Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasal, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapkandalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

suatuperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukanpenggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO danABDUL AZIZ ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabusabu di dalamban serep dengan berat Netto Netto 2,0367 gram yang mana terhadap narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangdalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 );Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiaHalaman 12 dari

Utrdiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan

Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang ke rekening ibu dansaudara terdakwa dari saksi IIS; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahterdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannyamenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut.Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri

adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak ataumelawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika (pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atauHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2830/Pid.Sus/2020/PN Mdnpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan

Yk.Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / shabu ; 222 nnn nnnMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat

(2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ; Menimbang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Terdakwaperoleh dari membeli dengan Toni (Dpo); Bahwa barang bukti berupa: 1 linting daun ganja kering bekas dihisap dan 3paket kecil dibungkus plastik bening berisi Kristal Kristal putin yang didugashabu berada dalam kotak rokok sampoerna mild dan dibungkus dengankantong plastik warna hitam adalah milik Terdakwa; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Pigpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnyadengan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telahtercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termuat seluruhnya danakan dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganselanjutnya akan dipertimbangkan

(Dpo) sehargaRp200.000,00 sedangkan 1 linting daun ganja kering Terdakwa perolehdari membeli dengan Toni (Dpo);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dariketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, di mana terdakwatidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika, dan tidak sesuaidengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni hanya untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Mtr.weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, lahir di Surakarta, pada tanggal 03 Maret 1973 (umur 46 tahun),agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KaryawanSwasta ( Toko Kabar Gembira Tehnologi ), tempat tinggal diKecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaiPemohon Konvensi /Tergugat Rekonvnesi ;MelawanTermohon

,sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2019 ,bahwa prosesmediasi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan perbaikan sebagaiberikut : Bahwa pada identitas Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawanswasta ( Toko Kabar Gembira Tehnologi ) dengan gaji perbulansejumlah Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rufiah ) Bahwa, pada identitas Termohon nama ayah Termohon yang benaradalah Abd.Rahman Bages dan pada

Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka1,2, 3 dan 4 dan benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swastapada Toko Kabar Gembira Tehnologi dengan gaji perbulan sejumlahRp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan biasa nafakahdiberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sewakturukun adalah sejumlah Rp.1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;2.

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrMenimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic

dengan berat netto 0,2674 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. e Bahwa terdakwa menawerkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman tanpa mendapatijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan = IlmuPengetahuan dan Tehnologi

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warnaputih dengan berat netto 0,2674 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan = IlmuPengetahuan dan Tehnologi

Bahwa terdakwa menawerkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan lIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig danReagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

UtrMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaanTerdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk membeli narkotika golongan

nettoseluruhnya 0,2264 gram adalah benar mengandung metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.e Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berat nettoseluruhnya 0,2264 gram adalah benar mengandung metamfetamina danHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.Pstterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mMenguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi

No.773/Pdt.G/2018/PA.PtkBahwa Penggugat menyerahkan surat izin cerai dari atasan dariMenteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : Tertanggal 12 Juli 2018 ;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat gugatan Penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat denganmencabut gugatan nafkah anak ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban ;Bahwa untuk menguatkan

No.773/Pdt.G/2018/PA.PtkBahwa Penggugat dalam mengajukan cerai telah mndapatkan suratizin cerai dari atasan dari Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor : Tertanggal 12 Juli 2018, maka harusdinyatakan bahwa Penggugat selaku PNS, telah melakukn peaturankedisiplinan yang berlaku di instansinya ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, haltersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalahsejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangantehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehinggadiharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat

dilakukan secaraaman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilainilaiagama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapatdipungkiri bahwa tehnologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karenaselain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuanperadaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektifuntuk melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangantersebut maka Mahkamah Agung berpendapat