Ditemukan 1883 data
59 — 137
PT.SMGYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tertanggal 29Maret 1982:"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30Januari 1996:"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"24.Bahwa berdasarkan uraianuraian PENGGUGAT tersebut diatas, secarajelas menunjukkan JualBeli yang dilakukan oleh PENGGUGAT denganpara penjual terdahulu selaku pemilik Objek Sengketa sebelumnya adalahsah dan sesuai hukum karena syarat tunai dan levering
75 — 31
.51 tanggal Mei 1928 yang dibuat oleh FrandJen Breg, sebagaimana salian yang dibuat oleh Habib Adji,S,H,M,HumNotaris di Surabaya bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P2 ;Fotocopy Akta Eigendom Verponding No.8927 No.48, Batavia, en 19December 1936 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P3 ;Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran TanahMalang,tanggal 24 Augustus 1950, bermeterai cukup dan sesuai aslinya,diberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Melepaskan Hak ( Juridische levering
157 — 210
Dalam code civil prancis itu apa yangdinamakan "delivrance" (levering, penyerahan) adalah suatu perbuatan yangbersifat feitelijk saja, yaitu memindahkan barangnya ke dalam kekuasaanphysik si pembeli, jadi bukan suatu perbuatan yuridis seperti dalam B.W.Menginsyafi hal ini maka hoge raad di Negeri Belanda pernah menafsirkanperkataan '"batal" ("nietig") sebagai berarti "dapat dimintakanpembatalannya" ("vernietigbaar"), asal si pembeli dapat membuktikan bahwaia sungguhsungguh tidak tahu bahwa pada waktu
109 — 202
Bahwa dalil adanya jual beli yang dijadikan dasar oleh Pembandingjelas tidak memenuhi syaratsyarat dan aturan jual beli dalam Pasal1457 KUHperdata karena tidak ada penyerahan atau levering atastanah objek perkara sehingga semua Suratsurat yang dimajukanbatal dan cacat hukum;.
107 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buktibukti inihanya baru berupa pengikatan diri untuk menjual danmembeli sehingga belum terjadi jual beli (Levering) dan karenanya pula hakatas barang yang diperjualbelikan .c tanah sengketa belum beralih menjadihak pembeli i.c Termohon Kasasi.
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
kekhilafanyang nyata terutama dalam hal menilai penerapan hukum pembuktian yaituTENTANG SYARAT SAHNYA JUAL BELI ;Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengadakanperikatan jual beli dengan pihak penjual yaitu sebidang tanah berikut bangunanpermanen beserta turutan di atasnya sesuai dengan Surat Jual Beli dengan Kuasa diBawah Tangan tertanggal 19 Desember 1937 ; Di dalam hukum pembuktian, syaratsahnya jual beli adalah kontan/tunai, terang dan halal, pihak penjual menyerahkanbarang (levering
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
152 — 40
., PPAT diKabupaten Pekalongan, dengan disaksikan dua orang saksidan telah disepakati harga jual beli objek sengketa sertapembayarannya di dalam akta jual belli tersebut (akta jualbeli juga berfungsi sebagai kuitansi pembeiian).Penyerahan (levering) bukanlah menjadi syarat terjadinyajual beli, karena sesuai Pasal 1475 KUH Perdata, yangdimaksud penyerahan adalah suatu pemindahan barangyang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan sipembeli.Halaman 46 dari 86 Putusan Sela No.56/Pdt.G/2018/PN PKI
1.MAMAN SUHERDIAMAN alias MAMAN SUHARDIMAN
2.WARYO SUNARYO Bin. ENDI
3.DAYAT Bin. ENDI
4.AAN SUWARTINA Binti. ENDI
5.YETI DARYATI Binti. ENDI
6.WARLAN ALEX RUSPENDI Bin. ENDI
7.MAMAT RAHMAT Bin. ENDI
8.TARLI HAMDANI AL APGHANI Bin. ENDI
9.ENA SURYANA Bin. MAMAN SUPARMAN
10.ENDANG SUTISNA Bin. MAMAN SUPARMAN
11.DUDUNG ISKANDAR Bin. MAMAN SUPARMAN
12.WARYO SUNARYO DKK
Tergugat:
1.AAM NURSALAM
2.ODANG SAEPUDIN, SE
3.WALI KOTA TASIKMALAYA Cq. CAMAT KECAMATAN MANGKUBUMI selaku PPATS
4.CAMAT MANGKUBUMI (PPATS)
Turut Tergugat:
1.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BPN C.q., KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
2.Ir. JOJON SUKIRMAN
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
92 — 18
jika hubungan hukum itu sahmaka Turut Tergugat II sah menjadi pemilik dari obyek sengketa dan sahpula menurut hukum Turut Tergugat II meruislag tanah miliknya itudengan dan kepada siapapun dan levering obyeknya pun telahdilakukan.Sehubungan dengan hal di atas maka tidak perlu dipersoalkan lagibahwasanya Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepadaTergugat karena memang Tergugat 1 memperoleh obyek sengketaHalaman 12 dari 67 halamanPutusan Nomor 14/Pdt.G./2020/PN Tsmmerupakan pemberian dari
48 — 39
., T.1.2,T.Il.2a. dan T.XII.5) dan peralinan hak tersebut oleh Tergugat II telah didaftarkanpada Kantor Pertanahan kabupaten Badung (Tergugat XII) dan terbitlahSertifikat Hak Milik No. 8584 atas nama Rudy Santoso (Tergugat II) surat ukurtanggal 27 Januari 2004 No. 4323/Benoa/2004, maka hak milik atas tanahtersebut telah berpindah menjadi Hak Rudy Santoso dan tidak diperlukanperbuatan levering sebagaimana pasal 1459 KUHPerdata, Karena dalam Jualbeli tanah menurut hukum agraria Indonesia (UndangUndang
67 — 23
Mengapa hanya Tergugat yang mengaku bahwapenjualan tanah tersebut tidak sah karena belum ada pembayaran, namunsudah ada Akta Jual Beli dan telah terjadi Levering ; Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan ;Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karenapewarisan, baik menurut undangundang, maupun menurut surat wasiat,dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwaperdata untuk memindahkan
42 — 11
tidak adarelevansinya atau dengan kata lain bahwa Tergugat didalilkan telah Ingkar janji(Wanprestasi) yakni tidak menyerahkan ke 2 buku sertifikat sedangkan yangdituntut oleh Penggugat adalah tanah sertifikat hak milik Tergugat besertabangunan di atasnya untuk dinyatakan sebagai asset PT.Xact Industrial Services.2)Posita gugatan saling bertentangan sebagaimana ditunjukkan pada dalil angka 12 dimana satu sisi didalilkan tanah hak milik Tergugat akan diserahkan kepadaPT.Xact Industrail Services (LEVERING
141 — 84
Hak milik dapatberpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifatkebendaan (overeenkomst) yaitu melalui penyerahan barang(levering).SyaratSyarat Sah Perjanjian yang sah adalah perjanjian yangmemenuhi syaratsyarat yang di tetapkan oleh undangundang.Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum(legally concludedcontract).c.
93 — 40
Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi ditolak oleh TergugatRekonvensi sebab, dalam kaidah hukum dan ketentuan hukum mengenaijual beli yang menjadi penting disini bukan dari proses administrasinyamelainkan yang menentukan adalah melainkan proses levering objek jualbeli dimana bagi si penjual telah menyerahkan objek jual belinya ;Sebab apalah artinya suatu proses jual beli dilakukan di hadapan pejabatpembuat akta tanah bahkan sekalipun dibuat dihadapan NHakimPengadilan kalau tidak diikuti oleh
SUNARWAN
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam JASA Kantor Cabang Weleri
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah IX DJKN Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
112 — 25
Bahwa PENGGUGAT bukanlah pembeli yang sah karena jualbeli yang didalilkan oleh PENGGUGAT bukanlah jual beli yang sahkarena tidak dilakukan dengan peralihan hak atas tanah sebagaimanadiamanatkan oleh Peraturan Perundangundangan yaitu dengan AktaJual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan tidak terjadi pendaftarantanah.Bahwa hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahanyaitu perbuatan yuridis pemindahan hak milik (transfer of ownership) sebagaimana diaturdalam Pasal 584 dan
188 — 31
Pada ayat pertama Pasal 613 KUHPerdatadijelaskan tentang penyerahan atau levering, sedangkan pada ayat keduadiatur mengenai hubungan antara kreditur baru dengan debitur.
152 — 88
Apabila dalampenyerahan barang tersebut diperlukan penyerahan yuridis (juridischelevering) disamping penyerahan nyata (feiteljke levering), agar pemilikanpembeli menjadi sempurna: pembeli harus menyelesaikan penyerahantersebut (Pasal 1475 KUHPerdata).
AGARIPA MAULETI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR
110 — 34
Etikamena menurut hukum, maka PetrusMauleti dan Martha MauletiMakani secara hukum pula masih berhakmilik atas seluruh bidang tanah tersebut (yang sekarang dimaksuddidalam objek sengketa), dan karena itu pula masih bertanggungjawab dalam persoalan hukum bilamana perlu, in cassu dalamsengketa Tata Usaha Negara a quo sesuai Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 516 K/Pdt/1995, tanggal 27 Juni 1997 tersebut diatas.yang menyatakan Jual beli yang tidak diikuti dengan levering berartihak milik atas tanah tersebut
96 — 35
3Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan : Dalam hal terjadi sengketa hakmilik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harusdiputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan PeradilanUmum.Dengan demikian, objek sengketa tersebut harus diputus terlebihdahulu di Pengadilan Negeri Maros dan bukan menjadikewenangan Pengadilan Agama Maros, karena telah terjadiperalihan hak dan levering
92 — 39
H.Atja Sondjaja, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa menurut pasal 1457 KUHPerdata penjual berjanji untukmenyerahkan barang sedangkan pembeli berjanji untuk membayar, jadijual beli saja tidak bisa tanpa ada penyerahan barang (levering ) ;Bahwa jual beli barang bergerak dilakukan dari tangan ke tangansedangkan jual beli barang tidak bergerak dilakukan melalui balik namaBahwa penyerahan barang itu sah manakala perjanjian yang menyebabkanpenyerahan sah yakni dilakukan
1.BUTTI MANALU
2.LUMIAN SIMAMORA
Tergugat:
1.MARTUMPAL SIMAMORA
2.MELDA BR. SIMAMORA
132 — 31
Artinya pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihakpenjual serentak diikuti oleh penjual yang menyerahkan tanah yang dijualnyakepada pembeli (contante handeling) baik secara fisik maupun secara yuridissehingga dengan demikian tanpa adanya penyerahan (/levering) maka di dalamsuatu perjanjian jual beli tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atasbarang dari tangan penjual ke tangan pembeli;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkandengan bukti P.I.II2 maka menurut Majelis Hakim