Ditemukan 6290 data
1208 — 580
TARIQ GHOUS MUHAMMAD KHAN; 1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNF Internasional Nomor : 44 tanggal 26 September 2014; 1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2014 berserta : Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA; Struktur Organization PT.
TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN;1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNF Internasional Nomor : 44tanggal 26 September 2014;Hal 3 dari 230 hal, Putusan No. 798/Pid.Sus/201 6/PN.JKT.PST 1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBALVALAS INDONESIA Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2014 berserta :Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badanhukum Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA;Struktur Organization PT.
TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN;1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNF Internasional Nomor : 44 tanggal 26September 2014;1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBALVALAS INDONESIA Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2014 berserta : KeputusanMenteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukumPerseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA; StrukturOrganization PT.
TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN, 1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNFInternasional Nomor : 44 tanggal 26 September 2014, 1 (satu) bendel salinanPendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA Nomor : 2tanggal 02 Desember 2014 berserta : Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentangpengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBALVALAS INDONESIA; Struktur Organization PT.
TARIQGHOUS MUHAMMAD KHAN;1 (satu) bundel pernyataan RUPS PT. MNF Internasional Nomor : 44 tanggal26 September 2014;1 (satu) bendel salinan Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBALVALAS INDONESIA Nomor : 2 tanggal 02 Desember 2014 berserta :Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badanhukum Perseroan Terbatas PT. ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA;Struktur Organization PT.
HENDRO M. SALEH
Tergugat:
1.LALANG
2.GUYANG P. AGAN
3.HARIHANDI
4.Dewan Direksi PT. KARYA DEWI PUTRA
150 — 73
Adapun Organ perseroan menurutpasal 1 Nomor : 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyebutkan sebagai berikut :Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan KomisarisHalaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN KsnBahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 Januari 1993secara tegas menyebutkan Seorang Direktur perseroan tidak dapatdigugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk
138 — 16
BPR Cahaya NagariSawahlunto dengan jabatan Direktur sejak tahun 2005berdasarkan RUPS tahun 2004 dan berdasarkan suratpersetjuan Bank Indonesia Cabang Padang dengan suratNomor: 7/107/DPBR/IDBPR/Pdg tanggal 17 Pebruari2005;Bahwa saksi sebelumnya pada tahun 1997 ditempatkansebagai petugas penjemput tabungan dan pada tahun2001 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kredit, ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai DirekturPT BPR Cahaya Nagari Sawahlunto secara umum yaitu :Bidang pelayanan nasabah,
212 — 126
Misalnyaadalah akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain;e Aktayang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti/), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yangditerangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadapkepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta JaminanFidusia merupakan akta pihak (akia parti/) sehingga haruslah dibuatdihadapan
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasapada waktu melakukan tindakan hukum. Inilah yang dinamakanperwakilan langsung.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
IKHWAN, SP.
176 — 319
LHP;
- 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Kepala LKPP ke BPKP Perwakilan Jateng;
- 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Karo Ekonomi tentang Proses Percepatan Penggabungan PD BPR NTB;
- 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Kwitansi pembayaran IT ke PT USSI tahap I;
- 4 (empat) rangkap foto capy dan legalisir Surat ke OJK tentang Permohonan Izin Prinsip Konsolidasi PD BPR NTB se-NTB;
- 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir RUPS-LB
Zainul Majdi;
- Fotocopy Undangan pembentukan Tim Konsolidasi bertempat di ruang rapat Biro ekonomi Setda NTB tanggal 08 Januari 2016 yang dilampirkan dengan Resume Pembentukan Tim Surat N0.031/PERB WIL/I/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh Mutawali;
- Fotocopy Berita Acara RUPS-LB dan Surat Kuasa Pemda KSB 02 Februari 2016;
- Fotocopy Kegiatan TIM Kerja 04 Februari 2016;
- Fotocopy Pengumuman Koran Penggabungan 04 Maret 2016;
- Fotocopy
Konsolidasi BPR NTB/ DENDE S., SE;
- 1 (satu) lembar asli/ fotocopy legalisir surat undangan No : 005/439/EKON tanggal 25 Januari 2016 Perihal Undangan RUPS-LB;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUTAWALLI, SH.;
9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).
NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
Terdakwa:
SATRIA AJI WICAKSANA BIN AGUS SETIADI
335 — 262
- 1 (satu) bendel FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang akta pernyataan keputusan rapat PT Campus Data Media nomor 18 tanggal 26 Januari 2019
- 2 (dua) lembar FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang Notulensi Rapat RUPS 2019 PT Campus Data Media tanggal 30 Maret 2019
- 1 (satu) lembar FC Legalisir sesuai Aslinya dari Notaris IDA WIDIYANTI tentang Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas (PT)
- 1 (satu) lembar FC Legalisir
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 104
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan PerseroanTerbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;Halaman 68 Putusan Sela No.1185/Pdt.G/2018/PN. Sby.b.
463 — 247
ditapsirkan salah oleh pemerhati dalampraktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yangterdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dantujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalamkonteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujuikemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yangpenting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnyakeputusan RUPS
146 — 81
Sel11.12.13.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS
514 — 930 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Dagang Bali;Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masukke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum danpembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dantahappelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selamaPT. Bank Dagang Bali i.c.
111 — 183
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdibenitahukan kepada Menteri ;Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepadaMenteri...23Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABDUL HARIS, IR Diwakili Oleh : Nasrul Jamaludin S.H.
467 — 179
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Petunjuk Penentuan AP/KAP PT.Bank Sulteng;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS
Auditor Independen;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Pettanggungjawaban Direksi PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Bundel Dokumen RUPS
PT.Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Tanda Terima Sertiffikat Asli HM 1544 atas nama Zaima Maragau;
- 1 (satu) Slip Setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
lampiran;
- 1 (satu) Tas Biru berisi pembelian rumah 1 (satu) unit Blok A2 No.2 Bahodopi beserta lampiran;
- 1 (satu) Tas Hijau berisi Reksa Dana BNP Paribas beserta lampiran;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
- 1 (satu) bundel dokumen Narasi RUPS
Tahunan Tahun buku 2020;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS-Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merah Hitam ukuran 16 GB;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Warna Merah;
Bahwa barang bukti nomor urut 1-60 disita dari Sdr.Alfarisi
411 — 1554
Organ Perseroandimaksud adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisiaris.. Bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut sebagai UU PT) adalah Organ Perseroanyang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihatkepada Direksi;.
56 — 38
tidak mempengaruhi kedudukan hukum maupunkewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual dan TERGUGAT I selakuPembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaan Paksaan dengan tanpa adanyapersetuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan tidak dalam kapasitas hukumTERGUGAT II mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT I ataupunTERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatas seyogyanya harusdilakukan dengan akta otentik yang disetujui dalam RUPS
120 — 41
Bjmsetiap tahun anggaran maka Direksi mengusulkan RKAP padaMENEG BUMN' Selaku RUPS dan terhadap mekanismepenggunaan uang perusahaan diatur secara internal olehPerusahaan (KEP Nomor : KEP295/KU.10/1996 tanggal 27 Mei1996. Bahwa Bersumber dari Anggaran Internal Perusahaan yang telahditetapbkan dalam RUPS, Anggaran pembebasan lahanpengembangan Bandara Syamsudin Noor telah diprogramkandalam RKAP tahun 2011 No.
B.A.21/KU.01/2011DU tanggal 11Januari 2011, yang telah disetujui olen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebesar Rp. 250.000.000.000,(sudah termasukdalamnya seluruh biaya proses kegiatan pengadaan tanah) danterdapat penambahan pada tahun 2012 sebagaimana telahdisahkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSdengan SK Nomor : SK346/MBU/2012 tanggal 19 September2012.
190 — 126
.=> Risalah RUPS PT. First International Gloves (PT.
Malindo Jaya Diraja.= Asli sertifikat HGB dan sertifikat hak tanggungan peringkatpertama atas agunan SHGB (eks SHM)Khusus untuk pencairan tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima :Hal. 53 dari 285 Perkara No.70/PID/TPK/2014/PT.DKI= SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp.291.936.000.000, (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu MilyarSembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).= Risalah RUPS PT.
Hasta Mulya Tata Konsultan(Aprraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor :595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.9 ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April2007, No: 18.10 ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.11 ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan KeuanganPeriode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari KantorAkuntan Drs.
YUSRIANA AKIB, S.H.
Terdakwa:
Drs. JAMALUDDIN LILY, MBA
138 — 99
- Hasil Keputusan RUPS Nomor : BA-01/D-2-MBU2/2004 yang diselenggaran pada tanggal 23 Juni 2004 dalam keputusan RUPS tersebut tidak ada keputusan yang menerangakan mengenai adanya pembagian/pembayaran bonus kepada karyawan;
- Pada tanggal 8 November 2004;Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia Antara Muh Saleh sebagai pemilik tanah kebun d/a Jl.
170 — 76
Sebagai catatan, berdasarkan Pasal 100 ayat(2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukanbahwa Komisaris tidak dapat melakukan pengurusan perseroan terkecualijika ada keadaan tertentu yang mana hal tersebut harus berdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS dan hanya berlaku untuk jangkawakiu tertentu.
Kutipan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapatmelakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untukJangka waktu tertentu;Bahwa terkait tolak ukur yang kedua, yaitu adanya kebersamaankepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan, makaberdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adakebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan Tergugat dan Tergugat Il oleh karena pihakpihak baik
Kedudukannya sebagai AnggotaDewan Komisaris hanya berfungsi sebagai pengawasperusahaan (vide Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas), sedangkan dalam kepemilikan sahamSofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi hanya sebagai pemegangsaham Tergugat Il sebesar 16% (bukan sebagai pemegangsaham mayoritas), yang notabene sangat sulit untukmenentukan pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).
135 — 39
rekening PI Berdikari, karena PTBerdikari bergerak di trading, apabila sebelum memulai pekerjaandiperhitungkan tidak ada untung maka tidak akan dikerjakan;Bahwa seingat saksi ada laporan keuntungan terkait pekerjaanpembuatan pupuk urea tablet, namun saksi lupa jumlahnya;Bahwa keuntungan dari pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet masukke PT Berdikari, kKemudian keuntungan tersebut oleh perusahaan adayang dibagibagi kepada jajaran direksi sebagai bonus tahunan, tantiemdiperhitungkan sesuai hasil RUPS
Pemerintah bertindaksebagai pelaku hukum Publik namun demikian BUMN dapat dikatakansarana pemerintah untuk mewujudkan Pasal 33 UUD 1945;Bahwa tindakan yang dilakukan Pengurus BUMN merupakan perwujudandari tindakan pemerintah dalam arti luas;Bahwa dalam BUMN tidak lepas dari kedudukannya untuk melaksanakantujuantujuan pemerintah yang meliputi tujuan dibidang ekonomi, tujuandibidang pemberdayaan, oleh karena itu kewenangan untuk menyusunkepengurusan BUMN bisa diserahkan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Berdikariberdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PerusahaanPerseroan (Persero) PT Berdikari Nomor: KEP248/MBU/2011 ;Menimbang, bahwa SITI MARWA mendapatkan gaji, tunjangan danfasilitas yang sumber keuangannya berasal dari PT BERDIKARI;Menimbang, bahwa PT.