PTJ.PDT.1491.2438.2000 di atas.Bahwa maka berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal66 dan 67 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995, Pelawan meminta ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebutagar diperkenankan menyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepadaPengadilan Negeri Banjarmasin ;Pasal 66(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganPerseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

yang berkaitan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8).Pasal 67(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;ataub. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)

apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmenetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS sertamenunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang iniatau Anggaran Dasar.(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atauKomisaris untuk hadir.(

Heemskerk, xeventiende druk, Uitgeveri; Lemma BV, Utrecht, 1994).Bahwa menurut UndangUndang No.1 tahun 1955 tentang PerseroanTerbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dankewenangan para pemegang saham, sehingga putusan Provisi a quo yangmelarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.

izin kepada Para Pelawan untukmenyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT Wijaya TriutamaPlywood ;e Bahwa karenanya berdasarkan hukum, Para Pelawan telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Januari 2001 dengandihadiri oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarta, Sarjana Hukum,yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rapat PT WijayaTriutama Plywood Industry Nomor 3 tanggal 10 Januari 2000 ;3.

Nomor 3076 K/Padt/2019tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri AlamSejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015maupuntindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatsesuai Akta Nomor 7

tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PersadatamaLestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatHalaman 8 dari 25 hal.

Nomor 3076 K/Pdt/2019melawan hukum;Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat (PT Mandiri AlamSejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yangtimbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS LuarBiasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuatoleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan

Turut Tergugat yangdiangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTMandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yangdilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan TurutTergugat yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentangperubahan suSunan pengurus' perseroan dan susunanpemegang saham Turut Tergugat !

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama LestariCoalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiapperikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dariKeputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 JanuariHalaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/20192015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat I!)

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

Kajeco Indonesia telahmengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi Penggugat padatanggal 27 September 2014;Menimbang, bahwa dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)Perusahaan belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan (acquit etde charge) kepada Tergugat II terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat;Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ yang memegangperaturan penting dalam undangundang Perseroan Terbatas dengan tegasmenyatakan bahwa

RUPS punya wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undangundangPerseroan Terbatas itu sendiri, dan atau anggaran dasar.

sampai dengan T.16 berupa perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat I, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II selaku Direkturmewakili Penggugat untuk melakukan perikatan kredit dengan Tergugat ,kemudian uang fasilitas kredit tersebut masuk ke dalam rekening Penggugatsebagaimana bukti T.121 sampai dengan T.124, atas dasar tersebut makatindakan Tergugat II yang melakukan perikatan dengan Tergugat adalah demikepentingan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakanbahwa dalam RUPS

Penggugat sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 tidakpernah memberikan persetujuan atas peningkatan plafon pinjaman untukfasilitas Perjanjian Pinajaman termasuk fasilitas DP/BNL harus ditolak karenatidak ada unsur kesalahan dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam daligugatan Penggugat;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II telah mengajukan permohonanpengunduran diri sebagai Direksi Penggugat pada tanggal 27 September 2014namaun RUPS belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan(acquit et de

charge) kepada Tergugat II terkait pelaksanaan tugas dantanggung jawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat, dengan demikiantindakan Tergugat Il Sepanjang belum ada pelepasan dan pembebasanberdasarkan RUPS semuanya adalah masih terkait dengan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiridalam

di Kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22Desember 2014 (Til1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratamamasih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas,Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2.

Halaman 47 paragraf Il:Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH danBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH, telahdibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pemyataan yang ditandatanganioleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdata maka Berita

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi PratamaNomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim,SHBelum dibatalkan dan sah sebagai akta otentk yang dibuat oleh Pejabat Umum yangberwenang.2.

Telah diajukan dalam persidangan alat bukt surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH2. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH3.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS...Pasal 78 ayat (2):RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Pasal 79 ayat (1):Direksimenyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahulu! pemanggilan RUPS.Pasal 79 ayat (2):Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan...b.

perusahaan (i/.c. melalui dokumen Laporan Tahunan yangseharusnya disampaikan jika diadakan RUPS Tahunan).A.2.

kuorum, proses pemanggilan sudah sah maka selama prosesdiselenggarakan dilaksanakan RUPS hasilnya dapat diterima, dankeputusan RUPS oleh para pemegang saham dan Direksi dianggap sah.Bahwa Ahli menerangkan tentang makna pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksiyang menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan / laporan keuangankepada RUPS, harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dansemua anggota Dewan Komisaris di Kantor Perseroan.Bahwa Ahli

Negeri untuk mengadakan / melaksanakan RUPS diPerusahaan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan batasan Pemegang Saham 10%, dalamPerseroan dan kalau dia sebagai Komisaris maka bisa menegur Direksiuntuk bisa melaksanakan RUPS.Bahwa Ahli menerangkan Dewan Direksi diberikan kewenangan danDewan Komisaris sebagai Pengawas jadi bisa menegur Direksi atau bisamengadakan RUPS sendiri pada Perseroan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS dibahas juga tentang LaporanKeuangan Perseroan dilihat dari Penggunaan

laba bersin untukmenentukan untung atau rugi Suatu Perseroan yang diputuskan oleh RUPSuntuk kemudian dapat dibagikan sebagai Deviden kepada para PemegangSaham Perseroan.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS juga membahas Direksi akanmengusulkan rencana kerja jika tidak disampaikan dalam RUPS makaRencana Kerja tahunan yang lalu masih diberlakukan.Bahwa Ahli menerangkan jika ada laba positif dalam Perseroan makakewenangan RUPS untuk pembagian Deviden kepada para PemegangSaham.Hal 99 dari 112 Putusan Nomor

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

No. 1733 K/Pdt/2008prosentase saham para Pemohon dalam Perseroan menjadi semakin kecilsehingga para Pemohon tidak mempunyai hak suara dalam RUPS lainnya ;Dugaan Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Ketiga :Bahwa beberapa kali para Pemohon meninjau lokasi tanah asetPerseroan di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan para Pemohonmendengar ada suarasuara mesin berat penggali tanah di atas tanah asetPerseroan ;Kemudian para Pemohon menanyakan kepada Saudara Ir.

pernah mengetahuiadanya kegiatan penggalian dan penjualan felospar kepada pihak ketiga olehkarenanya patut diduga telah terjadi konspirasi antara para Direksi danbeberapa anggota Komisaris lainnya untuk mencari keuntungan pribadisebesarbesarnya dari tanah aset Perseroan, terbukti selama dilakukanpenggalian felospar Komisaris Utama Perseroan tidak pernah melakukanpeneguran kepada para Direksi Perseroan yang nyatanyata telah menyimpangdari maksud dan tujuan Perseroan karena tanpa persetujuan dari RUPS

Dengan demikianpertimbangan Hakim tersebut telah bertentangan dengan hukum pembuktiandan yurisprudensi yang berlaku untuk itu ;Bahwa buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon dalam T1 s/d T11 telah dapat dibuktikan :Bahwa Perseroan telah dijalankan sesuai Anggaran Dasar ;Bahwa kegiatan operasional Perseroan berjalan semestinya ;Bahwa Direksi Perseroan telah membuat laporan keuangan dan sudahdipertanggungjawabkan dalam RUPS ;Bahwa undangan untuk menghadiri RUPS bagi setiap pemegang sahamtelah

Yang bersangkutan hadir pada RUPS tahun 2007 denganacara pertanggungjawaban keuangan dan beliau selalu menerima laporanpertanggungjawaban keuangan dan penambangan felospar sudahmendapat persetujuan dari RUPS sebelumnya (tahun 2005). Dan pemegangsaham belum mendapat deviden karena Perseroan masih mengalamikerugian.

Sukawarna Bumi lestari sudah membuat menyusunlaporan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun terakhir kepada parapemegang saham dan sudah dipertanggung jawabkan pada RUPStertanggal 15 Juni 2007 dan diterima dan disetujui ;Bahwa undangan untuk RUPS sudah dikirim kepada Pemohon, namunPemohon tidak hadir yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 ;Bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Sukawarna Bumi Lestari tidakpernah melarang Pemohon datang ke kantor Perseroan PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

menjadi Direktur ada dilakukan RUPS duakali tentang pengalihan saham Nuhud pulungan danpenambahan modal ;Bahwa penambahan managemen yang saksi katakana tidakmelalui RUPS ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatandengan keterangan saksi yang menyatakan :Tentang akte No. 12 Tahun 2007 ditanda tangani saksi di BatangNatal, yang benar akte itu ditanda tangani di rumah H.

RizkinaMandiri Perdana dan dibuatkan Berita Acara RUPS tentang PT.Rizkina Mandiri Perdana ;Bahwa setelah saksi pelajari ternyata nama Ramli Lubis tidakada sebagai pemegang saham dari pada PT.

Rizkina MandiriPerdana adalah Arwan Efendi Lubis, Ramlan bayanuddin,Ingrita Pulungan dan Henri Pardede ;Bahwa saksi pernah menyaksikan RUPS di rumah Ramli LubisJl.

Kalau RUPS yang membuat Notaris maka yangbertanggung jawab secara pidana kepada yang membuat,karena RUPS dihadir Notaris dan yang membuat Notaris makayang bertanggung jawab kalau RUPS palsu adalah yangmembuatnya ;Bahwa pasal 90 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatasapabila RUPS dihadir Notaris cukup ditanda tangani Notaris ;Bahwa kalau daftar hadir semua tanda tangan demikian jugaBerita Acara semua tanda tangan secara faktual berarti merekasemua hadir tetapi itu masih bisa dipertanyakan apakahseandainya

RUPS adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris, yang hanya dimilikiPemegang Saham dan Pemegang Saham adalah orang yangterdaftar dalam Anggaran Dasar yang namanya tertulis ;Bahwa yang punya hak menghadiri RUPS adalah PemegangSaham.

,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai DirekturTERGUGAT, kewenangan PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGATsecara tegas telah dibatasi oleh para pemegang saham TERGUGATberdasarkanKeputusan RUPS TERGUGAT, dimanaPENGGUGATsama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang keuangan termasukperpajakan.

Bahwa semestinya, paling lambat tanggal 29Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31Desember 2015, saat PENGGUGAT efektif berhenti sebagaiDirektur TERGUGAT karena mengundurkan diri dan telahterjadi kekosongan Direksi, TERGUGAT sudah harusmelakukan penunjukkan dan pengangkatan Direksi baruberdasarkan RUPS atau Keputusan Sirkuler PemegangSaham pengganti RUPS, serta melakukan pemberitahuankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannyaRUPS

atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS tersebut.

RUPS.

untukpenunjukan Direksi baru (serta menyatakan pemberhentianDirektur lama) menurut UUPT dan Anggaran Dasar TERGUGATdiselenggarakan paling lambat tanggal 29 Januari 2016 (30 harisetelah terjadinya kekosongan Direksi) dan diberitahukankepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 28Februari 2016 (30 hari setelah RUPS atau Keputusan SirkulerPengganti RUPS),maka sangat jelas, menunjukkan sikap sengaja dan tendensius dariTERGUGAT yang menjebak PENGGUGAT dan/atau menempatkanPENGGUGAT dalam

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

menjalankansuatu perusahaan milik sendiri ;b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 92 ayat (1) dan (2)Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang Undang PerseroanTerbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwa Direksi/Direkturmerupakan pengusaha karena dia menjalan kan perusahaan baik miliknyasendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dan tunjangan yangbesamya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementara hak yang dimilikioleh

Nomor 485 K/Padt.SusPHI/2017menjalankan perintah kerja yang biasanya diatur dalam perjanjian kerja,sedangkan Direksi/Direktur mendapatkan gaji karena menjalankanpengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila ada perselisinan/sengketa mengenai keputusan RUPS mengenaigaji dan hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah diPengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);6.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5Undang Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang UndangPerseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwadireksi/direktur. merupakan pengusaha karena dia menjalankanperusahaan baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas hak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dantunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementarahak yang dimiliki oleh

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa pekerjamendapat upah karena menjalankan perintah kerja yang biasanya diaturdalam perjanjian kerja, sedangkan direksi/direktur mendapatkan gajikarena menjalankan pengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS,sehingga seorang direktur apabila ada perselisinan/sengketa mengenaiKeputusan RUPS mengenai gaji dan hak keperdataan lainnya makapenyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di PengadilanHubungan Industrial (PHI);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.