Ditemukan 3824 data
NATALIA FADLI
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. UNIT I SUBDIT I KAMNEG DITRESKRIMUM POLDA SULSEL
53 — 12
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
123 — 64
DERMAN WISTON PURBA
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI CQ. SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI
50 — 8
ANDI LILIS SURYANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Tanete Riattang Resor Bone
9 — 8
Sehan Salim Landjar, S.H
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow
144 — 30
Olivia Regina Karman
Termohon:
1.KEPALA POLISI SEKTOR METRO PENJARINGAN
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
23 — 7
DIMAS KUNTO AJI
Termohon:
1.KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG CQ PENUNTUT UMUM
2.KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
49 — 20
::::sseeee TERMOHON II;Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan aquo padapokoknya didasarkan sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama DIMASKUNTO AJI;Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut,Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk dan memeriksa praperadilan aquotelah menetapkan hari sidang pada Hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018,sebagaimana tertuang dalam penetapan hari sidang No. 06/Pid.Pra/2018/PN Cbi,tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa ternyata
ANGGRI ALIAS ANGGI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq DIRPOLAIRUD POLDASU cq KASUBDIT GAKKUM diwakili Kompol P.G.Silaban, S.Sos
1 — 0
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
180 — 116
1.Yance Tanesia
2.Sehan Ambaru, SH
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
41 — 19
MUHAMMAD SHOLEH, S.H.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Lamongan
35 — 21
HENGKY LISADY
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
2.KAJARI MAKASSAR QC. KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
122 — 70
PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA
Termohon:
Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
35 — 14
NJOO AI HOA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa timur
36 — 17
TRI SUWARSIHNINGSIH
Termohon:
1.PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. KAPOLRESTA JAMBI
2.PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI CQ. KEJAKSAAN NEGERI JAMBI
30 — 2
1.Gregory Lee Simpson
2.Nicola Di Santo
Termohon:
Pemerintah Negara RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda Bali, CQ Kapolresta Denpasar CQ Kapolsek Kuta
98 — 62
merusak barangHalaman 57 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN DpsXI.bukti, pertimbangan lainnya adalah para Pemohon adalah warganegara asing yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di wilayahRepublik Indonesia, sehingga sulit untuk dipantau keberadaanya.TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKABahwa pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangkamemasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yangsecara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam persidanganpraperadilan atas sah
atau tidaknya penetapan tersangka adalahsyarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkanPasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi : Tersangka adalahseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana.Bukti permulaan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkanseseorang tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau Tersangka.Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, tersebut Termohon telah mendapatkan alat
tidakmampu dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga permohonan Para pemohonyang menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, tidakdapat dibuktikan dan dan dinyatakan ditolak;lll Penetapan Tersangka;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokokpermasalahan berkaitan dengan penetapan para Pemohon sebagai tersangka ;Menimbang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor. 21/PUUXII/2014 terjadi perluasan ruang lingkup dari kewenanganpraperadilan, dimana saat ini sah
atau tidaknya penetapan tersangka telahmenjadi salah satu objek dan pemeriksaan yang merupakan kewenanganHalaman 91 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpspraperadilan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan pula oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang ditetapbkan pada tanggal 19 April2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No 8 Tahun1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana Tersangka
INDAH HARINI
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
329 — 210
HASAN SJAFEI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR BOGOR
28 — 41
1.H. JUMHARI YUNUS, SH. MM BIN M. YUNUS BASTANI
2.ZAINAL ARIFIN, SH BIN ABDUL HAMID
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM
88 — 22
1.HARIJANTO WIDJAJA
2.NIKO WIDJAJA
Termohon:
Kanit IV Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
142 — 11