Ditemukan 8665 data
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
164 — 53
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atauf.
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
389 — 533
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;5.
160 — 58
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
92 — 23
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan~ danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan' kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan.Bahwa betul dalam Pasal 6 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI berbunyikoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi yang dalam penjelasannya yang dimaksuddengan instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, KomisiPemeriksaan Kekayaan Penyelenggara
Negara, inspektorat padadepartemen atau lembaga pemerintah non departemen, yang manaUndangUndang No. 30 Tahun 2002 tersebut berlaku /ex specialisuntuk KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ;Bahwa akan tetapi pada saat terbitnya UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, apakahtelah ada undangundang yang mengatur siapa yang berwenang untukmengaudit adanya kerugian Negara ???
82 — 31
Barumun Kab.Padang Lawas atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undangundang nomor : 46 tahun2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, bersamasama denganMuhammad Hamzah Hasibuan, SP, sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara baiklangsung
43 — 19
Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada Penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan ) ;3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia disekitarlokasi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011 ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;3.
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid.Sus/2016tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, JakartaPusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabantannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku KepalaSeksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautanmempunyai tugas pokok
1.JODHI ATMA ENCHI, SH
2.REZA FERDIAN. SH. MH
3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
Terdakwa:
RUDY HARYONO, SE
197 — 357
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
445 — 247
Perluasan tersebutmengakibatkan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslahdimaknai keputusan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual,dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara berwenang di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berisitindakan hukum tata usaha negara atau administrasi pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan dan asasasaS umumpemerintahan yang baik (AUPB), bersifat konkret, individual/keputusan yangberlaku bagi
133 — 205
Ahli ABU SOFYAN :Bahwa ahli bekerja selaku auditor BPKP perwakilan provinsi kaltim sejak tahun2011 hingga sekarang;Bahwa Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukan audit/penghitungankerugian keuangan negara diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yaitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen;Bahwa
223 — 138
/ lokasi Gelanggang Olah Raga SemarakSawah Lebar Bengkulu, dan di depan pintu gerbang perkantoran PemdaKepahiang, atau setidaktidaknya di tempattempat yang masihtermasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaiorang yang turut serta melakukanbeberapaHalaman 8 dari 141 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bglperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut,yaituselaku pegawali negeri atau penyelenggara
negara, yaituterdakwa selaku Panitera Pengganti bersamasama dengan JANNERPURBA dan TOTON selakuHakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu,yang menerima hadiah berupa uang yangseluruhnya berjumlah Rp.780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh jutarupiah)atau sekitar jumlah itu dari EDI SANTONI dan SAFRI, padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandenganjabatannya, atau) yang menurut pikiran orang yangmemberikan
190 — 73
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
170 — 91
/2020/PTDKIbahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yaitu. agar Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLANmengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasianggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran (TA) 2017 sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran(TA) 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitukewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara
Negara untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
65 — 24
Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
58 — 23
;Halaman 124Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam
98 — 43
makaterdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakimakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan padadiri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa selaku PPTK yang tidak cermat dalam mengelolakegiatan pengadaan Kendaraan R.4 Ambulance Tahun Anggaran2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mangondow Utaradapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat yangdiberikan kepada penyelenggara
negara ;e Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas tindak pidanakorupsi ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sopan di persidangan ;e Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki tanggungan anakyang memerlukan keberadaan ibunya ;211Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan,bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa
59 — 18
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
1.SUDIYO, SH.
2.RAHMAT HIDAYAT, SH.
3.MAYANG TARI
4.AGUS AHMAD ALISY , SH
Terdakwa:
UTENG DEDI APENDI
174 — 197
Menyatakan Terdakwa Uteng Dedi Apendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
135 — 37
;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;Menimbang, bahwa dalam rumusan ini setiap orang tersebut tidak dipersyaratkan adanyasifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijke bestandeel