Meterdi............. awe Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi............ : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera3. LEQES....... ee : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00..Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNA

Pada tanggal 30 Mei 2017,Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat iniTergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak,Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan PidanaKurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayarUang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar

Panitera (PaniteraMuda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutpada tanggal 16 April 2019;Halaman 8 dari 12 Hal. Put.

Ketua Muda Pidana No. 3685/2013/S.877.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 4 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2013;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda karena didakwa:PRIMAIR:2Bahwa ia Terdakwa Drs. H. M. THOMAS ALFA EDISON, MM. BIN H. M.YUSUF selaku Pelaksana tugas (Plt.)

Yusuf dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda No.58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan Terdakwa Drs. H.M Thomas Alfa Edison, M.M. bin H.M.

Thomas Alfa Edison, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Pendapatan Daerah Tk.I Kalimantan Timur;Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;7 Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda

Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebutMemperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2013;Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2013 dari

Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 serta Memori Kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarindapada tanggal 13

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5000,(lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 19 Maret 2015 serta Penasihat hukumterdakwa pada tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam aktapermintaan banding Nomor :24 dan 25 / Banding / Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.SMG jo nomor 129 / Pid.SusTPK / 2014 /PN.Smg kemudianpermintaan banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksamakepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dankepada Jaksa PenunututUmum pada tanggal 26 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingfersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwafidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriSemarang telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara No.W.12U1/1547/Pid.01.01/x/2015 dan No.W.12U1/1548/Pid.01.01/X/2015

HARAHAP, S.H untuk memberitahukanataupun memperlihatkan nama yang berada dibuku tamu piket terkait siapapelapor sehubungan dengan perkara tipikor yang sementara disidik sayabeserta tim;Bahwa benar awalnya pada hari Rabu 21 September 2016 sekitar jam 21.30wita, saksi Berada di dalam ruangan PIDUS bersama saudara ALIM,dansaudara IHSAN kantor Cabang Kejaksaan Negeri Donggala Desa TompeKec.Sirenja Kab.Donggala, tibatiba ada suara motor, kemudian kami keluardan pada saat keluar (depan Pintu Ruangan PIDSUS

dari 26 Putusan Nomor:221/Pid.Sus/2016/PN Dgltamu tersebut saudara IRWAN RENGKO Alias RUA menghampiri saksikemudian tibatiba saudara IRWAN RENGKO Alias RUA mengayunkansamurainya ke arah badan saksi IHSAN, kemudian saksi IHSAN kaget danmembuang buku tamu tersebut dan saksi langsung mengamankan diri saksi(lari) ke Kantor Polsek Sirenja;Bahwa benar penyebab saudara IRWAN NENGKO Alias RUA inginmenginterfensi saksi serta menakut nakuiti saksi beserta tim terkait denganpenanganan perkara tindak pidana tipikor

Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSkepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh PengadilanTingkat Pertama dan tidak ditemukan halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Negeri Makassar ;Menimbang, bahwa pertimbangan

LIMAN,SH.MH~ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassarmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putuSan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 13Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri olehHal 26 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSHakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Ny.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juni 2014 s.d tanggal 15 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juli 2014 s.d tanggal 14 Agustus 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 02 September2014, Jenis Penahanan Rutan;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s.d tanggal19 September 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20September 2014 s.d tanggal 18 Nopember 2014, Jenis Penahanan Rutan;1.Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DAUDBin DAMIRI dari Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor : 02/0.2.20/Ft.1/08/2014,tertanggal 20 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TipikorBandung tanggal 21 Agustus

2014;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 21 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 01 September 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BulogNomor : KD12/DS102/01/2012 tanggal 20 Januari 2012

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2013yang menjabat sebagai Kepala GBB Singakerta

Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tanggal. 21Desember 2012,sejak tanggal, 2 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013,Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal: 11 April2013,sejak tanggal, 11 April 2013 s/d 30 April 2013,Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab.Semarang,tanggal, 26April 2013,sejak tanggal. 28 April 2013. s/d 27S Mee2013, 22222 n2 nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ennaPenahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang

tanggal. 20 Mei 2013, sejak tanggal.20 Mei 2013 s/d tanggal.18Juni 2013; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal.11 Juni 2013,sejak tanggal. 19 Juni 2013 s/dtanggal. 17 Agustus 2013;Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.14 Agustus 2013,sejak tanggal.18 Agustus 2013 s/dtanggal.16 September 201310Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Terdakwa .III. lr.

Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, tanggal.10 September 2013,sejak tanggal.17 September 2013 s/dtanggal.16 Oktober 2013Dalam menghadapi perkara ini :Terdakwa I didampingi Tim Penasihat Hukum, yaitu 1.

kewenangan ;Bahwa perbedaannya adalah pasal, 2 ayat (1) Undang Undang Tipikorperbuatannya aktif untuk menyangkut bertambahnya kekayaansedangkan pasal. 3Undang Undang Tipikor menyalahgunakan kewenangannya dan perbedaan yang lainpada sasaran norma;Bahwa perbuatan melawan hukum Pasal 2(1) Undang Undang Tipikor adalahperbuatan yang dilarang bertentangan dengan peraturan pernundang undangan;Bahwa dalam Pasal. 2 ayat(1) Undang Undang Tipikor dan pasal. 3 Undang UndangTipikor merupakan delik formil dan

, atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikanupaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untukmengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untukmenyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan NegeriRembang (Pasal 65 KUHAP) ; Bahwa, obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisiinformasiinformasi saja dan tidak bersifat final, karena informasitersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR

finaldan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; C Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang MengadiliPerkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan OlehPenggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian KeputusanTUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN ;1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo adalah sebagaiberikuta Bahwa, pada tanggal 5 September 2013, Kejaksaan Agung telahmelakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor

Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2PLTGU Blok 2 Belawan dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 27Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print11/F.2/F.d.1/01/2014 dan Nota Dinas Direktur Penyidikan Nomor: B10/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal Januari 2014 Perihal: PemberitahuanDimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah meminta bantuan kepadaTergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negaradalam perkara TIPIKOR

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa LifeTime Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok2 Belawan Tahun 2012 (obyek gugatan a quo), Direktur PenyidikanJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meminta bantuanketerangan ahli kepada Tergugat melalui surat Nomor: B652/F.2/Fd.1/03/ 2014 tanggal 6 Maret 2014 ;2 Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasiyang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnyamenjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Agung, JPU, danMajelis Hakim Tipikor

Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;6. Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;7.

Perpanjangan WakilPenyidik : tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarsejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 17 September 2014: Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal16 Nopember 2014; 227222222 22 n nen nn nnn nn nce nnn n nn cennnnnne= Memperpanjang waktu Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. ( lima ribuo Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana ternyatadari Akta permintaan banding Nomor: 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps. danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 dan Terdakwa telah menerimaputusan terSebDUt

seatmnaenmabenieinnaieheTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkanSurat Perintah/Penetapan penahanan oleh: 020 2 nono1.2.Penyidik sejak Tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016:;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampaidengan 23 April 2016; 22+ 22222 noe nnn nnn nn one nnn =Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 24 April2016 sampai dengan 23 Mei 2016; Penuntut Umum 4 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2016;Majelis Hakim Tipikor

, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17JuniBerdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriDenpasar, Terdakwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukanPSTN TSATGT mm mmm mmm nner nenaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut; Membaca berkas perkara Nomor: 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tabanantertanggal 04 Mei 2016 No.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Materal......................0 RD. 6.000,Jumlan.........ccee Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluhenam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama,diberikan untuk dan atas permintaan dari ,Mailisna (Pemohon).Banda Aceh, 4 April 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAPenetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.TANWIMANSYAM,SHNIP. 196107121982031004 Penetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.

Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSPanitera Pengganti,NYAMBANG, S.H.TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPiIh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSH. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 12 dari 10 hal.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serangsejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;4. Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24November 2015 sampai dengan 24 Desember 2015 ; 5.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bireuen, tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 20Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima

kandung)Bahwa selain perkawinan dengan PEMOHON diketahui bahwa JhonEdward bin Zainal Arifin Limin akhirakhir ini diketahui meninggalkananak atas perkawinan dengan miranda yakni.Metti purnama sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Meiske permata sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Andi nara bin Jnon Edward (dari istri yang pertama)Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketuaPengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR

Perkara:PDS06/MANOKIFt.1/11/2021 pada hari Kamis tanggal 29November 2021, yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1. Menyatakan Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY;S.Th.

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Jaksa Penuntut Umumperkara dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Manokwari telah secara arif dan bijaksana menyatakan PemohonBanding (dahulu Terdakwa Pdt.Roberts Jeremia Nandotray, S.Th) tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanaDakwaan Primair, dan oleh karena itu Membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut;2.

, tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.Menimbang, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan pasal 2dan pasal 3 UU RI Tipikor tersebut, menurut pandangan Vidya Prahassacitta,pengajar ilmu hokum pada Univ.

Bina Nusantara dalam sebuah acara diskusiMembongkar Putusan MK tentang pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor di Jakarta.

Bahwasecara historis ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepadasubyek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat public yang memilikikekuasaan meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegasmenyatakan demikian, hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Oemar Senoadjisaat menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI yangmenyatakan bahwa ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU RI no 31 tahun 1971harus ditujukan kepada Pegawai negeri sipil