Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ataupidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau. penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai1819negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya atau ;memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya ;(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau huruf b

Nomor 18, Kelurahan Kebon Sirih,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bagi Penggugat yang manaadalah merupakan tanah dan bangunan rumah yang diperoleh dariEigendom Verponding Belandayang telah ditempati oleh keluargaPenggugat (tiga generasi) sejak Tahun 1944 sampai dengan sekarangyaitu telah 71 tahun;** Tertib Penyelenggaraan Negara:Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 174 atas namaSiti Sulasian Hoesoetjiptojo Kartawidiria oleh Tergugat maka dapatdikatakan tergugat tidak tertib sebagai penyelenggara

negara yangbaik;+ Proporsionalitas:Bahwa Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara Negara yang telah merugikan Penggugat;+ Profesionalitas:Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yangmerugikan Penggugat;Halaman 12 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 716.17.18.* Akuntabilitas:Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara tidak menerapkanasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, dimana Tergugat tidak jujur dan tidak objektif dantidak transparan yang merugikan Penggugat:Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terbukti Tergugat tidakmenerapkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta penerbitanSertifikat Hak Milik

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 7bangunan rumah yang diperoleh dan Eigendom VerpondingBelanda yang telah ditempati oleh keluarga PemohonPK/Pembanding/Penggugat (tiga generasi) sejak Tahun1944 sampai dengan sekarang yaitu telah 71 tahun.Tertib Penyelenggaraan Negara:Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 174atas nama Siti Sulasiah Hoesoetjiptojo Kartawidiriao/ehTermohon PK I/Terbanding /Tergugat maka dapatdikatakan Termohon PK I/Terbanding I/ Tergugat TidakTertib Sebagai Penyelenggara Negara

Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimanaTermohon PK I/Terbanading /Tergugat tidak jujur dan tidakobjektif dan tidak transparan yang merugikan PemohonPK/Pembanding/Penggugat;Bahwa dapat disimpulkan jelas dan nyata tindakan Pejabat TUNsewaktu menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangandengan ketentuan perundangundangan antara lain Pasal 3 jo.Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Pasal 3:Pendaftaran tanah bertujuan:Halaman 27 dari 43 halaman

negara, yalitu:1)2)3)PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa :"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal iniadalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari

Oleh karena itu untuk menilai apakah LA MASIKAMBA danSULIMIN RATMIN, selain sebagai pegawai negeri termasuk juga dalamkualifikasi penyelenggara negara, maka sudah sepatutnya menggunakanparameter yang diatur dalam peraturan perundangundangan padaKementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah Keputusan MenteriKeuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentangPenyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang WajibMenyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;Menimbang

negara serta sebagai penegak hukumadministratif dibidang perpajakan.

Wiyono, pada bukunya Pembahasan UndangUndangTindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa padasetiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat ataumelekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidakberbuat dalam jabatannya. R.

Wiyono selanjutnya menyatakan, bahwaseseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaansebagai berikut:a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidakmerupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai

Putusan No. 18/G/2014/PTUN.PLV.18.Asasasas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalahasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan ObjekSengketa oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan sewenangwenangmencabut/membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari2010, dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal

Dengan demikian, penerbitan ObjekSengketa bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara; (Vide: PenjelasanPasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Negara; (Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanPenyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.

(Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakankeahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundang undangan. (Vide: Penjelasan PasalHal. 33 dari 58 Hal.

Negara yaitu memberikan uang sejumlah Rp13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada HENDYBOEDORO selaku Bupati Kendal dan / atau SUSILO selaku Kepala DPKD(Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal, dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,Hal. 2 dari 33 hal.

No. 540 K/Pid.Sus/2013masyarakat Kabupaten Kendal yang terdiri dari banyak penduduk yangbukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kemudianmenimbang pula bahwa pemberian uang yang merupakan fee dari PT. AdhiKarya tersebut melalui rekening Warsa Susilo adalah dengan tujuanmengisi kekosongan Kasda Kabupaten Kendal dan hal ini bersesuaidengan keterangan saksisaksi WARSA SUSILO, TAVIP PURNOMO,SYAMSU HIDAYAT, HERU JATMIKO, Ir.

Dengan demikian, semestinyaJudex Facti tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;PUTUSAN JUDEX FACTIE BERUPA PEMBEBASAN TERDAKWA DARISELURUH DAKWAAN ADALAH PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNIJudex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalampersidangan, tetapi Judex Factie hanya mempertimbangkan faktafaktayang menguntungkan bagi Terdakwa sehingga Judex Factie dalammembuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara (halaman80

Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 82 alinea kesatumenyatakan ...sudah menjadi fakta yang diketahui umum secara luas(notoir feeiten) bahwa Kasda Kabupaten Kendal dalam perkara inibukanlah merupakan Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negaramelainkan adalah kas yang merupakan penyimpanan dana untuksepenuhnya digunakan demi kemakmuran masyarakat KabupatenKendal yang terdiri dari banyak penduduk yang bukan merupakanPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Selanjutnya dalampertimbangan halaman

Dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 5ayat (1) huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu Sudah Terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukanHal. 29 dari 33 hal. Put.

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiHal. 6 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal

kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauHal. 15 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian juga denganobyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeriatau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatujanji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi JamilHal. 16 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSmembawa untuk pembayaran kain

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3.Secara melawan hukum, atau dengan = menyalahgunakankekuasaannya;4.Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meyebutkanPegawai Negeri adalah meliputi:a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundangtentang Kepegawaian;b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negaraatau daerah;d.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau Janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikanhadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan Jabatannya;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan;Ad. 1.

Pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perludilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri,tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;Menimbang, bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janjioleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindakpidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi barumerupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut mendugabahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena

Negara tersebut dapat memenuhi apa yangdiharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa R.

Termohon sangat tidak tepat dan kelirukarena semestinya Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secaraberjenjang sesuai dengan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesiamulai dari Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Jawatimur selanjutnya Kepolisian Resort Ngawi barulah selanjutnya KepolisianSektor Karangjati hal tersebut didasari bahwa kepolisian Negara adalahmerupakan Institusi negara dan salah satu penyelenggara

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena permohonan Pemohontentang gugatan Error in Persona, maka secara hukum permohonan harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;ll.

Tentang gugatan Error In PersonaMenimbang, bahwa Kepolisian Negara adalah merupakan InstitusiNegara dan salah satu Penyelenggara Negara dibidang PemeliharaanKeamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penegak Hukum PerlindunganPengayoman dan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam olehkarenanya Pengadilan sependapat dengan Termohon bahwa seharusnyaPemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secara berjenjang sesuaidengan struktur

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKTkeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara,dikarenakan : a. Keputusan MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18Februari 2014 yang mendasari Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas PengaduanNo. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplintertanggal 23 April 2014 tidak ada unsur sarjana hukumnyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (6) PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia No. 2 tahun 2011; b.

Bahwa keputusan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 di atasjuga tidak menjalankan Asasasas Umum Pemerintahan yangbaik, yaitu Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu asasyang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara,yang diputuskan dan ditandatangani tanpa MajelisHakimyang tidak ada unsur sarjana hukumnya, sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil KedokteranIndonesia No. 2 Tahun 2011

Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksudPenyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Di persidangan telah terungkap faktafakta sebagai berikut :a.

Orang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara ataumasyarakat.Bahwa Pengertian Penyelenggara Negara menurut penjelaanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang bersih

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlakupula untuk pasalpasal berikutnya dalam undangundang ini.Menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Yang dimaksudPenyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa pengertian Jabatan adalah orang yang diberikankekuasaan untuk memimpin suatu organisasi oleh pejabat yanglebih tinggi.Di persidangan telah terungkap faktafakta sebagai berikut :35a.

Keberatan ataspermintaan informasi berupa Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan HartaKekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor dilingkungan Pemerintah Kota Depok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Keputusan Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, tentang Tata CaraPendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara menyatakan bahwa: Setiap Penyelenggara

Negara berkewajiban melaporkanseluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangkujabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN (Bukti P15);Hal. 17 dari 22 hal.

No. 48/G/2012/PTUNBDGMenimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Keputusan Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Nomor : KEP.07/IKPK/02/2005, menyatakan bahwa: LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) setelah diisi oleh Penyelenggara Negarasesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan hartakekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), (satu) berkas asli disampaikan kepadaKPK dan (satu) berkas disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan (BuktiP15

informasidokumen LHKPN yang telah diumumkan kepada publik adalah KPK dengan terlebihdahulu mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yangformatnya ditetapkan oleh KPK dan bukannya meminta informasi kepada Termohon/18Pemohon Keberatan yang sebenarnya adalah tidak menghasilkan, menyimpan, mengelola,mengirim, dan/atau menerima serta tidak berwenang memberikan dan/atau membukainformasi a quo karena berkas asli dokumen LHKPN telah disampaikan kepada KPK dansatu berkas lagi disimpan oleh Penyelenggara

Negara yang bersangkutan dan bukan ada(disimpan) oleh Termohon/Pemohon Keberatan; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terurai diatas, maka Putusan MajelisKomisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 015/PNTPMK.A/KIJBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 adalah putusan yang mengandung cacat hukum karenaternyata informasi yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan berupa DokumenLengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2009

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

19.1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.139/BKPSDM-MKP/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan An. SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos sebagai Kepala Bagian Hukum;

20.1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara An.

SUTJAHJO HARI MURTI tahun 2017;

21.1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara An. SUTJAHJO HARI MURTI tahun 2018;

22.1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara An. SUTJAHJO HARI MURTI tahun 2019;

23.Fotocopy dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara An.

SUTJAHJO HARI MURTI tahun 2017;

24.Fotocopy dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara An. SUTJAHJO HARI MURTI tahun 2018.

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).