GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas KesehatanKecamatan Detusoko.Menimbang Bahwa mengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) antarawujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanyabeberapa teori seperti: teori syarat condition sine qua non atau teori khusus, dan adequate,akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) adalah

dari tindakan para Pemohon yang tidak mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut, maka ketika para Pemohonmempunyai anak bernama XXXX, kemudian pada bulan Juni 2014 dicatatkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Pati, maka dalam Kutipan AktaKelahiran hanya ditulis : anak kesatu perempuan dari ibu XXXX (Pemohon Il) dantidak ditulis nama ayah bernama XXXX (Pemohon ) sebagai nasabnya ;Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan dan lahirnya anak adalahmerupakan sebab akibat (causal

Islam memilin lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid Ilhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lel Goat $a) ga ail) call Ge alt Gj gaa deg Hl OIVi ge causal

Adanya hubungan causal: Untuk dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelasdapat dibuktikan untuk dikabulkan;11.

Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid llhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lel Great $3) ga sill call Gye Galt OI j ga dag SWVi ge causal

sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang didambakan olehsetiap pasangan suami istri, justeru. sebaliknya akan menimbulkankemudharatan bagi kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hatiuntuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petu njukAllah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Bagqarah ayat 227 berbunyi :ale aw a) 14 Causal

Dan antara ingkar janji, kelalaian dan kerugian harusmempunyai hubungan causal, jika tidak ada hubungan causalnya jo Pasal1247 ayat 2 KUHPerdata, maka kerugian yang dimohonkan Penggugattidak harus diganti, karena jelas kejadian Pencurian tersebut bukandisengaja, tapi kejadian yang tak terduga dan tidak dapatdipertanggungjawabkan kepada Tergugat dan Il, karena tidak terbuktiadanya itikad buruk dari Tergugat dan II;Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat juga tidak masukakal dan dimohonkan

Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengansengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.Dari rumusan KUHP Pasal 39 ayat (1) a quo, dapat dirumuskan syarat ke4 untuk melakukanperampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah Harus terbuktinya adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kesalahan si pemilik harta yang dirampasdengan hukuman perampasan harta hak miliknya.

Harus dibuktikan adanya causal verband antara harta yang dirampas dengan tindak pidanayang dilakukan oleh pemiliknya.Menimbang, bahwa dapat dijelaskan pula berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP,menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh daritindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya; Benda

Sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat dasarperampasan hak yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknyamemiliki hubungan causal verband yang telah memenui ketentuan perundangundangansehingga berdasarkan uraian penjelasan tersebut Majelis Hakim menolak danmengesampingkan point pertama pembelaan para terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa terhadap point kedua pembelaan para terdakwa dalam hal unsursengaja tidak terpenuhi terutama dalam hal perbuatan para terdakwa mengambil

Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukumterhadap norma agama;Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, makatelah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebabakibat (causal verband)antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan,khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitandengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yangdilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKhusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

perlindungan dari kekerasandan diskriminasi, danPasal 28D ayat (1) yang menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan,Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum,Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;3.9 Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami olehpara Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurutMahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal

: Islam memilin lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqghus Sunnah Jilid llhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lal Gel $3) ga atl) alll Gye lL GIy ga de gHVi ge causal

disimpulkan tidakdipenuhinya apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat sebagaimana SuratPerjanjian tanggal 19 Juli 2003 yang telah dibuat sebagaimana tersebutdidalam Poin 2 (dua) di atas adalah merupakan serangkaian yang dapatdikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat, karena telah memenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata, yakni:Ada perbuatan melawan hukum;Melanggar hak subyektif orang lain;Ada kesalahan;Ada kerugian; 29 5 BAdanya hubungan causal

ADANYA HUBUNGAN CAUSAL ANTARA PERBUATAN DANKERUGIANUntuk memecahkan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawabjika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian(yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahanadalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnyaakibat).e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturanpengalaman secara layak merupakan akibat yang dapatdiharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukumOleh karena itu jelas gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana menurutPasal 13865 KUHPerdataYang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian, dinilai telah tepat dan memenuhiketentuan Pasal 1365 KUHPerdata .Sehingga perbuatan TERGUGATI

konstitusional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telahdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji.

Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id65i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI> Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah adahubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunyaketentuan

Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id69i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya UndangUndangyang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang

Kerugiantersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UndangUndang yangdimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonandikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;3.9 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan

Adanya hubungan causal;Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P10 dan SaksiSaksiyaitu Muh.

Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi,seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya hak/keuntungan,hilangnya benda/barang, sedangkan kerugian imateriil merupakankerugian yang bersifat psikologis, menyangkut kehormatan dan hargadiri, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian(Causal), kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baiksecara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan melawanhukum;" Bahwa

Dalam pengertianbahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukumdapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil,dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugianyang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenanganhidup, adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;19.Bahwa saat ini dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/E/ IV 2017 Tentang : Pemberhentian Sementara Sdr.

./2009.jelas gugatan Intervensi Penggugat dalam perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi,tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali seharusnya keberatankeberatan dalamgugatan Intervensi Penggugat dijadikan alasanalasan didalam Memori Banding/Kontra Memori Banding dalam perkara perdata No. 199/Pdt.G/2000/ PN.Bekasi ;Gugatan Intervensi tidak mempunyai Causal Hukum.2.

Bahwa gugatan Intervensi tidak mempunyai causal hukum, karena Penggugat Isampai dengan VI principal mengajukan gugatan didalam perkara perdata Nomor.29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, didasarkan kepada faktafakta dan buktibukti hukumyang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan VI prinsipal, dan Penggugat I sampaidengan VI prinsipal tidak mempunyai causal hukum dengan Penggugat Intervensi,sementara didalam teori hukum disebutkan bahwa seseorang baru dapat melibatkandiri didalam suatu sengketa hukum sepanjang

orang tersebut mempunyai causalhukum yang jelas, sedangkan didalam perkara ini Penggugat asal dengan PenggugatIntervensi tidak mempunyai causal hukum sama sekali.Gugatan Intervensi tidak mempunyai Dasar Hukum.3.

mutandistelah berakibat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, untuk itu gunamelindungi dan membela hakhak dan kepentingan hukum anggotaPATUHI, termasuk sebagai sarana mempertahankan eksistensiorganisasi, maka Pemohon memiliki kKepentingan untuk mengajukanpermohonan a quo;Bahwa, karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal/ standing)sebagai Pemohon dalam permohonan keberatan atas berlakunya suatuperaturan perundangundangan di bawah undangundang, dikarenakanterdapat keterkaitan sebab akibat (causal

Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 huruf f, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), danPasal 37, dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8Tahun 2018;juga apakah terdapat kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon denganberlakunya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012dan Peraturan Menteri

Di samping itu, dalam permohonan uji materiil yang diajukan olehPemohon, juga tidak diuraikan dengan jelas, tegas, dan pasti hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunyaketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 danPeraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yang dimohonkan untukdiuji;Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan uji materiil PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8Halaman 60 dari 106 halaman.

Kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009;b. kerugian yang timbul sebagai akibat berlakunya ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 dan Peraturan MenteriAgama Nomor 8 Tahun 2018 yang dimohonkan untuk diuji;c. hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon danberlakunya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yangdimohonkan untuk diuji;Berdasarkan

Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 huruf f, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2),dan Pasal 37, dan Pasal 37 ayat (1) PMA Nomor 8 Tahun 2018;juga apakah terdapat kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian PemohonHalaman 75 dari 106 halaman.

Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekananbatin ( yang dialami oleh anakanak PENGGUGAT ) dan lainlain ;Ada hubungan causal ( hubungan sebab akibat ), untuk menuntutganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum itu dengan kerugian yang diderita PENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT yang berinisiatif mengganggu dan merusak rumahtangga PENGGUGAT sebagaimana yang telah diakui secara tertulis olehHal. 7 dari 31 hal.

Bahwa dengan pula, dalam uraianuraian Para Penggugat, tidakHalaman 44 dari 100 Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPRdijelaskan secara faktual tentang hubungan causal antara kedudukanhukum (legal standing) Para Penggugat, kerugian yang diderita danhubungannya dengan terbitnya objek gugatan; Karenanya gugatan Para Penggugat pun sangat kabur (obscurelibel), karena tidak ada kerugian yang nyata secara faktual yangmenjadi salah satu syarat adanya legal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan inl;

Para Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukanhukum) untuk mengajukan gugatan inl;Srtac. uraian pada gugatan Para Penggugat dalam gugatannyakabur (obscure libel) karena tidak ada uraian yang menjelaskanhubungan causal antara kedudukan Para Tergugat, kerugian yangdidalilkan terkait dengan terbitnya objekgugatan)Il. DALAM POKOK GUGATAN :222nn nec ee cence eens15.

Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel)karena tidak menguraikan hubungan causal antara kerugian ParaPengggat dan kedudukan hukum Para Tergugat terkait dengan objekgugatan;5.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;I.

Gugatan Penggugat IlIntervensi kabur (obscure libel) karena tidak ada uraian yangmenjelaskan hubungan causal antara kedudukan Penggugat II Intervensidan kerugian yang didalilkan terkait dengan terbitnya objekQUQataN; nanan nanan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cn nen Il. DALAM POKOK GUGATAN :13. Bahwa halhal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atasmerupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat II Intervensi ataspokok gugatan Penggugat II Intervensi dibawah in1;14.

Disamping itu Penggugat Il Intervensijuga tidak menjelaskan secara faktual tentang hubungan causal antarakedudukan hukum (legal standing) Penggugat II Intervensi, kerugian yangnyata diderita dan hubungannya dengan terbitnya objek gugatan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi dari Tergugat danTergugat Il Intervensi tersebut diatas ternyata dibantah oleh Para Penggugatdan Penggugat II Intervensi, dan atas eksepsieksepsi dari Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim akanmempertimbangkannya