Suharto, S.R, M.M (PENGGUGAT a quo) sebagaitersangka dalam perkara Tipikor tersebut melalui Surat PerintahDimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2013/Reskrim.b.

Bahwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin.Halaman 13 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb14Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut Sdr Dr. H.

Suharto, SE, MM(PENGGUGAT dalam perkara aquo) dijadikan sebagai TERDAKWA.Bahwa Penggugat selaku Tersangka/Terdakwa berusaha melepaskan diri dariupaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, danMajelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan laporan hasil penghitungankerugian keuangan negara yang sedang diperiksa di pengadilan tipikortersebut melalui gugatan a quo kepada Tergugat (vide petitum gugatan angka3).Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal20 Oktober

BanjarmasinPost Selasa 8 Juli 2014 Judul: Lutfi Ajukan Keberatan (Kasus Proyek Listrik diRS Ansari Saleh), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP36;Halaman 63 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb6437.Fotocopy eksepsi Penggugat pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri38.39.40.41.42.43.Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP37;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.946 K/PDT/2011, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda

Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb80Kalimantan Selatan selanjutnya penyelidikan dimulai pada tanggal 9Januari 2013;Bahwa saksi mengetahui mengapa dilakukan audit yaitu karena adakerugian negara dengan dasarnya Penyidikan di Expos (gelar Perkara);Bahwa saksi mengetahui yang meminta Tergugat untuk mengaudit adalahPenyidik Poltabes Banjarmasin pada bulan Februari 2012;Bahwa saksi mengetahui Direktur CV.Resindo Perkasa Utama telahditetapbkan sebagai tersangka dan saat ini masih di sidangkan diPengadilan Tipikor

Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4123/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 02 Oktober 2016 ;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 4124/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal 01 November 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana dakwaan Kesatu Primair;Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016MembebaskanTerdakwa Drs.

Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwatelah memnuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado

pada Pengadilan TinggiManado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yangMenguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ManadoNomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Tid / H.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTinggi Makassar, 26 Juli 2018, Nomor: 382/PID.SUS/2018/PT MKS;3.

,M.H.Panitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 8Putusan Nomor:205/PID/2020/PT BNAHalaman 9Putusan Nomor:205/PID/2020/PT BNAHalaman 10Putusan Nomor:205/PID/2020/PT BNA

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 10 (Sepuluh) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPih PaniteraA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 85/Pat.P/2019/PN Bgl

RedakSl ......... ccc ccceeceee eee cee eee enes Rp. 10.000,Jumlah Rp106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/XII/2019Untuk salinan yang sama,diberikan untuk dan atas permintaan dari Nurwita (Pemohon).Banda Aceh, 17 Desember 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HNIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bna.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKSHakim Ketua Majelis,TTDNASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.Panitera Pengganti,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP.19651120 198903 1 004 Halaman 11 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS

Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT. Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 69 dari 112 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/20121. Menyatakan Terdakwa . H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA,Terdakwa II. H. SUYATNO Bin H. ACHMAD SAMAN, Terdakwa III. M.SAPARI WARTOYO, S.E. Bin H. DOONG dan Terdakwa IV. JAROTEDI SUTARTO, B.Sc.

Nomor 1889 K/PID.SUS/201225/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. yang nyatanyata keliru dalam pertimbanganhukumnya sehingga Majelis Hakim Tinggi a quo telah menjatuhkan putusantersebut yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa Putusan PengadilanTinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2011/PT.Bdg., adalah putusan dariperkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding oleh ParaPembanding/Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Cirebon nomor 31/Pid.B/2010/PN.Cn., yang pertimbanganhukumnya telah menyimpang dari faktafakta hukum dan penerapan hukumyang benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut merupakanputusan yang jauh dari kebenaran dan keadilan.

Bahwa keberatan kamiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung adalah sebagai berikut:Il.

KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM;Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor25/TIPIKOR/2011PT.Bdg. tampak jelas bahwa putusan Banding tersebut lebihberdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,sementara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cirebon)jelasjelas bertentangan dengan faktafakta hukum yang muncul dalampersidangan, interpretasi yang keliru dalam menilai faktafakta hukum ada dipersidangan, serta keliru dalam penafsiran

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. WAHYU AWALUDIN,SH.,MH. 2.

SUROTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Oktober 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 103/SK/TPK/2014/PN.PBRtanggal 3 November 2014 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 3 Desember 2014 Nomor 29/Pid.SusTKP/2014/PTR tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan padatanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi

Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 28Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang amarnya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Ir. AZWARDI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair;2. Membebaskan terdakwa Ir.

/2014/PN.PBR beserta salinan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 beserta memoribanding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamasebagaimana yang terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benarbegitu juga pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa oleh karenanyapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim TingkatBanding mengambil alin sebagai

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 34/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;Hal. 71 dari 72. Putusan 29/Pid.SusTPK/2014/PT.PBR3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1) Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(Pll);2) Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaandana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan SinjaiUtaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020.

pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan SinjalUtara TA.2018, ialan adanya persesuaian antara keterangan saksi,keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagaisaksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINALdan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP) (dokumen terlampir)Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohonmerupakan perkara splitzing atas perkara tipikor

Diklat Auditor Muda; Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; Sertifikasi Audit Investigasi; Audit Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;Halaman 30 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj= Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Auditor di beberapa perkara, Ahlikasus korupsi Puskesmas Bolupodo 2014, kasus perkara Pak Tahirmantan Sekda terkait dengan Gaji PNS yang diberhentikan 20162017,Kasus PTUN tentang pengadaan jaringan internet dan kasus pengadaanjaringan internet di Pengadilan Negeri Tipikor

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(PII);2.

dengan keterangan Ahli yang mengevaluasibukti surat T18 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara olehHalaman 53 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.SnjInspektorat tersebut menurut Hakim sudah masuk pada wilayah pokok perkara,bahkan pada keterangannya yang lain disampaikan bahwa sangatlah biasaterdapat pendapat yang berbeda (second opinion) yang sifatnyapembanding/bantahan atas laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektoratdalam persidangan perkara di Pengadilan TIPIKOR

Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis

Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019 atas Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni2019 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Tanggal 9Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 18 Juli 2019.Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui PengadilanNegeri Jakarta Timur yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangtelah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 09 Mei 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding PenuntutUmum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding atasHalaman 79 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYPutusan Pengadilan Tipikor

terungkapdipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbytanggal 13 Juni 2019, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra MemoriBanding Penuntut Umum serta suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding berpendapat sebagai berikut :Halaman 80 dari 92, Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2019/PT SBYBahwa mengenai fakta hukum yang terungkap pada pokoknyaMajelis Hakim Tipikor

Tingkat Banding telah sependapat dengan faktahukum dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 13 Juni 2019.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikanfakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasanalasan dan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Choiril Suparjo

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BudiSudiarto, S.H., M.Hum.

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

September 2015 s/d18 Oktober 2015;: Rutan, Tanggal 19 Oktober 2015 s/d27 November 2015;: Rutan, tanggal 13 November 2015 s/d2 Desember 2015;: Rutan, tanggal 3 Desember 2015 s/d1 Januari 2016;: Rutan, tanggal 2 Januari 2016 s/dKetua Pengadilan 30 Januari 2016;Negeri Perpanjangan III : Rutan, tanggal 1 Februari 2016 s/dKetua Pengadilan 1 Maret 2016;Negerie Majelis Hakim : Rutan, tanggal 26 Februari 2016 s/d26 Maret 2016;e Perpanjangan : Rutan, tanggal 27 Maret 2015 s/dKetua Pengadilan 25 Mei 2016;Tipikor

tentang Penetapan HariPersidangan ;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengar keterangan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yangdibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari senin tanggal 9 Mei 2016No.Reg.Perk:PDS05/PKY/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomiannegara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selakuKuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian negara. mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :15Bahwa

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas A padatanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaan banding PenasihatHukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPenuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana AktaPemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl.tanggal 29 Maret 2017;Hal. 61 dari 68 halaman, Pts.Perk.

Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2017, sebagaimanaAkta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl. tanggal 11 April 2017;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa dan permintaan

Terdakwa HASMIR, S.H., M.H. dan sebagaimana tersebut dalamAkta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN Bgl,tanggal 30 Mei 2017;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah menyatakan mencabut permohonan banding, namun Penuntut Umumtidak mencabut permohonan bandingnya;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dantatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan

., M.H.Perincian Biaya:Materai PenetapanBiaya PanggilanBiaya ProsesPendaftaranRedaksi PenetapanJumlah> Rp. 6.000,: Rp. 100.000,Rp. 30.000,Rp. 30.000,: Rp. 5.000,: Rp. 171.000,(Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannyapada tanggal27 Nopember 2017.Pada Tanggal 27 Nopember 2017PANITERA PENGADILAN NEGERI/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

PUTUSANNo. 1887 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KARTINI JULIANNA MANDALENAMARPAUNG ;Tempat Lahir : Kisaran ;Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 04 Juni 1968 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Bukit Panjangan Asri Blok J2 Semarang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Hakim AdHoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang

No.1887 K/Pid.Sus/2013berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012,susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENIberubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota.

Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikanbahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semulamenangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, makaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriHal. 15 dari 154 hal. Put.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No.128/PID.Sus/2012/Pengadilan Tipikor Semarang tanggal18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama;2.

Hoc Tipikor akan mendapat kenaikan gaji dariRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), menjadi Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);=> Mutasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Asmadinata, di manasaksi Heru Kisbandono mengatakan bahwa ia punya kenalan diMahkamah Agung yang bisa mengetahui di mana Pemohon Kasasi II/Hal. 157 dari 154 hal. Put.

PUTUSANNomor : 1775 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : CHRIS SRIDANA, MBA ;Tempat lahir : Denpasar;Umur/tanggal lahir: 49 tahun/27 Maret 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan GN.

,dan/atau Kuasa Hukumnya ;Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran uangpengganti yang dijatuhkan sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUHMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaanprimair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh

TingkatBanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama yang menghukum Terdakwa dengandakwaan primair sehingga semua pertimbangan dan putusan PengadilanHal. 51 dari 68 hal.

No. 1775 K/PID.SUS/2014Tipikor tingkat pertama yang melandasi hal tersebut, dapat dipertahankan olehPengadilan Tingkat Banding serta diambil menjadi pertimbangan sendiri olehPengadilan Tipikor di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkaraini di tingkat banding,..

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Adhoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M.