bentuk bukan tanaman jenis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Penyalah Guna Narkotika golongan I diri sendiri menurut Majelistelah terbukti

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Kepala BidangPendidikan Menengah Kejuruan, tertanggal 16 Mei 1979, adapun susunanHalaman 2 dari 52Putusan Nomor 413/PDT/2015/PT SBYpanitia pendiri Sekolah Tehnologi Menengah Batu di buat tanggal 10 Mei 1979sebagai berikut :1. Pelindung atau Penasehat............: Muspika Batu;2. K@tUa ... teeeeeeeeetteeeeeeee, SYANIal;3. Ketua Il ........... eee eee eee SUPArl,BA;A. S@Kr@tariS ........ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TUMIJAN5. Bendahara .......cccccce eee APMmManu;6.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2705/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang

terdakwa, kemudian ditanyakan kepadaterdakwa siapapemilik ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwaganja tersebut dibeli olen terdakwa dengan maksud untuk digunakansendiri oleh terdakwa, hal mana terdakwa tidak berada dibawahPengendalian,Pengawasan dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatah RIatas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sertatidak memiliki izin, dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukanuntuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untukPengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

AMPU Als RUDI Bin AGUS SALIM (Alm) yangselanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhiunsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;15Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalamjumlah terbatas narkotika golonga dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat disalurkan olehPabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembagailmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman

golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undangundang dan Zat atau obat yang termasukdalam narkotika adalah Zat atau obat sebagaimana yang tercantum dalamlampiran Undangundang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiiri darikelompok Narkotika sampai III dan Prekosor tabel 1 dan tabel I;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undangundang RI No. 35 tahu 2009 pasal41 maupun UU RI No. 22 tahun 1997 bahwa narkotika golongan iI hanya dapatdigunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

, sehingga yang berhak untuk memiliki ,menyimpanmenguasai atau menyediakan adalah hanyalah untuk lembaga ilmu pegetahuanPutusan Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.Mgt Halaman 5tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sedangkanprosedurny diatur dengan peraturan menteri (mendapat ijin dari pejabat yangberwenang);Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitutanpa ak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli ,menerima, menjadi perantara dalam

dalam UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitumemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolonganIbukantanaman tanpa ijin Pejabat yang berwenang, seseorang tersebut perbuatannyapatut diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksisebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentinganpengembangan ilmu tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

No.1255 K/Pid/20142.CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUANUNDANGUNDANG.Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa Wijono Tjandra tidakberusaha untuk mencari kebenaran materiil dengan memasukkan dalampertimbangan putusan adanya alat bukti lain berupa SURAT dan PETUNJUK yangjuga merupakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP dan dasarazas dan tujuan dari UndangUndang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik yaitu pemanfaatan Tehnologi Informasi

dan TransaksiElektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hokum, manfaat, kehatihatian, itikad baik, dan kebebasan memilih tehnologi atau netral tehnologi, tetapiyang diungkap dan dijadikan dasar pertimbangan putusan lebih banyak didasarkanketerangan terdakwa dengan demikian pertimbangan yang dibuat oleh MajelisHakim merupakan pertimbangan hukum yang NON YURIDIS.Selain itu terdakwa di pemeriksaan Pengadilan juga mengingkari keterangan didepan berbelitbelit dalam memberikan keterangan tanpa

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Dengan demikian unsur initerpenuhi.Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukumPasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Tanjungsari Surabaya yang dibeli denganharga sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasainarkotika golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket NarkotikaGolongan jenis sabu sabu dengan berat + 0,38 gram denganplastik dan bungkus kecilnya (berat netto: 0.087 gram) tidak ada jjindari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; dengan demikian

pembelaan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi, Para Terdakwa, bukti surat,yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap dalam perkara ini, sebagai berikut:bahwa, pada hari Sabtu tanggal : 24 Nopember 2007 sekira jam 13.30 wib, di Jalanumum Dusun Karang Duren Desa Karang Semanding Kecamanatn BalungKabupaten Jember ada sekelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul melakukanpenghadangan terhadap tiga orang siswa SMK Tehnologi

Balung Jember, yangsedang menegendarai sepeda motor ;bahwa, diantara kelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul adalah para terdakwa, dimanapada waktu penghadangan para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadappara korban yang merupakan siswa SMK Tehnologi Balung;bahwa, selain memukul para korban para terdakwa juga melakukan pengrusakanterhadap sepeda motor yang dikendarai para korban tersebut;e bahwa, maksud para terdakwa menghadang dan melakukan pemukulan adalah karenarasa solidaritas terhadap temannya

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalahsejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangantehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehinggadiharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat

dilakukan secaraaman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilainilaiagama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapatdipungkiri bahwa tehnologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karenaselain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuanperadaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektifuntuk melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangantersebut maka Mahkamah Agung berpendapat

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat

disalurkanoleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadalembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkanHalaman

pada hari Kamis tanggal 13 September 2012sekira pukul 11.00 Wib;Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenispada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh)bulan di Pengadilan Negeri Depok;Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukantanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaituMenteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

hari Kamis tanggal 13 September 2012sekira pukul 11.00 Wib;e Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenispada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh)bulan di Pengadilan Negeri Depok;e Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukantanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaituMenteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapkandalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

suatuperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukanpenggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO danABDUL AZIZ ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabusabu di dalamban serep dengan berat Netto Netto 2,0367 gram yang mana terhadap narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangdalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan