tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002,antara lain diatur bahwa atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atauHal. 3 dari 11 hal.

bahwa besarnya pajak penghasilan yang terutang bagiWajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan (sejaktanggal 1 Mei 2002) adalah sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah brutonilal persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final, wajib pajakdipotong oleh penyewa pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal PajakNo.

penghasilan oleh penyewasebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/ataubangunan dan bersifat final;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam peninjauan kembali ini adalahmengenai penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar10% (Sepuluh persen) tanpa didahului sosialisasi.PT.

S317/PJ.43/2002 tanggal 5September 2002 tentang konfirmasi penerapan tarif 6% (enam persen) PajakPenghasilan Atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, padabutir 3 huruf c dicanturnkan: Yang dimaksud dengan pelaksanaan sewa/pelaksanaan kontrak disini adalah saat ruangan mulai ditempati/dihuni/digunakan oleh penyewa, bukan pelaksanaan pembayaran atas sewatersebut;PT.

No. 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Perubahan Keputusan MenteriKeuangan No. 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran danPemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanahdan/atau Bangunan, diatur bahwa tarif pemotongan Pajak Penghasilan ataspenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan adalah sebesar 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto.Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dan Keputusan MenteriKeuangan No.120/KMK.03/2002 diatur bahwa ketentuan mengenaitarifpemotongan

Wodosari No. 24 tempat persewaankamera dan studio Rumah Item, selanjutnya terdakwa ERNAWATI aliasERNA dan terdakwa Il MUHAMMAD INDRA KURNIAWAN alias KIPLI masukketempat persewaan sedangkan terdakwa Ill AMANDA OCTAVIA alias OKI danterdakwa IV IKA ARY SETYANINGRUM al.

Wodosari No. 24 tempat persewaan kamera dan studio RumahItem, selanjutnya terdakwa ERNAWATI alias ERNA dan terdakwa llMUHAMMAD INDRA KURNIAWAN alias KIPLI masuk ketempat persewaansedangkan terdakwa Ill AMANDA OCTAVIA alias OKI dan terdakwa terdakwaIV IKA ARY SETYANINGRUM al.

rumah item, laluTerdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) kepada Terdakwa Ernawati untuk menyewa kamera, selanjutnyaberempat menuju persewaan kamera rumah item yang beralamat diJalan Widosari Kota Madiun, dimana Terdakwa Ernawati berboncengandengan Terdakwa Il Muhammad Indra Kurniawan menggunakan SepedaMotor Merk Honda Vario No.

menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ernawati untuk menyewakamera, selanjutnya berempat menuju persewaan kamera rumah itemyang beralamat di Jalan Widosari Kota Madiun, dimana Terdakwa Ernawati berboncengan dengan Terdakwa Il Muhammad IndraKurniawan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario No.

rumahitem, lalu Terdakwa Amanda menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamera, selanjutnyaberempat menuju persewaan kamera Rumah Item yang beralamat di Jl.Widosari No. 24, Kelurahan Orooro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, KotaMadiun, dimana Terdakwa Ernawati berboncengan dengan Terdakwa.

Penghasilan dari transaksi pengalihnan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah dan/atau bangunan;Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 TentangPembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari PersewaanTanah Dan/Atau Bangunan, menyatakan antara lain:Pasal 2 ayat (1):Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

atasPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan:Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orangpribadi maupun wajib pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan ataubangunan dan bersifat final;Pasal 2 ayat (2):Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP227/PJ./2002tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, SertaPelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan AtauBangunan, menyatakan antara lain:Pasal 1:Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilaipersewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutangoleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentukapapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yangdisewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biayakeamanan dan

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah dan/atau bangunan;Halaman 11 dari 17 Halaman.

penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan dan bersifat final;ayat (2):Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaperawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya dan service

Tanah Dan Atau Bangunan junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP227/PJ./2002 tentangTata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan PajakPenghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan;bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan:Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semuajJumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dandalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/ataubangunan

Putusan Nomor 886/B/PK/PJK/2015Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari PersewaanTanah dan atau Bangunan;Pasal 2Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaperawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya dan "service charge" baik yang penanjiannya dibuat secaraterpisah maupun yang disatukan

tanah dan/atau bangunan; danbahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2002mengatur:Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayarsendin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanahdan/atau bangunan dan bersifat final."

,bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor120/KMK.03/2002 mengatur:Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaHalaman 12 dari 19 halaman.

Tanah Dan Atau Bangunan junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP227/PJ./2002tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, SertaPelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan AtauBangunan;bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan:Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan

Pada saat terdakwa DADANG SETIAWAN tiba ditempat persewaan mobil yang ada di Perum Kahuripan Nirwana Blok CANo. 22 Kel. Sumput Kec. Sidoarjo Kab.

seorangperempuan dan seorang laki laki yang sudah tua masuk ke dalamrumah dan duduk di ruang tamu rumah persewaan mobil.

Namun selang beberapa saat yaitusekira jam 20.15 Wib terdakwa DADANG SETIAWAN dan seorang yangbelum di kenal telah tiba di tempat persewaan mobil. Dan setelah turunterdakwa DADANG SETIAWAN menerima kunci dari kunci dariseseorang yang mengemudikan mobil tersebut, kKemudian oleh terdakwaDADANG SETIAWAN kunci mobil tersebut diserahkan kepada saksi danoleh saksi kemudian kunci tersebut di simpan di laci meja kerja saksiyang ada di tempat persewaan mobil tersebut.

Delta Surya Siudoarjo menujuke tempat persewaan mobil sambil mengembalikan mobil tersebut,kemudian terdakwa melarikan diri pulang ke Ponorogo.

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukanHalaman 2 dari 17 halaman.

:Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan angkutan udara niaganasional yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari

Putusan Nomor 1111/B/PK/PJK/2015Halaman 29 alinea ke3 dan seterusnya: Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibuktiyang disampaikan para pihak dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan Majelis sependapat dengan Terbanding dengan alasan:Bahwa sesuai KEP05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 tentangPerluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerakmeliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin danperalatan

untuk keperluan pertanian, pertambangan, industripengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantoran dan penjualan),persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat danpersewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam Surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak,bukan termasuk jasa angkutan udara yang atas penyerahannyaterutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN;Bahwa Terbanding

jasa charter/sewa pesawat terbang termasuk jasa persewaan barang bergerak,bukan termasuk jasa angkutan udara, hanya berlandaskan dasarhukum berupa surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997.

beralamat di Desa Sambirejo,Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yangberwewenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, ketikaterdakwa sedang melintas didepan sebuah rumah persewaan

Play Station (PS) di DesaSambirejo, telah terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Ztahun 2007 warna hitam dengan Nopol AG6646DS;Bahwa kejadinya bertempat didepan rumah persewaan Play Station (PS)di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;Bahwa saksi pada waktu itu sedang bermain Play Station/Game onlinedengan menegedarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warnahitam dengan Nopol AG6646DS milik bapaknya;Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna hitam tersebutdiparkir

SUPARTI Binti SURO TRISNO; dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 22.00 wibbertempat didepan rumah persewaan Play Station (PS) di DesaSambirejo, telah terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Ztahun 2007 warna hitam dengan Nopol AG6646DS;Bahwa kejadinya bertempat didepan rumah persewaan Play Station (PS)di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;Bahwa pada waktu bermain Play Station/game Online saksi Enggimengedarai

WIBbertempat di depan rumah persewaan Play Station (PS) beralamat di DesaSambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, telah terjadi kehilangansepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam;Bahwa pada waktu ketika terdakwa sedang melintas didepan sebuahrumah persewaan Play Station melihat ada sebuah sepeda motor YamahaJupiter Z Tahun 2007 warna hitam dengan Nopol AG 6646 DS diparkirdihamalan depan tanpa dikunci muncul niat jahat dari terdakwa untukmengambilnya;Bahwa terdakwa mengambil dengan cara menuntun

WIBbertempat di depan rumah persewaan Play Station (PS) beralamat di DesaSambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, telah terjadi kehilangansepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan nopol AG6646DS;Bahwa pada waktiu ketika terdakwa sedang melintas didepan sebuahrumah persewaan Play Station melihat ada sebuah sepeda motor YamahaJupiter Z Tahun 2007 warna hitam dengan Nopol AG 6646 DS diparkirdihamalan depan tanpa dikunci muncul niat jahat dari terdakwa untukmengambilnya;Bahwa terdakwa mengambil

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2015/PN MkdBahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2015 terdakwa dan saksiTEGAR AJl SANTOSA Alias ACONG Bin MULYONO mempunyainiat untuk mengambil tenda beserta tratak milik saksi TATOK DIANSP yang memiliki usaha persewaan tenda dengan maksud untukdimiliki, kKemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi secara pasti antara bulan Maret 2015 sampai denganbulan Juni 2015 terdakwa

bersama saksi TEGAR AJl SANTOSAAlias ACONG Bin MULYONO datang ke persewaan tenda milik saksiTATOK DIAN SP, lalu mengambil 1 (satu) set tenda ukuran 4x6meter warna hijau dan mengambil 3 (tiga) set tenda ukuran 3x4meter warna hijau yang disimpan di gudang persewaan tenda miliksaksi TATOK DIAN SP di Perum Pondok Asri II RT. 31 RW. 14 DesaPayaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang tanpa seijin dantanpa sepengetahuan saksi TATOK DIAN SP, kemudian terdakwadan saksi TEGAR AJl SANTOSA Alias ACONG Bin MULYONOmengangkut

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2015 terdakwa dan saksiTEGAR AJl SANTOSA Alias ACONG Bin MULYONO yangmerupakan karyawan dari usaha persewaan tenda milik saksiTATOK DIAN SP yang bertugas memasang dan membongkar tendabeserta tratak yang disewa, mempunyai niat untuk mengambil tendabeserta tratak milik saksi TATOK DIAN SP kemudian pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulanMaret 2015 sampai

dengan bulan Juni 2015 terdakwa bersama saksiTEGAR AJIl SANTOSA Alias ACONG Bin MULYONO datang kepersewaan tenda milik saksi TATOK DIAN SP, lalu mengambil 1(satu) set tenda ukuran 4x6 meter warna hijau dan mengambil 3(tiga) set tenda ukuran 3x4 meter warna hijau yang disimpan digudang persewaan tenda milik saksi TATOK DIAN SP di PerumPondok Asri Il RT. 31 RW. 14 Desa Payaman Kecamatan SecangKabupaten Magelang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksiHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.B/2015

pesta yaitu tendaukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga ) buah dan tenda ukuran 4X6 sebanyak5 (lima) buah;Bahwa ciriciri knusus tenda milik saksi yaitu cat besi tenda warnahijau pupus (muda) dan pengelasan besinya selalu tidak rapi;Bahwa yang mengambil tratak dan tenda milik saksi tersebut adalahTegar Aji Santosa alias Acong dan Terdakwa yang juga merupakankaryawan saksi;Bahwa Tegar Aji Santosa alias Acong tidak mempunyai andil modaldalam usaha persewaan tenda milik saksi tersebut;Bahwa saksi mempunyai dua

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah dan/atau bangunan;Yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 TentangPembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari PersewaanTanah Dan/Atau Bangunan, menyatakan antara lain:Pasal 2 ayat (1):Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

atasPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan:Pasal 2 ayat (1):Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orangpribadi maupun wajib pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan ataubangunan dan bersifat final;Pasal 2 ayat (2):Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP227/PJ./2002tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, SertaPelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan AtauBangunan, menyatakan antara lain:Pasal 1:Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilaipersewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutangoleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentukapapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yangdisewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biayakeamanan dan

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah dan/atau bangunan;Halaman 11 dari 17 Halaman.

penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan dan bersifat final;ayat (2):Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaperawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya dan service

KARIBKIN SARIF secarabersama sama dan bersekutu dengan LUB UBAIDILAH (belum tertangkap) pada hari Rabutanggal 25 Januari 2012 sekirapukul 04.30 WIB atau pada suatu hari lain bulan Januari 2012setidak tidaknya terjadi pada tahun 2012 di Persewaan Real Net Jl.

G2376VA dan LUB UBAIDILAH membawa sebuah tas warna biru karena waktu sudahmenunjukkan pukul 00.00 WIB sehingga banyak wamet yang sudah tutup akhirnya terdakwabersama LUB UBAIDILAH dan SETTYONO ke persewaan Play Station 3 (PS3) di Jl.

berikut :Saksi I : ARDI PRASETYO Bin EKO BUDI YUNIARTO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 04.30 WIB telah terjadipencurian di Persewaan Real Net di Jl.

DOBLEH datang ke persewaan Play Station 3 (PS3)dengan mengendarai sepeda motor XEON No. Pol. G2376VA di Jl.

Unsur yang seluruhn ian kepunyaan orang lain :Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan faktafakta bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benar saksiAbidin pemilik persewaan warnet "Real Net" di Jl.

Sleman, dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas NUSWANTOROHERLAMBANG Alias EDI MULYANTO Bin R HERMAN SOEGIYONO(Terdakwa), datang ke sebuah persewaan

Handy Talky (HT) DendraAdventure dan bertemu dengan saksi SUSILO MARIYANTO selaku pegawaiatau penjaga persewaan Dendra Adventure, kemudian terdakwamengatakan akan menyewa sebanyak 9 (sembilan) buah HT bersamaChargernya dengan alasan terdakwa akan mengadakan sebuah acara,selanjutnya setelah disepakati harga sewa setiap 1 (satu) buah HT sebesarRp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu satu hari.Bahwa setelah mendengar rangkaian katakata yang diucapkan olehterdakwa tersebut, saksi

Handy Talky (HT)Dendra Adventure dan bertemu dengan saksi SUSILO MARIYANTO selakupegawai atau penjaga persewaan Dendra Adventure, kKemudian terdakwamengatakan akan menyewa sebanyak 9 (sembilan) buah HT bersamaChargernya dengan alasan terdakwa akan mengadakan sebuah acara,selanjutnya setelah disepakati harga sewa setiap 1 (satu) buah HT sebesarRp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu satu hari.e Bahwa setelah mendengar rangkaian katakata yang diucapkan olehterdakwa tersebut, saksi

EdiMulyanto yang fotonya sudah diganti dengan foto pelaku;e Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 16.00WIB bertempat di Dendra Adventure Jalan Kaliurang Km. 13, DusunCandisari, Desa Sardonoharjo,Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman,Terdakwa datang ke persewaan Handy Talky (HT) DendraAdventure dan bertemu dengan pegawai saya yaitu SRI SUPARTINAHdan SUSILO MARIYANTO, kemudian terdakwa mengatakan akanmenyewa sebanyak 9 (sembilan) buah HT bersama Chargernya untukjangka waktu 1 (satu

persewaan Dendra Adventure, kemudian terdakwamengatakan akan menyewa sebanyak 9 (sembilan) buah HT bersamaChargernya dengan alasan terdakwa akan mengadakan sebuah acara,selanjutnya setelah disepakati harga sewa setiap 1 (satu) buah HT sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu satu hari.

WINDI BAHTIAR Bin MARYONO bertemu diLapangan Karangan kemudian menuju ke persewaan Play Station OMAWA yang letaknyaberhadaphadpan dengan warnet MAMA NET ketika berada di depan persewaan Play StationOMAWA, terdakwa I. BOBBY WAHYU PRATHAMA Bin SISWANTO melihat ada sebuahhelm warna ungu merk INK uang diletakkan di spion sepeda motor Yamaha Vixion yangdiparkir di teras warnet MAMA NET, setelah melihat helm tersebut terdakwa I. BOBBYWAHYU PRATHAMA Bin SISWANTO menghubungi terdakwa III.

WINDI BAHTIAR Bin MARYONO dan terdakwa III.FIAR DWI TANTO Bin SUGIANTO tiba di persewaan Play Station OMAWA, milikterdakwa I. BOBBY WAHYU PRATHAMA Bin SISWANTO dan terdakwa II. WINDIBAHTIAR Bin MARYONO menyuruh terdakwa III. FIAR DWI TANTO Bin SUGIANTOuntuk mengambil helm warna ungu merk INK yang diletakkan diatas sepeda motor Vixionyang diparkir di teras warnet MAMA NET dengan katakata JupuenJupuen (ambilenambilen), kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa III.

BOBBY WAHYU PRATHAMA Bin SISWANTO:;e Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik danmembenarkan keterangannya itu;e Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwadan terdakwa II bertemu di Lapangan Karangan kemudian menuju ke persewaan PlayStation OMAWA yang letaknya berhadaphadapan dengan warnet MAMA NET;e Bahwa ketika berada di depan persewaan Play Station OMAWA, terdakwa melihat adasebuah helm warna ungu merk INK uang diletakkan di spion

WINDI BAHTIAR Bin MARYONO;==e Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik danmembenarkan keterangannya itu;11Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwadan terdakwa I bertemu di Lapangan Karangan kemudian menuju ke persewaan PlayStation OMAWA yang letaknya berhadaphadapan dengan warnet MAMA NET;Bahwa ketika berada di depan persewaan Play Station OMAWA, terdakwa I melihatada sebuah helm warna ungu merk INK uang diletakkan di spion sepeda

FIAR DWI TANTO Bin SUGIANTO:Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik danmembenarkan keterangannya itu;Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwadijemput oleh terdakwa II dirumah, lalu diajak ke persewaan Play Station OMAWAyang letaknya berhadaphadapan dengan warnet MAMA NET di RT. 15, RW. 04, Ds/Kec. Karangan, Kab.

SE13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus1989 yaitu dengan tariff efektif sebesar 10% x 40% ;Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini penerapan pengenaanpajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan masihHal 2 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008belum bagitu jelas sehingga untuk penegasannya dikeluarkan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak No.

SE14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang padabutir 6 menegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran DirekturJenderal pajak tersebut (tanggal 3 Juni 2003), dasar pengenaan pajak atasservice charge dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yaknisebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta olehpemberi jasa ;Bahwa penegasanpenegasan yang telah diterbitkan yang masihmengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Tanah dan Bangunansebesar 10% dari tagihan yang diminta atau seharusnya diminta TermohonPeninjauankembali ;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mengacupada SE13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang PPN atas JasaPersewaan Ruangan dimana dalam Surat Edaran tersebut ditetapkan DasarPengenaan Pajak atas Service Charge persewaan ruangan ditetapkan 40%dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih sehingga PajakPertambahan Nilai terutang sebesar 10% x 40% x Tagihan atau dengan

Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Bahwa Surat Edaran Nomor SE13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989tentang PPN atas Jasa Persewaan Ruangan mengacu pada PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.301/KMK.04/1989 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ;Bahwa dalam Surat Edaran No.

SE13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agjustus 1989tentang PPN atas Jasa Persewaan Ruangan diatur mengenai DasarPengenaan Pajak atas Service Charge persewaan ruang sebesar 40% darijumlah service charge ;Bahwa yang menjadi dasar ditetapbkannya Dasar Pengenaan Pajak ServiceCharge sebesar 40% dari tagihan service charge adalah sebagaimana angka4 SE13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 yang menyatakan bahwadalam tagihan service charge, komponen biaya listrik dan air memegangperanan yang cukup besar (60%) dan memperhatikan

dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulasekira jam 22.30 WIB bulan Februari 2019 Terdakwa datang kerumah saksiSamsul Fauzi Als Basul M.Syaifudin dan Terdakwa mendengar bahwa saksiSamsul Fauzi mau mengadakan acara orgenan, lalu Terdakwa bertanya kepadasaksi Samsul Fauzi, Terdakwa berkata Bos apa mau Orgenan dan saksiSamsul Fauzi menjawab "Ya memang saya mau orgenan acara mancing danUlang Tahun anakku lalu Terdakwa menjawab Ya udah Nanti tarub tak PinjamKe Bosku yang mana Terdakwa bekerja di persewaan

Terdakwapergimeninggalkan rumah saksi Samsul Fauzi menuju ke gudang Tarub/Tenda.Sesampainya di gudang Tarub, Terdakwa membuka gudang, dengan kuncigudang yang berada menjadi satu dengan kunci Kontak Mobil yang biasaTerdakwa gunakan untuk mengantar persewaan Tarub/Tenda, lalu Terdakwalangsung membuka kunci gembok gudang kemudian Terdakwa masuk gudangdan mengeluarkan kerangka Besi Tarub/Tenda untuk Terdakwa naikkan kemobil yang pada saat itu mobil sudah Terdakwa posisikan didepan pintu gudangkemudian

Tarub/Tenda dandekorasi milik saksi Panji SIP Bin Makmur, setelah itu Terdakwapergimeninggalkan rumah saksi Samsul Fauzi menuju ke gudang Tarub/Tenda.Sesampainya di gudang Tarub, Terdakwa membuka gudang, dengan kuncigudang yang berada menjadi satu dengan kunci Kontak Mobil yang biasaTerdakwa gunakan untuk mengantar persewaan Tarub/Tenda, lalu Terdakwalangsung membuka kunci gembok gudang kemudian Terdakwa masuk gudangdan mengeluarkan kerangka Besi Tarub/Tenda untuk Terdakwa naikkan kemobil yang pada

Tejoagung Kec.Metro Timur Kota Metro; Bahwa yang telah digelapkan Terdakwa adalah berupa 2 unitkerangka Besi Tarub/Tenda; Bahwa Terdakwa bekerja pada usaha persewaan tenda/tarubmilik saksi Panji SIP Bin Makmur dengan tugas bongkar pasangHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.

Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/20172.2.2.3.2. 4.perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim.Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, antara lainmengatur :Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh.Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah

tanahdan/atau bangunan dan bersifat final.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK120/KMK.03/2002tentang Perubahan KMK394/KMK.04/1 996 tentangPelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilanatas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan :Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajakorang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen

) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan dan bersifat final.Halaman 10 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2017Pasal 2 ayat (2)Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaperawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuatsecara terpisah maupun yang disatukan.2.5.

Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/20173.5.3.6.3.7.Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah brutonilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atauterutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalambentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan ataubangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biayapemeliharaan, biaya keamanaan dan service charge baikyang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yangdisatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali

Jasa persewaan kapal;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak PertambahanNilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan BarangKena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena PajakTertentu (KMK370), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 1 angka 2 huruf a.1):Jasa Kena Pajak Tertentu adalah: a.

Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu dijelaskan bahwa jasa yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.Harita Prima Abadi Mineral bukan merupakan jasa angkutanumum di air, tetapi jasa persewaan kapal;Bahwa hal ini telah sesuai dengan penjelasan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyebutkan bahwa bidang jasa pelayaran yang disediakanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah jasa persewaan kapal

Jasa yang diterimaoleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaanpenangkapan ikan nasional, PerusahaanPenyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atauPerusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: 1)Jasa persewaan kapal;Pasal 12 ayat (1):Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa jasa persewaan

Bahwa dasar pertimbangan Majelis yangmenyebutkan bahwa tidak ditemukan adanyaaturan/ketentuan yang mengatur atas penyerahanjasa persewaan kapal kepada perusahaan yangmemiliki SIOPSUS tetap dikenakan PPN, adalahdasar pertimbangan yang tidak benar;Bahwa karena dalam ketentuan Pasal 3 angka 1huruf a PP 146 juncto Pasal 12 ayat (1) KMK370,sangat jelas diatur bahwa persewaan kapal yangdibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai adalah persewaan kapal yang diterima olehPerusahaan Angkutan Laut Nasional

kapal yangdibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai adalah persewaan kapal yang diterima olehPerusahaan Angkutan Laut Nasional, PerusahaanPenangkapan Ikan Nasional, PerusahaanPenyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atauPerusahaan Penyelenggara Jasa AngkutanSungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;Bahwa adanya Surat Izin Operasi PelayaranKhusus (SIOPSUS) yang dimiliki PT.

Setelahterbagi tugas aksi dimulai.Terdakwa WIRYO duluan berangkat dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran,sewaktu sampai di persewaan warnet Dsn.Kasiman tersebut terdakwa WIRYO mengamatisepeda motor yang diparkir didepan persewaan warnet itu.kKemudian terdakwa WIRYOmelihat ada salah satu sepeda motor Honda Beat warna merah milik PURNOMO tahun2012 No.Pol.

Setelahterbagi tugas aksi dimulai.Bahwa terdakwa WIRYO duluan berangkat dengan berjalan kaki untuk mencarisasaran, sewaktu sampai di persewaan warnet Dsn.Kasiman tersebut terdakwaWIRYO mengamati sepeda motor yang diparkir didepan persewaan warnet itu.Kemudian terdakwa WIRYO melihat ada salah satu sepeda motor Honda Beatwarna merah milik PURNOMO tahun 2012 No.Pol. N5576ON NosinJF51E3013113, noka MH1JF5130CKD17389 an.

Setelahterbagi tugas aksi dimulai.e Bahwa terdakwa WIRYO duluan berangkat dengan berjalan kaki untuk mencarisasaran, sewaktu sampai di persewaan warnet Dsn.Kasiman tersebut terdakwaWIRYO mengamati sepeda motor yang diparkir didepan persewaan warnet itu.Kemudian terdakwa WIRYO melihat ada salah satu sepeda motor Honda Beatwarna merah milik PURNOMO tahun 2012 No.Pol. N5576ON NosinJF51E3013113, noka MH1JF5130CKD17389 an.

DanUNYIL (DPO yang sedang menunggu tidak jauh dari lokasi persewaan warnet tersebut,terus terdakwa WIRYO menginformasikan sasaran sepeda motor telah didapat.

Nomor 28 tahun 2009 tersebut sudah tegas menyatakanbahwa semua penyelenggaraan reklame adalah obyek pajak daerah, sepertiusaha yang dilakukan perusahaan Penggugat sebagai perusahaanpenyelenggaraan reklame dengan transaksi Persewaan Media Reklame.Dengan kata lain, transaksi Persewaan Media Reklame bukan merupakanobyek Pajak Pusat (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa) atau tidakdapat lagi dikenakan pajak apapun oleh Tergugat, atau perbuataan Tergugatdapat berakibat terjadi pengenaan Pajak Ganda

No mor 28tahun 2009 dimana semua Penyelenggaraan Reklame dengan transaksiPersewaan Media Reklame dikenakan Pajak Reklame oleh PemerintahDaerah dan sama seperti halnya Persewaan Kamar dan Ruangan di Hotelatau Restoran dikenakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang merupakanPajak Daerah atau Pendapatan Asli Daerah dan menjadi kewenangan KantorPelayanan Pajak Daerah untuk memeriksa, mengenakan atau menetapkanPajak Persewaan Media Reklame tsb.

No mor 28 tahun 2009 telah menegaskan dan hanya mengakuiPenyelenggaraan Reklame dalam bentuk Persewaan Reklame dan ada 7(tujuh) buah kalimat Nilai Sewa Reklame disebutkan di dalamnya.

Nomor 859 K/Pdt/201728.29.30.memberikan bukti petunjuk adanya hukum pengenaan pajak, khususnyaterkait obyek penyelenggaraan reklame dalam transaksi Persewaan MediaReklame berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

No. 28tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkaitpenyelenggaraan reklame dengan cara persewaan media reklame danHalaman 12 dari 44 hal.Put.

Tanah dan/atau Bangunan (KMK120), antara lainmengatur sebagai berikut:Pasal 1:Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri KeuanganNomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagaiberikut:Pasal 2:(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajakorang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan

PajakPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (KEP227),antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 1:Halaman 7 dari 15 halaman.

tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan;2.6.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE14/PJ.53/2003Tentang Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge dalamRangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan (SE14), antara lainmengatur sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangkakegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesarnilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnyadiminta oleh pemberi jasa;3.

Pasal3 PP 5:Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong ataudibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah brutonilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifatfinal;3.4.3.

./2002 tentang Tata Cara Pemotongan DanPembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari PersewaanTanah Dan Atau Bangunan;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan:"Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semuajJumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan namadan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanahdan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biayapemeliharaan, biaya keamanan,

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran,Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan AtauBangunan;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan:"Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semuaJumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan namadan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanahdan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanahdan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha realestate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dane.

Penghasilan tertentu lainnya;Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2002 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan Bangunan, antara lain mengatur:Pasal 3:Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayarsendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanahdan/atau bangunan dan bersifat final,Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 120

Putusan Nomor 887/B/PK/PJK/2015(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55973/PP/M.XIB/25/2014tanggal 8 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata