Besarnya Dividen per lembar saham tidakselamanya sama jumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahundengan RUPS, karena penetapan Dividen final per saham dilakukan padasaat RUPS yang penyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahunberjalan (biasanya sekitar bulan MeiJuni). Berdasarkan nilai Dividen perlembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kemballiperhitungan Honorarium Dewan Komisaris yang juga berpengaruh kepadaBonus Staff.

Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2015/)pembebanan biaya bonus staff/non staff tahun 2008 danhonorarium komisaris tahun 2008;Kekurangan pembebanan biaya bonus staff/non staff dan honorkomisaris tahun buku 2008 tersebut baru diakui pada bulan Juni2009 dengan alasan angka dividen yang sebenarnya baruditetapkan pada bulan Juni 2009 pada saat RUPS;Bahwa berdasarkan Laporan Audit Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk Tahun yang berakhir 31Desember 2009 diketahui bahwa Laporan Audit TermohonPeninjauan

CTPI, yaituversi RUPS Luar Biasa PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005 (Akta Nomor 114tanggal 17 Maret 2005) dan versi RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005(Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005);Meskipun telah final dan mengikat, BANI (dalam hal ini seluruh arbiterMajelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 547/2013) yang secara bulatmenjatuhkan Putusan Sela Perkara BANI Nomor 547/2013, telahmengingkari Putusan Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT.

CiptaTelevisi Indonesia yang dibuat oleh dan dihadapan AndaliaFarida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (Vide bukti P.Int8);Keterangan:Bukti P.Int7 dan P.Int8 juga ditandatangani oleh MohamadJarman (Pemohon) yang membuktikan bahwa pada tanggal 28Mei 2008 diadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dariPT. CTPI yang dihadiri oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk (PT.MNC Tbk) sebagai pemegang saham 75% di PT. CTPI danMohamad Jarman (Pemohon) (Direktur PT. CTPI).

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTPI adalah RUPS yang dihadirioleh PT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% sahamdi PT. CTPI;1.4.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1.8616.VIII.2014.03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggikedudukannya dari surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiasebab apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamenyebutkan bahwa direksi sekarang PT. CTPI adalah direksi yangbukan ditunjuk oleh RUPS dimana di dalam PT.

Hal ini dikarenakan telahterjadi perbedaan jumlah saham antara Akta RUPS versi Para Pemohon(17 Maret 2005) dengan RUPS yang memberikan 75% saham kepadaPembanding (18 Maret 2005), yang mana kemudian telah dialihkankepada PT.

Mawar Taxi Kalimantan yang isinya :Berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 7 September2002 Nomor : 72/MTK/IX/2002 terhitung tanggal 14 September 2002 saudaraAbdul Rahim Muhammad telah diberhentikan dari PT. Mawar Taxi Kalimantan.Segala perbuatan dan tindakannya adalah diluar tanggung jawab PT. MawarTaxi Kalimantan.Kami legal konsultan PT. Mawar Taxi Kalimantan dengan Akte pendirian No.74tanggal 25 Mei 2001 dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para PemegangSaham PT.

Mawar Taxi Kalimantan berada pada korban namunpemberhentian itu hanya sepihak tidak melalui mekanisme perusahaan tersebutatau melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pemberitahuan tidakdisampaikan langsung kepada korban dan Terdakwa telah memasang suratpemberitahuan yang dipasang di lokasi SPBU yang berhadapan dengan kantorPT.Mawar Taxi Kalimantan yang isinya :Berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 7 September2002 Nomor : 72/MTK/IX/2002 terhitung tanggal 14 September 2002 saudaraAbdul

Bahwa amar putusan perkara Nomor : 19/PdtG/2005/PN.Bpp tanggal 1Februari 2005 pada pokoknya menyatakan tindakan para Tergugat yangmemecat/memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannyaselaku Direktur tersebut melalui Rapat Umum Pemengang SahamLuarBiasa ( RUPS LB ) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad).Bahwa atas putusan Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Bpp tanggal 1 Februari2005 oleh para Tergugat Hj. Rosita AK Binti H.

jabatan selaku Direktur dilakukansecara sepihak oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill;Bahwa Penggugat tidak pernah diberi tahu perihal rencanapemberhentian dirinya dari jabatannya selaku Direktur dan Penggugatjuga tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaandiri;Pasal 105 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tetangPerseroan Terbatas ;Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di44.45.46.47.48.11luar RUPS

tanggal 10 September 2012dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.2 tanggal 10September 2012 ;Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu perihal rencanapemberhentian dari jabatannya tersebut dan tidak pernah diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka sesuai ketentuan pasal 105 ayat 3Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan :Dalam hal keputusan untuk menghentikan Anggota Direksi sebagaimanadimaksud ayat 2 (dua) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS

berakhir;UUPT No.40 Tahun 2007 mengenal 2 (dua) jenis pemberhentian AnggotaDireksi yaitu : Pemberhentian langsung (removals) of Director) dalam pasal UUPT No.40Tahun 2007 ; Pemberhentian sementara (schrosing suspention) dalam pasal 106 UUPTNo.40 Tahun 2007 ;Berkenaan dengan pemberhentian Anggota Direksi dikenal salah satuprinsip yaitu :Pemberhentian Anggota Direksi dapat dilakukan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS yang ditegaskan dalam Pasal 105 ayat (1)jo.

Pasal 97 ayat (1)UUPT 2007 tersebut yang mengatur:Bahwa yang mengangkat Anggota Direksi adalah RUPS, oleh karena itu RUPSdapat memberhentikan mereka sewaktuwaktu, hal ini didasarkan padapemegang saham melalui organ RUPS, mengenai kekuasaan (power)mengawasi tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan Anggora Direksiyang merugikan kepentingan perseroan (Penjelasan pasal 105 ayat 1),pemegang saham dapat mempergunakan kekuasaan yang diberikan pasal 105ayat 1 tersebut kepadanya untuk memberhentikan Anggota

/Pn.JktpadaPengadilan Negeri Jakarta Barat demi hukum adalah gugur dengansendirinya oleh karena saat ini kedudukan hukum dari PT.Muara AgungPerkasa sudah dalam likuidasi dan dalam pengurusan Anwar Kurniawan yangjuga adik dari Turut Terlawan II selaku Likuidator yang ditunjuk dan bertindakberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk membereskanHal 10 dari 30 halaman Putusan No. 874/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.segala kewajibankewajiban PT.Muara Agung Perkasa kepada krediturkreditumya.6.

Bahwa oleh karena status badan hukum Turut Terlawan yang telah bubarberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.MuaraAgung Perkasa sesuai dalam pasal 142 ayat (1) s/d pasal 152 UU PerseroanTerbatas No.40 tahun 2007, maka menurut hukum likuidatorlan yangbertindak atas harta kekayaan Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untukdilakukan pemberesanpemberesan segala kewajibankewajiban TurutTerlawan kepada krediturkrediturnya termasuk Terlawan, sehinggakewangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

/PN.JktBar oleh karena Turut Terlawan dan turut Terlawan IImelalui LIKUIDATOR yang telah ditunjuk berdasarkan RUPS PT.Muara AgungPerkasa tetap harus membereskan segala kewajibankewajibannya kepadaTerlawan.Berdasarkan Eksepsi tersebut, maka Ketua Majelis Hakim yang terhormatharuslah menyatakan gugatan perlawanan ini telan gugur dengan sendirinya atausetidak tidaknya mengesampingkan gugatan perlawanan a quo.lll.

Bahwa untuk TURUT TERLAVVAN I pada faktanya PT.Muara Agungmengalami permasalahan keuangan yang berdampak pada aktifitasperseroan dan selanjutnya para pemegang saham sepakat untukmembubarkan perseroan sebagaimana diterangkan dalarn RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan menujuk saudara ANWARKURNIAWAN sebagai LIKUIDATOR , untuk membereskan kewajiban kewajibandari Turut Terlawan I, yang selanjutnya RUPS tersebut ditindaklanjuti dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT MUARA AGUNGPERKASA, dengan Akte Nornor

Muara Agung Perkasa, tanggal17 Desember 2014, diberi tanda T17;Foto copy sesuai asli Pernyataan RUPS PT. Bank Royal Indonesia, sebagaiDirektur Utama adalah Louis Halilintar Sjahlim, diberu tanda T18;Foto copy sesuai asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 2404 Pemegang HakTanggungannya adalah PT.

Asuransi Raya, diwakili oleh Arizal, ER dan Heri Wibowo, dalam hal inibertindak dalam kapasitasnya sebagai Tim Likuidasi PT.Asuransi Raya (dalam likuidasi) berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) pada tanggal 11Desember 2017 di bawah akta Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Farahdiba, SH, yang beralamat diJalan Komodor Halim Perdanakusuma No.45, Jakarta Timur13650, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTergugat ;2.

Asuransi Raya)menyampaikan surat kepada Penggugat dengan ono surat003/KOM/R/V2017 perihal Penambahan Waktu yang menjelaskan bahwaberkaitan dengan outstanding sebesar Rp 723.701.246, (tujuh ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah),apabila proses masuknya investor/oemegang saham yang baru telahselesai, dan telah dilakukan proses RUPS baru akan dapat dilakukanpembayaran. (Bukti P.8)Hal 5 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT. DK!

DKIJuncto Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentangPembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan MReasuransi, danPerusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi (kutipan):Perusahaan vajib menghentikan kegiatan usaha serta segeramenyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran danmembentuk Tim Likuidasi sejak Pencabutan Izin UsahaPerusahaan.2.

sebagaimana amanat Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yangberbunyi (kutipan):Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajibmenghentikan kegiatan usahanya.Juncto Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentangPembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan MReasuransi, danPerusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi (kutipan):Perusahaan vajib menghentikan kegiatan usaha serta segeramenyelenggarakan RUPS

Tergugat sampaikan, sehubungan denganadanya pencabutan izin usaha Tergugat oleh OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK) tanggal 5 Juli 2017 melalui SuratKeputusan Nomor: Kep48/D.05/2017 tentang Pencabutan lzin Usaha di Bidang Asuransi Umum Milik Tergugat, maka sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Juncto Pasal 2ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 terhadap perusahaan asuransiyang dicabut izin usahanya wajib menghentikan seluruh kegiatanusaha dan menyelenggarakan RUPS

Selanjutnya saksi SANRODJI merasa curiga karena omsetperusahaan semakin menurun sehingga saksi SANRODJI meminta untukdilakukan RUPS Luar Biasa, hingga pada tanggal 25 Februari 2011 di HotelAston Rasuna Jakarta dilakukan RUPS Luar Biasa yang dihadiri lebih dari 50persen pemilik saham.

Dan dalam RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamenjelaskan bahwa Terdakwa mendapat gaji terakhir sebesar 13.310.000, (tigabelas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk tunjungan kesehatankemudian saksi SANRODJI menunjuk Tim Audit Independen untuk memeriksapengeluaran keuangan perusahaan namun ternyata dalam hasil pemeriksaanTim Audit Independen diketemukan Terdakwa masih menggunakan sejumlahuang milik perusahaan untuk melakukan biaya pengobatan setiap bulan secarabervariasi.

Hal ini dikarenakan tidak ada dasar yang pastiGugatan tersebut menyatakan nilai kerugian darimana dan atas dasar apayang menjadi nilai kerugian perusahaan, hal ini dikarenakan tidak adakejelasan yang pasti dari nilai kerugian perusahaan secara resmi melaluimekanisme, perusahaan yang ada, yang menurut hukum harus melaluimekanisme RUPS ataupun melalui akuntan publik yang indenpenden;Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT faktanya memangmasuk pada kualifikasi gugatan prematur, maka sudah

Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT pada point ke12sampai dengan point ke17 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGATharus mengganti selurun kerugian PENGGUGAT baik secara materiilataupun imateriil;YANG BENAR, sebagaimana TERGUGAT uraikan dalam eksepsi diataspoint ke3, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.2743 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan:"Yang berhak menentukan untung rugi Suatu perusahaan adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan

Publik,Gugatan Ganti Rugi, jika hanya diajukan oleh Direktur Utama tanpa adapengesahan dari RUPS dan Akuntan Publik yang menyatakanPerusahaan rugi, belum waktunya diajukan ke Pengadilan";Bahwa faktanya dengan adanya Gugatan PENGGUGAT sebagai BadanUsaha yang menuntut ganti rugi harus terlebin dahulu ditetapkan secarapasti atas nilai kerugian Badan Usaha tersebut melalui mekanisme RUPSdan dilakukan secara profesional oleh Lembaga Akuntan Publik yangindenpenden, sehingga jelas dan pasti atas nilai

Gugatan Masuk Dalam Kualifikasi Ekseptio Dilatoria dengan alasan bahwaperlu TERGUGAT jelaskan adanya Yudsprudensi Mahkamah Agung RI No.2743K/PD 1/1995 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan:"Yang berhak menentukan, untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik, Gugatan Ganti Rugi,jika hanya diajukan oleh Direktur Utama tanoa ada pengesahan dari RUPS danAkuntan Publik yang menyatakan Perusahaan rugi, belum waktunya diajukan kePengadilan";Bahwa

Hal ini dikarenakan tidak ada dasar yang pastiGugatan tersebut menyatakan nilai kerugian darimana dan atas dasar apa yangmenjadi nilai kerugian perusahaan, hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan yangpasti dari nilai kerugian perusahaan secara resmi melalui mekanisme, perusahaanyang ada, yang menurut hukum harus melalui mekanisme RUPS ataupun melaluiakuntan publik yang indenpenden;Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT faktanya memangmasuk pada kualifikasi gugatan prematur, maka sudah

Bahwa pada saat Penggugat masih menjabat sebagai KOMISARISUTAMA, secara lisan telah berkali kali meminta Tergugat untuk segeramelaporkan kegiatan Perusahaan,dan melakukan RUPS Perseroansebagaimana diatur didalam Pasal 28 ayat (2) jo. 29 ayat (1) UUPerseroan Terbatas mewajibkan Direksi untuk menyelenggara kanRUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.;Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 568/Padt.G/2020/PN. Jkt. Sel.6.

didalam SuratPernyataan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Rumah Penggugatyang dijadikan jaminan di BANK UOB (Tergugat I) ,akan di Iunasi olehTergugat paling lambat tanggal 30 Januari 2019;Bahwa sampai dengan GUGATAN ini di daftarkan ke Pengadilan danselama Penggugat menjabat sebagai KOMISARIS UTAMA danPEMEGANG SAHAM PERSEROAN periode tahun 2012 s/d tahun2017 ,Tergugat yang menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA PT.OZEMITRA INDONESIA tidak pernah melaporkan kegiatan Perseroan danjuga tidak Pernah melakukan RUPS

tahunan sebagaimana diaturdidalam Pasal 28 ayat (2) jo. 29 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Bukti P 3Surat Peringatan tertanggal 28 Maret 2016 dan SuratPeringatan Il tertanggal 09 Mei 2016 yang dibuat olehPenggugat selaku komisaris kepada Tergugat selakuDirektur Utama untuk segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham PT.OZE MITRA INDONESIA;Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 04 Oktober 2017sebelum Penggugat menandatangani RUPS Luar BiasaPT.OZE MITRA INDONESIA;Akta Notaris Basriandi, SH.MKN., perihal PernyataanKeputusan Rapat Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.OZE MITRA INDONESIAtertanggal

Penyidikan masing masing Nomor : SP.Sidik / 56 / V / 2020 / Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020, Nomor : SP.Sidik / 56b / IX / 2020 / Ditreskrimum tanggal 8 September 2020, Nomor : SP.Sidik / 56c / III / 2021 / Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2021, Nomor : SP.Sidik / 56d / VI / 2021 / Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021, Nomor : SP.Sidik / 56e / XII / 2021 / Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2021, telah menetapkan perintah penyidikan atas dugaan Tindak Pidana dalam pembuatan Notulen RUPS

Sumual dan Ellen Margaretha Walan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 266 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUH Pidana Jo Pasal 55, 56 KUH Pidana sesuai Surat Ketetapan Status Tersangka oleh Termohon Nomor : S.Tap/98/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2021 adalah tidak sah atau batal demi hukum;

SML), maka untukmenjualnya harus persetujuaan RUPS PT. Sani Mitra Lestari (PT.SML);Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, pengakuan yang Tergugat berikan adalah berbentuk pengakuan berklausula (GeclausleerdeBekentenis) yang menyatakan pembelian aset untuk dijadikan aset/Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 767 K/Pdt/20102.kekayaan PT. Sani Mitra Lestari (PT. SML) untuk dikelola PT. Sani MitraLestari (PT.

SML) (Akta No. 154)maupun pada Perubahan AD serta keputusan RUPS PT. Sani MitraLestari (PT. SML) tidak pernah disetujui penyetoran modal PT. SaniMitra Lestari (PT.

SML) atas seluruh atausebagian besar harta kekayaan, harus mendapat persetujuan RUPS; Adeontorario dari ketentuan ini, jika harta kekayaan PT. Sani MitraLestari (PT. SML) yang dialinkan hanya kecil atau tidak signifikantidak perlu mendapat persetujuan RUPS;In casu, Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama demiuntuk pengelolaan kegiatan usaha PT. Sani Mitra Lestari (PT.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapatmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: Penyediaan kamar tempat menginap; Penyediaan tempat dan pelayanan makan/minum; Penyediaan pelayanan pencucian; Penyediaan fasilitas akomodasi, dan pelayanan lain yang diperlukanbagi kegiatan usaha hotel; Bahwa bukti T19 yaitu RUPS PT.

SANI MITRA LESTARI; Bahwa oleh karena itu sesuai dengan UU Perseroan, asset PerseroanTerbatas dapat dibagi dengan persetujuan RUPS; Bahwa oleh karena RUPS mengenai pembagian asset PT belum ada makagugatan Penggugat prematur dan gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SOEHARDJO GONDO dan kawandan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Hardlent Medika Husada ;

(TERGUGATV);16.Bahwa setelah Almarhum Haji Raymond Monterie meninggal dunia,tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan tanpa mengundangPENGGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TERGUGAT Il,TERGUGAT IV, TERGUGAT dan V, mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Randi Cones Indonesiapada tanggal 29 Juni 2016 dimana RUPS LB tersebut sudah dinyatakandalam Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 4 Agustus 2016 tentangPernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

,Mkn. di Surabaya;17.Bahwa hasil keputusan RUPS LB yang dinyatakan dalam Akta Notarissebagaimana dimaksud angka 15 (limabelas) diatas adalah sebagaiberikut :a. Merubah sususan pemegang saham dan direksi PT. Randi ConesIndonesia.b. Mengangkat para ahli waris Almarhum Haji Raymond Monteriesebagai ahli waris dan menggantikan Almarhum Haji RaymondMonterie sebagai pemagang saham antara lain :Hal 5 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI. Ny. Marcella Zefanya. (TERGUGAT 1).Il. Ny. D.

(Direktur Utama Perseroan).18.Bahwa atas perbuatan dan tindakan TERGUGAT , Il, Ill, IV, dan V,dengan menyelenggarakan RUPS LB serta memutuskan komposisisaham sebagaimana dimaksud angka 16 (enambelas) diatas adalahPERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud Pasal 1365dan 1366 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sehingga sangatmerugikan PENGGUGAT dengan mengakibatkan hilangnya hakPENGUGAT atas sebagian saham yang merupakan harta bersama dariperkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum Haji Raymond Monterie.Pasal

adil dan tanpaalasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksidan/atau Dewan Komisaris;Bahwa dengan tidak diajukannya PT.

Bahwa Tergugat IV keberatan dan membantah keterangan Penggugatpada poin 16,17, yang menyatakan bahwa tanpa sepengetahuanPenggugat dan tanpa mengundang Penggugat, Tergugat ,II,III,1V danTergugat V, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Randi Cones Indonesia pada Tanggal 29 Juni2016...sedangkan pada dasarnya, Tergugat IV hanyalah salah satupihak dari banyak pihak yang diundang oleh manajemen PT.

Subsider:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadirmenghadap di persidangan.Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan suratpermohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehpara Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Noorchalis Puja Nugrahameninggalkan proyek pada perusahaan, karena Noorchalis Puja Nugrahasebagai pengembang proyek perumahan (developer), sehingga pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

) tanggal 10 September 2020, perluditetapkan untuk menggantikan posisi Noorchalis Puja Nugraha dan sebagaibahan untuk RUPS kemudian serta tambahan petitum 3 (c) QyarraRhamadania Nugraha binti Noorchalis Puja Nugraha ditetapkan sebagai abhliwaris:Bahwa untuk meneguhkan dalildaliinya, para Pemohon telahmengajukan bukti tertulis sebagai berikut:Halaman 4 dari 21 halamanPenetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Bjb1.

selanjutnya faktafakta hukum di atas akan dijadikanacuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan paraPemohon dapat dikabulkan atau tidak.Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagailandasan hukum bagi para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukumyang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalanyang ditinggalkan pewaris, karena Noorchalis Puja Nugraha sebagaipengembang proyek perumahan (developer) berdasarkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

) pada tanggal 10 September 2020, perlu ditetapkanahli waris untuk menggantikan posisi Noorchalis Puja Nugraha dan sebagaibahan untuk RUPS kemudian;Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyebutkan; ...b.

Bahwa sebagaimana suatu perseroan terbatas, pengurus TergugatIVKLMI diwajibkan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yangbaik (good corporate governance), antara lain kewajiban untuksenantiasa memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dalam waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku yang berjalan, sebagaimana hal inidiwajibkan Pasal 65 juncto Pasal 66 UUPT.Bahwa Penyelenggaraan RUPS tahunan tersebut wajib untukdilakukan setiap tahunnya, dengan tujuan agar

seluruh pemegangsaham dapat : (i) mengevaluasi ; (ii) mengambil keputusan;dan/atau (iii) mengesahkan setiap tindakan dan kegiatan usahayang dijalankan oleh Tergugat IVKLMI (dalam hal ini Direksi danKomisaris), termasuk tidak terbatas untuk mengesahkan laporankeuangan tahun buku yang bersangkutan.Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum terhadap TergugatIVKLMI (bukti P 12 Bukti P13) RUPS tahun 1999, terdapat faktasah bahwa Terggugat IVKLMI selama ini hanya menyelenggarakan1 (satu) kali RUPS tahunan

Setelah itu Tergugat IVKLMI tidakpernah lagi menjalankan tugas dan kewajibannya untuk (i)menyelenggarakan RUPS tahunan dan (ii) mengesahkan laporankeuangan untuk (a) mengesahkan laporan keuangan audit padaHal. 7 dari85 hal. Put.

Sementara itu, Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan KLMI hanya diselenggarakan 1 (satu) kaliyaitu pada tahun 1999.

Ini artinya, setiap keputusan yang memerlukanpersetujuaan RUPS wajib mendapatkan persetujuan dari padaTermohon Kasasi/Penggugat karena sebagaimana diatur dalam Pasal22 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Turut TermohonKasasi/Tergugat yang telah dirubah berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019,TERGUGAT Il telah diangkat menjadi Tim Likuidasi melalui Rapat DewanKomisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT BPR Legian dengan keputusan :a. Membubarkan Badan Hukum Perseroanb. Menetapkan Status Perseroan sebagai Bank Dalam Likuidasic. Menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroand. Membentuk Tim Likuidasi Perseroan yaitu :1. Sdr.Muhaki Rachman sebagai Ketua Merangkap Anggota2. Sdr.

Totok Mugianto sebagai AnggotaKeputusan RUPS PT BPR Legian. Bahwa berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II adalah Tim Likuidasi PT BPRLegian (Dalam Likuidasi/DL yang terdiri dari Sdr.Muhaki Rachman sebagaiKetua Merangkap Anggota dan Sdr.Totok Mugianto sebagai Anggota denganjangka waktu pelaksanaan likuidasi 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggalpembentukan Tim Likuidasi (27 Juni 2019);.

Selanjutnyapada tanggal 27 Juni 2019, TERBANDING II telah diangkat menjadi TimLikudasi melalui Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanansebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Legian dengankeputusan:a. Membubarkan Badan Hukum Perseroan;b. Menetapkan Status Perseroan sebagai Bank Dalam Likuidasi;c. Menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;d. Membentuk Tim Likuidasi Perseroan, yaitu:Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 134/Pdt/2020/PT DPS1. Sdr.

Totok Mugianto sebagai Anggota.Keputusan RUPS PT BPR Legian tersebut kKemudian dituangkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga PenjaminSimpanan Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan TerbatasPT Bank Perkreditan Rakyat Legian (Dalam Likuidasi), Nomor: 1 Tanggal01 Agustus 2019, yang dibuat oleh Notaris Winter Sigiro, SH, MH yangberalamat di Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence TowerA, Jl. Bek Murad No. 42, WTC Sudirman, Jakarta Selatan..

Kawat II No. 7 Cilegon;Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTKrakatau Steel tertanggal 31 Mei 1996 (bukti P5a) dan tanggal 28 Mei 1999(bukti P5b) diputuskan tidak ada kebijakan/rencana management PT KrakatauSteel (Persero) untuk melepas/menjual rumah dinas baik kepada parapensiunan, karyawan maupun pihak lain, kecuali yang sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;Bahwa berdasarkan Surat Nomor : S435/MBU/2005 tanggal 26 Oktober2005 (bukti P 6) dari Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara dinyatakanbahwa PT Krakatau Steel tidak diperkenankan lagi untuk menjual rumahrumahdinas kepada karyawan maupun pensiunan karyawannya sesuai denganKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Mei 1996 dandipertegas lagi dalam RUPS tanggal 28 Mei 1999;Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki izin lagi untuk menempati rumahdinas karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 SK Direksi PT KrakatauSteel No 87/C/DUKS/Kpts/1988 tgl. 20 Oktober 1988 dinyatakan bahwakaryawan yang diberhentikan

Rp.9.054,00 per US$ 1.00 tanggal kurs 30 Juni 2007;bahwa menurut Pemohon Banding Restrukturisasi Hutang dengan konversi saham dilaksanakandalam rangka Pemohon Banding selaku Debitur tidak mampu melaksanakan pembayarankepada Kreditur Pemohon Banding yaitu Quarading Limited, sehingga tujuan utamaRestrukturisasi Hutang adalah memperbaiki posisi keuangan perusahaan;bahwa menurut Pemohon Banding pelaksanaan Restrukturisasi Hutang dilaksanakan atasPersetujuan Kreditur dan telah mendapatkan persetujuan RUPS

Peraturan Pencatatan Efek Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek BersifatEkuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebihrendah dari ratarata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelumikian pengumuman RUPS;bahwa menurut Pemohon Banding sebagai Perusahaan Terbuka/Publik, peraturan yang haruslebih diikuti (diprioritaskan) adalah berlaku peraturanperaturan di bidang Pasar Modal yangmerupakan Lex Speciale dari pada peraturanperaturan

JAWARA ENERGI SEMESTA Nomor 45, tertanggal15 September 2015 yang dibuat dihadapan ARDI, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, Notaris tertanggal 20 (duapuluh) Oktober 2015 (duaribulimabelas) Nomor: AHU2461561.AH.01.01.TAHUN 2015Bahwa pemohon bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. JAWARA ENERGI SEMESTA,berkedudukan di Kabupaten Pelalawan dalam rangka: Menerima Fasilitas Kredit dari Perseroan Terbatas PT.

menurut hukum belummampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatanhukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohonselaku Bapak/lbu Walinya;Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan No. 14/Pdt.P/2016 /PN.Pbr= Bahwa Pemohon memohon kehadapan Bapak Hakim kiranya berkenanmenetapkan Pemohon menjadi Wali yang syah dari anak pemohon tersebut,yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon tersebut diatas khususuntuk penanda tangani Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Ayat (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan*b. Pasal 36 : Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam pasal 35, mempunyai fungsi :1.

Pelaksanaan manajemen bank berdasarkan kebijakan umum yangditetapkan oleh Dewan Pengawas ;Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTRPenetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan danpengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yangditetapkan oleh Dewan Pengawas ;Penyusun dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan danAnggaran bank kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewanpengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi,perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum danpengawasan

untuk mendapatkan pengesahan ;Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dankegiatan bank setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepalaDaerah/RUPS melalui Dewan Pengawas dan;Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atasNeraca dan laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah/RUPSmelalui Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan;Pasal 37 Direksimempunyai wewenang :1.2.Mengurus Kekayaan bank ;Mengangkat dan memberhentikan pegawai bank berdasarkanperaturan kepegawaian bank ;Menetapkan

susunan organinasi bank dengan persetujuan Dewanpengawas ;Mewakili bank di dalam dan diluar pengadilan ;Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatanhukum tertentu mewakili bank, apabila dipandang perlu ;Membuka Kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuanKepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pegawas danberdasarkan peraturan perundang undangan ;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas asset milik bank berdasarkan persetujuanKepala Daerah

/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; danMenetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksiserta Pegawai Bank;Pasal 38 Ayat (1) : Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi danwewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasl 36 dan pasal37, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS melalui DewanPengawas Ayat (2) Pertanggungjaweban Direksi sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditanda tanganioleh anggota Direksi;Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014