Menyatakan Terdakwa Betlita Nusdiana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa fe LIE, ccccccccccccccccsectreceeeestersebut

Mulut leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.Kesimpulan :Pada perempuan ini ditemukan lukaluka robek pada hymen kesan hymentidak intak akibat benda tumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 81 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak;ATAUHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN BknKEDUA

Mulut leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.Kesimpulan :Pada perempuan ini ditemukan lukaluka robek pada hymen kesan hymentidak intak akibat benda tumpul.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 82 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlidungan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau

2021/PN BknMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlidungan

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan

persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat(1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan

- Menyatakan Terdakwa YULIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari

Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILL : Menyatakan Terdakwa : .Y DOAK TIO. eeccccccecceccscessessscesceeseeessessassecesseseeneanenstersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidunganmasyarakat yang memiliki

uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 4 (empat)bulan dan pembayarannya disalurkan dalam 2 (dua) tahap, pembayaranTahap (untuk bulan Juli Agustus) dibayarkan pada awal bulan Juli tahunHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK2015/PT PAL2013 sedangkan pembayaran Tahap Il (untuk bulan September Oktober)dibayarkan pada awal bulan September 2013;Bahwa masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat menerimauang BLSM di Kantor Pos apabila memiliki Kartu Perlidungan

pesertapenerima bantuan dana BLSM, disertai dengan identitas pendukung lainnyaseperti KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Desa/Lurah;Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 saksi FERRY PIETERS selakuKepala Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal SelatanKabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, menerima dari Kantor PosPalu 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) Kartu Perlindungan Sosial.Bahwa untuk menjaga serta menghindari segala sesuatu yang berakibattidak sampainya Kartu Perlidungan

uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 4 (empat)bulan dan pembayarannya disalurkan dalam 2 (dua) tahap, pembayaranTahap (untuk bulan Juli Agustus) dibayarkan pada awal bulan Juli tahun2013 sedangkan pembayaran Tahap Il (untuk bulan September Oktober)dibayarkan pada awal bulan September 2013;Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK2015/PT PALBahwa masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat menerimauang BLSM di Kantor Pos apabila memiliki Kartu Perlidungan

Selayar Terdakwa BAHARUDDIN Bin DEMMA telah telah terbuktimelakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umursebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anakdengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Jaksa Penuntut Umumberupa pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan Pidana denda sebesarRp. 50.000.000, (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Susidair 3 (TIGA) BULANkurungan tidak bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak atautuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan anak.

,sedangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SelayarTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, berdasarkan halHalaman 9 dari 7 Halaman Putusan No. 273/PID/2018/PT MKStersebut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak sesuaidengan ketentual UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia PengadilanTinggi Makassar :1.2.

• Menyatakan Terdakwa : MASRIADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

Bahwa dari keterangan Pemohon dengan anaknya, pernikahan yang akandilaksanakan ini atas desakan pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yangbelum berusia 16 tahun dan calon mempelai pria yang belum berusia 18 tahununtuk melangsungkan penikahan, menurut Majelis dipandang perlu untukmempertimbangkan halhal yang diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlidungan

berusia 18 tahun;Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam perkara a quo, masih berstatussebagai anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undangundang Perlindungan AnakPasal 26 Ayat (c) Undangundang Perlindungan Anak menentukan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, karena dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik danpsikis;Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b)dan Pasal 24 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan

diperbolehkannya melakukanperkawinan menurut hukum Islam, sehingga tidak memenuhi syarat dalamsebagai seorang mukallaf untuk melakukan akad atau pernikahan;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yangbelum berusia 16 tahun untuk melangsungkan penikahan dan calon mempelai priayang belum berusia 19 tahun, menurut Majelis dipandang perlu untukmempertimbangkan halhal yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlidungan

Pasal 26 Ayat (c)UndangUndang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajibandan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak.Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10,16 huruf (b)dan Pasal 24 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anakyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiapanak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperolehkebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah

- Menyatakan Terdakwa TUKIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari

bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur: No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlidungan

- Menyatakan Terdakwa DEVIN MIESLIANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari

bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlidungan

- Menyatakan Terdakwa SUKARJIAN PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari

bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlidungan

- Menyatakan Terdakwa ARFAN WISNU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari

Asli Surar Rekomendasi, Nomor 041/RN/UPT PPA.MKS/VII/2021, dariKantor Unit Pelaksana Teknis Perlidungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) Kota Makassar, diberi kode P.6;1.

permohonannya ParaPemohon telah mengajukan buktibukti surat P.1 sampai dengan P6 serta 2 orangsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P5 bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, olen karena itu buktitersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuaiPasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah asli Surat Rekomendasi dariKantor Perlidungan

No, 35 Tahun 2914 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak JoUndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa AGUNG KWINTANA Als AGUNG Bin SURATMIN(yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan belum pernah menikah,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5210221057 Tanggal 18 Januari2012, yang ditandatangani oleh ISMET, selaku Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipi! Kabupaten Asahan dan Kartu.

No, 35 Tahun 2914 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak JoUndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKETIGA:Bahwa ia Terdakwa AGUNG KWINTANA Als AGUNG Bin SURATMIN(yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan belum pernah menikah,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5210221057 Tanggal 18 Januari2012, yang ditandatangani oleh ISMET, selaku Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipi! Kabupaten Asahan dan Kartu.

No, 35 Tahun 2914 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak JoUndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

No, 35 Tahun 2914 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun2002 Tentang Perlidungan Anak Jo UndangUndang No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang;Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannyaatau dengan orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad. 1.

Sus/Anak/2017/PN.BknPuskesmas Tapung, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hafnah IlmiMahallah Als Hafnah;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 81Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No, 35 Tahun 2914 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan AnakJo UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak JoUndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Menyatakan Terdakwa Miftakhul Halim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan Terdakwa Desi Ranmayati tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

• Menyatakan Terdakwa : SUPRIADItersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

• Menyatakan Terdakwa : ACHMAD HANDIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

• Menyatakan Terdakwa : GAGUK SETIAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;

• Menyatakan Terdakwa : AGUNG PURNOMO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
• Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;