Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 24
  • dengan surat itu ataudengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya,menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagipihakpihak yang menandatanganinya serta ahli waris mereka dan yangmendapat hak dari pada mereka;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg haltersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriilyaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
131 — 44
  • Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
    jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangHalaman 47 dari 52.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
138 — 66
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau; c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantrENCANA; nn 2a nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ene n en en nee8.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: TONI SUHARTONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
118 — 36
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebutdiserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Umum
Register : 24-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
MARINA TRESYA AYU MEIFANY,SH
Terdakwa:
JONI JORAM Bin JUKI
85 — 31
  • MtwWonorejo (Sekretariat Partai Perindo), Kelurahan Melayu, Kecamatan TewehTengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanSurat Penetapan tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 25Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1966/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 8
  • bin Sanwardi; sedangkanTergugat mengajukan bukti T.7, T.16, T.17 dan saksisaksi bernama Rasidibin Madasum, Munardi bin Sanmuria, dan Yuda Agung Frantoro bin AbuWardi;Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.3/T.7 baik mengenai isimaupun daya kekuatan formilnya dan nilai Kekuatan pembuktiannya sebagaiakta di bawah tangan (ABT) sebagaimana telah dipertimbangkan di atasberlaku pula dalam pembuktian ketiga objek sengketa ini;Menimbang, bahwa bukti T.16 merupakan akta di bawah tangan (ABT)yang bersifat partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 248/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat III : DENDI HERYANDI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat I : KOMARUDIN Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD TOHARI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Terbanding/Tergugat I : ABAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : H. UNANG BUNYAMIN Bin IA
47 — 24
  • membuktikannya mohon kiranya Majelis Hakim untukmenolak gugatan ini .Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan PARAPENGGUGAT , yang seolaholah ingin menyembunyikan pekerjaan dariPENGGUGAT II dan PENGGUGAT Ill , yang status pekerjaannyasebagai TNI AL Aktif , agar dapat menghindari Pasal 39 UndangundangPutusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12dari47No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , yang secarategas menetapkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam :1) kegiatan menjadi anggota partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
288 — 158
  • permintaan sendiri karena melakukanpelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 14-12-2010 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 24-08-2011
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 950/Pdt.G/2010/PAJP
Tanggal 30 Juni 2011 — Aisyah Astrid, Angeli Dewi, Ayu Lisawati, Ahmad Hambal dan Achmad Syarif
136 — 32
  • Tidak terlihat ada Rekonpensi.Kalaupun Terlawan mengajukan Rekonpensi, akan tetapiberdasarkan Pasal 132 a ayat (1) ke3 HIR, yang padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan GugatanRekonpensi terhadap Gugatan Perlawanan, baik hal itu dalambentuk Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atau PerlawananPihak Partai (Party Verzet);Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.35911 K/Pdt/1989 tanggal 26 Nopember 1992 Permohonanprovisionil yang dipisahkan dari pokok perkara
Pengadilan PN MUARO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mrj
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat: -Tati Herawati Tergugat: -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Muaro Sijunjung -Pimpinan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Padang
422 — 123
  • mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri danbercerita ketika Penggugat menawarkan sebidang tanah, dan saksisebagai investornya;Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2,5 hektar yang letak diKamang Baru, yang luas tanahnya sekitar 1.200 termasuk sebagaijaminan dan sudah memiliki sertifikat yang sisinya belum adasertifikatnya;Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kredit tersebut yang sehinggasaksi mempunyai niat untuk membantunya dan saksi kenal denganPenggugat karena saksi dulu calek dari Partai
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 328/PID.SUS/2017/PN RAP
Tanggal 11 Juli 2017 — Pidana - YUNITA YOLANDA ALIAS YOLA
27 — 2
  • ) di dalam rumah tersebutBahwa antara terdakwa dengan Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwadalam berkas terpisah) ada hubungan pacaran dan terdakwa sering datangkerumah Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah)Bahwa pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkotika;Bahwa Narkotika jenis pil ektasi tersebut rencananya mau dipergunakanBakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersamasama dengan partai
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-06-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Plg
Tanggal 11 Desember 2018 — Pembanding Terbanding
114 — 60
  • Akta di bawah tangan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan maiteriil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya tanoa campur tangan pejabat yangberwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isidan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya samadengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286ayat (1) dan 288 RBg. jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-11-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 16 Juli 2013 —
136 — 41
  • adalahmemeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapidisamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya,itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketasecara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;
126 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SAYID MUHDAPI SIRJA
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
381 — 286
  • Ditetapkansebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan daripenjelasan Pasal 9 tersebut semuanya terbantahkan karena selama1416.menjadi Kepala Desa Kadungan Jaya Penggugat telahmelaksanakan kewajiban sebagai Kepaia Desa denganmenyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa danmelaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, Penggugat jugatidak pernah melanggar larangan sebagai Kepala Desa hal itu dapatdibuktikan dengan tidak menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Ir. SAID IQBAL, M.E., DK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
330 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan,sehingga tidak mencari laba (non profit onented) sepertiYayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulanlain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan KonfederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulanperkumpulan dibidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 08-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 31/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 4 Juni 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN
64 — 53
  • berhak (obyek jual beli tanah) pemilik asalhanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidakberhak).Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT YYK202122Bahwa mengenai Akta Jual Beli No.08/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual BeliNo.09/2009, tanggal 2 Juli 2009, Akta Jual Beli No 10/2009, tanggal 2 Juli 2009,yang sebetulnya adalah urusan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan AktaJual Beli termaksud adalah syah secara hukum, karena :a Merupakan Akta Otentik yang bersifat partai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-02-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Nopember 2014 — BAMBANG HERMANTO; MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
138 — 81
  • TAHUN 2013 Tentang PenetapanKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 2013 2018 tanggal 28 JuniBahwa selama menjalankan Jabatannya sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,Penggugat telah benar benar menjalankan tugas sesuai dengan apayang diatur dalam Undang Undang; Bahwa tanpa berdasar Komisi Pemilihan Umum Karimun diadukan keDewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ( DKPP ) oleh CalonLegislatif Dr.Zulfan Efendi A dari Partai