Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
190 — 89
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
182 — 92
  • POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 50
  • wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 21-12-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7085/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
  • tentangpemberian ijin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sriyamioleh Bupati Malang, maka terbukti secara administratif bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun1990;Menimbang begitu pula Tergugat yang berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (ayat 2) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983 yang berbunyi: Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 01/G/2015/PTUN.Yk
Tanggal 27 Mei 2015 — Yundarningsih. SN, Spd, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
380 — 269
  • Tahun 2004, TentangPerubahan atas UU No: 5 Tahun 1986 juncto UU No: 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UU No: 5 Tahun 1986;Halaman 3 dari 92 halaman putusan No. 01/G/2015/PTUNYk2 Bahwa yang termuat dalam Diktum ke I mengenai jabatan PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT sampai dengan diterimanya Surat Keputusan KepalaKantor Regional I Badan Kepegawaian Negara belum pernah mengajukankelengkapan berkas sebagai persyaratan pengajuanpensiun,; 3 Bahwa Penggugat (Yundarningsih SN, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
140 — 150
  • Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan dan berlaku pada tanggal 28Desemberi 2018 dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal)7 April 2012telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :a) Bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 25-02-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Bb
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 25
  • 59Artinya : Kebiasaan itu adalah hukum yang dibenarkan*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.23 dan keteranganyang disampaikan oleh Penggugat dan bahwa selama menjalani kehidupanrumah tangga nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat jumlah rataratanyaadalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan uangsejumlah itu digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugatbeserta dua orang anak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 22/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. ZARINO ZAMZAMI Bin ZAMZAMI AROEF
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
64 — 52
  • Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus KDRT
Register : 14-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019
Tanggal 4 September 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Y. Gutubela, S.H Terdakwa: Letda Inf Kosmas Afridon Lumban Batu.
236 — 121
  • Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
215 — 65
  • Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
120 — 65
  • Amirullah WD, (Penggugat), (vide Bukti T2);Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah adasetidaktidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan samasekali hingga saat ini.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 7/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
SAHAT PATAR LUMBAN GAOL, S.Sos, M.A, M.Pd
Tergugat:
1.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
142 — 75
  • Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikankuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya; Pasal 4Memberikan delegasi wewenang kepada pejabatpejabat yangtersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan danmenandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namaMenteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3(tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 019/G/2016/PTUN SMG
Tanggal 23 Juni 2016 — WAHYUDIONO, S.STP Melawan BUPATI BANJARNEGARA
107 — 45
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, yang diperjelas dengan SuratKepala BKN Nomor K.2630/V.3262/99 tanggal20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman16Bahwa dalil Penggugat pada posita 40, apabiladikaitkan dengan proses penerbitan KeputusanBupati a quo, akan Tergugat uraikan sebagai berikutBahwa putusan Tergugat untuk memberhentikanPenggugat
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
53 — 5
  • belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
120 — 63
  • S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0555/Pdt.G/2020/PA.Tbh
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 25
  • ., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Drs. RAMLI BAHAR bin BAHARUDDIN
77 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 22-02-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 19-K/PM.I-07/AD/II/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Kayan Maylano Sapan
2.Anggris Putra Anoraga
3.Suparman
72 — 49
  • Bahwa benar Terdakwa3 pada tanggal 5 November 2018sekira 01.45 WITA pergi ke THM DeJavu Club dengan mengendaraiSepeda Motor seorang diri, kemudian berhenti di pinggir jalandibawah pohon Akasia sampig Warung bertemu dengan Saksi2,Pratu Lukman dan Pratu Dwi Rudi, setibanya di pinggir jalan yangakan masuk ke DeJavu Club bertemu dengan Saksi3, Kopda SahriAnsahri, Kopda Puji dan Terdakwa1 serta masih banyak orang sipilyang akan masuk ke DeJavu, saat itu Terdakwa3 bersama rekanrekan berdiri di pinggir
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
189 — 72
  • (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkandengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Daijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
30 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang