Ditemukan 2369 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-02-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Blg Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
1.MANGSUR SIMBOLON
2.JUNAN SIMBOLON
Tergugat:
1.DEH ROLIS SIMBOLON
2.DINAR SIMBOLON
3.DAULAT SIMBOLON
4.MUJUR SIMBOLON
5.JASIMBER SIMBOLON
6.HOTJON SIMBOLON
7.BOGOR SIMBOLON
8.RAULI BR SIMBOLON
9.KONDINER M.T. NAIBAHO
10.SUDUNG SIMBOLON
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
99 — 62
1.MANGSUR SIMBOLON
2.JUNAN SIMBOLON
Tergugat:
1.DEH ROLIS SIMBOLON
2.DINAR SIMBOLON
3.DAULAT SIMBOLON
4.MUJUR SIMBOLON
5.JASIMBER SIMBOLON
6.HOTJON SIMBOLON
7.BOGOR SIMBOLON
8.RAULI BR SIMBOLON
9.KONDINER M.T. NAIBAHO
10.SUDUNG SIMBOLON
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
99 — 62
Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
369 — 238
369 — 238
Namun di masasekarang Terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadibentuk Beschikking (Keputusan/Penetapan) saja, Sedangkan untuk yangberbentuk Peraturan disebut dengan Peraturan Presiden (PERPRES).Selain Bentuk Regeling (Stau Regering Besluit) dan Beschikking, Adapulabentuk lainnya seperti Pseudo Wetgeving (Perundangan Semu salahsatunya adalah Beleidsregel), Concrete Normgeving (Norma Jabaran),dan Plan (Rencana). kesemuanya akan tunduk pada kaidah Hukum Publikkrena secara karakteristik sepihak
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
88 — 29
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
88 — 29
Sistem dan badan yang bertindakmelakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau extra judicial. Kedudukandan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itudengan PN (peradilan umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnyapemisahan kewenangan absolut dimaksud.
Register : 08-10-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mbn Tanggal 2 Mei 2019 — Mulyani lawan Amrinsyah dkk
124 — 17
124 — 17
Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaituseluruh tanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepadaM.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang keduakali ini melalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugattersebut sedikitpun tidak benar, bohong sama sekali.
Register : 11-03-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 242/Pdt.G/2019/PN Sby Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Hernowo Hadiwijaya, HEE
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk, Kantor Cabang Surabaya Mulyosari
2.Kukuh Mulyo Raharjo, SH
58 — 17
Hernowo Hadiwijaya, HEE
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk, Kantor Cabang Surabaya Mulyosari
2.Kukuh Mulyo Raharjo, SH
58 — 17
Namun faktanya, semua yang di inginkan danyang diharapbkan PENGGUGAT menjadi keinginan dan harapan semu, karenaPENGGUGAT malah bangkrut atas perbuatan PARA TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT, dan khususnya istri PENGGUGAT sampai terganggu kejiwaannya akibat perbuatan hukum dan tekanan begitu hebat dari PARA TERGUGAT,serta PENGGUGAT merasa malu pada istri, keluarga, kerabat, serta PENGGUGAT malu dan kehilangan kepercayaan diri dihadapan para patners bisnis sertatetangga di lingkungan PENGGUGAT, sehingga semua
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 20 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
80 — 46
80 — 46
Jadi, fakta yangabstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayaliatau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untukmembuktikan kebenaran gugatan Para Penggugat;9.
Register : 20-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA SELONG Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.Sel Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 70
76 — 70
Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap / sempurna baik secaraformil maupun materil yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur(obscuur libel) karena dalam hal surat gugatan waris mal waris namun padaposita angka 17 yang pada intinya meminta bahwa tindakan Para Tergugatdan Turut Tergugat adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukumsementara dalam petitumnya para Penggugat tidak merincikan berapakerugian materiil dan mooril yang diderita oleh Para Penggugat, tidaksesuai dengan salah satu/semu kriteria
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AD/I/2019 Tanggal 16 April 2019 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
86 — 25
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
86 — 25
Bahwa yang dimaksud Positif Semu adalahsebenarnya Urine atau bahan yang akan di tes tidakmengandung Metafitamin tetapi alat tes(Rappid tes)menunjukkan hasil Positif , hal ini bisa terjadi karenamengetes Urine menggunakan Rappid Test tidakakurat dan sudah banyak terjadi kasus seperti iniketika di uji lab menggunakan metode KLT hasilnyaNegative .9.
Register : 25-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1663/Pdt.G/2018/PA.Bjn Tanggal 12 Nopember 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
18 — 2
18 — 2
terlebih dahulu melunasi nafkah iddahdan mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat Rekonvensimengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat Rekonvensibukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak puntidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 21-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 70-K/PM.I-05/AD/XII/2018 Tanggal 14 Februari 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
83 — 36
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Denny Michael Lumolos
83 — 36
Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dankejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancamanpemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalammasalah penyalahgunaan Narkotika, maka seharusnyaTerdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untukmengkonsumsi Narkotika, walaupun diimingimingi dengankenikmatan semu yang menggiurkan.
Register : 20-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — SITI JAMALIAH LUBIS, SH., DK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
264 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
264 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang simulasi peradilan semu; dan5. Ruang simulasi kantor advokat.Pasal 10Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaanProgram Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur JenderalKelembagaan Iimu Pengetahuan, Teknologi, dan PendidikanTinggi;(Bukti P1)Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) PemohonKeberatan :1.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 70/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
99 — 123
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
99 — 123
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
Register : 11-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1474/Pdt.G/2020/PA.Kis Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 114
33 — 114
Bahwa bantahan Termohon yang menyatakan dijebak dan difitnah telahselingkuh dengan lakilaki lain, tersebut Ssungguh pemutar balikan fakta danpembenaran semu semata, karena yang menangkap basah Termohonadalah saudara Termohon sendiri, dan dalam penggrebekan tersebut tidakada wnita yang Termohon katakana Termohon datang ke koskosan tersebutatas undangan teman wanita Termohon;6.
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 72/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
88 — 35
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
88 — 35
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekutif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
Register : 23-12-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pyh Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
WISNAR M
Tergugat:
1.RENNY YUDIANTY Pamggilan RENNY
2.M.ALFI.S
170 — 27
WISNAR M
Tergugat:
1.RENNY YUDIANTY Pamggilan RENNY
2.M.ALFI.S
170 — 27
ganggam bauntuak pagang bamansiang olehanggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala warissesuai dengan hukum adat minangkabau;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 517K/Sip/1968 memuat kaidah Ganggambauntuak menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggiadalah tetap harta pusaka, hanya pengelolaan dan pengambilan hasil sajauntuk kaum;Menimbang, bahwa penggunaan ganggam bauntuak terkandung artikepemilikan yang semu
Register : 25-10-2011 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN MAGELANG Nomor 24/PDT.G/2011/PN.MGL Tanggal 19 September 2012 — 1. BAMBANG SUPRAPTO ADI - PENGGUGAT I
2. NELLA KARNELA YUNISSARI - PENGGUGAT II
1. PT. YOGA GUNA SAKTI - TERGUGAT I
2. PEMERINTAH KOTA MAGELANG - TERGUGAT II
160 — 21
160 — 21
lunas oleh pembeli, dengan demikian sudah selayaknyaapabila majelis berpendapat untuk memerintahkan kepada Tergugat untukmemberikan hak penjualan serta pengelolaan kios dan los pasar GotongRoyong Kota Magelang yang belum laku terjual dan yang belum dilunasi olehpara pembeli kepada ParaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelistidak sependapat dengan Para Penggugat tentang nilai kerugian yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena bernilai semu
Putus : 24-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — 1. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI (KASAD TNI-AD) Cq. PANGDAM XII/TANJUNGPURA, dkk vs GUSTI SURYA DARMA,
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 517 PK/Pdt/2015sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugatdengan para tergugat dalam perkara daftar Nomor 103/Pdt.G/2011/PN Ptkkarena selain tidak ada kepentingan hubungan hukum dengan para pihakjuga permohonan yang diajukan Pemohon bersifat kaku dan semu;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan jawaban terhadappermohonan Intervensi tertanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut :1.Dalam permohonanya Penggugat Intervensi mendalilkan
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — WEMPI WETIPO, SH.,MH., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
101 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatifperdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yangtinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengantugas pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadandengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang,pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalammenghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modalHalaman 9 dari 62 halaman.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 16-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 PK/PDT/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — UJANG SONIK, ABDUL KARIM, dkk. ; PERTAMINA, PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (PT.CPI), dkk.
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Kontrak Bagi hasil antara PenggugatIl (PT.CPI) dengan Penggugat (Pertamina) maka sejak tanggal 28November 1983 Penggugat (Pertamina) menerima limpahan semu assettermasuk hak atas tanah yang sebelumnya terdaftar atas nama Penggugat Il(PT.CPI) ;Bahwa Tergugat IV dalam memberikan hak tanah dan menerbitkan buktihak berupa sertifikat tanan No. 48/Batang Sarosa, No. 49/Batang Sarosa,50/Batang Sarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa tidak menerapkansecara tepat perundangundangan yang berlaku
Putus : 28-05-2009 — Upload : 10-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2393K/PDT/2007 Tanggal 28 Mei 2009 — KAWIDJAJA HENRICUS ANG ; vs. PT. PERKEBUNAN CIKEMBANG RAYA ; H. UWES CORNY ; Dkk
218 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan Judex Facti di atasmengenai jual beli tanah/saham yang dilakukan pada tanggal 3November 1998 di hadapan Turut Tergugat (Notaris Sri Muljani,SH),Judex Facti tidak secara explisit menegaskan peran masingmasing yangdilakukan oleh para Tergugat dalam jual beli tersebut, siapa penjual dansiapa pembeli dimaksud ;Karenanya menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan JudexFacti demikian ini adalah pertimbangan hukum yang kabur dan semu ;2.