Ditemukan 1941 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
11769
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
211154
  • dan seterusnya; sehingga batasan seseorang/badan hukumperdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sahmenurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugattersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
18583 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
Putus : 13-07-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 77/Pid.B/2015 /PN Lgs
Tanggal 13 Juli 2015 — M. YUSUF LIDAN BIN SYAHIDAN.
17331
  • USMAN BASRI yang sedang dalamproses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan NegaraKota Langsa;Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian;Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur pemakaian surat itu dapatmenimbukan kerugian adalah akibat tertentu dari perbuatan terdakwa berupakerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adahubungan sebab akibat (causal
Putus : 17-12-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 87/Pid.B/2015/PN.PKJ
Tanggal 17 Desember 2015 — BAYA Alias NURBAYA Binti WAMINU
11636
  • Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan danakibat kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 07.00wita Kampung Bisei, Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, KabupatenPangkep.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.89/Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 5 Februari 2014 — 1. THENG TIAM TJAI / MULYADI , dkk LAWAN \1. BONG NJUH FA, DKK
307
  • rtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid15038794 Denganxrtlchfesl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid14619805 unsurnya ;rtlchfcsl aiaf0afs24ltrchfcsO f0fs24insrsid15038794par 1lrtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid14619805ada kesalahan;rtlchfecsl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid15038794par 2. rtlichfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsidl 4619805ada kerugian;rtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid15038794par 3. rtlchfcsl aiafO0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsidl4619805karena ada hubungan causal
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 6 September 2012 — - YADI SUPRAYOGI Als. GARENG
8112
  • ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan ataukedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas atau hilang,
Register : 03-09-2015 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sungg
Tanggal 22 September 2014 — - St.Hamsinah, A.Ma, dk Lawan - Iwan Bunru Massanungeng, dkk
10028
  • Hebi Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiap perbuatanmelawan hukum yang membave kerugian kepada orang lain mevajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; socnnnnnn= Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 9/ Pdt.G/2020/PN Nnk
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat: H. SYAMSUL BACHRI Tergugat: 1.Pemerintah RI dan seterusnya Cq.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nunukan 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI QQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA QQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN
255174
  • Adanyahubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukandengan kerugian yang ditimbulkan;Putusan Nomor 9/Padt.G/2020/PN Nnk, halaman 63 dari 82Menimbang, bahwa terhadap syaratsyarat atau unsurunsur PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.
Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PDT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, DK VS MUHAMMAD HAFIZHAM, DK
154343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hubungankausal (causal verband). Sehingga dalam perkara ini tidak nyambungantara surat kuasa, bunyi gugatan dan putusan.
Register : 04-10-2011 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR
4114
  • ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau saranadengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukankonsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbuldari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan atau kedudukantersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana juga akan lepas atauhilang,
Putus : 16-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 September 2015 —
13447
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi.Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Register : 25-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 10-K/PMT.III/AD/VIII/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — Terdakwa-1 : CASMITO, Letkol Inf NRP. 11940014080870 Terdakwa-2 : AHMAD, Serda NRP. 31970662141077
9628
  • Dengan demikian sudah jelas antara motif, perobuatan dantujuan perbuatan tidak mempunyai hubungan causal dalambathin TERDAKWA LETKOL INF CASMITO. Dengan dasar teori pengetahuan dari FRANK yangdigunakan oleh Tim Penasehat Hukum TERDAKWA dalamupaya mengetahui adanyva KESENGAJAAN dari TERDAKWA dalam melakukan perbuatan pidana kejahatan sebagaimanayang didakwakan Oditur Militer yang mana menurut dasar teoritersebut mutlak harus ada.1.
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
206159
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Menurut Suharnoko (2004 : 115) bahwa apabila suatu perikatan yangdisepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatanwanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yangmenimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabilatidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkankerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukangugatan perbuatan melawan hukum.
Register : 29-08-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 2 Desember 2013 — - FRANSISKUS SARAGIH SUMBAYAK
7514
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Register : 24-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
Bambang Suryana Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PT Bambu Indah Timur
420359
  • Pengadilan yang berwenangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugdan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 285/Pid.B/2016/PN.Pdl.
Tanggal 15 Maret 2017 — SARTIM bin MARSIM
11835
  • Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan danakibat kematian (orang lain)Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawaterdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatanmenghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksisaksi,petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan adanya barangbukti
Register : 24-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
HERMANNUEL Y. SABAAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
1.BOBBY LIANTO
2.PT. PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA
3.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
4.PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
28283
  • Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannyatersebut di atas, menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikanmerupakan unsur yang paling pokok yang harus dimiliki oleh Penggugat untukmengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan,karena unsur tersebut terjadi hubungan hukum atau causal
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
14290
  • Adanya hubungan causal antara Perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Perbuatan melawan hukumUniversitas Indonesia 2003), suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perouatanmelawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;3. Bertentangan dengan kesusilaan;4.
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
13164
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tersebut;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhi salah satu kreteriadibawah ini yaitu :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;b) Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;Ccd) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas2 kepatutan, ketelitian dansikap hati2 yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan