Ditemukan 1277 data
13 — 2
dan hutang di Bank Harian 3 juta Penggugat sendiri yang ditagih,dengan banyaknya hutang Tergugat dan tidak bertanggungjawabmengembalikan; Bahwa puncaknya terjadi bulan Desember 2019, akhirnyaPenggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang 9 (Sembilan) bulanlamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan,namun tidak berhasil;Bahwa dalan persidangan Tergugat juga menyampaikan kesimpulansebagai berikut: Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpegangteguh pada jawaban dan ulasan
Terbanding/Penuntut Umum I : Iwan Nuzuardhi, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Edy Djuebang, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum III : Muhammad Farid Nurdin, SH.
32 — 13
ANDI USTYnyata nyata merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undangundang;Bahwa berdasarkan ulasan di atas maka Kami Penuntut Umum berpendapatbahwa apapun dalin Terdakwa, Terdakwa tetap saja tidak bisamenyembunyikan bahwa dirinya bersalah, dan ketika hal di atas diingkari lagioleh Terdakwa maka sudah jelas Terdakwa kembali berbohong kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi;Bahwa dengan demikian maka Kami Penuntut Umum bermohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak permohonan bandingTerdakwa
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manadodalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 barispertama hanyalah berupa pertimbangan kiasik tanoa ulasan dan bahasanhukum dengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tersebut berdasarkan alasanalasan yang tepat dan benar.....dst,membuktikan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding tidak dengancermat dan tepat mempertimbangkan Premisse Minor dan Premisse Mayorperkara ini dan tidak konstan
80 — 8
22.00 WIB tukang pengumpul rekapan yaitu PENDISARAGIH (Belum tertangkap) datang untuk mengambil rekap nomor tebakanyang dipasang atau dibeli pemain dari terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00WIB nomor judi toto malam (tolam) dikeluarkan oleh Bandar judi tebak nomortolam yaitu ARMAN (Belum tertangkap), dalam melakukan perjudian jenistolam tersebut bersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untukmerain kemenangan, sehingga pemain membeli nomor toto malamberdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
I Ketut Suardita Alias Toyik
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali Cq. Dirpolair Polda Bali
68 — 28
Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapatdibatalkanBerdasarkan ulasan
23 — 2
Bahwa Termohon Konvensi membenarkan semua ulasan positapermohonan Termohon.Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA Trp.2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena saatini Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain danmeninggalkan Termohon.3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, makaTermohon akan mengajukan rekonvensi.ll. Dalam Konvensi1.
Irwan Setyadi
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lamongan
89 — 19
Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Lmongan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan
ALLAN LOHY
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
69 — 25
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019.
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
21 — 4
Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
183 — 201
Atja Sondjaja, SH dalam ulasan hukumnya yang bedudul"Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Geldschieters Ordonanntie1938, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VNo. 49 Edisi Oktober 1989, juga berpendapat, sebagai berikut:"Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kalau si pelepasuang/kreditur itu bukan badan/lembaga keuangan melainkan orangperorangan (individu) biasa ?
Bahwa ulasan hukum H.
21 — 1
Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Pokok Perkara inimasih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yangtelah diuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutupkemungkinan pada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminanmakna yang kurang lebih sama;2.
YUSTENDI als IYUS bin ENDANG
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisan Resort Sukabumi
53 — 19
Sehingga apabilasesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimanadiulas panjang lebar dalam alasan PERMOHONAN PRAPERADILAN inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan.Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa
1.MUHAMAD RAMLI USWANAS Sebagai Direktur CV. FATAGAR
2.LA SYARUDDIN ODE SADIKI Sebagai Direktur CV. SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
8.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak
10.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan dan Perindus
232 — 33
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai KetuaMA) menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cli586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:hitos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Penggugat menyatakan tidak setuju dan tidaksependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum PengadilanTinggi Surabaya dalam putusan perkara a quo yang pada pokoknyamenganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah benar dansudah tepat secara yuridis dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Surabayamenyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut ;Bahwa setelah mempelajari dan mencermati isi atau amar putusan perkaraPengadilan Tinggi Surabaya a quo ternyata dalam ulasan
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa dalam gugatan ini ; Bahwa disamping itu, pembuktian berupa saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dengan alat bukti saksi 2 (dua) orangsaksi juga tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Banding sebagai fakta hukum yang menerangkan hukumyang dapat diterapbkan terhadap obyek sengketa yang menjadidasar gugatan Penggugat ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif hukumpembuktian sebagai dasar dan ulasan
berlaku yangmenyatakan : peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (Vide Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; Bahwa berdasarkan ulasan
ROHANI, S.Pd
Termohon:
Polres Bima Kota
42 — 19
Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rbif)Q)Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
diripemohon dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
27 — 12
Umum Jjelas ditujukan kepada manusiaatau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai pelaku (dader),dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalamrumusan delik, sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dankemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan
diterangkannya dipemeriksaan di Pengadilan Negeri; Terdakwa juga berbohong dengan mengingkari bahwa dirinyapernah mengklaim bahwa isi SMSnya berbicara tentang bisnis 4Milyar, adapun disini perlu ditegaskan kembali bahwa Terdakwamengatakan jika arti meter dalam SMS tersebut adalah milyar dantentunya jika dalam SMS mengatakan 4 meter tentunya hal itu samadengan 4 milyar jika mengikuti keterangan Terdakwa (Majelis HakimPengadilan Negeri telah menguraikan masalah ini secara tuntas);Bahwa berdasarkan ulasan
46 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Penggugat, dasar pengenaan sanksi yangseharusnya diperhitungkan adalah total nilai uang muka saja yang diterimapada akhir Tahun 2006 dengan ulasan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Menurut TergugatBahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah
30 — 8
sebagaipemenang dalam permainan judi tersebut maka pihak bandar membayar uang kepada pemainyang memenangkan permainan judi tolam tersebut, sedangkan apabila angka tebakan nomoryang dipasang oleh pemasang tidak kena atau tidak keluar maka uang dari hasil yang dipasangoleh pemasang akan menjadi milik bandar, dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehinggapemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
188 — 48
Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo, eksepsi Tergugatseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danpertimbangan hukumnya diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo;B.