Ditemukan 11051 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-08-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RAMLAH, SH
Terdakwa:
1.Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA
2.SABRI bin MUBIN
5334
  • dapat dikatakan selesai atau telah nyata apabila sesuatu barang tersebutsudah berpindah dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan atau seizinpemiliknya atau yang menguasai barang tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan melawan hukum dalamdoktrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, yang oleh Prof.Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni : pertama, in strijd met hetrecht (bertentangan dengan hukum), dan kedua, niet steunend op hetrecht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder
Register : 09-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 22 Februari 2017 — WARDI Alias KUNCUNG Bin MARTO WAGIMIN
285
  • alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 21-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Sang
14871
  • Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BL 93333 TS dariPelabuhan Bac LieuVietnam
Register : 23-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 84/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 12 September 2019 — Pembanding/Penggugat : SUWARDIH BIN KUDUNG Diwakili Oleh : Hj. Sri Rezeki Daradjatin
Terbanding/Tergugat III : IWAN BIN TAUHID
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIM ASIA AFRIKA
Terbanding/Tergugat IV : IRMA BINTI TAUHID
Terbanding/Tergugat II : IDA BINTI TAUHID
Terbanding/Turut Tergugat III : Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pamulang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan kota Tangerang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi banten
14077
  • Zonder belang, het is geen rechtsingang.Oleh karena kepentingan ini lahir Karena adanya kerugian dan iaharus merupakan kerugian yang telah aktual dan bukan sekadarpotensial. Dengan kata lain, Penggugat tidak dapat mengajukangugatan jika hanya bersandarkan pada adanya peluang untukdirugikan;b. Bahwa Tergugat membantah telah melakukan perbuatanyang merugikan Penggugat karena hal tersebut tidak benar,objek gugatan bukan merupakan milik Penggugat melainkan milikTergugat yang diperoleh dari Prof.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS
4549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari seluruhdakwaan tersebut;e Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruhdakwaan, maka memulihkan Terdakwa dalam hal nama baik,kedudukan, harkat, dan martabat keluarga seperti semula; danmembebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara;Bahwa, Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) sependapat danmembenarkan atas pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc sebagaimanadiuraikan di atas, karena hal itu sesuai dengan suatu asas hukum pidana yaitutiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — YOSSEP M. RIDWAN BIN M. ASY’ARI
573280 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FADILLAH yang menjadi perkara TindakPidana Korupsi, dan Terdakwa/Pembanding terpaksa menandatangani FHO tersebut;Bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana adalah kepadaorang yang telah melakukan~ perbuatanpidana, Azazpertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : TIDAK DIPIDANA JIKATIDAK ADA KESALAHAN (geen straf zonder schuld Actus non facit reumnisi mens sir rea) Prof Moeljatno, dalam bukunya AzazAzaz HukumPidana halaman 155 berpendapat bahwa:Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN MAROS Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Mrs
Tanggal 16 Agustus 2017 — terdakwa : SUKRI Alias UKI Bin YUNUS JPU : Jatmiko Rahardjo, SH
254
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila seseorangmelakukan suatu perbuatan tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakanperbuatan yang dapat dikategorikan tanpa hak;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dalam hukum pidanadikenal dengan istilan wederrechtelijk yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakniin strijid met het recht (bertentangan dengan hukum) dan niet steuhend op het recht(tidak berdasarkan hukum) atau zonder
Register : 25-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Masteriawan, S.H.
Terdakwa:
Jepri Andika Alfian Alias Jep
389
  • telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkanagar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan
Register : 28-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 15/Pid.Sus/PN.Pbm/2014
Tanggal 3 April 2014 — FITRI NOVIANTI binti RANCAS
4231
  • Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangHal 44 dari 67 halaman, No. 15/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 24-04-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.BASUKI WIRYAWAN, SH
2.NOVAN ARIANTO, SH
3.DARMAWATI LAHANG, SH
4.MUHAMMAD NIZAR, SH
5.OKI MUJI ASTUTI, SH
6.DARWIS, SH
7.SUPARLAN H, SH
Terdakwa:
SUGI NUR RAHARJA ALS GUS NUR
1318495
  • dikatakan tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan karena olehundangundang tidak diberi hak untuk itu;Menimbang, bahwa secara etimologis pengertian tanpa hak sama denganpengertian dalam konsep melawan hukum (wederrechttelijk) dalam hukum pidanaada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), ataumelanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yangmengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atausebagai tanpa hak (zonder
Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pid.Sus/2013
MONIKA BIUW
6749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld) dalamdoktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum,mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dlakukan dengan sengaja atau kealpaan,dan tidak ada alasan pemaaf;Bahwa untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dari tindakan ParaTerdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 s/d2004 dalam hal penggunaan APBD 20022003 terhadap biaya mobilitas, danapemberdayaan perempuan dan belanja barang
Register : 14-05-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 746/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RIZAL DJAMALUDDIN, SH
Terdakwa:
1.VENNO AKBAR FATHURROCHMAN
2.HILMY ADAM JIETA PRADANA
273157
  • Azaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak Dipidana JikaTidak Ada Kesalahan (geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisimens sic rea). Prof. Moeljatno dalam bukunya AzasAzas Hukum Pidanahalaman 155 berpendapat bahwa:Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau diatidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatanpidana, tidak selalu dia dapat dipidana.MengenaiError In Persona dalam hukum pidana, Prof.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Ir. SYAMSIR SIRALI, M.Si
9658 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
Register : 18-09-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PALOPO Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Plp
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Rismah, S.H.
2.Irmawati, SH
Terdakwa:
SAKIAH NURSAGA alias AYU Bin SAGA DG. LAU
5225
  • bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutHal 32 dari 52 halaman, Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN Plpundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 134/Pid.B/2019/PN Rgt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Jimmy Manurung, S.H.
Terdakwa:
ROMA RIANTO alias RIAN bin FAHRIZAL YANI
789
  • Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana, oleh karenanya terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan keempat telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selaindan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menuruthukum dan patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
Putus : 11-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — SUYATNO Bin SUBAGIYO
13550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 193 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, makaterhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yangsetimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin Hukum Pidana dandidalam perundangundangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straaf Zonder
Register : 06-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Do Tan Toan
15067
  • Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 4977 TS dariPelabuhan Phuoc TinhVietnam
Register : 13-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terdakwa:
1.ARIADIN alias ADIN bin SADI
2.HANDOKO alias DOKO anak dari YOHANIS alm
6218
  • Lamintang, SH dalam bukunya DasarDasar Hukum PidanaIndonesia, (hal 345 355) Wederrechtelijk ini meliputi pengertiansebagai berikut : Bertentangan dengan hokum objektif atau, Bertentangan dengan hak orang lain atau, Tanpa hak yang ada pada diri Seseorang atau tanpa kewenangan;Unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalahtidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunyaLeerbook halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakantanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)
Register : 29-06-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Psb
Tanggal 4 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZKY AL IKHSAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNAWARMAN Bin ZAINUDIN SYAM Pgl EDI PUTIK
6923
  • Simons istilah melawan hukum(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht) (lihat PA.F.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pkj
Tanggal 17 September 2014 — SAHARUDDIN Bin NAPING
344
  • terjadi Error In Persona, oleh karenanya Terdakwalahyang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan JaksaPenuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yangdilakukannya;Menimbang, bahwa defenisi melawan hukum yang dalam doktrin hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, dapat diartikan dalam tiga bentukyakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(in striid met hetrecht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanpa hak(zonder