sayasebagai akuntan saya faham , tetapi orang diluar biasanya kurang mengertioleh karena itu coba saya terangkan, dalam kontek pengadaan barang danjasa kerugaian negera adalah selisin kurang anara uag yang dibayarkan kasnegara dibandingkan dengan nilai barang jas yang diterima, engurangan inikarena adanha Perbuatan Melawan Hukum atau lalai , kalau saya pakainotasi, kKerugian negara adalah dikurang bahwa, adalah uang yang dikeluaran,bahwa adalah barang yang diterima;Bahwa dalam hal Undangundang penyelenggara

negara atau UndangundangBPK disana tidak ada sama sekali fakto penyebab, saya telah lakukan anaiisis,kerugian negara tadi karena 6 faktor:1. fiktif, kalau uang keluar bahwa sama dengan nol;2.

adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnyaumum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara

negara ataupegawai negeri atau pun swasta.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanyapredikat unsur jabatan atau kedudukan

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi.Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasankorupsi :seYang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badanpemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisipemeriksa kekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atauLembaga Non Departemen.e Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalianintern pemerintah

Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dariunsur setiap orang dalam delik pasal 2 UU RI No 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupaorang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputiorang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri / Penyelenggara Negaramaupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri /Penyelenggara

Negara atau swasta maupun subyek hukum dalamHal 90 dari 135 halaman, Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan, PenuntutUmum telah menghadapkan Terdakwa HANDRIANUS HENDHI WIDYAHARSANTO, dipersidangan dengan segala identitasnya adalah dalam jabatanselaku pegawai kontrak BRI unit Botton Kota Magelang Jawa Tengahsejak tanggal 1 Oktober 2015 berdasarkan surat Keputusan B.105KCVII/AMU/10/2015 dan diangkat sebagai pegawai tetap BRI

Pasal 1338BW disebutkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undangundang;Bahwa Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi,;Bahwa Peraturan Menteri tidak bisa dikesampingkan karenanya PeraturanMengeri Keuangan tidak boleh mengesampingkan perjanjian yang dibuat olehpara pihak yang mana berlaku sebagai undangundang;Bahwa Obyek yang sedang diperkarakan oleh para pihak tidak boleh diubah olehpenyelenggara negara, misalnya dijual atau dilelang;Bahwa Penyelenggara

Negara tidak bisa melakukan tindakan atas obyek yangsedang ditentukan status hukumnya, setelah jelas baru bisa dilakukan tindakanhukum jika tidak maka akibatnya batal;Bahwa Risalah lelang bukan rahasia negara sehingga apabila tidak diberikanmaka tindakan tersebut melampaui kewenangan, akibatnya fatal;Bahwa lelang tersebut dapat diakses oleh publik;Bahwa Organorgan memiliki wewenang dalam kasus lelang lembaga yangdibawah Departemen Keuangan;Bahwa bukan rahasia negara kalau dokumen negara ya dan bisa

Padang Lawas Utara atau setidak tidaknya pada tempattempat lain yangberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/IV2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diduga

,MH, menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan ahli tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa ahli hadir kepersidangan ini untuk memberikan pendapatsesuai dengan keahlian yang Ahli miliki ;Bahwa jual beli antara Terdakwa dengan saksi Djami Rotu Lede, SHmengenai barang sitaan Negara bergantung kepada niat sipembeli,kalau sipembeli beritikad baik, maka dia sah menjadi sipembeli ;Bahwa korupsi itu harus penyelenggara Negara atau setidaknyapeagawai negeri

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;~o 20Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi KeputusanTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua

Dan pada penjelasan pasal tersebut menyebutkanbahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan.

Subang, pada waktu antarabulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu tertentu didalam tahun 2014, bertempat di KantorPemerintahan Daerah Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 SubangJawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalamdaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pegawainegeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan

Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengankewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 Ayat (3)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AAUPB;d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.

ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut, maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressatnorm) dari unsur setiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana ditambah dan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukumberupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputiorang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupunorang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negaraatau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan Terdakwa Saeri Bin Muharjo Machmud, yang pada tahun2013 menjabat selaku Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan MrebetKabupaten Purbalinga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiPurbalingga Nomor. 141.1 / 90 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, sertaHal 85 dari 129 halaman,

Di DesaPangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberhak memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatanyang dilakukan terdakwa sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Pangauban berdasarkan SuratKeterangan Bupati Kabupaten Bandung Barat No.141.1/KEP/571/bopmpd/2013 tanggal 5 September 2013 untuk periode 2013 sampaitahun

atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu,yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaanatau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Hal. 40 dari 123 hal.

Sutomo, Kecamatan Lima Puluh KotaPekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dimanaterdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan OlahragaPemerintah Daerah Provinsi Riau, batik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, dalam hal

sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahunn 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.Dengan demikian dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yangbersifat generalis tersebut dapat dikesampingkan oleh unsur spesialissebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalampasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 karena eratkaitannya dengan jabatan Terdakwa sebagai penyelenggara

negara atauPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dinas Pertanian dan Tanaman PanganKecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan kewenangannyamelekat selaku penyelengara negara atau sebagai Penyuluh PertanianLapangan (PPL) pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan KecamatanTeluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 serta sebagaiPenyuluh Lapangan pada Kegiatan Cetak Sawah Baru di WilayahKecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Demikian pulauntuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadisyarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktupegawai negeri atau penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan ataudinasnya, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perludilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya,melainkan dapat juga diberikan di rumah

Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum.

Tindakan pemerintahan adalah perbuatan PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secaralimitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertuliskepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasanalasannya dan perkara Perbuatan Melawan oleh badan

Selanjutnya yang paling memungkinkan adalah yang turut serta melakukankarena didalamnya ada kerjasama secara sadar dan ada kesengajaan untuk bekerjasamamewujudkan ketentuan apa yang dilanggar di UndangUndang dalam hal ini sepertiyang didakwakan dalam pasal 2 bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi dengan tujuan samasama mendapatkan keuntungan atau merugikankeuangan negara;52Bahwa sasaran obyek dari tindak pidana korupsi tidak selamanya harus pegawai negeriatau penyelenggara

Negara tetapi juga orang yang menerima gaji dari Korporasi yangmendapat bantuan keuangan Negara atau keuangan daerah;Bahwa menguntungkan diri sendiri tidak selamanya harus dalam bentuk finansial bagidirinya sendiri namun juga termasuk menguntungkan orang lain atau korporasi yangdisebabkan karena perjanjian tersebut;Bahwa dalam kajian hukum pidana perbuatan berlanjut itu dilakukan supaya perbuatanyang dilakukan tidak cepat ketahuan.