• Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

  Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

  Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

  menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

  Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

• tanggal 20 Februari 2017 telah disetujuiuntuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017,akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksiKonstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernahadanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general auditsebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penasihat Hukumberpendapat bahwa

  Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPSlagi;Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;Bahwa Pendapatan PT.

  februari 2017 dan mengetahuibahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPSberikutnya;Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalahdirektur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan,;Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masihmenunggu laporan dari terdakwa;Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utamaharus disampaikan melalui RUPS;Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN DpsBahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak

  oleh Direktur yang berkewajiban membuatlaporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitanlaporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehinggaHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dpsketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkaitdengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban,dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskandalam RUPS berikutnya;Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan

  SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rupspertama yang diadakan adalah rups pada bulan februari 2017;Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV,KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKINpada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII.

• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

  Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

  Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

  Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

  Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

  RUPS tahunan;b.

  ):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

  Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

  Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

  AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

• RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

  Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

  Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

  Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

  Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

• untuk melakukan RUPS tahunan..

  Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

  Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

  Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

  Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

• Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

  tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

  ;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

  dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

  dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan masa kepengurusan Hasil RUPS LB tanggal 22 Februari 2013 yang baru mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0107372.AH.01.10 Tahun 2015 akan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

   ) perseroan yang akan datang;

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/RUPSP tanggal 29 April 2000 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I dan/ atau para Penggugat sebagai pengurus yang sah untuk menerbitkan dan menandatangani saham-saham dari pemegang saham yang sah atau dari persero yang belum ditempatkan;
5. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang

   "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkandalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelan diperolehnya penetapanpengadilan negeri";1.3.

   Membatalkan surat penetapan No.03/Pdt/RUPS/2000/PN.Jkt.Timtanggal 31 Maret 2000 beserta produk yang dihasilkannya;3 Menyatakan RUPSP dan RUPS PT Metro Mini yang diselenggarakan29 April 2000 oleh Tergugat telah menyimpang dari ketentuan yangseharusnya : Penyelenggaraan RUPS/RUPSP PT Metro Mini di kantor PT MetroMini JIl.Pemuda Kav.721, ternyata dilakukan di luar kantor tersebut; Mengacu kepada anggaran dasar PT Metro Mini pasal 13 dan 14tentang laporan keuangan neraca dan Laporan Direksi; Mengundang

   Memerintahkan kepada Tergugattergugat selaku PanitiaRUPSP/RUPS PT Metro Mini dan kepada Turut Tergugat yang menamakandiri pengurus tandinganyang dihasilkan oleh RUPS/RUPSP tanggal 29 April2000 yang tidak sah untuk menghentikan segala kegiatan perusahaan baikkeluar maupun ke dalam;8.

   yangdimiliki oleh Para Tergugat agar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan sebagaimanaPenetapan No. 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei2011 dan Penetapan quorum No. 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 11Desember 2012:5.

   );Menimbang, bahwa RUPS merupakan organ perseroan tertinggi,sehinggga beralasan hokum apabila masa berakhirnya kepengurusan ditentukanoleh RUPS;Petitum angka 4Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 pada pokoknya mohon untukmenyatakan perbuatan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan PresidenKomisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/ RUPSP tanggal 29April 2000 adalah perbuatan yang melawan hokum sehingga penerbitan sahamsaham harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat

• Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPTditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnyayang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa ; Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

  dalam surat kabar ; Bahwa dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal,waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan ;Direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersebut kepada pemagang saham secara CumaCumajika diminta ; Bahwa disamping itu haruslah dibuatkan Notulen / Risalah RUPSsebagaimana ditegaskan dalam

  Pasal 90 UUPT yakni : a).b).setiap penyelenggaraan RUS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit I (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ;Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkanapabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris ;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Direksi yang akan melakukanpemanggilan RUPS adalah Direksi yang sah diangkat oleh RUPSHalaman 15 dari 100 halaman, Putusan Nomor

  Kesemua syarat untukmengadakan RUPS tersebut tidaklah dipenuhi oleh direksi dari PT. NAGAPERMAI oleh karena PT. NAGA PERMAIT belum pernahmengadakan RUPS untuk membahas pengambilalihan saham perseroanoleh pihak ketiga lainnya yang bernama Bapak KARL HELMUT MAYER,Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMADRAWIYA ; Bahwa dari fakta hukum ini RUPS PT. NAGA PERMAIT sebagaimanatertuang dalam akta No. 11 tanggal 23042012 yang dibuat oleh NotarisETI SUSANTI, SH.

  ,M.Kn dan menjadi dasar diajukannya permohonanpenerbitan obyek sengketa adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang orang yang tidak memiliki kepentingan/kapasitas hukum untukmengadakan RUPS PT. NAGA PERMAIT dan RUPS PT.

• ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

  Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

  Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

  Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

  Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• DALAM EKSEPSI :

  • Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
  • Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
  • Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

  DALAM POKOK PERKARA :

  • Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
  • Menghukum

• Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

  Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

  Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

  dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

  No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

  No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

  kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

  No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

• Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

  Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakanHalaman 19 dari 50 halaman Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2019/PT JAPpada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahanpengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud ;Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hasil RUPS PT. Irja Sehati Utamaberlaku. sejak ditutup UPS.

  Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

  Dengan begitujelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerimasurat Undangan RUPS PT.

  yang harus ditaati, termasuk dalam hal ada undangan perubahanjadwal RUPS;Menimbang, bahwa demikian juga dalam menentukan agenda RUPS,pasal 75 ayat (3) Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, dimana untuk mengambil keputusan dalam RUPS semuapemegang saham harus hadir dan menyetujui penambahan acara rapat jugabersifat imperatif, jika ada pemegang saham yang tidak hadir dan tidakmengirim kuasa/wakilnya, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan danharus diulang dengan menjalani

• Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

  Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

  ) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

  ;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

  proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.