Ditemukan 2175 data
MUHAMMAD ULINNUHA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ISA Als ISA Bin SAID GANI
76 — 9
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam;C.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85 / MENLHK Setjen / Kum.1/ 11 / 2016tanggal 04 November 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang bersal daru Hutan Hak;Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN BIsBahwa benar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 jo.
P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan, dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (4)bahwa Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yangmengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.
/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika kayubulat kecil tersebut berasal dari hutan hak sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Penata Usahaan Hasil Hutanyang Berasal dari Hutan Hak; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaandi Wilayahn Hukum Kepolisian Daerah Riau DITPOLAIRUD LP
/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayuyang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika kayu bulat kecil tersebutberasal dari hutan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukanpengangkutan kayu bakau dengan ukuran campuran ke luar
RIA KURNIA NINGSIH SH
Terdakwa:
SAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM
335 — 6
atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yangdireduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volumelebih dari 40 % atau kayu lainnya yang ditetapkan olehDirektur Jenderal;Bahwa benar Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenisMeranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Beliansejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yangdihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN
Hutan;Bahwa Kayu jenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayujenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenis Merantisejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Belian sejumlah 170keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkan daripohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN
Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwaSAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN
Kayu jenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayujenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis BelianHal 19 Sampai 26 PUTUSAN Nomor 424/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktpsejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkandari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/ SETJEN
MenhutlI/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagaiberikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa SAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN
165 — 31
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk/Setjen
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknyasebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk/Setjen
ikut dalam penindakan terhadap pembalakan liar tersebut, karena Saksimerupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas KehutananUniversitas Tanjung Pura Pontianak untuk melakukan penindakan terhadappembalakan hutan yang terjadi di Sungai Kenak Desa Peniti Dalam IlKecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656 / Menlhk / Setjen
Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor. 336/Pid.BLH/2020/PN MpwPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campuranyaitu Rp.500.000 x 10% x 7,7044 M? x 2 = Rp. 770.440, (Tujuh ratus riobu empat ratusempat puluh Rupiah);b.
Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Ganti Rugi Tegakan kayu kelompok Campuran yaitu Rp 500.000, x7,7044M$ x 2= Rp. 7.704.400,(Tujuh juta tujuh ratus empat ribu empatratusrupiah);Kerugian Negara bellum termasuk kerusakan lingkungan yangdiakibatkannya.
TUAN BOYAMIN DAN ARIEF SAHUDI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH CQ.DIVISI PEMASYARAKATAN CQ. KEPALA RUTAN KELAS IA SURAKARTA
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
170 — 21
., Analis Permasalahan Hukumpada Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Setjen KementerianHukum Dan HAM RI., Ka. Pembinaan Bimbingan, dan TI KanwilKementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Ka. Seksi PelayananTahanan Rutan Kelas Surakarta dan Ka.
M.H., BromaManunggal Bilhag, S.H., S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., MohammadArnaz, S.H., dan Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn dipersidangan dan ParaTergugat hadir kuasanya: Fiska Bella Kusuma, S.H., (Analis Hukum pada BiroHumas, Hukum, dan Kerja Sama Setjen Kementerian Hukum Dan HAM RI.) ,Awaluddin Kadriah, S.Hi., (Analis Permasalahan Hukum pada Biro Humas,Hukum, dan Kerja Sama Setjen Kementerian Hukum Dan HAM RI.) BudiYuliarno (Ka.
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
99 — 44
Sambas atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambasyang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 10(sepuluh) ekor Burung Betet (Psittacula longicauda) yang merupakan salah satusatwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya Tim Operasi SPORC mendapatkan informasi darimasyarakat tentang ada aktifitas jual beli satwa burung yang dilindungi melaluisarana Media Sosial Facebook didaerah Tebas, kemudian Tim Operasi SPORClangsung menindaklanjuti laporan tersebut
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi nomor urut 575(lima ratus tujuh puluh lima);Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancampidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : = 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi disebutkanbahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi; Bahwa
/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaDilindungi, maka burung betet ekor panjang (Psittaculla longicauda) termasuksalah satu satwa yang tergolong harus dilindungi karena sudah masuk kriteriamempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan jumlah yang tajam padajumlah individu di alam dan endemik/daerah penyebaran yang terbatas;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menangkap
1.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
2.IKRAM,S.H.
Terdakwa:
ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI
384 — 75
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorNo.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, maka 6 (enam) ekor burung Red Lory (Eos bornea)berwarna merah tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungI.
/2019/PN DglKM HA1 HA2 Paraf ekspedisi darat dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per ekorditambah biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) yangkemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) per ekor, diambil sendiri; Bahwa 6 (enam) ekor burung red lory (eos bomea) berwarna merah yangditemukan pada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tersebutmerupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi; Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tidak memliki izinyang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memelihara,atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuandengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
EKO EDY SANTOSO bin WARSIMIN
366 — 9
Bahwa dari 12 (dua) belas batang kayu jati tersebut 6 (enam) batang adalahkayu jati milik terdakwa sendiri yang ditanam dan ditebang ditanahpemajakan rumah terdakwa sendiri dan telah dilakukan lacak balak olehpetugas Perhutani benar bahwa dibelakang rumah terdakwa di DusunSidomulyo Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Bojonegoro terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8
/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.
No.Pol.S5234BD.Bahwa dari 12 (dua) belas batang kayu jati tersebut 6 (enam) batang adalahkayu jati milik terdakwa sendiri yang ditanam dan ditebang ditanahpemajakan rumah terdakwa sendiri dan telah dilakukan lacak balak olehpetugas Perhutani benar bahwa dibelakang rumah terdakwa di DusunSidomulyo Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Bojonegoro terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang juga diangkut oleh terdakwa dalambentuk perseg!
8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat (2) dan (3)yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana dan hanyamelanggar sangsi administratif.
Rio Fabry , SH
Terdakwa:
Mustawaf Als Mus Bin Ibrahim
319 — 29
Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV JambiNomor 80/BPHP.IV/TU/UM/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.Bahwa dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasai ataumemiliki Kayu Bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti danJenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) adalah Surat Keterangan Sahnyahasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) ;Bahwa Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.SusLH/2020/PN Mrt.
Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam .Sedangkan untukkayu bulat jenis Kayu Durian dokumen yang harus dimiliki adalahmenggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dikeluarkan olehPemilik Kayu; Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAWAF Als MUS Bin IBRAHIM yang telahmelakukan pengangkutan kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumentersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena didalam melakukanpengangkutan
Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) wajib dilengkapi dengan dokmenberupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) sedangkan untuk kayu bulat jenis Kayu Durian wajib dilengkapi dengandokumen berupa Nota Angkutan; Bahwa perbuatan pengangkutan kayu bulat oleh Terdakwa MUSTAWAF AlsMUS Bin IBRAHIM tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut telahmelanggar aturan yang mana berdasarkan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam bahwapengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Merantidan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) oleh Terdakwa MUSTAWAF AlsMUS Bin IBRAHIM tersebut
SYAFRIL,SH
Terdakwa:
ISMANIAL Als IS Als IYAL Bin ISMAIL
287 — 58
. :5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.
Soebrantas Kota Pekanbaru dan akhirnya terhadap Terdakwajuga dapat ditangkap pada tempat tersebut.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yangtelah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi,
RI No. : 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat
Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yang telahdiubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, bahwa sisik Trengggiling yang menjadi barang buktidalam perkara ini termasuk bagian satwa yang dilindungi
Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menjelaskan berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi,bahwa satwasatwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini termasukbagian Satwa yang dilindungi oleh Undangundang yaitu : Trenggiling (Manisjavanica
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
ARI WIBOWO Bin MOKO
29 — 8
P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutandan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.
Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei 2003,tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan.Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut yaitu :a.
Nota Angkutan adalah salah satu dokumen surat keterangan sah hasilhutan kayu yang digunakan untuk menyertai pengangkutan sesuaidengan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar Kelompok Jenis Meranti (Kruing) sebanyak 231 Keping =16,7936 M?
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan alam dari kayu bulat yang mengalami proses perubahan bentukmenjadi kayu gergajian hanya dapat dilakukan pada IUIPHHK dan dalampengangkutannya wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Olahan (SKSHHKKO) diterbitkan oleh GANISPHPL secara selfassement
seharusnya menggunakan dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar perbuatan terdakwa bersamasama BUDI SAZALI BinAZHARUDDIN tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggarketentuan pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang Undang RI nomor18 tahun 2013,
Terbanding/Terdakwa : RAHMAN bin BANYU
270 — 46
KantongSemar Kelam (Nepenthes clipeata) harus mempunyai izin dari PemerintahRepublik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dariPemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30 ) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.AtauKedua :Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa tanggal
atau luar negara Indonesia harus mempunyai izin dari Pemerintah RepublikIndonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari PemerintahRepublik Indonesia terkait kepemilikan 30 (tiga puluh) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN SagPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Membaca
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
SAKBAN. S Bin RUSLI SEMBIRING
487 — 80
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSAKBAN' S.
YUSUF Alias USUP Bin MUHARAM dan TONISETIAWAN Alias AHENG Bin KON SUGIANTO beserta satu lembar kulitHarimau Sumatera itu diamankan petugas untuk proses selanjutnya;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yangtelah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo: 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No: P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2020/PN Plw2.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SAKBAN S.
48 — 24
Bahwa burung Kakatua seram/ Kakatua Malukuyang dibeli oleh terdakwa adalah termasuk daftar satwa yang dilindungiberdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa.Perbuatan Terdakwa SYAWAL LABAJIA alias
pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;Bahwa benar, kakatua seram dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensisatau dikenal juga dengan kakatua Maluku merupakan jenis satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Kakatua seram tertera pada lampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 angka 83 dan juga diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensis(kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung kakatuaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN Mshseram warna putih jambul Orange digolongkan dalam jenis satwa yangdilindungi;Bahwa Jenisjenis satwa yang dilindungi terdapat di dalam lampiran PPNo. 7 tahun 1999 sebanyak 294
jenis antara lain : Cacatua Seram(Cacatua moluccensis), tertera pada angka 83, dan lampiran PermenLingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 sebanyak 914 jenis dan jeniscacatua moluccensis (kakatua Maluku) tertera pada angka 258;Bahwa Semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijagakelestariannya.
Kakatua Seram tertera padalampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 angka 83 dan jugadiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi Kakak Tua Seram dengan nama Ilmiah Cacatua moluccensis(kakatua Maluku), pada Lampiran angka 258 sehingga burung kakatua seramwarna putih
Rio Fabry , SH
Terdakwa:
Jhon Kenedi Als Jhon Bin Jusuh
315 — 29
Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV JambiNomor 80/BPHP.IV/TU/UM/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.Bahwa dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasai ataumemiliki Kayu Bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti danJenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) adalah Surat Keterangan Sahnyahasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) ;Bahwa Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN
Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota P.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam .Sedangkan untukkayu bulat jenis Kayu Durian dokumen yang harus dimiliki adalahmenggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dikeluarkan olehPemilik Kayu; Bahwa perbuatan Terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin JUSUH
Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) wajib dilengkapi dengan dokmenberupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) sedangkan untuk kayu bulat jenis Kayu Durian wajib dilengkapi dengandokumen berupa Nota Angkutan; Bahwa perbuatan pengangkutan kayu bulat oleh Terdakwa JHON KENEDIAls JHON Bin JUSUH tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut telahmelanggar aturan yang mana berdasarkan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlthk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam bahwapengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Merantidan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) oleh Terdakwa JHON KENEDIAls JHON Bin JUSUH
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
TONI SETIAWAN Alias AHENG Bin KON SUGIANTO
398 — 50
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.2.
RI No: 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999, Tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.: 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Tanpa hak dengan sengaja memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungiatau barangbarang yang dibuat dari bagianbagian satwa tersebutatau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;3.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
PUTRO HARYANTO SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIZAL JAYA SAPUTRA Bin SUTRISNO
100 — 38
ProfinsiYogyakarta, yang kemudian para Saksi yaitu Saksi Sutanto Wibowo,Sugeng Tri Riyanto dan Saksi Arif Budiarto mendatangi rumah kontrakanTerdakwa tersebut.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN SmneBahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan dan memelihara buayatersebut tidak disertai suratsurat dan jjin dari pihak berwenangsedangkan buaya jenis muara tersebut merupakan salah satu jenis satwayang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NoP.20/MENLHK/SETJEN
P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut :706 disebutkan jenis satwa crodylus Porosus atau buaya muara dilarang untukditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dandiperniagakan baik hidup atau mati ;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membelidari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi
P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut :706 disebutkan jenis satwa crodylus Porosus atau buaya muara dilarang untukditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dandiperniagakan baik hidup atau mati ; Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membelidari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi kesepakatanharga buaya tersebut dikirim pada Terdakwa
P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut : 706disebutkan jenis satwa crodyius Porosus atau buaya muara dilarang untukditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelinara, diangkut dandiperniagakan baik hidup atau mati ;Menimbang, bahwa tujuan dan motifasi terdakwa untuk memeliharabuaya karena sebelumnya buaya tersebut dipelinara oleh seseorang yang ditaruhHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
DHARMA GINTING
124 — 62
Pada titik koordinat (1) S 55.046 (Lintang Selatan) E.101 59'46.132(Busur Timur)Dan selanjutnya titik koordinat diplotting kedalam: Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 878/MenhutII/2014tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di ProvinsiRiau.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi RiauDiperoleh titik koordinat dimaksud di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec.Ukui, Kab. Pelalawan dengan status sebagai Hutan Produksi (HP).Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanahdan Lingkungan di Kawasan Hutan (Hutan Tanaman Kehidupan/TK) DesaLubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan oleh Ahli DR.
Pada titik koordinat (1) S 55.046 (Lintang Selatan) E.101 5946.132(Busur Timur)Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2021/PN PlwDan selanjutnya titik koordinat diplotting kedalam:Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 878/MenhutlI/2014tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi RiauSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di ProvinsiRiau.Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi Riau;Diperoleh titik koordinat dimaksud di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec.Ukui, Kab.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tentangperubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan diProvinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi Riau.
1.DIAN NATALIA, S.H.
2.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
3.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
Terdakwa:
1.SUPRIYANTO Bin KASNAWI UTOMO
2.YUSWANTO Bin SUMO WIYONO Alm
3.SARIJO Bin KARTO WIRYO Alm.
408 — 17
KASNAWI UTOMO, terdakwa II.YUSWANTO Bin SUMO WIYONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019sekira pukul 14.00 WIB, bersamasama sepakat untuk menebang pohonsonokeling di Petak Dsn.Papak Ds.Kalirejo Kec.Kokap Kab.Kulon Progo yangmasih merupakan wilayah hutan jenis produksi milik negara yang masuk dalamwilayah RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Kokap dan RPH Sermo BDH (BagianDaerah Hutan) Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN
SUPRIYANTO Bin KASNAWI UTOMO, terdakwa Il.YUSWANTO Bin SUMO WIYONO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019sekira pukul 14.00 WIB sedang mencari kayu bakar di Petak Dsn.PapakDs.Kalirejo Kec.Kokap Kab.Kulon Progo yang masih merupakan wilayah hutanjenis produksi milik negara yang masuk dalam wilayah RPH (ResortPengelolaan Hutan) Kokap dan RPH Sermo BDH (Bagian Daerah Hutan)Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0
Yuswanto Bin Sumo Wiyono (Alm), pada hariSabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, bersamasamasepakat untuk menebang pohon sonokeling di Petak Dusun Papak, DesaKalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang masihmerupakan wilayah hutan jenis produksi milik negara yang masuk dalamwilayah RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Kokap dan RPH Sermo BDH(Bagian Daerah Hutan) Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.122/MENLHK/SETJEN/PLA
Sarijo Bin Karto Wiryo (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekirapukul 14.00 WIB sedang mencari kayu bakar di Petak Dususn Papak, DesaKalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang masih merupakanwilayah hutan jenis produksi milik negara yang masuk dalam wilayah RPH(Resort Pengelolaan Hutan) Kokap dan RPH Sermo BDH (Bagian DaerahHutan) Kulonprogo Bantul sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018Tentang Penetapan
AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.MUDI MARTUNI Als BAPAK YULI Bin MARTUNI Alm
2.SYAHRUDI Als RUDI Bin SYAHDAN Alm
3.RUSIDIN Als BAPAK FITRI Bin MARTUNI Alm
283 — 47
Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan negara dan pohontumbuh alami sebelum terbit hak atas tanah diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.i.
LAGA tidak bisadijadikan alas titel yang sah untuk memperoleh ijin hutan hak karenatidak diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehinggapemanfaatan kayunya tetap mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 jo.P.60/MenLHkK/Setjen/Kum.1/2016 pasal 10 ayat (1) tentangpenggunaan dokumen SKSHHK dan PermenLHK NomorHalaman 31 dari 56 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2020/PN PpsP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.85 /MenLHK / SETJEN / KUM.1/ 11 / 2016 (nota angkutan).Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan yang diatur dalamPermenLHK Nomor P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang Izin PemanfaatanKayu pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan 4 serta Pasal 21:a.
Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenihk Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.b. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanamansebagaimana diatur dalam Permenlhk NomorP.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.c.
PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rug! Tegakan.Yaitu :Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor16/Pid.B/LH/2020/PN Ppsa. Pembayaran PSDH permeter kubik adalah (10 % x harga patokan) :10 % x Rp. 310.000, = Rp. 310.000,b.
RULLIF YUGANITRA, SH
Terdakwa:
MULYONO alias MUL Bin KASIMIN
365 — 30
Inhuberdasarkan KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.
Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutantanggal 12 Agustus 2016.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt.c. Perturan Menteri LHK RI Nomor.
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan tanggal 19 Desember 2017.Yang mana pohon jenis Meranti dikelompokan dalam kelompok kayumeranti dengan total kerugian negara sebesar Rp. 1.154.120, (Satu juta seratuslima puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenangdengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.Perbuatan terdakwa MULYONO
Inhu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lokasi tersebutberbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasioanal Bukit TigaPuluh berdasarkan Penetapan Surat Keputusan Mentri KehutananNomor : 6407 / KptsII/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang PenetapanKelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Pulun seluas 144.223(seratuS empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar yangterletak di