Kelurahan SiwalimaKecamatan PulauPulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau di Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Tual, tetapi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, Terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs.

Jadi kerugian Negara bukan yang utama tapimemperkaya diri dan dilakukan secara melawan hukum, maka kalau sudahdilakukan berakibat kerugian Negara maka dia sebagai pelengkap.Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 menurut ahli terkait denganwewenang public dan bukan disektor swasta sasaran ketentuan itu adalah pihakyang memiliki kewenangan public sehingga swasta tidak termasuk sebagai subyekdalam pengertian pasal 3 kecuali disini ada pelaku utamanya dari pegawai negeriatau penyelenggara Negara

Sertifikat Hak Milik Nomor 11716, Kelurahan Guntung Manggis, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terbit Tanggal24 Juni 2014, surat ukur : No. 5139/GM/2014 Tanggal 08 April 2014, luas343m2atas nama Arsimentina (Fasum)tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Asas Tertib Penyelenggara Negara, dalam hal ini adalah tidak adanyaketertiban, keserasian dan keseimbangan dalam tindakan Tergugatmengeluarkan keputusan tersebut.19.Bahwa Pengajuan Gugatan AQuo (Perkara yang

(selanjutnya disebut Kodeco) terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur,dan pemberian uang kepada Terdakwa tersebut masih terus berlanjut hinggaTerdakwa menjabat selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, yang bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa

Negara sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku BupatiBangkalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e danhuruf h, serta Pasal 28 huruf d dan huruf f UndangUndang RI Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Negara(LHKPN) Formulir Data Perubahan(B) atas nama Terdakwa selakuBupati per tanggal pelaporan 2 Mei2008, Terdakwa memiliki hartakekayaan yang terdiria.

Negara(LHKPN) Formulir Data (A) atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 27Agustus 2002, Terdakwa memiliki harta kekayaan sebesar Rp.1.730.189.747,00(satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuhratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiria.

Negara (LHKPN)Formulir Data Perubahan (B) atas nama Terdakwa selaku Bupati per tanggalpelaporan 2 Mei 2008, Terdakwa memiliki harta kekayaan yang terdiria.

PP dan rekanan lainnyayang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh),secara bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Daerah/Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi,Nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yangmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka

WK) adalah bertentangan dengankewajiban Terdakwa selaku Kepala Daerah/Penyelenggara Negarauntuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, danmenerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yangmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannyasebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan

Kegiatan TahunJamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII ProvinsiRiau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentangPengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk PembangunanVenues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang bertentangan dengankewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selakupenyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD ProvinsiRiau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode EtikDPRD Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2010 bertempat di rumah makan sotoBude Simpang Tiga Pekanbaru meminta kepada Lukman

Bahwa yang dimaksud sebagai badan dan atau pejabat pemerintahansebagaimana dalil dalam Poin 2 Memori Banding ini, PEMBANDINGVII/TURUT TERGUGAT merupakan badan dan atau pejabatpemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baikdilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnyasebagaimana Pasal 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;.

;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

kewenangan dalam hal pemeriksaan dan penghitungankerugian keuangan Negara adalah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi; Pasal 6 menyebutkan : Komisi PemberantasanKorupsi mempunyai tugas : koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam Penjelasan atas Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud denganfnstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen ; Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan UU Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal (angka 22) :Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai ;Sedangkan yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan Negara sesuai denganPenjelasan atas Pasal 2 (1) UU Pemberantasan

Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan Suatu jabatan umum secara teruSmenerus atau sementarawaktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat terpenuhi

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan;Halaman 247 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

kemaslahatan umat beragama di Indonesia ;e Akibat perbuatan Terdakwa kerugian Negara cukup besar;Menimbang, bahwa terhadap hukuman tambahan tentang pencabutan HakTerdakwa untuk menduduki dalam jabatan Publik, Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikute Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakanpenyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diamanatkan UUNo. 28 Tahun 1999;e Bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara

Negara (Menteri Agama) telahmelakukan tindak pidana korupsi, maka agar tidak mengulangi perbuatannyaharus dilakukan pencegahan untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5(lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pemidanaannyasesuai dengan Pasal 10 huruf b angka KUHP, Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP joPasal 18 huruf d Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan

Pst.korupsi, baik ia pegawai negeri / penyelenggaran negara maupun bukan bukan pegawainegeri/ penyelenggara negara, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 ini adalahpelaku tindak pidana korupsi hanya untuk orang perseorangan yang memangku suatujabatan atau kedudukan.

Ade Irawan, M.Sibin Yoyo selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; bertentangan dengan kewajibansebagai Ketua/Anggota DPRD Kota Cimahi sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (4), Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang TataTertiob DPRD;. Pada Tahun 2011;.

HR Bunyamin No.708 Purwokerto atauditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Purwokerto dan berdasarkanUndangUndang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukanatau turut serta melakukan yaitu selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerimahadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena

Palembangberdasarkan Undangundang nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidanakorupsi dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas I A Khusus Palembang , sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Yang Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan bagi pegawainegeri atau penyelenggara

Negara yang menerima pemberian atau janji karena atauberhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya , perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa bermula dengan adanya penyaluran dana Program Bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( Elearning) SD dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI yang bersumber dari APBN tahun anggaran

kewenangan dalam hal pemeriksaan dan penghitungankerugian keuangan Negara adalah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi; Pasal 6 menyebutkan : Komisi PemberantasanKorupsi mempunyai tugas : koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam Penjelasan atas Pasal 6 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen ; Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan UU Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal (angka 22) :Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai ;Sedangkan yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan Negara sesuai denganPenjelasan atas Pasal 2 (1) UU Pemberantasan

anggotamasyarakat dan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan tidak boleh diberikan secara individuserta digunakan untuk membiayai kegiatan dan membeli barang/jasa diluar ketentuanperaturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menyetujuipermintaan bantuan dana dan menggunakan dana belanja bantuan sosial diluarperuntukannya telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara

Negara tidak mentaatiasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam UndangundangNomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbanganpertimbangan diatasmaka, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembangtanggal 17 Juli 2014 Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PLG harus dikuatkan, kecualimengenai lamanya pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan, sehingga

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

ataukedudukan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa dari rumusan deliknya pasal 3 UndangUndang RINomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada pegawai negeri ataupejabat publik yang memiliki Kewenangan tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi kolusi dan nepotisme menyatakan penyelenggaran negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokokya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesui dengan ketentuan oeraturan perundang undangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraannegara meliputi :1.

Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeri yangmenjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementarawaktu.Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat terpenuhi