on the Lawof the Sea, UNCLOS Tahun 1982) yang pada pokoknya beranggapan bahwaketentuan ini melarang penjatuhan pidana kurungan atau pidana kurunganpengganti denda, padahal sebenarnya ketentuan ini sama sekali tidakmelarang penjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda;Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 hanyamenegaskan adanya larangan bagi setiap negara peserta untukmenjatuhkan pidana badan dan pidana penjara/pemenjaraan bagi pelakutindak pidana asing di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI);Bahwa beberapa alasan mengenai pidana penjara dan pidana badan/fisik tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEIl) dan beberapa alasan pula mengapa pidanakurungan atau kurungan pengganti denda dapat diterapbkan kepada pelakuasing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (8) UNCLOS Tahun 1982 tersebutsejalan dengan ketentuan Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan, yaitu melarang

penjatuhan pidana penjara bagi pelakutindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kecualiada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan alasan tersebut ketentuan UNCLOS Tahun 1982maupun UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 dan undangundang lainnya tidak melarang penjatuhan pidanakurungan atau kurungan pengganti denda terhadap pelaku asing yangmelakukan

tindak pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI), ketentuan ini hanya melarang penjatuhan pidana penjara atau pidanabadan;Hal. 7 dari 11 hal.

No. 2280 K/Pid.Sus/2017Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, agar penegakanhukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat tegak danberwibawa maka penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tidak dapatdihindari karena tidak melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOSTahun 1982 dan ketentuan perundangundangan Indonesia;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan

Pada saat ituKapal Pengawas ORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEIl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'775"LU 12702'290"BT mendeteksi adanya kapal, setelan didekati pada posisi0555'796"LU 12659'033BT jam 13.40 Wita diketahuil kapal tersebutadalah kapal penangkap ikan dan sedang melakukan penangkapan ikan.Kemudian pada jam 14.00 wita pada posisi 0555'858Lu 12656'225"BTHalaman 2 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.yang masih termasuk wilayah Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEEI) LautSulawesi, Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan danpemeriksaan terhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama12 (dua belas) orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpaSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI sehingga kapal tersebut ditarikmenuju ke Pangkalan PSDKP Bitung.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)Pasal 102 UndangUndang

Pada saat itu Kapal PengawasORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'858LU 12656'225"BT yangmasih termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Sulawesi,Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan dan pemeriksaanterhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama 12 (dua belas)orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpa Surat PersetujuanBerlayar (SPB) telah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI

baru yang relevan danHalaman 7 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.berkaitan dengan pertimbanganpertimbangan Pengadilan TingkatPertama tersebut, yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkatbanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa BINI QUIMPAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Menyatakan terdakwa DAO VAN TUAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan

Bahwa, Tergugat bersedia untuk memberikan hak eksklusif dari menunjukPenggugat sebagai distributor tunggal baik secara langsung maupun tidaklangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk seluruh Produk milik Tergugat sebagaimana dinyatakan di dalam Bukti P1, di mana: Aekyung agrees to refer all direct or indirect inquiries received from theterritory regarding the purchase of whole Aekyung Products.5.

Guardian tidak diberikan hak eksklusif untuk menjual produk Kerasyspada tahun pertama. 22202 n5 one ne nee6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakanWanprestasi atas Perjanjian dan telah merugikan Penggugat baik secaramateriil maupun immateril.7. Bahwa, atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telahmengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar US$ 595.140,00hal 3 dari 52 hal put. No. 582/PDT/2016/PT.DKI10.

Citra), yang ditunjukoleh Penggugat sebagai distributor pelaksana diIndonesia, sebagai pemegang Hak Eksklusif agentunggal untuk semua produk Kerasys, hanya sematamata untuk Dairy Farm Group, yaitu: Hero, Guardian,dan Giant Letter of Appointment (Bukti T.3) dan Letterof Exclusive Appointment (Bukti T.4).3.1.6. Bahwa, Letter of Appointment (Bukti T.+3) jangkawaktunya hanya berlaku untuk 2 tahun, yaitu daritanggal 1 Juni 2013 hingga 1 Juni 2015.

Bahwa yang diberikanitu adalah hak eksklusif kepada PT. Citra (yang ditunjukoleh Penggugat), khusus untuk menjual, mengatur, danmendistribusikan produk Tergugat di Indonesia, untukDairy Farm Group: Guardian, Hero, dan Giant.Bahwa, Hak Eksklusif PT. Citra ini pun sudah berakhirpada tanggal 1 Juni 2015, oleh karena kontrak jangkawaktunya hanya untuk 2 tahun, dan tidak diperpanjanglagi.

Namun, meskipun demikian, diberikanjuga Hak Eksklusif itu kepada PT. Citra (Perusahaanyang ditunjuk oleh Penggugat sebagai pelaksana),terbatas untuk Dairy Farm Group: Guardian, Hero, danGiant. Ini pun sudah berakhir pada tanggal 1 Juni 2015,tanpa perpanjangan.Bahwa, interpretasi dari Penggugat terhadap Kontraktertanggal 3 September 2012 (Agreement) adalahkelirudan tidak berdasar.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THANH PHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);3.

Indonesia, perouatanterdakwa dilakukan dengan sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 13.40 Wib terdakwamelakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 01 29 659 LU 104 46 172 BT diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Cina Selatan) yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukatharimau (trawl!)

Murkhan 5 Ditangkap pada posisi 01 29,659 Lintang Utara 10446.172 Bujur Timur berada di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiaperairan Laut natuna;Bahwa Kapal KM. Murkhan 5 berukuran +/ 60 Gross Ton;Bahwa Kapal KM.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)).Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEIl) adalah suatu area diluar danberdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dalam undangundangperairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua Ratus) mil laut dari garis pangkaldarimana lebar laut teritorial diukur;Bahwa kapal KM.

Murkhan 5 ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 14 dengan nomorlambung 3214 pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, pukul 13.40 WIB, di13sekitar Perairan ZEE Indonesia Laut Natuna pada posisi koordinat 01 29,659 LU 104 46, 172 BT; Bahwa benar koordinat 01 29,659 LU 104 46, 172 BT adalah di Laut ChinaSelatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia; Bahwa benar Kapal KM.

Murkhan 5 berbendera Malaysia dan melakukanpenangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh Penyidik, di dalam palka kapal KM.Murkhan 5 ditemukan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak + 500 (lima ratus)kilogram;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut MajelisHakim, unsur memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaasing , telah terpenuhi menurut hukum;ad.3.

THOM COANG 16, pada hari Rabutanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 19.25 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013,bertempat di perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang merupakan wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia pada posisi koordinat 06(derajat) 0839 (menit) Lintang Utara 097 (derajat) 55'48 (menit)Bujur Timur setelah di konversi dan di plot pada peta laut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan

Perikanan, maka Pengadilan Negeri Sabang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa sebagai orang yang memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,perbuatan tersebut di lakukan

THOM COANG 15 dinakhodai J O (yangmasingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan diwilayah perairan Republik Indonesia, dan setelah di perairan Republik Indonesia pada malam hari sekira pukul19.25 WIB pada posisi koordinat 06 derajat) 0839 (menit) Lintang Utara 097 (derajat) 55'48 (menit) BujurTimur yang merupakan wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) terdakwa selaku nakhoda KM.

DELLA PENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
3.

Bahwa pada hakekatnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dikaitkandengan pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982yang menyebutkan Hukuman Negara Pantal yang dijatuhkan terhadappelanggaran peraturan perundangundangan perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak adaperjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan atausetiap bentuk hukuman badan lainya Oleh karena, antara Indonesia danFilipina tidak ada perjanjian bilateral yang mengatur

antara pemerintah Indonesia denganFlipina kemudian oleh pemerintah Indonesia persetujuan tersebut telah diratifikasidengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuanantara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina Mengenai Penetapan BatasZona Ekonomi Eksklusif 2014; Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran danpenghentian dari KP.

DT.3 merupakan kapal ikan asing yanghanya memiliki dokumen kapal dari pemerintah Filipina dan tidak memilikidokumen dari pemerintah Indonesia;Bahwa tidak ada perjanjian internasional antara pemerintah Indonesiadengan pemerintah Filipina tentang kerjasama pemanfaatan sumber dayaikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Filipina di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia;Bahwa pada tanggal 01 oktober 2020 Kapal FB. VMC 188 / FB.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5. Tidak memiliki SIPI;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yangselanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorialIndonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentangperairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnyadengan

John V setelahdibaringkan di atas peta laut nomor 356 A, posisi posisi : 0316.668 LU 120 40.529 BT berada di laut Sulawesi, ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa koordinat ini berdasarkan hasil laporan kapal Kapal PatroliHiu Macan Tutul 01, ketika memeiksa kapal F/B LB.

LB John V pada Koordinat :pada 03 16.668 LU 120 40.529 BT, jika posisi ini dibaringkanpada peta Laut nomor 356A dinas hidro Oceanografi TNI AL akanmenunjukkan posisi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) LautSulawesi WPPRI nomo 716;Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan Dokumenperizinanperikanan dari Pemerintah Indonesia Seperti SIUP, SIPI danDokumen kapal maupun perikanan ketika diperiksa di Laut Sulawesi,sehingga di di tarik ke Pangkalan PSDKP untuk diperiksa lebih lanjut;Put.

yang telah ditetapkanoleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982;Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negaraatau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan yangdiatur dalam konvensi ini, wajid menaati hukum positif dari negara pantai yangberdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimanan diatur pada pasal58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni Dalam melaksanakan hakhak memenuhikewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegaraharus memperhatikan

Olehkarena itu terdakwa Elginito Gorgonio Libay akan dipertimbangkan unsurMengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing peruntukan membantupenangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaanawal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. Amiruddin.

unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;3.

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul

20.00 WitaKapal FB SANTOTOMAS milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 00 U 122 34 30 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSANTOTOMAS bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagaibagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan kedaerah sekitar

Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi padaposisi 03 30' 00 U 122 34 30 T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untukmenangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawa menujukapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnya kapal FBSANTOTOMAS kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagai kapallampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 08.30 Wita ketika Kapal FBSANTOTOMAS melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikan padarumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 00 U 122 34 30 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSANTOTOMAS bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagaibagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan kedaerah sekitar rumpon agar ikan berkumpul

ALBERTA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yag tidak memiliki Surat ljinPenangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL S. ALBERTA olehkarena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) ;.

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanHalaman 3 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRKapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut :Berawal

pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagiandari kapal penangkap ikan

Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wita setelah Kapal FB SANJOSE sebagai Kapal lampu penangkap ikan yang dinahkodai Terdakwa kuranglebih sekira 1 (Satu) minggu menerangi rumpon di laut dan mengumpulkanikan pada rumpon, lalu memanggil Kapal S.T Michael yang berfungsi sebagaikapal jaring/pukat melalui radio HF, selanjutnya pada tanggal yang sama sekirapukul 11.00 Wita Kapal S.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SAN JOSEHalaman 4 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRpada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T tersebut lalu menurunkanjaring/pukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnyadibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyakapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagaikapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00 Wita ketikaKapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikanpada rumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (3) yang dengan cara sebagai berikut;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRBerawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif

ALBERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yag tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;-----------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL S.

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikut :manne mnenninnn Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015

sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SANTOTOMAS milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 00 U 122 34 30 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSANTOTOMAS bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagaibagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan kedaerah

kemudiankapal jaring/pukat menurunkan jaring melaksanakan penangkapanikan,selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wita setelahKapal FB SANTOTOMAS sebagai Kapal lampu penangkap ikan yangdinahkodai Terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) minggu menerangi rumpon dilaut dan mengumpulkan ikan pada rumpon, lalu memanggil Kapal S.T Michaelyang berfungsi sebagai kapal jaring/pukat melalui radio HF, selanjutnya KapalS.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SANTOTOMAS pada wilayahZona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEl) di perairan Laut Sulawesi pada posisi03 30' 00 U 122 34 30 T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untukmenangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawa menujukapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnya kapal FBSANTOTOMAS kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagai kapallampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 08.30 Wita ketika Kapal FBSANTOTOMAS melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikan padarumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (3) yang dengan cara sebagai berikut :

Dari hasilpengejaran KP HIUMACAN 01 berhasil menghentikan kapal perikanan BV. 5135 TS tepatnyapada 06 28.024N / 108 03.741 E sesuai Global Posision System (GPS)setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa NGUYEN THANH LONG selaku KKM Kapal perikanan.BV. 5135TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Trawldidaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatantanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan telah berhasilmendapatkan Ikan campur + 1.837 Kg yang disimpan diatas kapalperikanan BV. 5135 TS.

BV.5135TS pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 09.02 WIB ataupada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06 28.024N / 10803.741 E sesuai GPS setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masihtermasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) diPerairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM.

Bahwa ia tidak tahu bahwa Kapal Perikanan BV 5135 TS pada saatmelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawls sudahberada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut CinaSelatan.Bahwa Alat navigasi yang ada di kapal perikanan BV 5135 TS berupaRadio Komunikasi, GPS, dan Kompas.Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakberkeberatan;2.

Bahwa ia tidak tahu bahwa Kapal Perikanan BV 5135 TS pada saatmelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawls sudahberada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut CinaSelatan.

KESATU :nnn= Bahwa ia terdakwa LUU HONG DIEU selaku Nahkoda ABADI 06 alias BV98887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersamasama denganHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBRsaksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS(penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan Maret tahun2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZonaEkonomi Eksklusif

yang menyuruh melakukan, dan yan rutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah raperikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi eae nesiadimelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, dayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang ti emiliki SIUP(Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan terdakwaj di an dengan carasebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 M QP vs pukul 06.15 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangka ikan pada posisi 05 41,007LU 106 05,276 BT di Zona nofgi Eksklusif

10605,276 BT atau setidaktidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi NasionalIndonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danHalaman 3dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBRmengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/ ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

(Surat Izin Penangkapan Ikan), perobuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05 41,007LU 106 05,276 BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (a Sng)yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik onsiadengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pu arimauSa rater taliberpasangan (pair traw) yang dioperasikan dengansepanjang lebih kurang 500 (lima ratus

Indonesia,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :Halaman 5dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBRBahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIBterdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05 41,007LU 106 05,276 BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimauberpasangan (pair traw) yang dioperasikan dengan