• Objek GugatanBahwa, adapun Objek Gugatan dalam Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas TataKota dan Pertamanan Kota Bogor No : 503/208DTKPPerihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008(selanjutnya disebut Objek Gugatan).B. Kewenangan MengadiliBahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor5 Tahun 1986 jo. Undang undang Nomor 9 Tahun 2004menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu. penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau.

  Objek Gugatan merupakan suatupenetapan tertulis yang dalam hal iniberupa Surat Pembekuan Izin MendirikanBangunan (IMB) Gereja secara tertulisyang diberikan dari Tergugat kepadaPenggugat. b. Objek Gugatan dikeluarkan oleh PejabatTata Usaha Negara, yang dalam hal inidikeluarkan oleh Tergugat, yangmemiliki kewenangan dan jabatannyamerupakan Pejabat Tata Usaha Negara.c. Objek Gugatan berisi tindakan hukumTata Usaha Negara yang dalam hal iniadalah tindakan membekukan IMB Gereja.d.

  Objek Gugatan bersifat konkret,individual dan final, dimana dalamsurat tersebut telah dituangkan dalambentuk Surat Nomor: 503/208 DTKPperihal Pembekuan Izin tertanggal 14Pebruari 2008, diberikan tidak kepadaumum, tetapi kepada subjek hukumtertentu. (GKI Jl.

  Pengadilan Bogor)serta telah definitif, sehingga telahmenimbulkan akibat hukum berupa hakdan kewajiban pada pihak yangbersangkutan.KonkretObjek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negaradituangkan dalam bentuk Surat Nomor : 503/208 DKTPperihal pembekuan = Izin tertanggal 14. Februari2008IndividualKeputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepadaPetiggugat ;

• HKIHI.06.0303, tanggal 15 Pebruari 2018,Hal Pembekuan Merek Pentakosta Terdaftar Nomor IDM000461745, yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;B.

  PentakostaTedaftar Nomor IDM000461745, Biro Hukum Penggugat mengajukanSurat Keberatan Terhadap Surar Dirjen Kekaysan Intelektual No:HKI.HI.06.0303 tanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan MerekPENTAKOSTA Terdaftar Nomor : IDM000461745.

  Dan selanjutnyaTergugat menerbitkan surat tanggapan atas surat Biro WHukumPenggugat, sebagaimana Surat Nomor HKI.HI.06.0346, tanggal 16April 2018, Perihal Pembekuan merek PENTAKOSTA TerdaftarNomor IDM000461745, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:..pembekuan merek PENTAKOSTA dilakukan dalam rangka untukmelakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak yangsedang bersengketa;Bahwa Pembekuan Merek Gereja Pentakosta yang dilakukan olehTergugat adalah Tidak Tepat dan Tidak Dapat Dibenarkan

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur JenderalKekayaan Intelektual Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018Perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar NomorIDM000461745;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan NomorHKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan MerekPENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM000461745;Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT4.

  Pembekuan terhadap Merek PENTAKOSTA hanya untuksementara waktu (tidak tetap / tidak definitif), oleh karenanya,Objek Sengketa ini belum final sehingga tidak dapat diajukanGugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;15.

• Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, mengambil suatubarang berupa 4 (empat) iner atau blok udang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang bekerja sebagaikaryawan di bagian pembekuan udang bertugas menyimpan atau membekukan

  Tarakan Barat, Kota Tarakan, awalnyaterdakwa yang bekerja sebagai karyawan di bagian pembekuan udang bertugas menyimpanatau membekukan udang yang akan diekspor, selanjutnya sewaktu akan pulang terdakwatanpa ada ijin dari pemilik mengambil 4 (empat) iner / blok udang beku dengan caradimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dibawa oleh terdakwa dan saksi SARINAHELDI menitipkan 4 (empat) iner / blok yang sakst SARINA HELDI sendiri yangmengambil.

  Tarakan Barat, Kota Tarakan, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai karyawan dibagian pembekuan udang bertugas menyimpan atau membekukan udang yang akandiekspor, selanjutnya sewaktu akan pulang terdakwa tanpa ada ijin dari pemilikmengambil 4 (empat) iner/ blok udang beku dengan cara dimasukkan ke dalam tas ranselyang telah dibawa oleh terdakwa dan saksi SARINA HELDI menitipkan 4 (empat) iner /blok yang saksi SARINA HELDI sendiri yang mengambil.

  Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yangpenguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian atau karena mendapat upah untuk itwMenimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :e Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita,bertempat di Pabrik Pembekuan Udang PT. Mustika Aurora RT. 15, Kel.

• Pembekuan hak penggunaan Cekdan/atau BilyetGiro pada Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yangdimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.

  Pembekuan hak penggunaan Cekdan/atau Bilyet Giro tidak menyebabkan penutupan Rekening GiroPemilik Rekening, sehingga Pemilik Rekening yang bersangkutanmasih dapat menggunakan sarana lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro,misalnya form transfer Dana atau slip penarikan tunai.

  Pembekuan hakmenggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan terhadap seluruhRekening Giro dari Pemilik Rekening, baik berupa Rekening Giroperorangan, Rekening Giro gabungan maupun Rekening Giro yangdimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dan Bank Tertank.Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengadaada karena denganmenggunakan sarana lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro Penggugatmasih dapat melakukan kerjasama dan/atau transaksi bisnis;Bahwa Pembekuan Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama

  Bahwa PENGGUGAT pada bagian DALAM PROVISI meminta sebagaiberikut :Menyatakan penerbitan surat nomor 089/BCA/KPM/VIII/16 tertanggal31 Agustus 2016 perihal Pembekuan Penggunaan Cek dan/atau BilyetGiro Rekening Girosaudara Sukran Abdul Gani (PENGGUGAT) adalahkesewenangwenangan dan tidak sah serta cacat hukum2.

  Fotocopy : dari copy surat pemberitahuan pembekuan hakPenggunaan cek~ dan/atau Bilyet Giro (SPP)no.089/BCA/KPM/VIII/16 tertanggal 31 Agustus 2016perihal pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau BilyetHal 50 dari 58 Hal Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PN.Jkt.SelGiro rekening Saudara karena Penarikan cek dan/atauBilyet Giro kosong, (diberi tanga TT6);7. Fotocopy : Print out printscreen inquiry Daftar Hitam Nasional tanggal29 September 2017, (diberi tanda TT7);8. Fotocopy : sesuaiaslinya:a.

• KeputusanKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal KotaBogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016, tentang Izin MendirikanBangunan Masjid; 17.Bahwa menindak lanjuti penerbitan Surat Keputusan Pembekuan IMB aquo tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan tertulisterhadap penerbitan Surat Keputusan Pembekuan IMB a quo, yaituberupa Nota Keberatan tertanggal 8 Oktober 2017 perihal KeberatanAtas Terbitnya/ Pemberlakuan Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

  pihak ketiga dan tata cara pembekuan/pencabutan Izin diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun2014 tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin MendirikanBangunan (Peraturan Walikota Bogor 79/2014).

  ;c.Bahwa perlu diketahui oleh PENGGUGAT di dalam Diktum KEDUA hurufa Keputusan Pembekuan IMB MIAH sudah sangat jelas disebutkanjangka waktu berlaku nya Keputusan Pembekuan IMB MIAHdimaksud, yakni selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannyaKeputusan tersebut pada tanggal 20 September 2017.

  No. 32/G/2018/PTUNBDGDikarenakan sampai batas waktu Keputusan Pembekuan IMBMIAH yang berakhir pada tanggal 19 Maret 2018 PENGGUGATtidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dimaksud,maka TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 20Maret 2018 sekaligus mencabut Keputusan Pembekuan IMB MIAHdalam Diktum KEDUA Keputusan dimaksud.

  izin Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, dan memastikandi lokasi tidak ada kegiatan pembangunan, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa sebelumnya Walikota Bogor telah menentukan sikapuntuk memproses pembekuan.

• yang dilakukan olehMajelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dengansurat bertanggal 30 April 2019, ditandatangani oleh Tergugat Illmenggunakan nama Trisno, NKP bertindak sebagai Ketua Pimpinan AnakCabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya;Bahwa Tergugat Ill juga mengirim Surat Keberatan atas pembekuan danskorsing dirinya dengan No : 23/B5/PAC.PP/S.DPK/V/2019, Perihal SuratSikap Dan Pandangan Atas SK Pembekuan PAC Sukmajaya bertanggal 13Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua

  Penggugat hanyaselang beberapa hari setelahnya hanya mengirimkan screenshoot keWhatsApp (WA) Tergugat III setelan melakukan pembekuan Pengurus PACPP Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dipimpin oleh Tergugat III dantentunya langsung dijawab oleh Tergugat Ill dengan jawaban singkatsilahkan saja bekukan.

  Namun demikianterhadap Pembekuan serta skorsing tersebut saat ini telah diakui olehPenggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir ke6 baris ke6 yangtelah dibacakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 perihal mencabut SuratHalaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 438/Pdt/2020/PT BDG10.11.12.Keputusan MPC PP Kota Depok Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pembekuan PAC Sukmajaya, HasilPleno Harian MPC Pemuda Kota Depok, sedangkan terhadap pencopotanjabatan Saudara Lail

  Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasidilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.b. Apabila pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksudpada butir a) tidak memenuhi dasardasar dalam Pasal 20ayat (2) butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikanoleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkanpembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.c.

  Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan MajelisPimpinan Wilayah oleh Majelis Pimpinan Nasional, dankemudian MPO Tingkat Wilayah menilai bahwa pembekuantersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) butir a), butirb) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayan dapatmengusulkan kepada MPO Tingkat Nasional untuk dapatmempertimbangkan agar keputusan tentang pembekuantersebut ditinjau Kembali.d.

• hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tidak Sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan

   Pengurus KSU Abdi Bangsa;

3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17 tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 898.000,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

OBJEK SENGKETA TATA USAHANEGARA22222ennneceneeeeneeeenesBahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah: Surat Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal: Pembekuan Pengurus KSU AbdiBaNnQSa ; 222 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn rennet nen nnn nnn nnn nn eneBahwa Suratdari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KotaSamarinda Nomor: 518.2.21.217/391/100.17, tanggal 11 Agustus 2017,Perihal : Pembekuan Pengurus KSU

Bahwa Penggugat nyatanyata telah dirugikan dengandikeluarkanya Obyek Gugatana quo Surat Dinas Koperasi dan UsahaKecil Menengah Kota Samarinda Nomor : 518.2.21.217/391/100.17,Tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU AbdiBangsa, yaitu dengan dibekukanya status kepengurusan Penggugatsehingga berakibat Penggugat tidak dapat melakukan kegiatanKoperasi;2.

Namun masalah timbul dengan dibekukanya kepengurusanPenggugat melalui Surat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKota Samarinda Nomor 518.2.21.217/391/100.17, Tanggal 11 Agustus2017, Perihal: Pembekuan Pengurus Ksu Abdi Bangsa, yangmenyatakan : a.

Agustus 2017, Perihal Pembekuan Pengurus KSU Abdi Bangsa.Artinya telah terjadi pembekuan kepengurusan dan pengurus tidak dapatmelakukan kegiatan koperas!

dalam koperasi adalah Rapat Anggota, dan rapat anggota juga yang berhakmelakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian (pembekuan)Pengurus dan PpenQawasS 5 nne n nnn enna nnn nnn nnn nenSehingga ketika Kepala Dinas Koperasi melakukan Pembekuan PengurusKoperasi hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian.

• Halaman 3 dari 19e Luka memar dengan pembekuan darah di daerah kelopak mata kananbagian bawah berwarna merah keunguan dengan ukuran 6x2x0,5 Cm; Luka memar dengan pembekuan darah di hidung sebelah kananberwarna merah keunguan dengan ukuran 2x2x0,5 Cm;e Luka robek di pipi sebelah kanan bagian atas dengan ukuran 4x1x0,5Cm dengan tepi tidake Luka lecet di leher kanan dengan ukuran terbesar 1x0,5 Cm dan ukuranterkecil 0,3x0,2Yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangansedang (luka

  Halaman 12 dari 19 Bahwa yang melihat kejadian penendangan tersebut, adalah Saksi StelaOgoney Alias Stela, Saksi Sandra Mansumber Alias Sandra, Saksi ImanuelPilipus Ogoney Alias Manu, Saksi Nelius Yesba Alias Nelius; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudari Devota Yomkondo merasakanluka dan sakit yaitu Luka memar dengan pembekuan darah di daerahkelopak mata kanan bagian atas berwarna merah keunguan dengan ukuran6x2x0,5 Cm, Luka memar dengan pembekuan darah di daerah kelopakmata kanan bagian bawah

  berwarna merah keunguan dengan ukuran6x2x0,5 Cm, Luka memar dengan pembekuan darah di hidung sebelahkanan berwarna merah keunguan dengan ukuran 2x2x0,5 Cm, Luka robekdi pipi sebelah kanan bagian atas dengan ukuran 4x1x0,5 Cm dengan tepitidak rata, Luka lecet di leher kanan dengan ukuran terbesar 1x0,5 Cm danukuran terkecil 0,3x0,2 Cm, dengan kesimpulan : Yang diakibatkankekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan sedang (luka Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

  darah di daerahkelopak mata kanan bagian atas berwarna merah keunguan dengan ukuran6x2x0,5 Cm, Luka memar dengan pembekuan darah di daerah kelopakmata kanan bagian bawah berwarna merah keunguan dengan ukuran6x2x0,5 Cm, Luka memar dengan pembekuan darah di hidung sebelahkanan berwarna merah keunguan dengan ukuran 2x2x0,5 Cm, Luka robekdi pipi sebelah kanan bagian atas dengan ukuran 4x1x0,5 Cm dengan tepitidak rata, Luka lecet di leher kanan dengan ukuran terbesar 1x0,5 Cm danukuran terkecil 0,3x0,2

  Devota Yomkondo mengalami sakit dan luka memar di daerah kelopak matakanan bagian atas berwarna merah keunguan, Luka memar denganpembekuan darah di daerah kelopak mata kanan bagian bawah berwarnamerah keunguan, Luka memar dengan pembekuan darah di hidung sebelahkanan berwarna merah keunguan, Luka memar dengan pembekuan darah dihidung sebelah kanan berwarna merah keunguan, Luka robek di pipi sebelahkanan bagian atas; dan Luka lecet di leher kanan, dan Saksi Devota Yomkondountuk sementara waktu tidak

• ----------------------------------------------------

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan

   Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid;-------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan

   Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDG Saksi menyatakan mengenai penolakan oleh masyarakat sekitar,yang saksi ketahui biasanya kalau ada yang ceramah lain disitu itumenjelekan pihak lain, dan tanggapan masyarakat menyatakan inimengkafirkan ; Saksi menyatakan tidak mengetahi apa yang mendorong WalikotaBogor mengeluarkan izin pembekuan Surat Keputusan dari Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ; Saksi menyatakan bahwa Masjid Imam Ahmad bin Hanbal selaluterbuka untuk umum

   jinsecara waktu dan biaya dirugikan antara lain biaya operasional, termasukpegawai dan alatalat yang masih ada disitu : Saksi menyatakan menghentikan pengerjaan Masjid Imam Ahmadsetelah ada pembekuan IMBtersebut ; Saksi menyatakan yang mengajukan desain tebing penahan adalahdari Pemerintah KotaHal. 52 dari 93 Hal.

   Secara waktu danbiaya sangat dirugikan ;Saksi menyatakan dari bulan November 2016 sampai Mei 2017 laluvakum lagi setelah ada pembekuan, setelah ada pembekuan tidak ada lagipengerjaan hingga saat ini. Dan kerugiannya mencapai Rp.1,8 M biayayang sudah keluar, sedangkan kerugian operasional sebesar Rp.70 juta ;Saksi menyatakan pernah melapor kepada polisi bahwa pada saatmengerjakan pengecoran tebing penahan tanah ada pemblokiran ;4.

   Bahwa dari bukti T14, pada tanggal 19 September 2017, Sekretaris Daerahselaku Ketua Tim Teknis menyampaikan surat Nomor 640/3030DPMPTSPkepada Walikota Bogor, perihal kronologis proses pembekuan IMB MasjidImam Ahmad bin Hanbal ; 722222 n nnn n nnn nnn nen8.

   Bahwa dari bukti P38 = T16, pada tanggal 20 September 2017, diterbitkanSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Nomor 645.8/1094 tahun 2017 Tentang Pembekuan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KotaHal. 77 dari 93 Hal.

• Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patentidak diatur upaya administratif terhadap keputusan pembekuan sementaraPaten, karena pembekuan sementara Paten sendiri bukan istilan hukumdalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan bukankewenangan Tergugat maupun atasan Tergugat untuk membuat keputusanpembekuan sementara Paten;.

  SEMENTARA PATEN ID 0 018 808 ATAS NAMA PT.KATAMA SURYABUMI:24.25:26.Bahwa Keputusan Tergugat yang pokoknya berisikan pembekuan sementaraPaten ID 0 018 808 atas nama PT.

  Katama Suryabumihanya karena sebab Penghapusan Paten dan Berakhirnya Jangka WaktuPemberian Paten, serta Pengalihnan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai ObjekJaminan Fidusia, sehingga pembekuan sementara yang menghilangkan hakPenggugat untuk jangka waktu sementara adalah tidak dikenal dan tidak dapatdibenarkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;Bahwa sanksi administratif pembekuan sementara hanya terdapat dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketika sebuahpartal

  Tanda tangan Tergugat dalam Surat Keputusan Nomor: HKI.KI.05.0905,Hal: Pembekuan Sementara Paten ID 0 018 808 atas nama PT.

  Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga tidak memenuhi syarat finalsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena sifatnyahanya pembekuan sementara sesuai dengan perihal yang dijelaskan dalamsubstansi KTUN Obyek Sengketa. Selain itu, pembekuan sementara Paten10 0018 808 dapat ditinjau kembali apabila telah terjadi perdamaian di antarakedua belah pihak;.

• Pembekuan izin dan/atau ; d. Pencabutan izin ;12.

  Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat

  Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan,dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu satubulan; (4).

  Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), habisjangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut; Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 75 Peraturan Daerah Propinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan AngkutanJalan, Kereta Api, Sungai Dan Danau Serta Penyeberangan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbunyi:Ayat (1).

  Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 dikenai sanksiadministratif berupa: a Peringatan tertulis;b Denda admiinistratif;c Pembekuan izin dan/atau;d Pencabutan izin.

• Mewajibkan Kepada Tergugat untuk MenundapelaksanaanSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017,tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal KotaBoger Nomor 645.8 1014 BPPTPMIX/2016 tanggal 29 September2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid, sampai denganadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atauditetapkan penetapan lain yang mencabutnya

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaBogor, Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017,Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan PerizinanTerpadu. Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor645.81014BPPTPMIX/2016, tanggal 29 September 2016 TentangIzin Mendirikan Bangunan Mesjid;3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor645.81014BPPTPMIX/2016 tanggal 29 September 2016 TentangIzin Mendirikan Bangunan Mesjid;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 7 halaman.

  Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.81094 Tahun 2017 tanggal20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor NomorHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019645.81014BPPTPMIX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjidtanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam ImamAhmad bin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum;3.

  Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019islamiyah dan persatuan umat Islam; Bahwa objek sengketa a quo tidak didukung dengan pertimbanganfaktual yang memadai demikian pula novum yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (Tergugat) tidak bersifat menentukan karena tidakmemenuhi unsur kumulatif yakni pelanggaran administrasi danmenimbulkan dampak sosial (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan WalikotaBogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan danPencabutan Izin Mendirikan Bangunan); Bahwa dengan demikian, tindakan

• berlaku serta asasasas Umum pemerintahan yang baik permasalahan yang disampaikan dalam surat Tergugat telahdibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan instansiterkait dan menjawab surat Penggugat sebagaimana SuratTergugat Nomor : 138/5894/436.1.2/2010, tanggal 8Nopember 2010, perihal : Penjelasan terkait PermohonanPembubaran dan / atau Pembekuan RW.

  Pembekuan RW. XII Kelurahan Mulyorejo, KecamatanMulyorejo, Kota Surabaya yang dibuat sebagai jawaban terhadapsurat Penggugat tanggal 23 September 2010 perihal PermohonanPerlindungan Hukum berupa Pembubaran dan/atau Pembekuan RWXIl Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya5354yang ditujukan kepada WalikotaSurabaya, dan berdasarkantentang ..???.. ??

  Notaris diSurabaya, tanggal 30 September 2010;Bukti P 3 : Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor188/5894/436.1.2/2010, tanggal 8 Nopember2010, perihal: Penjelasan Terkait PermohonanPembubaran dan/atau Pembekuan RW XilKelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo,Kota Surabaya;Bukti P 4 : Surat Keputusan Camat Mulyorejo Nomor : 470//436.11.20/2011, tanggal 12 Januari 2011,BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP5P 6P7P 8P9P 10perihal : Kepengurusan RW.

  Aneka Bangunan Mulia Jaya, tanggal23 September 2010, perihal : PermohonanPerlindungan Hukum berupa Pembubarandan/atau Pembekuan RW.XI1 KelurahanMulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, KotaSurabaya;Surat Pemerintah Kota Surabaya in casuSekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor118/5283/436.1.1/2010 tanggal 26 Oktober2010;Surat Pemberitahuan dari PT.

  AnekaBangunan Mulia Jaya( Penggugat ) kepada Tergugat tanggal 22Nopember 2010, Perihal PermohonanKlarifikasi sekaligus tanggapan'i terhadapSurat Pemerintah Kota Surabaya Nomor138/5894/436.1.2/2010, tanggal 8 Nopember2010, Perihal: Penjelasan Terkait PermohonanPembubaran dan / atau Pembekuan RW. XIIKelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo,69BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT IT IT IT IT I 8: 9:7:101170 Kota kawasan 272277?

• Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepadaDirektur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasidan Pembekuan Dana;b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015Hal 17 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepadaDirektur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasidan Pembekuan Dana;Gs.

  Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepadaDirektur Utama Bank BNI perihal: PermohonanInformasi dan Pembekuan Dana;Hal 18 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepadaDirektur Utama Bank BRI perihal: PermohonanInformasi dan Pembekuan Dana;C.

  Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepadaHal 45 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.Direktur Utama Bank BNI perihal: PermohonanInformasi dan Pembekuan Danah. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepadaDirektur Utama Bank BRI perihal: PermohonanInformasi dan Pembekuan DanaI.

  Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BankBRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.14.3.

  Bahwa tindakan pembekuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah berdasarkan Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, KejaksaanAgung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNIperihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana, PenetapanHal 90 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 jo.

• Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Tergugat memberikan sanksi pembekuan izinakuntan publik kepada Penggugat melalui Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 126/KM.1/2009 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Pembekuan IzinAkuntan Publik Drs. Lauddin Purba (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat)(fotocopy terlampir) terkait dengan pelaksanaan audit umum yang dilakukanPenggugat atas Laporan Keuangan PT.

  Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.142 Menyatakan batal surat keputusan Tergugat Nomor : 126/KM.1/2009tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs.Lauddin Purba;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor :126/KM.1/2009 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembekuan IzinAkuntan Publik Drs.

  Lauddin Purba Untuk Memberikan Jasa Kembali SetelahBerakhirnya Masa Pembekuan Izin (surat terlampir).Bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan tersebut di atas, TermohonPeninjauan Kembali telah aktif kembali dalam memberikan jasa akuntannya,sehingga dengan demikian jelas bahwa atas objek sengketa telah selesaidilaksanakan. Oleh karena itu, tidak relevan apabila Termohon PeninjauanKembali meminta pembatalan terhadap objek sengketa.

  Putusan Nomor 61 PK/TUN/2013.26(5) Sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan.(6) Sanksi peringatan dan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu.3.

  izin dikenakan terhadap pelanggaran berat;c. sanksi pencabutan izin dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat.27Terhadap Pasal 63 ayat (1) tersebut di atas maka jelas bahwa pembekuan izin yangdikenakan kepada Termohon PK adalah dikarenakan Termohon PK telah melakukanpelanggaran yang dikategorikan dalam bentuk pelanggaran berat.Pasal 67 ayat (1):Sanksi pembekuan izin dikenakan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan.Terhadap pasal 67 ayat (1) tersebut di atas, dapat Pemohon PK sampaikan bahwalamanya

• M E N G A D I L IDalam Penundaan:- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tangga 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an.

  Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :a.

  Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ; 4.

  sementara juga tidak adapemberitahuan kepada Penggugat , pembekuan sementara itu juga telah sesuaidengan PERDA No. 11 Tahun 2013 ;Saksi Drs.

  Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P12 dan Bukti T2);2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatansarang Burung Walet PT. Wallesta an.

  Wallesta an.Hasan Al Jufrie (vide Bukti P16 dan Bukti T3) yang diterbitkan oleh Tergugatadalah merupakan pembekuan dan Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatansarang Burung Walet PT. Wallesta an.

  Hasan Al Jufrie, karena dengan terbitnyaSurat keputusan a quo, maka hak izin pengelolaan / pemanfaatan sarang burungwalet Penggugat dikawasan hutang lindung goa temu luang desa bangkalaan dayakmenjadi terhapus ;Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor :503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin SementaraPegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an.

  Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan Sarang BurungWalet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;4.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur JenderalKekayaan Intelektual Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari2018 perihnal Pembekuan Merek Pentakosta Terdaftar NomorIDM000461745:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan NomorHKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan MerekPentakosta Terdaftar Nomor IDM000461 745:4.

  Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan NomorHKI.HI.06.0303 tertanggal 15 Februari 2018 tentang Pembekuan MerekPentakosta Terdaftar Nomor IDM000461 745:4. Menyatakan sah Sertifikat Merek Pentakosta sebagaimana terdaftardalam Register Nomor IDM000461745;5.

  Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.

  Oleh karenanya alasan pembekuansementara terhadap merek Pentakosta oleh Tergugat dengan dasar alasanadanya konflik internal yang terjadi di antara Pengurus Gereja Pentakostaatas penggunaan merek Pentakosta secara hukum tidak dapat dibenarkan.Dalam objek sengketa tidak dicantumkan batas waktu sampai kapanpembekuan tersebut berakhir serta langkahlangkah apa yang akandilakukan Tergugat selama pembekuan padahal penggunaan diskresi tidakboleh bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

• Futurindo Multi Sejahtera; -------------------------------3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan / atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 16 Juli 2013 dari pihak Bank Danamon kepada PT.

  / atau Bilyet Giro, tanggal 18 Desember 2013, nomor : 615/MLK.DPS/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------7. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 19 Desember 2013; ----------------------8. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 6110/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.;--------------------

  ---------9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 19 Desember 2013, No. 619/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------10. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 618/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan I, tanggal

  foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 609/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------15. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 10 Desember 2013, No. 611/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------16. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau

  Blyet Giro (SPP) tanggal 18 Desember 2013, No. 616/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------17. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 19 Desember 2013, No. 620, 621, 622/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------18. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 623/MLK

  Futurindo Multi Sejahtera; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan / atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 16 Juli 2013 dari pihakBank Danamon kepada PT. Futurindo Multi Sejahtera (FMS); 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran periode tanggal 21 Nopember 2012s/d 31 Desember 2013 dengan Rekening giro nomor 1881188195 atas namaPT.

  Hak PenggunaanCek dan / atau Bilyet Giro, tanggal 18 Desember 2013, nomor :615/MLK.DPS/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; 7. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 19 Desember 2013; 8. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 6110/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ;9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan

  , tanggal 9 Desember 2013,nomor : 64/MLK Dps/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; 13.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 605 s/d 608/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ; 14.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 609/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ; Hal.9 dari 80 Putusan Pidana Nomor

  507/Pid.B/2014/PN Dps15.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 10 Desember 2013, No. 611/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 16.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 18 Desember 2013, No. 616/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 17.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal

  19 Desember 2013, No. 620, 621,622/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 18.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 623/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 19.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 626/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; disita dari Dra.

• DPP Partai Golkar Nomor B193/Golkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dimaksud, bahkan*melebihi (ultra petita) dari apa yang diminta/dituntut oleh Tergugat dalam suratnya Nomor P123/Golkar/Sumsel/IV/2013 tanggal 16April 2013 sendiri:e Karena yang dimohonkan Tergugat kepada Tergugat II hanya:"Mohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas saja, sedangkan yang ditetapkan*pembekuan Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas.

  Partai Golkar (Nomor P123/GolkarSumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013) yanghanya mohon persetujuan pembekuan wewenangKetua (bukan terhadap kepengurusan) DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas;Hal. 13 dari 35 hal Put. Nomor 568 K/Pdt.SusParpol/2013b.

  Nomor 568 K/Pdt.SusParpol/2013kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel untukmembekukan kepengurusan DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas, bukan perihal: "pembekuan DPDPartai Golkar Kabupaten Musi Rawas (angka 1konsiderans memperhatikan);.

  Nomor P123/GolkarSumsel/IV/2013 tanggal 16 April 2013 Tentangmohon persetujuan pembekuan wewenang Ketua DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas;(2). Nomor KEP.134/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 20 April 2013Tentang penjatuhan sanksi pembekuan DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas;(3). Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b.

• Bahwa Tergugat Ill juga mengirim Surat Keberatan atas pembekuan danskorsing dirinya dengan No : 23/B5/PAC.PP/S.DPK/V/2019, Perihal SuratSikap Dan Pandangan Atas SK Pembekuan PAC Sukmajaya bertanggal 13Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila KotaDepok, denganditandatangani oleh Tergugat Ill menggunakan namaNanang K Permana dengan Posisi Jabatan Sebagai Ketua Pimpinan AnakCabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;10.Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2019 Penggugat melaporkan

  Penggugat hanyaselang beberapa hari setelannya hanya mengirimkan screenshoot keWhatsApp (WA) Tergugat III setelah melakukan pembekuan Pengurus PACPP Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dipimpin oleh Tergugat Ill dantentunya langsung dijawab oleh Tergugat Ill dengan jawaban singkatsilahkan saja bekukan.

  Namun demikianterhadap Pembekuan serta skorsing tersebut saat ini telah diakui olehPenggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir ke6 baris ke6 yangtelah dibacakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 perihal mencabut Su ratKeputusan MPC PP Kota Depok Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pembekuan PAC Sukmajaya, HasilPleno Harian MPC Pemuda Kota Depok, sedangkan terhadap pencopotanjabatan Saudara Lail Fajarudin sampai saat ini yang bersangkutan belummenerima Surat Keputusannya

  Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasidilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.b. Apabila pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksudpada butir a) tidak memenuhi dasardasar dalam Pasal 20ayat (2) butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikanoleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkanpembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.c.

  Rudi Samin;Bahwa SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) Sukmajayadilakukan pembekuan karena menyalahi Anggran Dasar UndangUndangRumah Tangga pasal 18 poin ke 4, bahkan SK (Surat Keputusan) itusudah tidak sesuai dan tidak sama dengan nomor, karena di PemudaPancasila tidak tercatat anggota atas nama Trisno NKP;Bahwa Surat Keputusan tersebuttercatat atas nama Nanang Permana;Bahwa terhadap pembekuan yang dilakukan tersebut telah tilakukansomasi akan tetapi tetap tidak ada perubahan SK (surat Keputusan