li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .

Hasbullah Chadid yang juga merupakan salahsatu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namun dalam RUPS LuarBiasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur Utama PT. JindoKodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwamengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagaiDirektur pada PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009, berarti surat keputusan tersebut dibuat karena cacathukum dan tidak sah karena surat keputusan tersebut dibuat berdasarkan tatacara RUPS yang dibuat terdakwa sepihak / SEHINGGA, apabila RUPS yangdibuat oleh terdakwa tersebut TIDAK SAH, berarti RUPS yang adalah RUPSawal, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki uang sewa lahan tersebut, danpertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjiansewa lahan milik PT.Jindo Kodeco Heavy

Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.

Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.

saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS

KEN PERMONO, SH ;26.Bahwa meski dalam akta disebutkan RUPS Luar Biasa dilakukan ataspermintaan Direksi PT.

AZAM LAKSANAINTANBUANA yang menyebutkan :e "RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan /atau dengan iklan dalam surat kabar",e "Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal diselenggarakan RUPS dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS" ;2.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;1) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufa dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterimae Pasal 82:1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan, dantanggal RUPS ;2) Pemanggilan

RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan Iklan dalam SuratKabar ;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;144) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma jikadiminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulate Pasal 105:1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.Penjelasan Pasal :Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

) padatanggal 31 Maret 2000 (Bukti P3), berdasarkan Berita Acara RUPS PT.

RUPStergugat bersama Penggugat mengadakan RUPS jam 09.00 Wib s/d jam 12.00, wib .memperhatikan hal demikian Mustahil jika manusia satu berada di tempat lainpada jam yang sama, Untuk itu RUPS tersebut tidak pernah ada dan wajiblahditolak;3.7.

Bahwa RUPS yang dilakukan penggugat adalah rekayasa dan bertentangan dantidak sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 35,pasal 68, pasal 69 pasal 106 ayat (4) empat dan (5) lima, pasal 108 UU No: 1 Th1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga RUPS tersebut haruslah dinyatakancacat hukum baik secara Formil maupun secara materil sehingga patutdinyatakan batal dan tidak Syah;4.

Bagaimana mungkin tergugat sejak pagi ada dirumah dan jam 12.00 diajakke Bank dengan SUPARMAN MUEKSAID sampai sore bisa ketemu dan melakukankegiatan pada jam dan waktu yang bersamaan dalam tempo sehari dengan jarakSidoarjo ke Mojokerto perjalanan2 jam, dan apalagi Ke Malang datang ke Notaris untuk mencatatkan RUPS dengantergugat dalam waktu yang bersamaan antara jam 09.00 s/d jam 12.00 sebagaimanadalil gugatan penggugat saat ada RUPS tgl 31 Maret 2000?4.2.

Aci Jaya Dian Abadi yangberupa tanah pabrik seluas 13.000 M2 sertifikat HGB No.2 tanggal 2261968atas nama ONY WINANTO dan bangunan di atasnya, mesinmesin dansarananya, yang di tanda tangani oleh ONY WINANTO pada tanggal 31 Maret2000 ;Berita Acara RUPS PT. Aci Jaya Dian Abadi yang dihadiri ONY WINANTO,Drs. SUPARDI dan H.

No. 359 K/Pdt//2010menurut anggaran dasar forum yang disediakan tersebut melalui RUPS atauRUPS lain, dan dalam forum itulah pemegang saham akan memintapertanggung jawaban dari Direksi selaku yang menjalankan Perseroan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut ketentuan AnggaranDasar Termohon (PT. WASKAD JAYA METAL) Pasal 19 menentukan :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa;2.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelahlewat waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atasbiaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan;Bahwa Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas menyatakan :RUPS untuk

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, ataupemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikti % (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hukum, tetapi adanya Termohon sebagai subyekhukum terdiri dari organorgan yaitu para pemegang saham sehinggadengan demikian dengan tidak ditariknya para pemegang saham yang laindalam Pemohon a quo serta Notaris AGUS MADJID, SH. sebagai TurutTermohon, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kurang pihak,maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.P/RUPS

diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Halaman 3 Putusan Perkara.

Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaperubahan susunan Direksi Perseroan yang dilakukan dalam RUPStersebut juga dinyatakan batal demi hukum.9.

Nomor 250/PDT/2020/PT DKIPemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat II dan Para Tergugat lainnya bahwa dalilPenggugat tersebut tidak benar karena MRups tersebut telahdiselenggarakan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.11Tahun 2011 aquo dengan tindakantindakan sebagai berikut

:1) Terlebin dahulu telah dilakukan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diumumkan melalui iklansurat kabar nasional, yakni Surat Kabar Koran harian Terbittanggal 22 Oktober 2018.

(Bukti TI,II,III dan IV 7);2) Pengiriman Undangan Rups dengan surat tercatat(Bukti T I,1I,III dan IV 8);3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh GoenarniGoenawan selaku Direktur karena Presiden Direktur tidakada atau berhalangan berdasarkan Pasal 9 angka (5) AktaPendirian Perseroanaquo (AnggaranDasarPerseroan)dimana bunyi ketentuan tersebut yakni :Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga Rups dipimpin oleh Direktur .Bahwa

tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4); Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi : (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangkawaktu 14 ( empat belas ) hari sebelum

, pemanggilan RUPS,berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlakuyaitu;Pasal 79 ayat (1), yang berbuny!

: Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4);Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbuny!

: (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangka waktu14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi : (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar ;Dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) jo.

,pemanggilan RUPS, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu : Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( 4);Halaman 198 dari 229 Halaman Perkara Nomor 152/PDT/2020/PT.MTRPasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegangsaham dan semua pemegang saham menyetujuidiadakannya RUPS dengan agenda tertentu RUPS

) Tahunan dimana dalam rapat tersebutjuga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili olehKuasanya;8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakankelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secaraaklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat II;9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah

Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367KUHPerdata (Vide angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat IIadalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggkl 06Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris,sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta.

Put Nomor 2435 K/Pdt/2013362 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat Ikepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:abSudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanyaPemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.Dkepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.

(dari Tergugat Ikepada Tergugat ID);Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintanguntuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari TergugatI sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam suratkuasa;Hadir dalam rapat untuk membuatkan berita acara rapat adalah TergugatIV sebagai Notaris;Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan SuratPemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat

(dari TerbandingI/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada ChennyJuliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunantanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasadari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunansebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur sebelummasa jabatannya berakhir adalah melanggar atau bertentangan denganketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tentangPerseroan Terbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat yang belum berakhir masajabatannya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnyaterkait pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat sebagai Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuanPasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 RUPSTergugat tanggal 16 Juni 2014 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait Pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang belum berakhir masa jabatannyadinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batalkarena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Nomor 3091 K/Pdt/2019Pool Indonesia dan terhadap Penggugat telah diberitahukan akandiadakannya rapat di Kantor Tergugat dengan salah satu agendanyaadalah untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat darijabatannya namun Penggugat tidak menghadiri rapat tersebut: Bahwa RUPS telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruhpemegang saham sehingga quorum lebih dari 3/4 saham yangdiharuskan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, olehkarenanya pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal

Apabila dikehendaki, direktur bisa diberi gaji dan tunjanganberdasarkan keputusan RUPS pula. Sehingga RUPS menjadi buktikesepakatan antarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.Bukan dengan suatu perjanjian kerja yang bersifat lebin kepadahubungan atasanbawahan (pemberi kerja dan pekerja).Konsekuensinya, direktur hanya bisa diberhentikan melalui RUPS. Olehkarena itu, hubungan antara direktur sebagai anggota Direksi denganperusahaan tidak melahirkan hubungan kerja.

Jadi dapat disimpulkan,direktur pada konteks ini bukanlah karyawan karena kewenangankewenangan yang diembannya bukan diatur berdasarkan perintah kerja,tetapi berdasarkan kepercayaan para pemegang saham perusahaanyang diberikan melalui RUPS. Sifatnya sejajar dengan organ perusahaanyang lain. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.DALAM EKSEPSIKompetensi Absolut.1. Bahwa, Tergugat (in casu PT.

Bukti P019TERGUGAT adalah LABA tahun berjalan (laba selama 3bulan)Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 5 Maret2016Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 25Maret 2017Foto Copy Risalah RUPS PT. BPR ANA ARTHA tanggal 3 Maret2018Copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.BPR ANA ARTHAmengenai pemberhentian Dirut (an. Jodi Lingga Tantra)Catatan :Halhal yang disebutkan dalam SK Pemberhentian DIRUT tsb.Juga berpengaruh pada performance perusahaan tahun 20152016.

Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl. 5Maret 2016 (P013) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2015b. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA tgl 25Maret 2017 (P014 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2016c. Lampiran RUPS Tahunan PT. BPR ANA ARTHA itgl. 03Maret 2018 (P015 ) Jumlah INSENTIF PENGURUS untukkepengurusan tahun buku 2017Penggugat diajukan sebagai Direktur Kepatuhan 9 Februari2019;a.

Lampiran RUPS 5 Maret 2016;2. Lampiran RUPS 25 Maret 2017;3. Lampiran RUPS 3 Maret 2018;30. BuktiT30 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 653K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 17 Desember 2015;31. BuktiT31 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 618K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 23 Agustus 2016;32. BuktiT32 : Surat pernyataan atas nama Gunawan Nur Hidayat tanggal 27Nopember 2014;33.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan

dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.Dan kami sampaikan perihal Risalah RUPS tersebut tidak wajib dibuat aktanotaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Dengan demikian dalildalil Penggugat terhadap diri Tergugat sebagai Personaadalah dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas kKedudukan hukumnya.

Mandala Cipta Propertindo berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham tertanggal 14 Oktober 2019;Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikanHalaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbikepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

Mandala Cipta Propertindo berdasarkan RUPS tertanggal 14102019.Pada saat menandatangi SPK tersebut, Tergugat tidak bertindak atas namadiri sendiri sebagai pribadi.13.

MandalaCipta Propertindo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tertanggal 14102019 dan bukan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.Bahwa kami sampaikan kepada Penggugat bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

bisamenggugat kepada Pak Eko dan Pak Erwin ;29Bahwa Akta No.7 tentang RUPS ini yang isinya tentang peralihansaham tersebut dibuat oleh saksi berdasarkan Surat Kesepakatanantara terdakwa, Eko Nugroho dan Pak Hasan (bukti T1) yangditunjukkan oleh terdakwa, dan bukti T1 tersebut telah saksiwaarmerking, dan Bukti T1 ini sebagai dasar saksi adanya peralihansaham ;Bahwa dalam Akta peralihan saham dalam RUPS Akta No. 7 (buktiT3) yang saksi buat disebutkan, bahwa dengan adanya peralihansaham maka PT Makira

dalam Akta No. 7 Tahun 2012tersebut tidak dicatat bahwa Pak Hasan membeli saham PTRidhobuana, namun di luar hasil RUPS saksi mendapat cerita dariterdakwa bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PakHasan yang isinya Pak Hasan itu membeli saham PT Ridhobuanayang dititipnkan kepada saham PT Makira ;Bahwa tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan PakHasan di suatu Cafee di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebutterdakwa menawarkan kepada Pak Hasan bahwa uangnya sebesarRp.2 milyar

Dan karena terdakwa yang mempunyai hubungan dekat32dengan DAHLAN IDAN, lalu dibuat Akta RUPS dan waktu Akta RUPSdibuat terdakwa belum membayar apaapa, lalu Akta Aslinya ditahanoleh Notaris, dan karena tidak enak maka terdakwa bayarkan pakaiuang terdakwa sendiri untuk mengakuisisi Proyek tersebut, barukemudian terdakwa tagih kepada sdr Hasan dan Eko, dan sdr Hasanbaru membayar setelah satu bulan dari Akta RUPS dibuat ;Bahwa PT Makira (Eko Nugroho) mau ikut mengambil alin saham danproyek PT Makira

Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PTStelladuce Doma ;15.Bukti P8, berupa Fotocopy Skema (Daftar) nama2 Penggarap tanahdan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka denganPenggarap ;16.Bukti P9, berupa Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentangRisalah Rapat RUPS PT Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13Agustus 2012.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan 1 Suratsurat bukti sebagai berikut :I. 1.

, dan karena saksi Hasan telah bersepakat ikut kerjasama dalam ProyekPerumahan yang berada dibawah bendera PT Ridhobuana tersebut danbagian sahamnya dititipkan dalam saham PT Makira Nature maka dalamRUPS tersebut saksi Hasan didudukkan sebagai Direktur 1 PT RidhobuanaRizki Mandiri, dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalam Akta NotarisNo.07 tanggal 13 Agustus 2012 (bukti T3) ;51Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian setelahdiadakan RUPS untuk pengalihan saham, berdasarkan fakta hukum

hukum yang sebenarnya bahwa padatanggal 27 Mei 2010 Tergugat dan Tergugat Il telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

melalui RUPS LB sebagaimanadisebutkan dalam Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 71 Tanggal 27Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH.

(Turut Tergugat Il);20.Bahwa Akta Nomor 25 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS LB) PT.

Bahkan Penggugat pada saatsebelum dilaksanakan RUPS LB tersebut telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk membatalkan RUPS LB yang akanHal. 59 dari 66dilaksankan , oleh karena masih ada persoalan hukum sebagaimana bukti P11,P12 namun demikian tanpa mengindahkan permohonan tersebut ternyataRUPS LB tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak hadir.

laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.