Ditemukan 4135 data
Rusli
Termohon:
Kepolisian Resor Batu Bara Cq Kepala Kepolisian Sektor Labuhan Ruku
30 — 6
Muhammad Sahlan
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara cq Kejaksaan Negeri Asahan
3.Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Asahan
32 — 0
1.Rojali Harahap
2.Sahrul Nasution
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK
21 — 11
TEREASA NDRURU
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Labuhan Batu
10 — 6
Heffi Yusi Binti Slamat Jaya
Termohon:
SATRESKRIM POLRES MUSI BANYUASIN
31 — 14
Dona Sasra Bin Hartono ALM
Termohon:
Kepala kepolisian resor kota bengkulu cq kepala kepolisian sektor Gading Cempaka
21 — 10
IMELDA RN NAPITUPULU
Termohon:
Polda Riau
67 — 13
SIHAR P.SINAMO
Termohon:
Kepolisian Resor Dairi
44 — 12
TANDI, A.PI.MM Bin CASMIN
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
86 — 20
1.M. TITO RACHMAD PRASETYO
2.Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., C.L.A.,, Dkk
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
47 — 43
MOCHAMMAD HELMI, S.Pd
Termohon:
Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
39 — 6
Ir. CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
79 — 12
1.Heriyadi
2.RICHO IRAWAN
Termohon:
1.Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh di Langsa
2.Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
23 — 0
FILI ARDINI, S.Pd. SD binti ADE SAHIR
Termohon:
SATRESKRIM POLRI RESOR SUKABUMI
42 — 7
PerkaraHalaman 15 dari 37 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2017/PN.CbdPermohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Gugurmenurut Hukum;DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah Termohon sampaikan pada eksepsimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokokperkara ini, serta Termohon menolak dengan tegas dalildalil Pemohonseluruhnya kecuali halhal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.Adapun alasanalasan Termohon menolak dalildalil Pemohon dalamPokok Perkara adalah untuk halhal sebagai berikut :Sah
Atau Tidaknya Penetapan Tersangka TerhadapPemohon atas nama FILI ARDINI.
FERNAWATY A AMIR
Termohon:
Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
42 — 12
JUNAEDI IRAWAN
Termohon:
1.Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepolisian sektor Mlati
2.Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
42 — 7
BIE SUY HONG, ANITA BIANA ditulis ANITA BIANA alias BIE SUY HONG
Termohon:
Pemerintah RI cq Kementrian Keuangan Kantor Wilayah DJB Jawa Timur II
191 — 112
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahandan penyitaan.d. Lebih lanjut mengenai praperadilan terhadap permohonan tentangtidak sahnya penetapan tersangka telah diatur secara tegas dalamPasal 2 ayat (2) dan (4) Perma 4 Tahun 2016 yaitu:(2). Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentangtidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspekformil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangsah dan tidak memasuki materi perkara.(4).
Ayank Ardhy
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang
69 — 0
RIFKI PRATAMA LUBIS
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA,
40 — 9
BUDIMAN Alias BUDI Alias Papa RAFI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Polresta Palu
34 — 23