Ditemukan 9572 data
76 — 33
Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit :1.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.
BPKB Mobil / Motor(harga atau nilai pasar pada saat permohonan kredit x 60 % ) = plafond kredit .b...Sertifikat Hak Milik (GHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1.2.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e.
235 — 92
binti Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.21 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperolehn H.Masrani pada tahun 1995 sesuai SHM No. 2560 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 13 Maret 1995 ketika masih bersama denganisteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelum pernikahanPenggugat dengan H.Masrani;12.22 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB
No. 2/1/102yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin, tanggal 21 Nopember 1989 ketika masih bersamadengan isteri beliau bernama Hj.Saniah binti H.Sata, sebelumpernikahan Penggugat dengan H.Masrani;Halaman 32 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA Mtp12.23 Bahwa benar objek sengketa ini milik almarhum H.Masrani, yangdiperoleh H.Masrani pada tahun 1989 sesuai SHGB No. 2/1/160yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBanjarmasin,
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUL FADHLI Bin ARSYAD AHMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Samuel Pangaribuan, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : RUSMIN, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FURQON Bin SUPARMAN
13 — 0
di dalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082319068187;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BRI warna abu-abu
dengan nomor rekening 8119-01-002259-50-7 atas nama HELISHA DAMAYANTI berserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221842196522772 dengan total saldo Rp.1.025.000.000,00;
- 1 (satu) bundel SHGB
245 — 153
kalau modal uangsaksi tidak tahu pelaksanaannya bagaimana ;Bahwa sebagai anggota Tim Pengkaji saksi mengkaji kelayakanpenggunaan lahan ;Bahwa kalau ada penyertaan modal tanah yang dikelola Pemdamendapatkan deviden ;Bahwa penyerahan modal berupa tanah dari Pemda kepada P.TPatut Patuh Patju setelah proses kasasi selesai ;Bahwa saat itu Pemda belum ada kewenamngan terhadap tenahtersebut karena belum ada penyerahan ;Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah Hak Pakai atas nama PemdaLombok Barat ;Bahwa SHGB
perencanaansampai dengan pekerjaan fisik senilai Rp.432.900.000.000,00(empat ratus tiga puluh dua miliar Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa tidak adanya jangka waktu dalam perjanjian Kerja SamaOperasional (KSO) karena perjanjian ini adalah Perjanjian KerjaSama Operasional (KSO) yang saksi pahami untuk perjanjianberbentuk KSO tidak memiliki tenggang waktu dan masalah tenggangwaktu ini yang membedakan dengan jenis kerjasama lainnya yakniBill Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) ;Bahwa SHGB
1.Samuel Pangaribuan, S.H
2.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.HARRY SEPTIAWAN
2.KHAIRUL FADHLI Bin ARSYAD AHMAD
3.FURQON Bin SUPARMAN
52 — 79
dengan dengan serial number C39VP5EPJCL8 dengan kapasitas 256 GB dengan IMEI 359407084468945 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082319068187
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BRI warna Abu-Abu dengan nomor rekening 8119-01-002259-50-7 atas nama HELISHA DAMAYANTI berserta 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221842196522772 dengan total saldo Rp.1.025.000.000,00
- 1 (satu) bundel SHGB
71 — 18
Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP+ Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit ; F. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1.Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .Halaman 16 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN Smge.
Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)(NJOP + Harga Taksiran Setempat) x 100 % = Plafond kredit .2 Halaman 47 dari 239 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN SmgF. Batas Wewenang Pejabat dalam Memutus Besarnya Plafond Kredit .1. Pejabat yang terlibat dalam memutus pemberian kredit antara lain :a. Dewan Pengawas .b. Direksi .c. Kepala Bidang Kredit .d. Pemimpin Cabang / Pemimpin Kantor Pusat Operasional .e. Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Direksi .2.
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
435 — 287
Bekasi Bahagia Investamayang dibuat dibawah tangan, yang berisi bahwa :1) Tanah yang sudah diselesaikan sesuai dengan SHGB yang akandilakukan jual beli seluas 120 Hektar dalam satu bidang tanahtunggal:2) Tahapan CilincingCibitung JORR II yang melintas dalam jarak sekitar1 Km dari tanah tersebut, tidak mengganggu atau memotong melintasitanah tersebut;3) Menjamin bahwa pintu gerbang untuk memasuki jalan Tol JORR Ilyang terdekat yang telah diumumkan akan terletak dalam jarak 3 Kmdari sudut bagian barat
sebagian dipergunakan untuk keperluan pekerjaanlain, pembayaran hutang, kontrak gedung, operasional kantor;Bahwa Terdakwa menerima uang dari dari Pradeep Sainani tidakditransfer sekaligus, tetapi ditransfer secara bertahap 42(empat puluhdua) transaksi;Bahwa Tanah Tanah seluas 120 Ha tersebut seluruhnya belumbersertifikat, Baru pengajuan pengukuran, kurang lebin 44 Ha yangdiajukan pengukuran;Bahwa belum diajukan sertipikat Karena 120 Ha belum dibebaskan,kalau sudah dibebaskan baru akan diajukan SHGB
membangun Perumahan;Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanahyang terletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, KabupatenBekasi, dimana Terdakwa saat itu mengatakan Daerah tersebut bagusjika akan dibangun perumahan karena letak strategis dekat jalan tol,Penguasaan tanah vervonding, Terdakwa akan mengumpulkan parapetani, dan Terdakwa akan menyelesaikan pembebasan lahan di DesaSuka Mekar, Bekasi dalam waktu 3 s/d 6 bulan akan diserahkan fisiktanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB
Pid.B/2021/PN JKT.SELPerumahan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanah yangterletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,dimana Terdakwa saat mengatakan Daerah tersebut bagus jika akandibangun perumahan karena letak strategis dekat jalan tol, Penguasaantanah vervonding, Terdakwa akan mengumpulkan para petani, danTerdakwa akan menyelesaikan pembebasan lahan di Desa Suka Mekar,Bekasi dalam waktu 3 s/d 6 bulan akan diserahkan fisik tanah dan SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB
Bekasi Bahagia Investamamau menyerahkan uang tersebut juga dengan telah ditunjukkannnya SuratHalaman 746 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SELkepemilikan sudah dikuasai terdakwa sebanyak 119 Surat Keterangan dariNotaris Abdul Jumin serta 170 Akta Pelepasan Hak, ternyata semuanya tidakbisa digunakan;Bahwa, diperjanjikan antara saksi Pradeep Sainani dengan terdakwaAbdullah Nizar Assegaf, penyerahan tanah tersebut dilakukan setelah atasobyek tanah tersebut diterbitkan sertifikat SHGB atas
843 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam fakta persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa adamenyampaikan; kegiatan di pabrik dalam kawasan hutan HPK tersebut,ada didasari alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat;" Mengingat berdasarkan ketentuan yang berhak mengeluarkan perizinan didalam penggunaan kawasan hutan menurut tata cara sebagaimanadiuraikan di atas adalah hanya merupakan kewenangan dan domeinMenteri Kehutanan Republik Indonesia, maka terhadap SHGB
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
RayaGrati KM. 15, Desa Sumber Agung Grati, Pasuruan sebagaimanatercatat dalam SHGB Nomor 2 gambar situasi tanggal 281993Nomor 1977 luas 364.400 M? atas nama perusahaan perseroan PT.Industri Sandang Nusantara dan selanjutnya sita jaminan dinyatakansah dan berharga;DALAM POKOK PERKARA:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Hal. 80 dari 150 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2014Tergugat adalah karena efesiensi;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat oleh 3.
89 — 61
seluruh wilayah Indonesia.Bahwa bukti SPPT atau pembayaran pajak yang dimiliki olehPembanding sekali lagi bukanlah bukti yang berdiri sendiri,melainkan bukti surat yang didukung oleh buktibukti lainnyayang bersifat menentukan dan terdapat persesuaian satu samalain, bahwa memang yang dinamakan SPPT atau bukti pelunasanHalaman 115 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRpembayaran pajak bukanlah bukti hak milik seperti halnyaSertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan(SHGB
86 — 65
Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.
80 — 71
Kampung Melayu, Kec.Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti suratkepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli,Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan olehPARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalildalil PARAPENGGUGAT yang demikian;6.
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
86 — 48
No. 77/PDT/2017/PT.SMR3)4)termasuk kedalam barang Milik Negara karena batu bara adalahObjek Vital, padahal dalam persidangan Saksi ahli Zaenal Arifintidak dapat menunjukan apakah lahan SHGB No.20 telahditetapkan sebagai barang Milik Negara oleh Menteri Keuangan RIselaku pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalamUU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
266 — 69
Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT. Permata Hijau. Bahwa, setahu saksi tidak ada pengumuman dan BPN tidak pernahmenerima laporan mengenai serah terima fasos fasum dari PT.Permata Hijau kepada Pemda DKI Jakarta. Bahwa, saksi menerangkan tidak tahu mengenai BAST No. 1484,karena saksi dimutasi keluar provinsi.26.Saksi Ir.
Tetapi saksi pernahhal 108mendengar setelah terbit Sertifikat HGB No. 3397 terdapat keberatandari pihak Pemda DKI Jakarta.Bahwa, saksi menerangkan tanah perkara yang diterbitkan SHGB No.3397 sebelumnya tidak ada catatan yang menjelaskan tanah perkaratersebut milik orang lain, Pemda DKI Jakarta atau PT.
115 — 42
.;- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, SHGB No. 370 Tanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur No. 10/1996 Tanggal 7 Juli 1996, seluas 351.200 m2 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) atau sertipikat-sertipikat lainnya, sepanjang menyangkut tanah Garapan milik Para Penggugat seluas 146.000 m2 (sertus empat puluh enam ribu meter persegi), obyek sengketa dalam perkara aquo.- Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat seluas
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
227 — 150
/2020/PT MDN17.18.19.20.21,Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek perkara a quo, dahulu dibangundan diperuntukkan sebagai rumah dinas serta staff, guna menunjangkinerja operasional pada Kantor Penggugat d.r yang dahulu bernama N.VDeli Spoorweg Maatscappij (DSM) ;Bahwa terhadap beberapa lokasi atau objek tanah di sekitar objek perkaraa quo, yang masuk dalam Grondkaart atau peta letak Tanah yang tercatatdalam Aktiva Tetap Asset Kantor Penggugat d.r dan TELAH MEMILIKISERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB
61 — 20
Bahwa Tergugat 6/Terbanding 6 dalam pembuatan akta peralihanhak atas 25 (dua puluh lima) bidang tanah (SHGB) milikPT.Balilysta Karyauthama tersebut dalam status sebagai pembuatakta, sedang yang berstatus sebagai pihak dalam Jual Beli atasperalinan hak atas tanah tersebut adalah pembeli dan penjual,sedang Tergugat 6/Terbanding 6 bukanlah sebagai pihak dalamperbuatan jual beli/Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa.
75 — 19
TANAH DAN BANGUNAN PABRIK Seluas ( Total 12.728 M2 )berdasarkan :36e SHM No. 7 a/n ATHIE ROCHKITA LUAS 6.133 m2 Alamat : JlnRancakadu No. 80 Baros Sukabumie SHGB No. 491 a/n PT.
105 — 33
Bahwa harta bersama yang diperoleh Pewaris dengan Xxxxxxxselamaberumah tangga hingga keduanya bercerai pada tahun 1991 dan Xxxxxxx/Pewaris mengajukan gugatan atas harta bersama tersebut berupa:11.1.Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 578 M2terletak di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 53 RT. 0014/ 09Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatansesuai dengan SHGB Nomor 70 Tahun 1972 adalah sebagaitempat tinggal semula Xxxxxxx bersama Penggugat VIII s.d.
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E
209 — 73
Ming Miryani, SHmenerbitkan surat keterangan setiap 3 (tiga) bulan yang terakhir padatanggal 24 Desember 2013 yang berakhir 3 (tiga) bulan kemudian;Namun sampai dengan saat ini jaminan berupa 7 (tujuh) sertipikattersebut tidak bisa dieksekusi karena setelah dicek di Kantor BadanPertanahan Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa 7 (tujuh) sertipikattersebut turun status menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)dan menjadi nama perusahaan. Atas peristiwa tersebut bank tidak bisamelakukan eksekusi;b.