Nomor P.85 / MenLHK /Setjen / Kum.1 /11 /2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017tanggal 9 Agustus 2017> Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H.

Nomor P.85 / MenLHK /Setjen / Kum.1 /11 /2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PALtanggal 9 Agustus 2017> Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H.

Bahtera Abadi ( vide keterangan saksi OKTO CRISYANTO dan saksiHERMAN ) ; Bahwa kayu dimaksud adalah jenis kayu berasal dari hutan masyarakat,dan telah menunjukkan kepada pihak kepolisian fotocopy dari dokumen dimaksud, serta nota angkutan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ( 2 )Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P. 85/MenLHkK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari hutan Hak, disebutkan bahwa setiap pengangkutan

Bahwa Penata Usahaan Hasil Hutan untuk Kayu GergajianKelompok Meranti : 20 Keping = 2.4332 M3 dengan rincian Jenis Pulai6 Keping = 0,8260 M3 dan jenis Meranti 14 Keping = 1.6072 M3 danKelompok rimba Campuran : 65 keping =7,4284 dengan rincian JenisJangkang 4 Keping = 0,4340 M3 serta Jenis Rengas 61 Keping =7,8624 M3 tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No. : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Bahwa Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa jenisjeniskayu tersebut belum ada yang dibudidayakan sebagaimana di aturdalam Peraturan Menteri LHK No : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutankayu telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK NoP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 11 ayat 1 menjelaskan Bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK. Bahwa Perbuatan sdr SUPRIYANTO dapat dikenakan sanksi Pidanasesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Untuk PSDH dan DR dasarnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun2014 tentang jenis dan tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan menteriKehutanan Nomor: P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, tanggal 22Desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untukperhitungan provisi Sumber daya hutan, ganti rugi tegakan danpenggantian nilai tegakan serta Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016

Terkait pengangkutan kayu telah diatur dalamPeraturan Menteri LHK No: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 11 ayat 1menjelaskan Bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutankayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK,Perbuatan sdr SUPRIYANTOdapat dikenakan sanksi Pidana sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UUHal. 18.

17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk)adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melaluiSIPUHH.Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu (PeraturanHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus LH/2020/PN JmbMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober

P71/MenLHK / setjen / HPL.3 / 8/2016 tanggal 12 Agustus 2016yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasihutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan.Ahli menjelaskan Kayu Gergajian sebanyak 76 (tujun puluh enam)keping = 9,2164 M?

BG 8420 UB adalah SKSHHKKOdan atau NOTA apabila kayu olahan tersebut bersasal dari TPTKO DasarHukumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor :P.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P.85/MenLHkK/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Yang berasal dari hutan hak Jo.

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang Perubahan atas Permen LHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telahmengangkut hasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil TruckMitsubishi Colt Diesel FE 74 warna kuning dengan No. Pol. BG 8420 UB, dariDesa Bukit 3 Kec. Singkut Kab. Sarolangun menuju ke Kota Pemalang Kab.Tegal Prov.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

tubuh dan kepala(crania) sudah bisa dibedakan, sudah terbentuknya extremitas (alat gerak) sertasudah terjadi pemisahan tubuh dari selaput extra embrional (plasenta, amnion,khorion dsb);Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yangtelah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P 20/MENLHK/SETJEN

Ali Usman;Bahwa Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karenatermasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatashal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Halaman

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

Sedangkan gambar 7karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan;Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) dan Macan Tutul(Panthera pardus melas) termasuk jenisjenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor

/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu HarimauSumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Tutul (Panthera pardusmelas) termasuk famili Felidae terdapat pada nomor urut 55 dan 56;Bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat dari

Satwa burung Merak Hijau (PavoMuticus) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimanatercamtum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya Pavo Muticusmempunyai bulu yang indah.

Rusa Timor (RusaTimorensis) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut32;Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya Rusa Timorensis adalahhewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk

Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungli, yaitu :a) Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) termasuk Famili Phasianidaeterdapat pada nomor urut 171;b) Rusa Timor (Rusa Timorensis) termasuk famili Cervidae terdapatpada nomor urut 32;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1).Hasil penangkaran satwa

liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yangdidirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri,dikecualikan perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan olehmasyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitarTaman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang perburuan satwa buru;Bahwa sesuai dengan hasil identifikasi sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen

/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi merupakan telur satwa jenis (Chelonia mydas) penyu hijautermasuk dalam kolom No. 701, yaitu jenis yang telah dievaluasi informasinyanamun sudah memiliki kriteria pada kategori terancam punah (Endangered) /Appendix dan daerah sebarannya seluruh pulau di Negara Indonesia;Bahwa terkait dengan perkara yang melibatkan Terdakwa

Si menerangkan bahwa sesuai denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi merupakan telur satwa jenis(Chelonia mydas) penyu hijau termasuk dalam kolom No. 701, yaitujenis yang telah dievaluasi informasinya namun sudah memilikikriteria pada kategori terancam punah (Endangered

/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Danterakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlthk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi, yang salah satu satwa yang dilindungi menurutundangudang tersebut adalah penyu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan dalamKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa sama

perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk/Setjen

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk/Setjen

diPerempatan Sungai Kenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il KecamatanSegedong Kabupaten Mempawah;Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tergabung dalam tim yangmelakukan penindakan terhadap pembalakan liar di Perempatan SungaiKenak Dan Parit Kurnia Desa Peniti Dalam Il Kecamatan SegedongKabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656 / Menlhk / Setjen

Religi dan Budaya; Bahwa pada pemanfaatan hasil yang dimaksud pada Permen LHK NomorP.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan TujuanKhusus ada pada Pasal 1 adalah:Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor. 337/Pid.BLH/2020/PN MpwBahwa KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan olehMenteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatanpengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan;Bahwa KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang

Pimpinan lembaga keagamaanBahwaw terhadap mekanisme penebangan pohon di Kawasan Hutan DenganTujuan Khusus (KHDTK) kegiatan penebangan pada KHDTK dimungkinkannamun dalam rangka kegiatan pengelolaan dan seperti pada pasal 12 ayat 3Permen LHK Nomor: 15/MENLHK/SETJEN /KUM.1/5/2018 Tentang KawasanHutan dalam hal pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdapat kegiatan penebangan kayu maka dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan atas persetujuan DirekturJenderal

Selain itu,TERGUGAT menjamin tidak ada rekayasa dalam prosedur penerbitanIPPKH, karena TERGUGAT dalam memperoleh IPPKH sudah menempuhprosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menthk/Setjen/Kum. 1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan dalam prosespengadaan tanah, Tergugat memperlakukan kedudukan yang samaterhadap semua tanah yang masuk dalam kawasan hutan.Halaman 15 dari 92 Putusan No.30/Padt.G/2019/PN.SbwBahwa dalil gugatan

Penggunaankawasan hutan oleh TERGUGAT untuk kepentingan umum didasarkanatas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.419/Menlhk/Setjen/ PLA.O/9/2018, tanggal 28September 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Bendungan Beringin Sila atas nama Pemerintah KabupatenSumbawa seluas +/ 299,06 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan EnamPerseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan ProduksiTerbatas di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 mendalilkan bahwaTergugat IV melalui Tergugat I...dst. bahwa Tergugat IV dan Tergugat telahjelas memperuntukkan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan yaitu pembangunan bendungan, berdasarkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK .419/ Menlhk/ Setjen/PLA.O/ 9/2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk PembangunanBendungan Beringin Sila Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa +299,06 (dua

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018 tanggal 28September 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Beringin Sila Atas nama Pemerintah KabupatenSumbawa seluas + 299,06 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan danenam perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Lindung dan KawasanHutan Produksi Terbatas Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa TenggaraBarat (Bukti P.10).4.

Foto Copy Surat Keputusan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI,Nomor : SK.419/MenLHK/Setjen/PLA.0/9/2018, tanggal 28 September 2018,tentang jjin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendunganBeringin Sila atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa seluas + 299,06( dua ratus sembilan puluh sembilan dan enam perseratus , diberi tanda T.II2;. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ), Nomor : 025/SPMK/SNVTPB.NT 1/2019/tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda T.II3;.

CITES (Convention on International Trade inEndangered Species of Wild Flora and Fauna) menyatakan bahwa semuajenis Penyu laut telah dimasukan ke dalam Appendix yang artinya segalabentuk perdagangan internasional untuk semua jenis Penyu di larang.Banda Konservasi Dunia IUCN memasukan Penyu Lekang/Ridel(Lepidochelys Olivacea) ke dalam daftar spesies yang Rentan (Vulnerable);Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 5 dari 24Pidana Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN OlmYang Dilindungi menunjukan bahwa Penyu Lekang/Ridel (LepidochelysOlivacea) pada Nomor 703 termasuk jenis Satwa yang dilindungi;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 Mei2019 yang dibuat oleh Ditpolairud Polda NTT, barang bukti berupa 38 (tigapuluh delapan) butir

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi menunjukan bahwa PenyuLekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea) pada Nomor 703 termasuk jenisSatwa yang dilindungi.3.

Banda Konservasi Dunia IUCN memasukanPenyu Lekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea) ke dalam daftar spesiesyang Rentan (Vulnerable) dan berdasarkan Lampiran Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 20 dari 24Pidana Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN OlmSatwa Yang Dilindungi menunjukan bahwa Penyu Lekang

/Ridel(Lepidochelys Olivacea) pada Nomor 703 termasuk jenis Satwa yangdilindungji;Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Para Terdakwa telahmenangkap hewan jenis Penyu Lekang/Ridel (Lepidochelys Olivacea)yang berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi menunjukan

Diktum KEEMPAT sebagai berikut :Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Badan Otorita PengelolaKawasan Pariwisata Danau Toba wajib melaksanakan seluruhkewajiban pelepasan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversisebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor SK.921/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 dankewajiban sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi yang Dapat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubemur SumateraUtara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba,Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas +386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus)Hektar;3.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan LindungSibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, DiKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 (tigaratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;c.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan = NomorSK.155/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisamenjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, di Kabupaten TobaSamosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;4.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara UntukPengembangan Wilayan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak diKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;5.

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumenyang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badanusaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayuadalah SKSHHHKB, SKSHHKO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan,Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Ambsehingga ahli berpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yangdiangkut

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dokumenyang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badanusaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayuadalah SKSHHHKB, SKSHHKO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan,sehingga ahli berpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yangdiangkut oleh Sdr.

DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM ANUGERAHtersebut wajib disertai dokumen SKSHHKO (Surat KeteranganSahnya HasilHutanKayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.AmbKUM.1/10/2020, namun terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi olehdokumen yang sahs ebagaimana dimaksud tersebut; Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diriterdakwa berupa ; Kapal

Dimana berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari HutanAlam, dokumen yang harus digunakan/dilengkapi oleh perseorangan maupun badanusaha/usaha dagang dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalahSKSHHHKB, SKSHHKO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan, sehingga abhiberpendapat dalam perkara ini pengangkutan kayu olahan yang diangkut oleh Sdr.DALI KILEAN alias DALI selaku nahkoda KM

ANUGERAH tersebut wajib disertaldokumen SKSHHKO (Surat KeteranganSahnya Hasil HutanKayu Olahansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020, namun terdakwa membawa kayutanpa dilengkapi oleh dokumen yang sahs ebagaimana dimaksud tersebut;Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disitapada diri terdakwa berupa ; Kapal Motor tanpa nama dan dokumen kapale kayu campuran berjumlah 10,7134 m3 terdiri dari :a.

118/Pid.B/LH/2020/PN Lbb ungu melinggar pada leherdan dada, kaki bewarnaHitam Berdasarkan hasil Identifikasi jenis tersebut, maka barang bukti dalamperkara ini Identik dengan Satwa Burung jenis Tiong Emas/Beo Mentawal(Gracula religiosa);Berdasarkan hasil Identifikasi jenis tersebut, maka barang bukti Il dalamperkara ini Identik dengan Satwa Burung jenis Nuri Kalung Ungu (EosSquamata);Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka satwa burung Tiong Emas/Beo(Gracula religiosa) dan burung Nuri Kalung Ungu (Eos Squamata) termasukdalam jenis satwa yang dilindungi dengan nomor urut 662 dan 543;Perbuatan Terdakwa Megi Prananda, S.Pd Pgl Megi tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2)huruf a Jo Pasal 40 ayat (

Peraturan Mentri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, makasatwa burung Tiong Emas/Beo (Gracula religiosa) dan burung NuriKalung Ungu (Eos Squamata) termasuk dalam jenis satwa yangdilindungi dengan nomor urut 662 dan 543.

Sumbar/SKW1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020yang ditanda tangani oleh Rusdiyan P Ritonga dengan kesimpulan barangbukti adalah jenis Beo Mentawai (Gracula Religiosa) dan Nuri Kalung Ungu(Eos Squamata); Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2020/PN LbbKUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6

Sumbar/SKW1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Rusdiyan P Ritonga dengan kesimpulan barang bukti adalah jenisBeo Mentawai (Gracula Religiosa) dan Nuri Kalung Ungu (Eos Squamata);Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan = Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang

BinZAKARIA AGAN, diketahui burung jenis Kakatua Jambul Kuning tersebutmerupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua Sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi. Bahwa Ahli menjelaskan halhal sebagai berikut:a. Profil Kakaktua jambul kuning adalah Kelas: Aves (burung); Ordo:Psittaciformes; Famili: Cacatuidae; Genus: Cacatua; Spesies:Cacatua sulphurea; Habitat: Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil danTimor.b.

berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Nomor 260 Nama IlmiahCacatua sulphurea dan Nama Indonesia Kakatua Jambul Kuning.c.

Bin ZAKARIAAGAN yang pada pokonya menerangkan bahwa satwa jenis KakaktuaJambul Kuning adalah jenis Satwa yang dilindungi berdasarkan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, Nomor 260 Nama Ilmiah Cacatua sulphurea dan NamaIndonesia Kakatua Jambul Kuning.

Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawahasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawa hasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

KPHJombang yang sedang melakukan patrol rutin yakni Saksi Bowo Suryono danSaksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasi untuk mempertanyakanadministrasi kelengkapan membawa hasil hutan selanjutnya Terdakwamengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebut memang diambil daridalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat AngkutanLelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

h.Menimbang, bahwa adapun dokumen yang diperlukan berdasarkan PermenLHK No: P.43/menlthksetjen/2015 adalah :Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK).Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B.LH/2021/PN NikPEN.2.4Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Surat angkut lelang (SAL) .Berdasarkan Permen LHK No: P.42 / MenihkSetjen / 2015 adalah :Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN

/ KUM.1/ 11/ 2016 sebagaimana telah diubah denganP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 adalah :Nota Angkutan.Nota Angkutan Lanjutan.Nota Perusahaan.Sedangkan yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai hasil hutan adalah:SKSHHK adalah Tenaga Teknis PHPL dari Perum Perhutani/ Perusahaan.Nota Perusahaan adalah Perusahaan Industri Pengolahan Kayu.Nota Angkutan adalah pemilik hutan hak.Nota Angkutan Lanjutan adalah Perusahaan/ Penampung kayu bulat.Surat Angkutan Lelang adalah Pengawas Tenaga Teknis PHPL

RASYID bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pengangkutan kayu hasil hutantanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasilhutan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan

tidakdibayarkan sebesar 145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk/Setjen

145,72 (seratus empat puluh lima koma tujuh puluh duadolar Amerika), total GRT Sebesar Rp. 4.031.200, (empat juta tiga puluhsatu ribu dua ratus rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat(4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen

;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt.Bahwa apabila kayu bulat yang diangkut oleh Terdakwa merupakankayu yang tumbuh alami di hutan hak dan melakukan pengangkutantidak mematuhi aturan aturan dalam peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Rl Nomor P85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/210 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budi daya yang berasal dari hutan hak tersebut diatas dikenankan sanksi pidana yaitu dalam pasal 88 ayat (1) huruf a JoPasal 16 UU RI Noor 18 TAhun 2013 tentang

;Bahwa dapat ahli jelaskan terhadap hasil hutan yang berasal darihutan hak namun termasuk ke dalam katagori kayu alam (yangtumbuh secara alamiah tanopa dikembangbiakkan/campur tanganmanusia dalam proses perkembangbiakkan) (vide Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yangberasal dari hutan hak) maka tetap diperlukan izin/dokumen sesuaidengan peraturan

dengan 20Januari 2021 berada di Areal Bina Jaya Langgam Desa Pangkalan Godai,Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan diperoleh data sebagai berikut: Titika N. 00 04 37,3E. 10150 43,7* Titik b N. 00 04 37,E. 101 50 43,8= Titik c N. 00 04 37,3E. 10150 43,6Bahwa titik koordinat tersebut setelah diploting ke dalam peta maka ArealBina Jaya Langgam Desa Pangkalan Godai, Kecamatan LanggamKabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.903/MENLHK/SETJEN

Titik c N. 00 04 37,3E. 10150 43,6Bahwa titik koordinat tersebut setelah diploting ke dalam peta maka ArealBina Jaya Langgam Desa Pangkalan Godai, Kecamatan LanggamKabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau berada pada status Kawasan HutanProduksi.

dengan 20Januari 2021 berada di Areal Bina Jaya Langgam Desa Pangkalan Godai,Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan diperoleh data sebagai berikut: Titika N. 00 04 37,3E. 10150 43,7* Titik b N. 00 04 37,E. 101 50 43,8= Titik c N. 00 04 37,3E. 10150 43,6 Bahwa titik koordinat tersebut setelah diploting ke dalam peta maka ArealBina Jaya Langgam Desa Pangkalan Godai, Kecamatan LanggamKabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.903/MENLHK/SETJEN

Pelalawan, yang mana berdasarkanlampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 07 November 2016, tentang Peta Kawasan HutanProvinsi Riau yang mana hasil titiktitik kordinat yang saya ambil setelah diplotingke Peta maka titik kordinat tersebut berada pada status kawasan Hutan Produksi(HP) ;Bahwa untuk mengangkut izin yang harus diberikan adalah izin yang bolehmengangkut kayu hasil hutan;Bahwa seharusnya masyarakat wajib bertanya kayu ini Ssumbernya darimanasebelum

Pelalawan, yangmana berdasarkan lampiran SK Menteri Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal O7 November 2016,tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana hasil titiktitik kordinatyang saya ambil setelah diploting ke Peta maka titik kordinat tersebut beradapada status kawasan Hutan Produksi (HP);Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keteranganAbhli tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

Triton Terompet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) perbijinya; Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

halaman Putusan Nomor 961 Pid.Sus/LH/2021PN DpsBahwa Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan perundang undanganatapun aturan yang mengatur tentang perlindungan dan peredaransatwa liar yaitu Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ),yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN

Dilindungi;Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang Undang danPeraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asiliindonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

Undang RI No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum padalampiran nomor urut 224 (dua ratus dua puluh empat) selanjutnya yangdiatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 961 Pid.Sus/LH/2021PN DpsKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN

Badung merupakan bagianbagiansatwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang UndangRI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE ), dan diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kembali dalamPeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yangdireduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volumelebih dari 40 % atau kayu lainnya yang ditetapkan olehDirektur Jenderal;Bahwa benar Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenisMeranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Beliansejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yangdihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN

Hutan;Bahwa Kayu jenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayujenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenis Merantisejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Belian sejumlah 170keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkan daripohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN

Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwaSAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN

Kayu jenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayujenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis BelianHal 19 Sampai 26 PUTUSAN Nomor 424/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktpsejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkandari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/ SETJEN

MenhutlI/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagaiberikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa SAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk/Setjen

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknyasebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk/Setjen

ikut dalam penindakan terhadap pembalakan liar tersebut, karena Saksimerupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas KehutananUniversitas Tanjung Pura Pontianak untuk melakukan penindakan terhadappembalakan hutan yang terjadi di Sungai Kenak Desa Peniti Dalam IlKecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656 / Menlhk / Setjen

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor. 336/Pid.BLH/2020/PN MpwPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campuranyaitu Rp.500.000 x 10% x 7,7044 M? x 2 = Rp. 770.440, (Tujuh ratus riobu empat ratusempat puluh Rupiah);b.

Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Ganti Rugi Tegakan kayu kelompok Campuran yaitu Rp 500.000, x7,7044M$ x 2= Rp. 7.704.400,(Tujuh juta tujuh ratus empat ribu empatratusrupiah);Kerugian Negara bellum termasuk kerusakan lingkungan yangdiakibatkannya.

WIDODO Bin SUNAR Bahwa dapat Ahli jelaskan yang di maksud dengan Hasil HutanKayu, Kayu Hasil Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan, NotaAngkutan, dan Nota perusahaan yaitu :Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa Kayu Bulat, KayuBulat Kecil, Kayu Olahan, atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan (pasal 1 angka 13 Undangundang No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan),Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen

/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam, Pasal 1 angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yangditerbitkan melalui SIPUHH.Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbNota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10

Dengandemikian jenis kayu tersebut merupakan hasil hutan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam, Pasal 11 ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahanberupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau ke industriprimer harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK). SKSHHK diterbitkan secara online melalui aplikasiSIPUHH.

P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasihutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.C.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d.