Ditemukan 9567 data
111 — 42
.;- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, SHGB No. 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur No. 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m2 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atau sertipikat-sertipikat lainnya, sepanjang menyangkut tanah Garapan milik Para Penggugat seluas 146.000 m2 (sertus empat puluh enam ribu meter persegi), obyek sengketa dalam perkara aquo.- Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat seluas
66 — 47
Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
85 — 46
No. 77/PDT/2017/PT.SMR3)4)termasuk kedalam barang Milik Negara karena batu bara adalahObjek Vital, padahal dalam persidangan Saksi ahli Zaenal Arifintidak dapat menunjukan apakah lahan SHGB No.20 telahditetapkan sebagai barang Milik Negara oleh Menteri Keuangan RIselaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalamUU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saptawahana Mulia, seluas 6.670 m* (enam ribu enam ratustujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Sumput, KecamatanDriyorejo, Kabupaten Gresik;Asli Surat Keterangan Notaris Nomor 59/SR/X2003 tanggal 27Oktober 2003 atas pengecekan 3 (tiga) buku SHGB Nomor 165016511652;2 (dua) Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor99 tanggal 29 Oktober 2003, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1835/2010 tanggal 19 Juli 2010;Asli Policy Insurance, PT Tugu Pratama Indonesia Nomor PSF0300001 Periode 12 Desember
839 — 778 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam fakta persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa adamenyampaikan; kegiatan di pabrik dalam kawasan hutan HPK tersebut,ada didasari alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat;" Mengingat berdasarkan ketentuan yang berhak mengeluarkan perizinan didalam penggunaan kawasan hutan menurut tata cara sebagaimanadiuraikan di atas adalah hanya merupakan kewenangan dan domeinMenteri Kehutanan Republik Indonesia, maka terhadap SHGB
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
997 K/Pdt/2015surat penguasaan tanah yang sudah ditandatangani lengkapdengan lampiran gambar lokasi tanah yang dikuasai tersebut.Apabila Pemerintan RI dalam hal ini Kantor Badan PertanahanNasional (BPN) berkenan untuk memberikan suatu hak atas tanahkepada pemohon pendaftaran tanah, maka Pemerintah cq BadanPertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Surat Keputusan (SK)pemberian suatu hak atas tanah, apakah berupa Hak Milik atastanah (SHM), Hak Guna Usaha atas tanah (SHGU), Hak GunaBangunan atas tanah (SHGB
521 — 223
Griya Kusuma Mukti;Dimana untuk pengambilan SHGB No. 715/Muktiharjo tersebutDebitur wajib menyerahkan bukti progres pembangunan 100 %atau menyetorkan dana sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada saat penandatanganan perubahan perjanjian kredittertanggal 30 Mei 2016 telah disepakati pembayaran angsurankredit Penggugat sampai dengan pelunasan akan dibayarkanmelalui penjualan bersama asset yang ada di perumahan GrahaMina Sutera Juwana Pati dengan harga yang wajar dan salingberkomunikasi
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
YOGA PERWIRA Bin SURANDI
189 — 64
Fajar Rachmad dari pencairan kredit sebesarRp300.000.000,00 di kurangi biaya kredit yang terdakwa tidak tahunominalnya dikurangi lagi dengan angsuran bulanan selama 2 bulan yangterdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp6.650.000,00;Bahwa debitur Ahmad Tang mengajukan pinjaman 2 fasilitas kredit untukmodal kerja sebesar Rp750.000.000,00 dan kredit investasi sebesarRp750.000.000,00 dengan jaminan berupa SHGB Nomor:01193/Lok.bahu seluas 1272 M2 tanggal 30 Desember 2016 atas namaMade Subudi, ST yang selanjutnya
522 — 199
Yamakawa Rattan Industryyang terletak di Blok Duku Setu Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor 410, termasuk untuk dapat melakukan SitaJaminan atas asset benda bergerak Para Penggugat antara lain: 1 (satu)mobil Lexus LS 460 AT dengan Nopol: E 55 LT, 1 (satu) mobil Pajero Sportdengan Nopol: E 1856 LA, 1 (satu) mobil Toyota Kijang dengan Nopol E1109 LI, dan 1 (satu) mobil Jeep Land Rover dengan Nopol E 65 LI;XIll.
54 — 30
Tunas Rimba Utama dan sertifikat tanahitu tidak termasuk dalam aset perusahaan itu ;Bahwa sepengetahuan saksi kalau sertifikat tanah dimasukkan ke perusahaan,maka harus ganti sertifikat yang dari SHM ke SHGB ;Bahwa sertifikat tidak ada yang atas nnna BAMBANG karena saya transaksinyabersama INDAHWATI bukan BAMBANG pada waktu itu dan semua sertifikatatas nama INDAHWATI pada saat itu setelah take over sama saksi ;Bahwa saksi ada menerima giro sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah
73 — 40
Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.
118 — 39
SHGB/Girik Luas M2 Berlaku Terletak Atas nama1.2. .38. GirikD 264 62.535 Romokalisari Misrifah Bahwa dasar perolehan hak atas Tanah Tambak TERGUGAT Il dari TERGUGAT tersebut adalah melalui proses jual beli dalam proses kepailitan PT. Mahkota SuryaLokajaya (d/h PT. Ongko Surya Lokajaya) tersebut yaitu berdasarkan PenetapanHakim Pengawas Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. No.28/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2004 (Penetapan);Butir 2 Petitum Penetapan:2.
75 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Jenis Jaminan terhadap Controlled jenis agunan tanahPerkebunan CEF 75% diatur dalam Indeks: C0202, Bab: 1, Sub Bab:G, Sub Sub Bab: 03, Halaman: 4, Instruksi: IN/0055/MAR, tanggal 22062005 jenis agunan pada No. 8 tanah dengan bukti kepemilikantanah SHM, SHGB, SHGU termasuk tanah perkebunan CEF sebesar75%. Bahwa berdasarkan Indeks: C0202, Bab: 1, Sub Bab: G, Sub SubBab: 03, Halaman: 5, Instruksi: IN/O055/MAR, tanggal 22062005jenis agunan pada poin No. 17 tanah perkebunan CEF 75%.
87 — 60
seluruh wilayah Indonesia.Bahwa bukti SPPT atau pembayaran pajak yang dimiliki olehPembanding sekali lagi bukanlah bukti yang berdiri sendiri,melainkan bukti surat yang didukung oleh buktibukti lainnyayang bersifat menentukan dan terdapat persesuaian satu samalain, bahwa memang yang dinamakan SPPT atau bukti pelunasanHalaman 115 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRpembayaran pajak bukanlah bukti hak milik seperti halnyaSertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
223 — 148
/2020/PT MDN17.18.19.20.21,Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek perkara a quo, dahulu dibangundan diperuntukkan sebagai rumah dinas serta staff, guna menunjangkinerja operasional pada Kantor Penggugat d.r yang dahulu bernama N.VDeli Spoorweg Maatscappij (DSM) ;Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkaraa quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak Tanah yang tercatatdalam Aktiva Tetap Asset Kantor Penggugat d.r dan TELAH MEMILIKISERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB
56 — 18
Bahwa Tergugat 6/Terbanding 6 dalam pembuatan akta peralihanhak atas 25 (dua puluh lima) bidang tanah (SHGB) milikPT.Balilysta Karyauthama tersebut dalam status sebagai pembuatakta, sedang yang berstatus sebagai pihak dalam Jual Beli atasperalinan hak atas tanah tersebut adalah pembeli dan penjual,sedang Tergugat 6/Terbanding 6 bukanlah sebagai pihak dalamperbuatan jual beli/Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa.
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
RayaGrati KM. 15, Desa Sumber Agung Grati, Pasuruan sebagaimanatercatat dalam SHGB Nomor 2 gambar situasi tanggal 281993Nomor 1977 luas 364.400 M? atas nama perusahaan perseroan PT.Industri Sandang Nusantara dan selanjutnya sita jaminan dinyatakansah dan berharga;DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 80 dari 150 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2014Tergugat adalah karena efesiensi;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat oleh 3.
96 — 33
Bahwa harta bersama yang diperoleh Pewaris dengan Xxxxxxxselamaberumah tangga hingga keduanya bercerai pada tahun 1991 dan Xxxxxxx/Pewaris mengajukan gugatan atas harta bersama tersebut berupa:11.1.Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 578 M2terletak di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 53 RT. 0014/ 09Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatansesuai dengan SHGB Nomor 70 Tahun 1972 adalah sebagaitempat tinggal semula Xxxxxxx bersama Penggugat VIII s.d.
73 — 19
TANAH DAN BANGUNAN PABRIK Seluas ( Total 12.728 M2 )berdasarkan :36e SHM No. 7 a/n ATHIE ROCHKITA LUAS 6.133 m2 Alamat : JlnRancakadu No. 80 Baros Sukabumie SHGB No. 491 a/n PT.
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E
196 — 62
Ming Miryani, SHmenerbitkan surat keterangan setiap 3 (tiga) bulan yang terakhir padatanggal 24 Desember 2013 yang berakhir 3 (tiga) bulan kemudian;Namun sampai dengan saat ini jaminan berupa 7 (tujuh) sertipikattersebut tidak bisa dieksekusi karena setelah dicek di Kantor BadanPertanahan Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa 7 (tujuh) sertipikattersebut turun status menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)dan menjadi nama perusahaan. Atas peristiwa tersebut bank tidak bisamelakukan eksekusi;b.