGGABEAN
269
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju yang terdapat bercakdarah, 1 (satu) buah baju yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celanapanjang jeans yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah cincin bermatakan batuyang terbuat dari perak, 1 (satu) buah jas IPK, dikembalikan kepada yang berhak;4.
    Pada saat itu terdakwa ditemani seorang temannya yang bernama saksiErwinsyah dan kemudian terdakwa berkata kepada lakilaki Chinese tersebut :KAU BUKAN IPK YA ? Kemudian lakilaki Chinese tersebut menjawab : SAYAIPK KOK BANG Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi :" KAU TIDAK TANDA SAMA AKU 2? lalusaksi koroban menjawab lagi : TIDAK BANG. Bahwa mendengar hal tersebut membuat saya makin tersinggung dikarenakansaya merupakan WAKIL KETUA IPK PAC MEDAN BARAT.
    Bahwa tujuan saya pulang kerumah saya yaitu untuk mengganti baju danmengenakan jas IPK sementara teman saya tetap mengikuti saya kembali lagikekoskosan jalan kangkung . Bahwa benar setibanya kembali dikoskosan Jalan Kangkung Medan tersebutsekitar pukul 18.30 wib. Saya langsung mencari korban yang membuat hatiterdakwa tersinggung tadi.
    Pada saat itu terdakwa ditemani seorangtemannya yang bernama saksi erwinsyah dan kemudian terdakwa berkatakepada lakilaki Chinese tersebut : KAU BUKAN IPK YA ? Kemudian lakilakiChinese tersebut menjawab : SAYA IPK KOK BANG .. Dan terdakwa kembalimenanyakan : KAU TIDAK TANDA SAMA AKU ??? lakilaki Chinese tersebutmenjawab lagi : TIDAK BANG. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa makintersinggung dikarenakan terdakwa merupakan WAKIL KETUA IPK PAC MEDANBARAT.
    Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju yang terdapat bercakdarah, 1 (satu) buah baju yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celanaHalaman 13panjang, jeans yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah cincin bermatakan batuyang terbuat dari perak, 1 (satu) buah jas IPK dikembalikan kepada yang berhak;6.
Register : 20-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3633/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENTIN PASARIBU
Terdakwa:
SIHOL PARDAMEAN MANULLANG
495
  • 1 (satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK
  • dimusnahkan.
  • Uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Sukarlan.

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
dan Rp.10.000, (sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlan uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut
5Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta uang kepada saksiSukarlan Alias Parlan, saksi Syahru Ramadhan dan supirsupir lainnyadengan mengatas namakan SPTSI yang mana uang tersebut merupakanuang administrasi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Sukarlan AliasParlan dan supir lainnya uang yang diminta terdakwa sejumlahRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.30.000, (tigapuluh ribu rupiah) untuk dana iuran SPTSI, Rp.30.000, (tiga puluh riburupiah) untuk dana iuran Ormas IPK
dan Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlah uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut
Bahwaperan temanteman Terdakwa Si Pelekok mengaku dari IPK danmenghadang mobil agar tidak bisa lewat, Si Amad mengaku sebagaitukang parkir dan berada di samping supir.
Bahwajumlah uang yang Terdakwa kutip dari setiap mobil sebanyakRp.70.000, Bahwahasil pengutipan Terdakwa berikan sebagai kepada Amri (orangyang menyuruh Terdakwa) dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo SPTSI. 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK.
Register : 27-04-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps
Tanggal 14 September 2016 — DRS.I NYOMAN SURYADI
5325
  • Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan fotocopy ijasah terakhir yang relevan, transkip nilai semester pertamasampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagiyang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagiyang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, suratketerangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, suratketerangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orangtua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.d.
    Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada PerguruanTinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) danSekolah Tinggi llmu Kesehatan Jembrana (STIKES) denganpersyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagiMahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomani PeraturanBupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana kegiatan yangdilaksanakan terdakwa pada saat itu yaitu :1.
    Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari PemerintahKabupaten Jembrana bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan StrataHal 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN DpsSatu (S1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumumanNomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.3.
    Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untukMahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada BupatiJembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswayang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupunmahasiswa lama, tanoa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.4.
    kurang dari2,0 (IPK
Putus : 09-04-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2374 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 9 April 2013 — JAKSA/ PENUNTUT/UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LABUHA ; IBRAHIM RAHMAN alias PAI, dkk
43140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2374 K/Pid.Sus/201 1hal ini dapat berakibat terjadinya penyalagunaan masa berlakunya IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud..
    CV.Bukit Tapuk;Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.
    ), mengisyaratkan bahwa Kawasan Hutan Areal PenggunaanLain pada ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) yang dimiliki oleh Terdakwa .
    Tapuk; Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.
    BukitTapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 236/Pid.B/2017/PN Lbp
Tanggal 30 Maret 2017 — Nama : DENDI WAHYUDI Alias KAMERUN; Tempat Lahir : Sampali; Umur /Tgl Lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1984; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Musyawarah D Desa Saentis Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : Mocok-Mocok;
407
  • bertempat di Jalan Irian Barat Pasar V KebunSampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan lukaluka, perouatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK
    ) pulang dariacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok serta Gindamengambil batu sebesar kepalan tangan
    Ginda (belum tertangkap dan masuk dalam daftarpencaharian orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Edi Saputra,Bambang hendriko dan Sahbudin, perobuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK
    ) pulang dariHalaman 4 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2017/PN.Lbpacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok
    rumah dengan menggunakan sepeda motordan saksi sempat berjalan keluar pagar untuk melihat dan pada saatdidepan gerbang rumah Kamirin melihat 2 (dua) orang lakilaki yangmemakai pakaian Ormas IPK dengan mengendarai sepeda motor tibatiba berhenti;Bahwa saksi tahu 2 (dua) orang diantara salah satu mengenalnya yangbernama Kamirun;Bahwa pada saat kejadian yang dikatakan mereka ada mengatakankatakata kepada teman saksi yang bernama Edy Syahputra Als Blackdengan perkataan main kita dan selanjutnya teman
Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1711 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Wengky Swandi alias Aweng Anak Dari Kang Siang Heng alias Suherno
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kayong Makmur Sejati (KMS) yang mempunyai jinPemanfaatan Kayu (IPK) dikawasan Hutan Sungai Kelik;Bahwa di persidangan telah diajukan bukti oleh Penuntut Umum berupa :1.
    No. 1711 K/Pid.Sus/2010dan diangkut ke Sawmil Cen Bagusuntuk diolah menjadi kayu berbagaiukuran dan disatukan dengan kayukayu yang berasal IPK CV.
    Kayong Makmur Sejati (KMS), bahwa masyarakatmenggesek kayu log/bulat milik Terdakwa di areal IPK CV.
    No. 1711 K/Pid.Sus/2010disimpan di sekitar areal gudang PO Cen Bagus sejak bulan Juli 2007sampai dengan bulan Mei 2008, bahwa kayukayu yang diolah di PO CenBagus berasal dari IPK Kayong Makmur Sejati (KMS), bahwa masyarakatmenggesek kayu log /bulat milik Terdakwa di areal IPK CV.
    Lalu diangkut ke Sawmil Cen Bagus untuk diolah menjadi kayuberbagai ukuran dan disatukan dengan kayukayu yang berasal IPK CV.
Register : 28-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prp
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HERDIANTO SH
2.LITA WARMAN,SH.MH
3.STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN,SH
Terdakwa:
ISMAIL SEBASTIAN Alias IAN Bin KASIMUDIN PASARIBU
7532
  • strong>;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
    • 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
    • 1 (satu) Unit Hp Merk Realmi 3 Warna Hitam;
    • 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
    • 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
    • 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
    • 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk
      FIRDAUS (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi StradaTriton BM 8996 LN warna loreng IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang terparkirdalam pekarangan rumah. Selanjutnya Sdr APRIADI (DPO) langsung pergi danterdakwa mempersiapkan untuk melakukan pembakaran.
      Kemudian saksi JHONI mengatakankepada Sdr FIRDAUS (DPO) untuk membakarnya, lalu Sdr FIRDAUS (DPO)membakar tissue dan api langsung menyambar, kemudian 1 (Satu) unit mobilMitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK terbakar dan api jugamenyambar tangan saksi JHONI sebelah kanan.
      Selanjutnya berusahauntuk memadamkan api yang telah membakar 1 (Satu) unit mobil MitsubishiStrada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANGtersebut.Bahwa uang yang terdakwa terima dari Saksi JHONI setelah melakukanpembakaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warnaloreng IPK yaitu sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah).Bahwa atas perbuatan terdakwa bersamasama dengan Saksi JHONI,Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr.
      FIRDAUS(DPO) tersebut mengakibatkan terbakarnya 1 (Satu) unit mobil MitsubishiStrada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANGdan mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000, (Seratuslima puluh juta rupiah).Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKPKebakaran 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis MitsubishiStrada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABULSITUMORANG
      Saudara Irwansyah hanya menemani melakukan pembakaran tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKPKebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis MitsubishiStrada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABULSITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun Ill Desa Bangun Jaya KecamatanTambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa
Putus : 08-12-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.DPS
Tanggal 8 Desember 2016 — PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA
14865
  • PUTUSAN NOMOR:15/PID.SUS.TPK/2016DPS.namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masingmasing saksi padaperiode masa jabatannya dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yangbergantian sebagai Kepala Dinas Dikporaparobud Jembrana, sehingga merekamembuat surat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STITNA danSTIKES tanpa mencantumkan IPK kepada terdakwa selaku Bupati Jembrana danselanjutnya surat tersebut di acc oleh terdakwa yang sebenarnya terdakwapaham dalam Peraturan Bupati Nomor
    Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yangsaling bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud KabupatenJembrana telah membuat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswaSTIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK, tidak membentuk timpendataan dan seleksi tingkat Kabupaten, membuat kajian bantuan beasiswabagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehinggadalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNAmenjadi tidak
    sesuai persyaratan yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasaldari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dariprogram studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5(IPK
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1672 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — ACTING ERWIN SITUMORANG, S.E., vs DARWIN MUNTE, dk
3531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dariKeputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) SuratPerjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008,
    secara tegas disepakati danditetapbkan, Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kepadaPenggugat, perongkosan, jasa dan biaya lainnya di luar biaya pengurusanizin, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas jutarupiah);Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melaksanakan Izin PemanfaatanKayu (IPK) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Februari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub
    dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanFebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu;Hal 2 dari 22 hal.
    Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (6) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebutkepada Penggugat;Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang hingga saatini, tidak bersedia membayar pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat PerjanjianKerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut, telah menunjukan iktikad tidakbaik dari Tergugat dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatantersebut secara
    Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung menanggung,untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biayapengurusan izin pemanfataan kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima)persen setiap bulannya terhitung sejak buan Februari 2009 sampai dibayar lunas ;6.
Putus : 13-09-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 253/Pid/2017/PT SMG
Tanggal 13 September 2017 — LO SONG LENG alias ATI Bin LAU MENG TEK
5735
  • Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi RIO dihubungisaksi SISWANTO yang kemudian mengadakan pertemuan untukdatang ke Semarang bersama terdakwa membahas rencana tindaklanjut kerja samanya, dalam pertemuan di kota Semarang didampingioleh saksi SISWANTO dan saksi RICKY, terdakwa menyampaikankalau kayu sudah siap di lokasi IPK dan ijin pengangkutanya jugasudah ada namun kehabisan modal untuk mengangkut kayu danmembayar karyawan dan minta kekurangan uang muka sebesar Rp.250.000.000.
    EMPATSAUDARA selaku pemegang ijin IPK (lin Pemanfaatan Kayu) yangmemiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 (sembilan ribu meterkubik) dan pemegang ijin lokasi Industry Sawmill di Kec. Ngabang Kab.Landak Kalimantan Barat yang kerjasamanya dituangkan dalam akteperjanjian di Notaris, dalam perjanjian tersebut pihak CV. EMPATSAUDARA menyediakan kayu log dan kayu olahan kepada PT. TRIHalaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGMURTI SENTOSA, artinya PT.
    EMPAT SAUDARA yang jumlahnyalebih dari 9.000 m8, jadi bisa mencukupi permintaan kayu berapapunjumlah yang diminta, pada intinya dalam pertemuan tersebut terdakwaLO SONG LENG alias ATI menyampaikan kalau dapat menyediakankayu dalam jumlah yang besar, terdakwa juga menunjukan dokumenin pemanfaatan kayu (IPK), dan sudah mempunyai izin usaha industriprimer hasil hutan kayu (IUIPHHK) atas nama CV.
    EMPAT SAUDARA selaku pemegang ijin IPK (ijin pemanfaatankayu) yang memiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 dan pemegangijin lokasi industry sawmill di Kec. Ngabang Kab. Landak yangkerjasamanya dituangkan dalam akte perjanjian di Notaris, dalamperjanjian tersebut pihak CV. EMPAT SAUDARA menyediakan kayulog dan kayu olahan kepada PT. TRI MURTI SENTOSA, artinya PT.TRI MURTI SENTOSA dapat menjualkan kayu milik CV. EMPATSAUDARA yang ada di lokasi HPH di kec.Ngabang Kab.
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
236257
  • Selain itu, PENGGUGAT jugamenyampaikan temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SKIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 luas1.970 Ha dengan target produksi 7.903,77 M* dengan ratarata perhektar sebesar 4,41 M*, dimana data IPK ini berada bersebelahandengan lokasi PENGGUGAT serta terletak pada satu hamparan yangsama;2615.
    BMML tanpa melalui proses IPK dan tidakmembuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksiberdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P 23 = T 7).
    BMML tidak ditemukandokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayudan PNBP (PSDHDR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto PenyemBolum, Realisasi pembukaan lahan pada areal Hutan Lahan KeringSekunder dalam lokasi PT.
    BMML tanpa melalui proses Izin PemanfaatanKayu seluas : 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Hadikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), Bahwa pada areal perkebunan PT. BMML153telah diterbitkan IPK Nomor : 525/4/EkProd.I/IPK/2007 tanggal 18 Oktober2006 dengan target tebangan 91.060 M3, dimana penetapan target tersebutmerujuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK an.
    Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro PenyemBolumdengan Hasil evaluasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaansebagaimana termuat dalam bukti P27 yaitu Data pembukaan lahanpada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972Ha dengan volume sebesar 543.810,32 M3 berubah menjadi Volumetegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT.
Register : 20-01-2016 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 02-03-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 25 Februari 2016 — 1. BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN, Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------TERGUGAT/ PEMBANDING ; Dan 2. PT. SATYA JAYA ABADI, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING; M E L A W A N 1. LA SAHARI, 2. LA SAPAA, 3. BASRI, 4. SANUDI, 5. LA DJIHU, 6. LA PALI, Untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------------------- PENGGUGAT / TERBANDING;
10757
  • Satya Jaya Abadi di Kecamatan SampolawaKabupaten Buton Selatan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015,tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.
    PT.Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 TentangPemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT.
    Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)An. PT.
    IzinPemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkansebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebutadalah tanah/hutan adatnya, manakah diantara keputusankeputusan pemerintahtersebut yang secara langsung merugikan kepentingan Para Penggugat?
    , dandapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin PemanfaatanKayu (IPK)nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya,sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain(APL) masih berlaku?
Putus : 10-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1115/PID.B/2015/PN Lbp
Tanggal 10 September 2015 — 1. Nama lengkap : Hery Munandar Chaniago als Bes 2. Tempat lahir : Medan 3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Mei 1979 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Parsambilan No. 04 Kec. Medan Tembung 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Security
282
  • Saksi Gomgom Kristopel Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;e Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.
    Affan terhadap terdakwadiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmembawa 1 (satu
    Saksi Yusri Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.
    Affan terhadap terdakwaHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1115/PID.B/2015/PN Lbpdiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;e Bahwa terdakwa tidak memiliki
    , senjata penikam atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini bersifat alternatif sehinggajika salah satu anasir dalam unsur ini terobukti maka unsur terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukandipersidangan yakni:e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Garuda Medan tepatnya di dekatPasar Garuda Perumnas Mandala;e Bahwa pada saat penangkapan terjadi keributan antar OKP yakniantara PP dan IPK