BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangandi Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6,disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai

barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO:(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai

Ayat (2), ditetapkan Jumlah, berat, jenis kualitas daripartai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat,jenis kualitas dari partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO. Ayat(3) ditetapkan bahwa Peralihan tanggungjawab atas barang yangdiserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada Pihakyang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikandengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh KepalaGudang dan Pihak yang menerima barang.

GD1Mmerupakan rekapitulasi dari Dokumen Bukti TimbangPenerimaan Barang untuk suatu partai barang; (b). Dokumen inidibuat pada akhir penerimaan dalam satu hari untuk suatu partalbarang untuk suatu partai barang; (c). Dokumen ini digunakansebagai dasar pengisian dalam Buku Penimbunan (GD2M).Khusus untuk penerimaan barang yang berasal dari PengadaanDalam Negeri, dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitanSurat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Divre atau Sibdivre atauKakansilog; (d).

Sri Lindawati)yang sering pergipergi meninggalkan Terdakwa ke Sinatar dansibuk dengan kegiatannya sebagai bendahara di partai golkar kotaPariaman.Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Alvi NoraHal 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 23K/PM 103/AD/II/2019MenimbangMenimbangMenimbangAnalia Khaidir, Terdakwa telah dikaruniai seorang anakperempuan.12. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagidengan Sdri.

Sri Lindawati) yang sering pergimeninggalkan Terdakwa ke Siantar dan sibuk dengan kegiatanorganisasi sebagai pengurus partai golkar, sehingga Terdakwamerasa tidak diperhatikan oleh Sdri. Sri Lindawati.3. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri. Elvi Nora Analia Khaidirdan kembali menjalin hubungan suami istri dengan istri sahnyaSdri. Sri Lindawati, namun sampai saat ini diantara Terdakwadengan Sdri.

dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard/NO).Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final danmengikat sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke 3 yangberbunyi :Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai

Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihanumum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengan gugatanyang diajukan Penggugat merupakan kewenangan MahkamahKonstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasil pemilihanumum..

Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum (pemilu).

atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai

Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.

Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktubdalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06Agustus 2014.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapatmencalonkan diri pada berbagai jabatanjabatan politik dan publik lainnya.Juga telah terjadi pemblokiran rekening

Bahwadengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkatkerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidakhanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telahmemperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak

yang menyatakanbahwa proses penyitaan tidak sah adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.TIDAK ADA KAUSALITAS HUKUM YANG NYATA ANTARA KERUGIANYANG DIALAMI PEMOHON DENGAN TINDAKAN PENYIDIKAN DANPENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHONTERHADAP DIRI PEMOHON.47.Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 78angka 8Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan penetapanPemohon sebagai tersangka telah menimbulkan kerugian bagi Pemohonyaitu hilangnya hak politik Pemohon sebagai Ketua DPD Partai

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikansurat yang berisikan perintah, anjuran, atau usulan agar Pemohondiberhentikan dalam kedudukannya pada jabatan tertentu termasuksebagai Ketua DPD Partai Demokrat ataupun jabatanjabatan politiklainnya;49.Bahwa mengenai pemblokiran rekening Pemohon, Termohonmelaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf (UU KPKyang menyatakan:Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana

Bahwa penetapantersangka yang terlalulama sejak ditetapkansebagai tersangka tanggal7 Mei 2014 dan sampaisekarang belum dilakukanpemeriksaan, merupakanhak tersangka mendapatpemeriksaan segeramenimbulkan kerugianbagi Pemohone Bahwa ditetapbkannya Pemohon sebagai tersangka olehTermohon, Pemohon kehilangan hak politik Pemohon yang harusmengundurkan diri dari sebagai Keta DPP partai DemokratSulawesi Selatan, dan tidak dapat mencalonkan diri dalamberbagai jabatan jabatan politik.Menimbang bahwa Pemohon

Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon konpensi tetap kepada semula dalil danposita dalam Permohonan cerainya;10.Bahwa Pemohon Konpensi menolak dalil dan bantahan daniTermohon Konpensi dalam jawaban Konpensi angka 10,memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukanTermohon Konpensi di kominitas, organisasi dan partai politikakan tapi bukan berati Pemohon Konpensi menyetujuikegiatanya tersebut, oleh karena faktanya Termohon Konpensitelah mencedrai atas kesibukannya diluar rumah dimanaTermohon

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohonhalaman 4 dan 5 poin 10 sebagai berikut:....memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukan TermohonKonpensi di komunitas, organisasi, dan partai politik akan tapi bukanberarti Pemohon Konpensi menyetujul kegiatannya tersebut, olehkarena faktanya Termohon Konpensi telah mencederai ataskesibukannya diluar rumah dimana Termohon Konpensi telahmelakukan perselingkuhan dengan PIL sehingga Pemohon Konpensisudah menduga kesibukannya diluar rumah

RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baikdalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yangmempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan ataspenentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaanAPBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalamkewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksifraksi partai

pertimbanganpertimbangan antara lainsebagai berikut:Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selakuanggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 20002004.Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksifraksi, selain jadianggota Dewan para Terdakwa juga anggota PanitiaMusyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yangberhubungan dengan tugas dan kewenangan paraTerdakwa sebagai Anggota DPRD.Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkandan kebijakan partai

Bdg.10.oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah warisobjek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, KecamatanRegol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yangbernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ;Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum SastramidjajaNeneng beserta keluarga dan anakanaknya, termasuk PENGGUGAT untuksementara pindah dan menetap sementara

sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie)Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata)sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quosudah ditempati/dikuasai oleh pihakpihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana daliiPenggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik diIndonesia yaitu Gerakan Partai

Aljan bahwa ada Videomengenai saksi yang diunggah di Facebook;Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diaksesoleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI Bahwa sepengetahuan saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidakmurni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yangmembiayai Aksi tersebut; Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksidilaporkan di Partai Gerindara

Deny Zainalmerupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegkan; Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwaMuh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naikmenggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe; Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. DenyZainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;2. SaksiIMUH.

copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus bersifat partai

dinilai tidak memenuhi syarat materiil akta36bawah tangan, oleh karena itu alat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa alat bukti (T. 3) berupa foto copy sertifikat tanah Nomor :147/2002003 tanggal 18 September 2013 atas nama PENGGUGAT II, masuk dalamkategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya buktisempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harusmemenuhi syaratsyarat, yakni pertama bersifat partai

Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021

pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai

:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!

dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai

politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan

yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi

Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00

dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai

Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.

Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/

Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

Dusun Majeti Daye dan yang Rp. 2.500.000,saksi terma untuk perolehan suara dari terdakwa di Dusun, tapi karenasuara tidak tercapai uang saksi kembalikan lagi kepada terdakwa ;adBahwa uang tersebut oleh istri terdakwa tidak diterma tapi uang itudikembalkan untuk ibadah kata istrinya ;Bahwa kwitansi itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernahterma uang melalui pengajuan proposal dan uang saksi terma langsungdari terdakwa dan saksi terma uang kaitannya dengan Pemilu;Bahwa terdakwa ada punya partai

untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD Lombok Barat untuk verifikasi dan kelengkapanadministrasi yang selanjutnya BUD (Bendahara Umum Daerah)mencairkan SP2D yang kemudian dana dapat dicairkan ; Dana bantuan sosial tersebut adalah Uang Negara yang dianggarkanuntuk kegiatankegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepadaKelompok / Anggota Masyarakat, Partai

(delapan milyar delapan puluh satu juta duaratus empat puluh rupiah );Dana sebesar itu diperuntukan untuk :Belanja bantuan social kemasyarakatan sebesar Rp. 24.806. 240.000, Belanja bantuan kepada organesasi profesi sebesar Rp. 2.600.000. 000, Belanja bantuan Partai Politik sebesar Rp. 675.000.000, danBelanja bagi hasil propinsi/kKabupaten/Kota dan pemerintah sebesarRp. 975.358.952,Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berpedoman kepada :e Undangundang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

merupakan kealpaanTerdakwa ;Bahwa ya, pertanggung jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut semuaTerdakwa serahkan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana Ibadahmereka dan ada surat pernyataan dari masyarakat ;Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda terma untuk penyerahan uangtersebut ;Bahwa Terdakwa mencatat, tapi tidak ada catatan khusus untuk itu ;Bahwa ada juga proposal yang diserahkan oleh Harry dan Terdakwa buatkannota ;Bahwa dana yang pernah diserahkan di lesehan iirilr yaitu dana untukpembinaan partai

dan itu pun atas dasar kesepakatan dari semua partai ;101Menimbang bahwa di persidangan telah diperlhatkan kepada saksisaksi,Terdakwa Lalu Hardiartha, SH., barang bukti berupa :1.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal250 mengatur bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 16 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGd. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.;3.