untuk pembayaran persewaan Tanah Kas Desa Gambirono musim tanam 2015/ 2016 dari saksi H. Achmad Sutrisno diterima oleh Tarmuji sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2014; - Foto copy kwitansi No. untuk pembayaran persewaan Tanah Kas Desa Gambirono musim tanam 2015/ 2016 dari saksi H.

Sis tertanggal 7 Oktober 2010; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Sayadi tertanggal 30 Agustus 2010; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Budiyono tertanggal Januari 2011; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp

.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Budiyono tertanggal 9 Agustus 2010; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Nanang tertanggal 30 September 2010; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Sayadi tertanggal 6 Maret 2011; - Foto copy kwitansi persewaan

Busadi tertanggal 3 Maret 2011; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Abdullah tertanggal 4 Maret 2011; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-2012 sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Abdullah tertanggal 5 Maret 2011; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2011-

2009; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2010-2011 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Abdul Rochim tertanggal 5 Agustus 2009; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2010-2011 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Nanang diterima dan ditandatangani Abdul Rochim tertanggal 16 September 2009; - Foto copy kwitansi persewaan Tanah Kas Desa Gambirono tahun 2010-2011 sejumlah

Achmad Sutrisno serahkan kepada Pak Budionoadalah Rp.237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); Bahwa untuk persewaan musim tanam tahun 2015/ 2016 tidak ada perjanjian persewaan untuk musim tanam tahun 2015/ 2016;Bahwa saksi H.

untuk persewaan tanah Kas Desa Gambironoperiode 2009 s/d 2010 tertanggal 06092008 diterima saudara P.

rupiah) untuk persewaan tanah Kas Desa Gambirono periode 2011 s/d2012 tertanggal 30082010 diterima saudara P.

juta rupiah) untuk persewaan tanah Kas Desa Gambirono periode 2011 s/d2012 tertanggal 30082010 diterima saudara P.

satu juta rupiah) untuk persewaan tanah Kas Desa Gambirono periode 2011 s/d2012 tertanggal 20022011 diterima saudara P.

Muhammad Iqbal Maulana menanyakan kepadapemilik persewaan PlayStation, lalu pemilik persewaan PlayStation memperlihatkanrekaman CCTV di dalam ruangan persewaan, di dalam rekaman gambar CCTV terlihatsiapa yang mengambil telepon genggam milik Sdr.

MuhammadIqbal Maulana duduk, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil telepon genggamtersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya; Bahwa lalu Terdakwa menunggu saat penjaga persewaan lengah, pada saat lengahTerdakwa langsung mengambil telepon genggam, kemudian membawanya keluar dariruangan persewaan untuk disembunyikan di samping persewaan agar dapat diambillagi nanti; Bahwa setelah menyembunyikan telepon genggam tersebut, Terdakwa kembali masukke ruangan persewaan dan tak lama kemudian Sdr.

MuhammadIqbal Maulana dan temantemannya; Bahwa benar Terdakwa ada melihat telepon genggam tergeletak di dekat Sadr.Muhammad Iqbal Maulana duduk, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil telepongenggam tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya; Bahwa benar lalu Terdakwa menunggu saat penjaga persewaan lengah, pada saatlengah Terdakwa langsung mengambil telepon genggam, kemudian membawanyakeluar dari ruangan persewaan untuk disembunyikan di samping persewaan agardapat diambil lagi nanti; Bahwa benar

setelah menyembunyikan telepon genggam tersebut, Terdakwa kembalimasuk ke ruangan persewaan dan tak lama kemudian Sdr.

Saksi SRI HANDAYANI Binti SUKARNO di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi bekerja di tempat persewaan VCD Megasudah satu bulan;Page 4 of 26 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011sekitar pukul 14.30 WIB di tempat persewaan VCDMega Kampung Lodalang, Kelurahan SiswodipuranKecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, saat saksiberjaga di tempat persewaan tersebut digerebegpolisi karena menyewakan VCD Porno; Bahwa Polisi menyita 64 keping VCD porno dan satubuku register peminjam

VCD; Bahwa terdakwa adalah pemilik persewaan VCD Mega ; Bahwa tempat persewaan tersebut juga menyewakan VCDbukan porno dan saksi adalah yang bertugas dibagian tersebut, sedangkan yang menangani VCD pornoadalah saksi Analis Anandita Sari; Bahwa saksi tidak tahu asal dari VCD pornotersebut; Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut karenaditawari' oleh istri terdakwa dan awalnya saksitidak tahu jika di tempat tersebut menyewakan VCDporno; Bahwa saksi digaji Rp.400.000, per bulan;Atas keterangan saksi

Basuni dan Joko Margono menanyakan tentangVCD porno;Bahwa tempat persewaan VCD itersebut memangmenyewakan VCD porno dan kemudian saksi bersamakedua rekannya melakukan penggeledahan dan berhasilmenemukan VCD porno, kemudian saksi menangkappemilik dan menyita barang barang tersebut;Bahwa Polisi menyita 64 keping VCD porno dan satuPage 7 of 26buku register peminjam VCD;Bahwa terdakwa adalah pemilik persewaan tersebut ;Bahwa tempat persewaan tersebut juga menyewakan VCDporno dan bukan porno dan saksi

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011sekitar pukul 14.30 WIB di tempat persewaan VCD Megamilik terdakwa di Kampung Lodalang, KelurahanSiswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali,saksi Suhardiyanto, saksi Basuni dan saksi JokoMargono pada saat melakukan Operasi penyakitmasyarakat/pekat menemukan 64 VCD porno yang disewakanditempat persewaan tersebut yang disimpan dilaci' mejakamar belakang ;Page 17 of 262.

Bahwa benar persewaan VCD milik terdakwa buka pukul08.00 Wib dan tutup pukul 20.00 Wib dan terdakwamemperoleh VCD porno tersebut dari sales yang datangke tempat persewaan terdakwa sebulan sekali dan setiappembelian terdakwa membeli rata rata 6 keping4.

Mengijinkan kepada Pemohon (Djuhartinah ) baik untuk diri sendiri maupun bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu MAHEXA HANDJU WINANTRA, Lahir di Surabaya, tanggal 24 Maret 1999, JAKA PAMUNGKAS, Lahir di Surabaya , tanggal 25 Oktober 2000 dan ETHAN KUSUMA CERRYLahir di Surabaya, tanggal 13 April 2005untukmelakukan tindakan hukum yaitu menjual atas harta berupa :- Sebuah rumah dan hak persewaan ukuran 4, 00 x 14,00 meter

terletak di kampung Kedungturi Gang IV No. 6 Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pembaharuan Hak Milik Rumah Dan Hak Persewaan Tanah Di Kedungturi Gang IV Nomor 6 Surabaya tanggal 19 Pebruari 1962 atas nama pemilik Soenarijah;3.

HANDI WALUYO) adalah anak dari pasangansuami istri ABDUL MANAP dan SOENARIJAH;Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak dan 3 (tiga)diantaranya masih dibawah umur, almarhum suami pemohon juga meninggalkanharta warisan dari orang tuanya berupa:Sebuah rumah beserta Hak Persewaan yang terletak di dalam kampung KedungturiGg. IV No. 6 dengan ukuran 4,00 x 14,00 meter, sebagaimana Surat PernyataanPembaharuan Hak Milik Rumah dan Hak Persewaan Tanah di Kedungturi Gg.

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ketiga orang anaknyayang masih dibawah umur yang bernama MAHEXA HANDJU WINANTRA,JAKAPAMUNGKAS, dan ETHAN KUSUMA CERRY untuk melakukan tindakanhukum yaitu menjual atas harta berupa : Sebuah rumah beserta Hak Persewaan yang terletak di dalam kampung KedungturiGg. IV No. 6 dengan ukuran 4,00 x 14,00 meter, sebagaimana Surat PernyataanPembaharuan Hak Milik Rumah dan Hak Persewaan Tanah di Kedungturi Gg.

Penetapan Nomor :208/Pdt.P/2015/PN.Sda.3 Bukti P3 : berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 86/86/1986 tanggal 25April 1986 ;4 BuktiP4 : berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20Desember 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo dan CamatSukomanunggal , Kota Surabaya ;5 BuktiP5 : berupa foto copy Surat Pernyataan Pembaharuan Hak Milik Rumahdan Hak Persewaan Tanah di Kedungturi Gang IV Nomor 6 tanggal 19 Pebruari1962 ;6 BuktiP6 : berupa foto copy KTP atas nama Awan Dwi Pramana

ukuran 4, 00 x 14,00 meterterletak di kampung Kedungturi Gang IV No. 6 Surabaya sebagaimana tersebut dalam SuratPernyataan Pembaharuan Hak Milik Rumah Dan Hak Persewaan Tanah Di Kedungturi GangIV Nomor 6 ( bukti P 5 ) dan SPPT PBB atas nama Abdul Manaf ( bukti P 17 ) ;Halaman 7 dari 10 hal.

ukuran 4, 00 x 14,00 meter terletak dikampung Kedungturi Gang IV No. 6 Surabaya sebagaimana tersebut dalamSurat Pernyataan Pembaharuan Hak Milik Rumah Dan Hak Persewaan TanahDi Kedungturi Gang IV Nomor 6 Surabaya tanggal 19 Pebruari 1962 atasnama pemilik Soenarijah;Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 266.000,( duaratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;Halaman 9 dari 10 hal.

) pesawat udara, maka penyerahan jasa tersebut termasukpenyerahan jasa kena pajak (JKP) dan dikenakan PPN yaitu atas persewaanbarang bergerak;Bahwa menurut Terbanding sesuai KEP05/PJ./1994 tanggal 26 Januari1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yangDikenakan PPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak,meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN:Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal PajakNomor $S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasacharterlsewa pesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barangbergerak, bukan termasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannyaterutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN;Halaman 2 dari 16 halaman.

pada bidang jasa angkutan udara Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;3. bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industn pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergeraklainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penerbangan, bukan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan pesawat terbang. Hal ini didukung dengan izinusaha yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) berupa keputusan Menteri Perhubungan NomorST.51/AU.003/PHB86 tanggal 31 Juli 1986 tentang Izin UsahaPerusahaan Penerbangan;b.

) pesawat udara, makapenyerahan jasa tersebut termasuk penyerahan jasa kena pajak (JKP) dan dikenakanPPN yaitu atas persewaan barang bergerak;Bahwa menurut Terbanding sesuai KEP05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 tentangPerluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN, Pasal 1angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputi persewaan mesin danperalatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan,industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantoran

dan penjualan),persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barangbergerak lainnya, atas penyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewa pesawatterbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasaangkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf cUndangUndang PPN;Menurut Pemohon Banding: Bahwa Pemohon Banding tidak

Luar Negeri, dan PemohonBanding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barang bergerak, PT EastindoIndonesia memberikan jasa angkutan udara dimana awak pesawat adalahkaryawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesia sendiri sehingga tidak dapatdisebutkan sebagai Jasa persewaan barang bergerak seperti yang diuraikan olehTerbanding;3.

barang bergerak meliputi persewaanmesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluanpertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi,perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan latangkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat Nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawat terbangtermasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasa angkutanudara

Putusan Nomor 1017/B/PK/PJK/2015selama Perusahaan masih melakukan Kegiatan Usaha JasaAngkutan Udara sehingga jasa yang Kita lakukan bukan merupakanJasa Persewaan Barang Bergerak;8.

) pesawat udara, maka penyerahan jasa tersebut termasukpenyerahan jasa kena pajak (JKP) dan dikenakan PPN yaitu atas persewaanbarang bergerak;Bahwa menurut Terbanding sesuai KEP05/PJ./1994 tanggal 26 Januari1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa YangDikenakan PPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak,meliputi persewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No.$3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuaiPasal 4 huruf c UU PPN:Menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan

Putusan Nomor 1056/ B /PK/PJK/2015terbang termasuk sebagai jasa persewaan Barang Bergerak, dengan dasarsebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan angkutan udara niaganasional yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan

Putusan Nomor 1056/ B /PK/PJK/2015manifest yang biasa disebut sebagai charter flight dimana NilaPenyerahan Jasa dihitung berdasarkan penerbangan yang dilakukan,artinya Kalau pesawat tidak diterbangkan maka jasanya tidakdiperhitungkan dan Jangka Waktu Pengoperasian Pesawatdilakukan sepanjang waktu selama Perusahaan masih melakukanKegiatan Usaha Jasa Angkutan Udara sehingga jasa yang Kitalakukan bukan merupakan Jasa Persewaan Barang Bergerakkarena jika "persewaan barang bergerak, jangka waktunya tertentu

./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, metiputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Terbanding No.

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukanHalaman 2 dari 18 halaman.

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak.

PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawatudara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergeraklainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No.

:1.Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding yangmenyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawat terbang termasuk sebagaijasa persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasa angkutan udara,yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN,yang aturan petaksanaannya mengacu pada Keputusan Terbanding nomor :KEP05/PJ. /1994 dan Surat Terbanding No.

Barang Bergerak, dengan dasarsebagai berikut:bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan angkutan udara niaganasional yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;3. bahwa apa

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawatterbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukan termasukjJasa angkutan

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sangat keberatan terhadappendapat Termohon PK (dahulu Terbanding) bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, hanya berlandaskan dasar hukum berupasurat DirekturJenderal Pajak nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997.Alasan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut :a.

) pesawat udara,maka penyerahan jasa tersebut termasuk penyerahan jasa kena pajak (JKP)dan dikenakan PPN yaitu atas persewaan barang bergerak;Bahwa menurut Terbanding sesuai KEP05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal PajakNo.

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam Surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan

Barang Bergerakkarena jika "persewaan barang bergerak, jangka waktunya tertentuharian/mingguan/bulanan) dan Nilai penyerahan jasanya dihitung atasdasar durasi waktu yang diperjanjikan dan tidak melihat pemakaianatas barangnya, artinya meskipun barangnya tidak dipakai, NilaiSewanya tetap diperhitungkan sepanjang masih dalam durasi sewa.Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kegiatan usaha yang Kitalakukan Bukan merupakan Persewaan Barang Bergerak;e.

./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531

/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukanHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2017termasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuaiPasal 4 huruf c UndangUndang PPN;Bahwa koreksi Terbanding yang menyatakan jasa yang diberikan oleh PemohonBanding merupakan jasa persewaan udara yang dikenakan Pajak PertambahanNilai berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP05/PJ./1994 tentangPerluasan

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, Pemohon Banding memberikan jasa angkutan udara dimana awakpesawat adalah karyawan (pegawai) dari Pemohon Banding sendirisehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barang bergerakseperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam Surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukanHalaman 7 dari 16 halaman

Barang Bergerakkarena jika "persewaan barang bergerak, jangka waktunya tertentuharian/mingguan/bulanan) dan Nilai penyerahan jasanya dihitung atasdasar durasi waktu yang diperjanjikan dan tidak melihat pemakaianatas barangnya, artinya meskipun barangnya tidak dipakai, NilaiSewanya tetap diperhitungkan sepanjang masih dalam durasi sewa.Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kegiatan usaha yang Kitalakukan Bukan merupakan Persewaan Barang Bergerak;e.

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No.

niaganasional yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;.

barang bergerak meliputi persewaan mesindan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian,pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, telekomunikasi, perkantorandan penjualan), persewaan pesawat udara, persewaan alat angkutan daratdan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawatterbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukan termasukjasa angkutan

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwaHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1258/B/PK/PJK/2017kegiatan usaha yang Kita lakukan Bukan merupakan Persewaan BarangBergerak.. Termohon PK (dahulu Terbanding) menyatakan bahwa Pemohon PK(dahulu Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa invoice dan bukanberupa tiket.

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sangat keberatan terhadappendapat Termohon PK (dahulu Terbanding) bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, hanya berlandaskan dasar hukum berupasurat Direktur Jenderal Pajak nomor S3480/PJ.531/1997 tanggal 15Desember 1997.

pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima ataumemperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan dan bersifat final;(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalahsemua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewadengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitandengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biayaperawatan, biaya pemeliharaan

tanah dan ataubangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah danatau bangunan;2.6.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE14/PJ.53/2003Tentang Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge dalamRangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan (SE14), antara lainmengatur sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangkakegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yaknisebesar nilai tagihan service charge yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa;3.

Pasal 3 PP 5:Besarnya Pajak Penghasilan yang wajiob dipotong ataudibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah brutonilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifatfinal;3.4.3.

Pasal 1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP227/PJ./2002.Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan jumlah brutonilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkanatau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dandalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah danatau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan,biaya pemeliharaan, biaya keamanaan dan service chargebaik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupunyang disatukan dengan perjanjian persewaan yangbersangkutan;Bahwa Pemohon Peninjauan

./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Terbanding No.

S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewa pesawat terbangtermasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasaangkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf cUU PPN;Bahwa koreksi Terbanding yang menyatakan jasa yang diberikan oleh PemohonBanding merupakan jasa persewaan udara yang dikenakan Pajak PertambahanNilai berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP05/PJ. /1994 tentangHalaman 2 dari 14 halaman.

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, Pemohon Banding memberikan jasa angkutan udara dimana awakpesawat adalah karyawan (pegawai) dari Pemohon Banding sendirisehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barang bergerakseperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawatterbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukan termasukjasa angkutan

Putusan Nomor 1259/B/PK/PJK/2015diperlukan tiket untuk masingmasing penumpang, namun hal tersebuttidak serta merta harus dianggap kegiatan usaha Pemohon PK (dahuluPemohon Banding) adalah persewaan pesawat terbang sebagaimanadisimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;3.

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal PajakNo.

Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding yangmenyatakan bahwa jasa charter/sewa pesawat terbang termasuk sebagaijasa persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasa angkutan udara,yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, yang aturan pelaksanaannya mengacu pada KeputusanTerbanding Nomor: KEP05/PJ./1994 dan Surat Terbanding No.

luar negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam Surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan

barang bergerakkarena jika "persewaan barang bergerak, jangka waktunya tertentuharian/mingguan/bulanan) dan nilai penyerahan jasanya dihitung atasdasar durasi waktu yang diperjanjikan dan tidak melihat pemakaianatas barangnya, artinya meskipun barangnya tidak dipakai, nilaisewanya tetap diperhitungkan sepanjang masih dalam durasi sewa.Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kegiatan usaha yang Kitalakukan bukan merupakan persewaan barang bergerak;e.

dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya, ataspenyerahannya dikenakan PPN;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Direktur Jenderal PajakNo.

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuaiPasal 4 huruf c UU PPN;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh hasil keputusankeberatan yang menolak seluruh koreksi Objek PPN Dalam Negeri yangterutang PPN;Bahwa berikut ini adalah alasan Pemohon Banding:1.

luar negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, PT Eastindo Indonesia memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari PT Eastindo Indonesiasendiri sehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barangbergerak seperti yang diuraikan oleh Terbanding;Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 121 7/B/PK/PJK/20173.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam Surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan

barang bergerak karena jika"persewaan barang bergerak, jangka waktunya tertentuharian/mingguan/bulanan) dan nilai penyerahan jasanya dihitung atasdasar durasi waktu yang diperjanjikan dan tidak melihat pemakaianatas barangnya, artinya meskipun barangnya tidak dipakai, nilaisewanya tetap diperhitungkan sepanjang masih dalam durasi sewa.Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kegiatan usaha yang Kitalakukan bukan merupakan persewaan barang bergerak;e.

./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Terbanding No.

S3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukanHalaman 2 dari 18 halaman.

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, Pemohon Banding memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari Pemohon Banding sendirisehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barang bergerakseperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawatudara, persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergeraklainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara

penumpang,namun hal tersebut tidak serta merta harus dianggap kegiatanusaha Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah persewaan pesawat terbang sebagai mana disimpulkan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;3.

Serengan,Kota Surakarta sedangkan terdakwa LISA KURNIAWATI alias LISA bintiSRI RIYADI adalah Istri dari terdakwa Tegar ikut membantu terdakwaTegar bekerja di tempat usaha persewaan playstation milik Saksi Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 06.30 WIBsaat Saksi bersama keluarganya beristirahat tidur di dalam rumahnya tibatiba telah datang 2 ( dua ) orang karyawan Saksi bernama : IDAM SOHO( Saksi Il ) dan WHANGSA SYAILENDRA ( Saksi III) yang menberitahubila tempat persewaan playstation

Bahwa waktu itu pula Saksi berangkat ke tempat persewaan playstationmiliknya tersebut diatas, dan saat setelah sampai telah mendapati tempattersebut dalam keadaan berantakan serta barangbarang miliknya tersebutdiatas sudah tidak ada / hilang.

TEGAR WIDIO PRAKOSO alias TEGAR bin PRAMONO ( Alm ),menerangkan sbb : Bahwa terdakwa untuk bekerja di di tempat persewaan playstation ( PS )di Kp. Kartotiyasan Rt. 02 / Rw. 03 Kel. Kratonan, Kec. Serengan, KotaSurakarta milik Saksi tersebut diatas waktu itu terdakwa menggunakansurat lamaran.

Serengan, KotaSurakarta tepatnya di tempat persewaan Playstation ( PS ) milik Saksi saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa sedang pusing memikirkanhutanghutangnya, kemudian waktu itu terdakwa mengajak terdakwallmerencanakan untuk menjual barang milik majikannya ( Saksi ) tersebutHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2017/PN Sktserta memakai uang setoran persewaan playstation ( PS ) untukmembayar hutang, selain itu terdakwa juga mengajak terdakwa untukpergi tanpa pamit serta mencari tempat

untuk menunggu di luarrumah tempat persewaan playstation ( PS ) untuk mengawasi sertamemastikan keadaan aman/tidak ada orang lain di sekitar tempattersebut.

./1994 tanggal 26 Januari 1994tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang DikenakanPPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak, meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergerak lainnya;Bahwa kemudian ditegaskan dengan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531

/1997 tanggal 15 Desember 1997, bahwa jasa charter/sewapesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukantermasuk jasa angkutan udara, yang atas penyerahannya terutang PPN sesuaiPasal 4 huruf c UndangUndang PPN;Halaman 2 dari 17 halaman.

Luar Negeri, danPemohon Banding tidak melakukan kegiatan jasa persewaan barangbergerak, Pemohon Banding memberikan jasa angkutan udara dimanaawak pesawat adalah karyawan (pegawai) dari Pemohon Banding sendirisehingga tidak dapat disebutkan sebagai Jasa persewaan barang bergerakseperti yang diuraikan oleh Terbanding;3.

Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/2015PPN, Pasal 1 angka 5, bahwa jasa persewaan barang bergerak meliputipersewaan mesin dan peralatan (termasuk mesin dan peralatan untukkeperluan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi,telekomunikasi, perkantoran dan penjualan), persewaan pesawat udara,persewaan alat angkutan darat dan persewaan barang bergeraklainnya;Bahwa menurut Terbanding dalam surat nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, dinyatakan bahwa jasa charter/sewapesawat terbang

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penerbangan, bukan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan pesawat terbang. Hal ini didukung dengan izinusaha yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) berupa keputusan Menteri Perhubungan NomorST.51/AU.003/PHB86 tanggal 31 Juli 1986 tentang Izin UsahaPerusahaan Penerbangan;b.