Di samping itu, kendatipun dalam uraian kasasiPenggugat Kasasi telah mengemukakan alasanalasan kasasi, hal itu tidakmenutup kemungkinan bagi Hakim Agung yang arif bijaksana untukberpendapat lain, dalam hal menentukan alasan untuk membatalkanputusan Hakim banding ;Kendatipun pada dasarnya mengajukan ulasan kasasi harus berdasarpada Pasal 30 UU No. 14/1985, tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagiHakim Agung yang arif bijaksana untuk meneliti materi perkara.

olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Terhadap Keberatan Pertama:21Bahwa tindakan Judex Facti tersebut telah melanggar hukum danberalasan Hukum putusannya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia sesuai Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 butir (b), halini dapat terlinat didalam menerapkan hukum;Alasan dan ulasan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor52/Pdt.G/PN Mks, tertanggal 3 Desember 2012 tersebut;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa objek sengketa atas bidang tanah sebagaimana gugatanPenggugatPenggugat/Termohon Kasasi, adalah bagian dari tanah hak milikPemohon Kasasi dahulu Para Tergugat III yang terletak di Jalan Mirah Seruni,Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Factitelah menyimpan dari nilai keadilan dan nilai kepatutan hukum yangsesungguhnya, yang sudah barang tentu Majelis Hakim Agung yang terhormatyang mengadili dan memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Judex Facti aquo, karena tidak benar dan tidak bersesuai hukum;Terhadap Keberatan Ketiga:Hakim Judex Facti tidak dengan sungguhsungguh memperhatikanpersesuaian antara alat bukti surat keterangan saksi satu dengan saksi lainnya,sehingga keputusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;Alasan dan ulasan

Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 pasal 19 jokompilasi Hukum Islam pasal 116;Bahwa atas dasar ulasan tersebut Penggugat memohon kepada ketuaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil sekaligus memeriksaPenggugat dan Tergugat dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugatuntuk seluruhnya;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepadaPenggugat ;3.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado halaman 4 alinea ke 4hanyalah berupa pertimbangan klasik tanpa ulasan dan bahasan hukumdengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar ...dst, membuktikan bahwajudex facti tingkat banding tidak dengan cermat dan tepat mempertimbangkanpremisse mayor perkara ini dan tidak konstan dalam pertimbangan hukumnya,sebagai contoh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama padahalaman 13

::csseseeeeeeeceececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeseesaeeeeeeeeeeeeseeeesaraaseneeneees 2Berdasarkan uraian dan ulasan tersebut diatas, pemohon memohonkepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapansebagai berikut :.,2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan, bahwa :a. Maspah bin Awi:;b. Hamidah bin Muhammad Shagir Zainal;C. Abdul Sahid bin Muhammad Shagir Zainal;d.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaHalaman 10 dari 22 Halaman Putusan.

ULASAN TENTANG FAKTAFAKTA HUKUM22sBilal2.2.3.Bahwa fakta fakta Penangkapan terhadap Para Pemohon padatanggal 31 Maret 2019 tidak diberitahukan kepada keluarga ParaPemohon, sedangkan perintah undangundang sebagaimanapasal 18 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor; 8Tahun 1981 Tentang Hukam Acara Pidana jo.

Bahwa sebagaimana Pemohon dan Pemohon Il telah uraikandiatas, bahwa Penahanan terhadap Pemohon dan Pemohon Ildilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuanperaturanperundang undangan yang berlaku sehingga apabilasesuai dengan ulasan dalam alasan Permohonan Praperadilan inijelas Penahanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali ResorBadung Sektor Kuta Utara telah melanggar UndangundangRepublik Indonesia sebagaimana pasal 18 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor; 8 Tahun 1981

Berdasarkan ulasan mengenai penangkapan dan atau penahanan tidakdilakukan sesuai aturan maka sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dan Pemohon II dengan melakukanPenangkapan dan Penahanan tidak sesuai dengan prosedur hukummaka segala keputusan tentang penangkapan dan Penahan harusdinyatakan tidak sah dan sepatutnya Pemohon dan Pemohon II demihukum harus dibebaskanBahwa upaya paksa Penangkapan dan atau Penahanan merupakansalah

Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnyatertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1).

yang beralamatdi Kabupaten Kediri;7 Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembaliantara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudahtidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masingmasingpihak makadengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan AgamaKabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat danTergugat dengan perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;Bahwa uraian pokokpokok sebagaimana dihaturkan dalam ulasan

>,e Ulasan gugatan tentang sengketa bidang tanah bagian (a)Terguggat a/n, NANILIUS HANALAA.

NANILIUSHANALAA, namun hingga sampai saat ini tergugat ( NANILIUS HANALAA )belum mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat ( OKTOFIANUSWELEBAIN ) dan atas tindakan tergugat seolaholah mempermainkan pihakpemerintah dan mengingkari janji terhadap pernyataan sikap melaluipenanda tanganan berita acara hasil mediasi di Pertanahan Kabupaten Alorpada tanggal 16 April 2015.** Ulasan gugatan tentang sengketa bidang tanah dua (b )Tergugat Il a/n, LASARUS E.

KUPAIKAI sebagai Penerima Kuasa;> Bahwa dengan demikian, maka Surat Kuasa Insidentil yang diberikanoleh Penggugat OKTOFIANUS WELEBAIN kepada SURYADI KUPAIKAIsebagai Penerima Surat Kuasa Insidentil, dengan ini Mohon kepadaYang Muliya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara iniMenyatakan MENOLAK SURYADI KUPAIKAI sebagai Kuasa HukumInsidentil dari Penggugat OKTOFIANUS WELEBAIN Dalam PerkaraPerdata Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Klb dalam Persidangan ini;2.Eksepsi Terhadap Subyek Tergugat :> Bahwa Ulasan

Eksepsi Terhadap Subyek Tergugat> Bahwa Ulasan Gugatan Penggugat tentang sengketa bidang tanahbagiaan (b) (Tergugat Il a/n. LASARUS E. ASALAKA, adalah salahalamat atau salah orang (Error In Persona), dan karena yang benarGugatan Penggugat seharusnya diajukan terhadap PAULUSASALAKA, bukan terhadap TergugatlIl LASARUS E.

Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukumyang berlaku kepada pihak yang berperkara ;Berdasarkan atas ulasan tersebut, kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Denpasar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.DPS.2.

Perkara Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.Sungg. tersebut untuk dibatalkan ;Alasan dan ulasan hukumnya :Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2897 K/Pdt/2011Bahwa gugatan Penggugat nyatanyata tidak melibatkan pemilik yangmenguasai secara Riil Obyek Perkara dan selaku pemilik atas bidang tanah obyekperkara berdasarkan peralihan hak melalui akad kredit pada Bank TabunganNegara (BIN). Adapun namanama pemilik tersebut yang menguasai obyeksengketa yang sama sekali tidak digugat, sebagaimana diurai di bawahini :No.

Jadiketerangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yangdikemukakan dalam gugatan terbukti ;Azas unus testis nullus testis tersebut dapat disimpangi dengan mengajukanalat bukti lainnya misalnya surat untuk melengkapinya ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa menyimak ketentuan azas Hukum Acara perdata tersebutdikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas faktapersidangan, terlihat didalam putusan Pengadilan Negeri pada halaman 44 yaitupenggugat Asal/Termohon Kasasi hanya

Nyatanyata dikonstatir dengan tidak sesuai dengan Sistem Pembuktian ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa putusan Judex Facti telah mengkonstatir bukti P.1 sampai denganP.36, dikarenakan bukti ini bukan bukti kepemilikan, tetapi bukti yangmenggambarkan hubungan hukum tentang kerjasama perumahan antara PT.Putri Tunggal dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), sedang bukti suratHal. 26 dari 32 hal. Put.

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang bimbingandan Pelatinan baik secara berorganisasi dan tata cara mendampingianggotanya di Pengadilan adalah merupakan pembinaan secara strategidan tata cara beracara di Pengadilan adalah kuasa Pelawan dahuluTergugat, dengan menulis Buku menjadi Panduan bagi seluruh Pengurus36Serikat Buruk baik di tingkat Komisariat sampai dengan DPC, Kabupaten /Kota dan Korwil ditingkat Provinsi Berjudul Aneka Putusan MAHKAMAHKONSTITUSI Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi Ulasan

Penggugat menuntut uang pesangon kepada Pelawan dahulu42Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Terlawan dahulu ParaPenggugat dengan mudah dan gampang Pelawan dahulu Tergugatmengatakan bahwa Para Terlawan dahulu Para Penggugat mempunyaistatus harian lepas, dan dalam bekerja dalam 1 bulan kurang dari 21 harikerja, sehingga hak dari Para Terlawan dahulu Para Penggugat tidak dapatmenuntut uang pesangon, dan Pelawan dahulu Tergugat Terbebas dariKewajiban membayar uang pesangon.Bahwa kalau mengutip ulasan

Hukum Ketenagakerjaan dari PenulisanSaudara JUANDA PENGARIBUAN, SH, MH dalam Buku ANEKAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BIDANG HUKUMKETENAGAKERJAAN dilengkapi ulasan Hukum, halaman 68, B.

Oleh karena itu, ketentuan daluwarsa perselisihan, PHK danperselisinan hak yang dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI Mutatismutandis menggugurkan dan menghapus hak buruh termasuk namun tidakpada uang pesangon.Bahwa dari penulisan bukan berjudul ANEKA PUTUSAN MAHKAMAHKonstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan dilengkapi ulasan Hukum,dituliskan saudara JUANDA PANGARIBUAN, SH, MH mau menunjukanbahwa perkara perlawanan Pelawan / Tergugat dalam perkara Nomor44:17/Pdt.SUS.PHI/2017/PN.PTK.

Sebagaimana bukan saudara JuandaPangaribuan,SH.MH, Aneka putusan Mahkamah Konstitusi bidang hukumketenagakerjaan dilengkapi ulasan hukum halaman 77.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Terlawan / Para Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara nomor17.Pdt.SUS.PHI.RW/2018/PN.Ptk dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1uf & Pf6.fsMengabulkan eksepsi Para Terlawan / Para Penggugat untuk seluruhnya.Menolak gugatan Pelawan / Tergugat untuk seluruhnya.Menyatakan

ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;(c) Atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatanatau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya;(d) Berdasarkan ulasan

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penetapan dan PengumumnanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan Idengan bantuan Turut Terlawan II atas Permintaan Terlawan tersebut, yang diumumkan dikoranSurya tanggal 6 Mei 2010 yang akan melaksanakan lelang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010terhadap a quo tanah dan bangunan milik Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum sekaligus aktaakta yang timbul (lihat ulasan

hukum sekaligusaktaakta yang timbul (lihat ulasan hukum grosse akta, dalam majalah Varia PERADILANtahun XV No. 179, Agustus 2000) ;3.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PemohondalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat(1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagal berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalaHalaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN.Sda .yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohondapat dinyatakan

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Pokok Perkara ini masihtetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telahdiuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinanpada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kuranglebih sama;2.

(a) Bahwa sebagaimana diuraikan pada Ulasan Singkat di atas, bahwa Perseroandidirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan (JVA) yang drtandatangan, pada16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni TLS, NLK dan NAC sebagaimana yangdikemukakan dalam JVA:Halaman 2 dan 3 JVA:1. PT. Telison, sebuah perseroan terbatas......... (untuk selanjutnya disebutTLS").2. Nippon Leakless Industries, Co., Ltd............ (untuk selanjutnya disebutNLK).3. Nichias Corporation.......................

(g) GUGATAN SALAH ALAMATSebagaimana penjelasan dalam Ulasan Singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Sdr JiroSoma digugat sebagai TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, karena ia tidakmemiliki keterikatan dan hubungan secara hukum dengan PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.Bahwa, halhal yang tersebut di dalam Ulasan Singkat dan Eksepsi mohon dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara.Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalildalil dan buktibukti Gugatan PENGGUGAT, yangberisi kebohongan, mengadaada, tidak berdasar, dan merupakan tipu muslihat kecuali terhadaphalhal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.Bahwa TERGUGAT I menolak dalil pada halaman 2 (dua) sampai pada halaman 3 (tiga), padabutir 5

Maka, keinginan PENGGUGAT untuk mengajukan Sita Jammanberdasarkan alasan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak jelas.Sebagaimana penjelasan dalam Ulasan Singkat, maka adalah salah dan keliru, apabilaTERGUGAT II dijadikan salah satu pihak dalam Gugatan, karena TERGUGAT II sama sekailtidak memiliki hubunganhukum secara langsung dengan PENGGUGAT.Berdasarkan pada halhal yang telah diwuraikan tersebut di atas, maka secara Yuridis GugatanPENGGUGAT salah alamat, kabur dan tidak jelas serta lebih jauh

Bahwa, halhal yang tersebut di dalam Ulasan Singkat dan Eksepsi mohon dianggap telahtennasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara.2. Bahwa, TERGUGAT II menolak seluruh dalildall dan buktibukti gugatanPENGGUGAT, kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas dan terang tentangkebenarannya.3.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan iniHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pms.dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut;Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapbkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka Nomor : S.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf A merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf bdan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriLUBUK LINGGAU yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan