Ditemukan 1041 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keramat kecamatan kramat kamat kecam kecamata kecamatn kecama kecaman
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
226 — 166
  • Demak No. 8 Tahun 2020 (Vide Bukti T14,Bukti T15, Bukti T21);Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban pada pokoknyamendalilkan bahwa Permohonan Rekomendasi kepada Camat Mijen tidakditanggapi atau tidak memberikan Rekomendasi dikaitkan dengan buktisurat berupa Surat Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Jleper keCamat Mijen (Vide Bukti T19) dan Objek Sengketa Terbit tanggal 4September 2020, diperoleh fakta hukum tidak ada sikap penolakan dariCamat Mijen dan secara hukum dianggap telah menyetujui atau
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
218 — 131
  • Hasan Bin Mida di Kantor Kepala Desa Tobat pada tanggal29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan DiketahuiKepala Kantor Kecamat Balaraja ;.Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. Hasan BinMida (alm) adalah pihak yang berhak atas kedua bidang tanah tersebutyang terletak di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja, berdasarkanSurat Keterangan Waris almarhum H.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bon
Tanggal 21 Januari 2016 — 1. H. MUHAMMAD RAMLI selanjutnya disebut PENGGUGAT I ; 2. BASRI,selanjutnya disebut PENGGUGAT II ; 3. ABDUL FATAH, SE , selanjutnya disebut PENGGUGAT III ; 4. H. MUSTAFA disebut PENGGUGAT IV ; 5. AMBO DALLE,selanjutnya disebut PENGGUGAT V ; 6. OPE, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ; 7. SITI AMINAH, disebut PENGGUGAT VII ; 8. SUWANDI , selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII ; 9. SURIANTO, selanjutnya disebut PENGGUGAT IX ; 10. SITI AISYAH ,selanjutnya disebut PENGGUGAT X ; selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; L A W A N 1. COLLENG :selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I 2. Para Ahli Waris BAHARUDDIN a. NUR. Hj. NIRWANA, b. TAUPIK, c. MUNAWARAH d. M. RIZAL e. MUHAMMAD SAIFUL f. SITI NURHASANAH BAHARUDDIN Als ENDANG g. ALI AKBAR selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT II ; 3. H.M. TAHER selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. MASYRI selanjutnya disebut TERGUGAT IV; 5. M. JAFAR HBdisebut TERGUGAT V; 6. SYAHRIL SAHABUDDIN, selanjutnya disebut TERGUGAT VI; 7. ASRIADI, selanjutnya disebut TERGUGAT VII; 8. LURAH LOKTUAN,selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I; 9. H. JABIR ( Mantan Ketua RT. 10 Loktuan – Bontang ), , selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;
67 — 19
  • Berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah/Perwatasan,seorang Lurah tidak mempunyai wewenang untuk membuat danmenerbitkan, seorang Lurah hanyalah meneruskan permohonanpenerbitan surat keterangan dari warga yang memohon untuk diterbitkansurat tersebut diatas tanahnya dan untuk selanjutnya akan diteruskan keCamat yang akan menerbitkan surat tersebut, itupun dengan ketentuanakan diteruskan apabila syaratsyarat dan alas hak penerbitan surattersebut telah terpenuhi tanpa kecuali, sehingga berdasarkan atas
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
108 — 33
  • Sholikhin melakukan perbuatan yangmelebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah keCamat Sungai Raya dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi. SaksiSehono, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhinmalahan sudah berniat agar tanah LP Klas ITA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;e Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kakanwil BPN Prop. Kalbar Nomor :030458412008 tanggal 12 Juni 2008, terdakwa Ir. H.
    Sholikhin melakukan perbuatan yangmelebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah keCamat Sungai Raya dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi. Saksi7al, 53 dari 360 hal. Ptsn Pkr No. 28/Pid Sus/TP Korupsi/2012/PN Prk.Sehono, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhinmalahan sudah berniat agar tanah LP Klas ITA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;e Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kakanwil BPN Prop.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SUMENEP Nomor 08/PDT.G/2013/PN. Smp
Tanggal 29 Oktober 2013 — PENGGUGAT: 1. SITI DIANA HARIANY
2. R.MOH DIHYAH SUYUTI
3. SRI ASTUTI WARDHANI
DKK
ADVOKAD: ACHMAD RIFAI, SH, MH
PENGGUGAT : RA. SITI HATIJAH
2. RA BARATUT TAKIYA
RA. MURAMA
DKK
82 — 17
  • Mukti Atmaningseta dan Suyuti satu orang ;Bahwa selain gambar peta yang lain Suyuti pernah menunjukkanSPPT tahun 1993 ;Bahwa saksi sempat dikumpulkan oleh Suyuti dan yang saksitahu tanah sengketa adalah hasil pemberian ;Bahwa Saksi terakhir datang ke tanah sengketa sebelum hari rayakemarin dan dari dulu sampai sekarang luasnya tetap tidak adaperubahan cuma dipotong jalan ditengah ;54Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat tanah sengketa keCamat karena selama ini tidak ada masalah ;Bahwa R.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1057
  • Bukti Surat rekomendasi no: 10/CSU/1986 tertanggal 13 Pebruari 1986(bukti P/T10, yang konsederan tertulis bahwa masyarakat Desa Wahaltidak keberatan memberi tanah petuanan dengan batasbatasTimurdengan Air Pokea, Barat dengan Air maluku, Utara pantai laut seram,Selatan dengan Tanah Negara , diterbitkan oleh Bp.Drs Ulumudin RomeonSekretaris Camat Kecamat Seram Utara.3. Bukti surat akte hibah no.2/AGR/CSU/1986 tertanggal 14 Pebruari 1986,yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg
Tanggal 13 Oktober 2020 — JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E
265 — 63
  • melaksanakan program tersebutkonsekwensinya akan mendapat pinalti dari Pemerintah Pusat apabila kelebihanSilpa 30% (tiga puluh persen) sebesar jumlah tersebut akan dipotong untuk tahunkerugian dan tidak akan diberikan ke desa;Bahwa tidak ada data kawasan hutan di Pemerintah Desa, setelan adapermasalahan di Desa Pararungan, ada kordinasi di tingkat pimpinan dan padasaat penyusunan peraturan dana desa tahun 2020, diundang KPH IV untukmensosialisasikannya peta kawasan hutan dan peta tersebut dapat diteruskan keCamat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
48 — 10
  • Singkep Barat kemudian dilakukan vrifikasi dandiajukan kecamat untuk ditanda tangan yang telah dibuat olehsektretaris UPK kemudian barulah turun SPC dari Camat dandapatdijelaskan ada yang dilakukan vrifikasi dan ada juga tidakdilakukan vrifikasi dengan secara langsung SPC sudah ada yangdiserahkan oleh FK saudari NANI EKAWATI, S.Pd;Dilakukan rangking setiap kelompok bagi yang mendapatkanrangking pertama didahulukan sesuia dengan jumlah dana dikas yangada bank ;Setelah menerima SPC berapa jumlah dana
    Singkep Barat kemudian dilakukan vrifikasi dandiajukan kecamat untuk ditanda tangan yang telah dibuat olehsektretaris UPK kemudian barulah turun SPC dari Camat dan dapatdijelaskan ada yang dilakukan vrifikasi dan ada juga tidak dilakukanvrifikasi dengan secara langsung SPC sudah ada yang diserahkanoleh FK saudari NANI EKAWATLI, S.Pd;Dilakukan rangking setiap kelompok bagi yang mendapatkanrangking pertama didahulukan sesuia dengan jumlah dana dikas yangada bank ;Setelah menerima SPC berapa jumlah
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
58 — 13
  • Singkep Barat kemudian dilakukan vrifikasi dandiajukan kecamat untuk ditanda tangan yang telah dibuat olehsektretaris UPK kemudian barulah turun SPC dari Camat dandapatdijelaskan ada yang dilakukan vrifikasi dan ada juga tidakdilakukan vrifikasi dengan secara langsung SPC sudah ada yangdiserahkan oleh FK saudari NANI EKAWATI, S.Pd;Dilakukan rangking setiap kelompok bagi yang mendapatkanrangking pertama didahulukan sesuia dengan jumlah dana dikas yangada bank ;Setelah menerima SPC berapa jumlah dana
    Singkep Barat kemudian dilakukan vrifikasi dandiajukan kecamat untuk ditanda tangan yang telah dibuat olehsektretaris UPK kemudian barulah turun SPC dari Camat dan dapatdijelaskan ada yang dilakukan vrifikasi dan ada juga tidak dilakukanvrifikasi dengan secara langsung SPC sudah ada yang diserahkanoleh FK saudari NANI EKAWATLI, S.Pd;Dilakukan rangking setiap kelompok bagi yang mendapatkanrangking pertama didahulukan sesuia dengan jumlah dana dikas yangada bank ;Setelah menerima SPC berapa jumlah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. YASSIN KACO MUSTAFA.
141 — 39
  • Dana tersebutdicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diserahkan keCamat Wara Timur dan dari Camat Wara Timur, dana tersebutdiserahkan kepada Terdakwa secara tunai;.
    sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh jutarupiah);11)Tanggal 08 Maret 2017 setor ke Tata Pemerintahan Setda Palopountuk biaya SPPD Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk7 (tujuh) orang Lurah dan 1 (satu) Camat kegiatan di Surabaya JawaTimur selama 4 (empat) hari;12)Tanggal 08 Maret 2017 perbaikan mesin printer 2 (dua) unit Rp1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);13)Tanggal 11 Maret 2017 titip dana ke Lurah Pontap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan keCamat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 22 Mei 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
54 — 29
  • kegiatansupaya spesifikasi dimaksud terpenuhi sesuai dengan syaratsyarat asal benih/anakanBPT, sebagaimana diatur dalam:aSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTTNomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 TentangPenetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber BenihUnggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIKPETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten SumbaBarat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal, yakni: No Kecamat
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
Register : 30-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 607/Pid.B/2016/PN Mre
Tanggal 27 April 2017 — Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan : Palembang : 43 Tahun/10 Oktober 1973 : Laki-laki : Indonesia : Jl. Mawar Blok D-4 No. 13 RT. 51 RW. 20 Kecamatan Sako Kota Palembang Jl. Swadaya Murni Komp. The Green Catleya Residence Blok K No. 30 RT. 106 RW. 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang : Islam : Swasta
115 — 24
  • puluh juta Rupiah) tetapi ditulis kesepakatanRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta Rupiah);Bahwa, pembayaran tanah tersebut tidak secara tunai tetapi bertahap yaitupertama Terdakwa dibayar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah), keduaTerdakwa dibayar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta Rupiah);Bahwa, pembayaran itu tidak 1 (satu) hari langsung tetapi kelangkelang (selangseling);Bahwa, pembayaran tanah tersebut sudah lunas;Bahwa, seminggu kemudian Terdakwa bersama Asmadi datang datang keCamat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
364 — 938
  • tentang penetapanmatarumah, kemudian ada keputusan badan saniri negeri, penetapanpenjabat pemerintahan negeri.Bahwa Dasar itu kemudian dipakai untuk menetapkan berdasarkanputusan Pengadilan Tinggi yang ingkra dan sekarang menjadi objeksengketa di PTUN Ambon.Bahwa Di Bagian saya terkait dengan suratsurat tidak ada, yang adaseperti surat keberatan tentang matarumah ada, dan terkait denganPerneg tidak ada yang masuk ke Bagian saya.Bahwa Bisa, misalnya dari pemerintah negeri (Sekretaris) sampaikan keCamat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus/2011/PN.TipikorSmg
Tanggal 28 Juli 2011 — AFIF ZAMRONI alias ONI Bin MASRUKIN (TERDAKWA)
89 — 13
  • Agus Pramono,ST selaku Sekretarise Dwi Lukito Amd selaku Anggotae Herry Cahyani,ST sebagai Anggotae Anna Dwi R.Rizky ST selaku Anggota SK.Kepala Dinas PU No.050/1880 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pekerjaan ( PPP ) yaitu :e Muniri,BE ( Ketua Pemeriksa )e Anwar Sultoni,Amd ( Anggota )e Aruman ( Anggota )e Drs.Taifur Assayba Amd ( Anggota )e Drs.Edy Kusmartono ( Anggota )Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan atau waduk di Desa DukuhWringin dan Desa Tanjung Sari Kecamat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2012 — ZULMI SISWINA
208 — 15
  • Put.No. 15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDGBahwa saksi tahu terdakwa menjabatsebagai bendahara dan diantara pengurusKMN tersebut yang bekerja hanyaterdakwa sendiri tidak ada dibantu olehketua dan sekretaris, setelah 6 bulan jalanada masalah kemudian di proses di kantorwali nagari kemudian dilanjutkan kecamat, lalu camat penyarankan agardiselesaikan secara kekeluargaan di kantorwali nagari dan di buatlah perjanjianbahwa terdakwa akan meneruskanpembayaran dana kredit KMN yangterpakai tersebut dalam jangka waktu
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-02-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 96/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 12 Februari 2013 — H. SALAM DANI
268 — 67
  • Sin Stil, Diun, yang lainnya Terdakwa sudah tidakingat ;Bahwa orangorang yang menjual tanah tersebut menghadap keCamat dan Lurah ;Hal. 61 Putusan No. 96/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim.Bahwa pada waktu proses jual beli tersebut dibuatkan Akte Jual Beliyang dibuat oleh Camat ;Bahwa Terdakwa selaku pembeli tidak melakukan rekayasa apapunkarena akte tersebut memang dibuat olen Camat ;Bahwa blangkoblangko dan formulirformulir lainnya Terdakwa hanyamenerima saja karena Terdakwa tidak ada kKewenangan mengenai halitu
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE, SH
2.GILANG GEMILANG, SH., MH
3.SURYA D.P BAKARA, SH., MH
Terdakwa:
KASWADI
89 — 43
  • ke Bagian Pemerintahan padaKecamatan Moro, lalu Berkas tersebut diperiksa/ferifikasi oleh saksiBUDIMIN selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Moro, jika administrasitersebut telah lengkap diperiksa maka saksi BUDIMIN memberikan parafpada sisi kiri Tandatangan Camat, selanjutnya diserahkan kepada saksiISNAIDI selaku Sekretaris Camat Moro untuk diperiksa/ferifikasi Kembali,apabila lengkap makan Sekretaris Camat memberikan paraf pada sisikanan Tandatangan Camat, selanjutnya Sporadik tersebut diteruskan keCamat
    bagian saksi sebesar Rp.50.000, persurat Sporadik , Kasi Pemerintah mendapatkan Rp.40.000 kemudianbagian staff bagian Register Rp.35.0000 dan Camat mendapatkansekitar Rp.125.000. uang tersebut dibagikan oleh saudara SITI SARAHsebagai petugas registerBahwa, Saudara SITI SARAH datang keruangan saksi menyerahkanuang dengan mengatakan bahwa ini uang untuk pengurasan sporadikyang sudah diregister;Bahwa benar, total biaya pengurusan sporadik di desa selat mie yangditerima saksi saat menjadi sekcam di kecamat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 19 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI Diwakili Oleh : PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : SUMARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : SUMINTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : EDI RAHMAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : SLAMET C
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : GALIMAN
59 — 25
  • Solusi terbaik sebaiknya warga trasmigrasi di Inklaf/dikembalikankepada masyarakat kemudian dinegosiasi lagi kepada warga; Surat dari BPN Kutai Kartanegara Nomor A.60/64/100/XII/2014, PrihalSurat Rekomendasi Penggarapan LU II Paska Pengembalian Batas olehBPN tertanggal 18 Desember 2014; Surat Bupati Kutai Kartanegara (Ibu Rita Widya Sari) tertanggal 25 Mei2015 yang ditujukan Kecamat Muara Kaman agar Camat menyampaikankepada PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — HAJI MULIA HARAHAP
97 — 51
  • rumah tangga miskin Kabupaten PadangLawas Utara sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enamribu delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah TanggaSasaran).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah TanggaMiskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalahsebagai berikut: TotalPAGU BERAS PenyaluranSasarlo Kecamat
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Bon
Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT H. MUHAMMAD ICHSAN MELAWAN TERGUGAT : 1. Pemerintah R.I C/q Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai TERGUGAT ; 2. Ahli Waris alm. DAENG PATULLA, yaitu HAMSAH, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; 3. H. BIRI LEGE selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II; 4. Pemerintah R.I C/q Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di II Kutai (dahulu) sekarang Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III; 5. Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur C/q Kepala Kantor Pertanahan Kutai (dahulu) sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV; 6. Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan TimurC/q Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V; 7. Pemerintah RI C/q Menteri Perhubungan RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur C/q Pemerintah Kota Bontang Perhubungan Kota Bontang di Bontang, C/q Kepala Satuan Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Kota Bontang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI; 8. Pemerintah R.I C/q Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timurc/q Pemerintah Kota Bontang Bontang C/q Camat Bontang Utara (dahulu) sekarang Camat Bontang Barat C/q Kepala Desa Bontang Baru (dahulu) sekarang Lurah Gunung Telihan C/q Ketua RT. 21 Gununga Lenga, Desa Bontang Baru (dahulu) sekarang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Bontang, selanjunjutya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII; 9. Pemerintah R.I C/q Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Jln. Gajah Mada, Samarinda, C/q Pemerintah Kota Bontang di (dahulu) sekarang Camat Bontang Barat C/q Kepala Desa Bontang Baru (dahulu) sekarang Lurah Gunung Telihanselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII; 10. Pemerintah R.I C/q Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur C/q Pemerintah Kota Bontang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX ; Selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT ;
113 — 52
  • Berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah/Perwatasan,seorang Lurah dan Camat tidak mempunyai wewenang untuk membuatdan menerbitkan, seorang Lurah hanyalah meneruskan permohonanpenerbitan surat keterangan dari warga yang memohon untuk diterbitkansurat tersebut diatas tanahnya dan untuk selanjutnya akan diteruskan keCamat yang akan menerbitkan surat tersebut, itupun dengan ketentuanakan diteruskan apabila syaratsyarat dan alas hak penerbitan surattersebut telah terpenuhi tanpa kecuali, sehingga berdasarkan