Ditemukan 1517 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.I MADE SUKRAYASA Alias MADE Bin NENGAH TUNAS
2.LEMAN Bin TUMUL
4114
  • danRajungan (portunus Pelagicus spp), dimasa yang akan datang;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benih Lobsteradalah lobster yang berukuran kecil dengan berat kurang dari 200 ramperekor dan kategori binih lobster adalah untuk ukuran panjang kerapas dibawah 8 cm berat dibawah 200 gram perekor;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penangkapan benih lobster dari alam liartidak dibenarkan, karena benih lobster merupakan fase kritis sehinggapenangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa kebijakan Pemerintah yang dinyatakan secara tegas dalamMaster Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia/MP3EI, Knususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa tarifpajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintahhendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi dayasaing produk lokal, perseroan adalah produsen produk lokal, jika pengenaanPPnBM tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka jelas akan melemahkanHalaman 8 dari 44 halaman.
Register : 31-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Zaafril Razief Amir, ME
238129
  • Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).> Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak dipenuhioleh Perdana Putra Mohede dan Danu Prihantara Nurrachman, namunMusa Harun Taufik selaku Kepala Cabang Utama Jakarta PT.
Register : 25-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Smp
Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon:
NOVAL Bin FATHOR RAHMAN
Termohon:
NURUL IZZATI Binti MOH. RAMLI
1014
  • berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus
Register : 22-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 212 / Pid.Sus-Lingkungan Hidup / 2014 / PN. Plw
Tanggal 23 Oktober 2014 —
40120
  • Selain gasrumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panasyang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganketebalan ratarata sekitar 10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro orologis pada lahan yang telah terbakar , kerugian yang timbul akibat daripenebangan hutan alam yang dilakukan pada areal seluas 1,5 ha adalahsebesar Rp. 5.653.311.000, sementara akibat dari kebakaran sebesar Rp.1.856.909.200, sehingga total kerugian adalah Rp. 7.510.220.200, ;nn Menimbang
Register : 19-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tjt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL RAHMAN Bin AMBOK RIUK
2.MULYADI Als MULI Bin SAMSU
4928
  • vide pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan),sedangkan yang dimaksud ikan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menjelaskan ikan adalah segala jenis organisme atau sebagiandari siklus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 09-07-2013
Putusan PT AMBON Nomor 26/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 10 Juli 2012 — MOHAMAD RAHARUSUN,S.Sos
11562
  • Aru;e Penjabaran 2007 (Asli)e APBD 2007 (Asli)e APBD 2008 (Asli) Penjabaran 2006 (Asli)e Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12Juni 200688 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.e Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhjr per 31 Desember2007,e Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03Nopember2007 ahkan 21 September 2007 (19 Lembar)e Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada
    Aru;Penjabaran 2007 (Asli)APBD 2007 (Asli)APBD 2008 (Asli)Penjabaran 2006 (Asli)Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni2006Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhjr per 31 Desember 2007,Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 Nopember2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar)120Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Eddy Suhaimi bin Baharudin
8955
  • Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN TjtAyat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PermenKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jikaterbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus
Register : 21-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Mdn
Tanggal 12 April 2016 — - Adi Sutrisno Alias Adi; - Taufik
51452
  • dan Satwa ; Bahwa menurut pengetahuan ahli adalah semua jenis sumber daya alamhewani yang hidup di darat, di air dan di udara yang dilindungi karena satwatersebut dalam bahaya kepunahan maupun dikarenakan satwa populasinyajarang ; Bahwa setahu ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Trenggiling adalah termasukjenis satwa yang dilindungi ; Bahwa menurut pengetahuan ahli satwa trenggiling adalah termasuk jenishewan yang dilindungi, dalam siklus
Register : 06-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 116-K/PM.I-04/AD/XII/2019
Tanggal 16 Januari 2020 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Ade Hendra
12735
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2009 Tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yangmenetapkan "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairanan berdasarkan ketentuan tersebut Saksi jelaskanbahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikansebagaimana yang telah
Register : 03-06-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PELALAWAN Nomor 122/ Pid.Sus/2015/PN.PLW
Tanggal 25 Agustus 2015 —
37553
  • Selain gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yangtinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rataratasekitar 10 cm sehingga akan menganggu siklus hidroorologis pada lahan yangtelah terbakar tersebut. Kerugian yang timbul akibat terjadinya pembukaan lahandengan pembakaran pada areal seluas 6 ha adalah sebesar Rp. 3.636.935.400;. Saksi AHLI DR. Ir. BASUKIWASIS, M.Si.
Register : 11-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 7/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
11977
  • Bukti T.Il Int.22G : Foto copy Daftar Dan Jadwal Menu Makanan Siklus 10(Sepuluh) Hari Narapidana/Tahanan Pada LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar TahunAnggaran 2017 Tanggal 16 Desember 2016 (foto copysesuai dengan foto copy);Halaman 46 Putusan No. 7/G/2017/PTUNMDN30.31.32.33.34.35.Bukti T.ll Int.22H : Foto copy Daftar Kebutuhan Bahan Makanan DanBukti T.ll Int.221 :Bukti T.ll Int.22J :Bukti T.ll Int.22K :Bukti T.ll Int.22L :Bukti T.ll Int.22MBahan Bakar Per Orang Per Hari Mengikuti JadwalSiklus
Putus : 20-04-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 April 2016 — 1. WANDI BASTHOMI Bin MANSYUR SIDIK ; 2. KUSHARIYATI Binti SJAFI’I ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
4812
  • Bangsal Kab.Mojokerto langsung diterimakan melallui rekening kas pemerintahandesa Sidomulyo, sebagaimana dalam rekening bank jatim Cab.Mojokerto ( SIKLUS ).Bahwa benar dalam proses pencairan dari rekening kas pemerintahandesa Sidomulyo dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo danbendahara desa tanpa mengetahui dan persetujan dari Camat.Bahwa benar sampai dengan saat ini desa Sidomulyo belum pernahmembuat laporan pertanggungjawaban terkait Perdes tentangAPBDesa yang memuat tentang penerimaan maupun penggunaandana
    Mojokerto sebesar Rp.400.000.000,telah masuk kedalam rekening kas pemerintahan desa Sidomulyotabungan SIKLUS bank JATIM nomor rekening 01630111603 tanggal27 Oktober 2014.Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar sebagai dasar pelaksanaankegiatan sumber dana bantuan keuangan desa adalah Peraturan BupatiMojokerto Nomr 37 tahun 2014 tentang Pedoman Umum bantuaneuagan pada pemerintah desa dari pemerintah kabupaten Mojokertotahun anggaran 2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan Peraturan menteridalam negeri nomor
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
412841
  • Pbr.Pengembalian Dana dan pelunasan kredit, dimulai dari sejak tanamanberumur 49 bulan sampai dengan umur tanaman 8 tahun (Kreditdiharapkan lunas) ;Pengelolaan petani, dimulai setelah kredit lunas sampai dengan tanamandiremajakan/satu siklus tanaman ;Pelaksanaan Kegiatan yakni :Perusahaan harus mengikuti jadwal pembangunan yang ditetapkanbersama antara Pemerintah daerah dengan Perusahaan dibawahpengawasan Konsultan Pengawas ;Secara garis besarnya JUKNIS mengatur hal sebagai berikut :Bahwa dalam rangka
    Output Kegiatan1.Z.Terbentuknya unit usaha perkebunan berupa kebun kelapa sawit.Terbentuknya kawasan pertumbuhan yang menjadi pusat perekonomian daerah.lll.Ruang Lingkup1)3)Uraian TugasPerusahaan pengembang bersama dengan pemerintah kabupaten/kotadan petani membuat kesepakatan untuk membangun perusahaanpatungan saham berbentuk badan usaha bidang perkebunan dandiharapkan terjalin kerjasama minimal satu siklus tanaman 25 tahun.Lokasi KegiatanTersebar pada 9 Kabupaten / kota dengan luas total 10.200
    GERBANG EKAPALMINAKonsultan Pengawas : PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT(PPKS Medan) ;Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 PerjanjianKerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04/2006tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 sampai dengan TA. 2010) adalahsebagai berikut :1.Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1 (satu)siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200
    Pbr.tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 sampai dengan TA. 2010) adalahsebagai berikut :1.Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1 (satu)siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200 Ha meliputi :> Pembukaan lahan,> Pembibitan,> Penanaman,> Pemeliharaan tanaman, Panen dan Pengolahan hasil panen, Pengembalian dana pembangunan dengan proses revinansing melaluiperbankan dan.> Pengelolaan pengembalian angsuran kredit petani peserta.Lokasi Pekerjaan terletak
    Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan pasal 1 PerjanjianKerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaandan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04 /2006 tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 s/d TA. 2010) adalah sebagaiberikut Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1(satu) siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200 Ha meliputi :Pembukaan lahan,Pembibitan,Penanaman,Pemeliharaan tanaman,Panen dan Pengolahan
Register : 25-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.BL
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5715
  • Putusan Nomor 1060/Pat.G/2021/PA.BLVaginismus, tetapi hanya memeriksakan siklus haid Termohon, tepatnyapada tanggal 07 Pebruari 2018 di RS. Suhadak Haji Blitar;7.
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
8849
  • Pertama Teori Sumber : teori dimana uang tersebut yang bersumberpada APBN, kalau daerah APBD, karena bersumber pada APBNmaka pengelolaan APBN mengikuti siklus mulai dari perencanaan,pembahasan, penetapan sampai pertanggung jawaban, maka untukmekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui hukum publik,sehingga tidak menyebabkan uang tidak berubah ; 2.
    daerahyang masuk melalui Subsidi dan disitu sudah diatur didalam UndangUndang Keuangan Daerah yang disebut azasazas pengelolaankeuangan yang baik antara lain azas akuntanbilitas dan profesionalitas,disitu sudah diatur mengenai mekanisme penggunaan uang yangberasal dari pemerintahan tersebut dan tujuan biasanya melekat padaPeraturan Pemerintah yang dijadikan landasan untuk masuknya subsidike institusi BUMN ;Bahwa kalau pejabat BUMN tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara tersebut, didalam siklus
    APBN itu siklus tahunanmeskipun kemudian pertanggung jawabannya biasanya berhimpitdengan tahun anggaran berikutnya, antara Januari s/d Maret biasanyauntuk periode Pertanggung jawaban Anggaran Negara (PAN) olehkarena itu maka yang menerima subsidi dari negara itu harusHal 159 dari 236 hal.
    kerugiankerugian yang terjadi BUMN merupakan unsur Tipikor, maka pembentukamandeman UUD menempatkan BPK yang mandiri, sebaiknya haltersebut diserahkan kepada audit BPK ; Bahwa terkait dengan hutang dan Piutang, BUMN masuk keuangannegara Ahli mengkategorikan keuangan negara ; Bahwa siapapun yang memakai uang negara dia harus tunduk padamekanisme dan pertanggung jawaban terhadap keuaganan negara ; Bahwa kalau lone/pinjaman, sepanjang kKemudian masuk didalam APBNmenurut pendapat Ahli sudah masuk didalam siklus
    penyidik, karena ini juga menggunakanfasilitas ini juga masuk didalam lingkup keuangan negara ; Bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan, struktur permodalan diPLN, kekayaan negara yang dipisahkan negara adalah yang bersumberpada APBN untuk diserahkan kepada BUMN/perusahaan negara.dalamkonteks ini UU tidak membuat suatu klasifikasi secara khusus manayang merupakan modal PLN sendiri, mana yang dari uang negaraselama tidak ada pengaturan dalam UU yang ada tidak direvisi, ini pertanggungjawaban siklus
Register : 15-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1133/Pdt.G/2019/PA.Pdg
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13025
  • Justrupenggugat inilah serimg menolak berhubungan karna sudah puasdengan pelacurnya di luar sana sehingga siklus sek tergugat jaditerganggu. Pengugat mengadaada baru diberi tahu setelah beberapabulan.Mengenai tergugat sudah 3 kali meminta cerai dan seterunsya... itutidak benar justru penggugat yang menginginkan bercerai karna tidakbisa memuaskan dia lagi sebagai seorang suami.
Register : 26-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 23 Agustus 2017 — SUDARNO al ACONG
16859
  • pembudidaya ikan, sumberdayaikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar WPPRIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500 000000, (lima miliar lima ratus juta rupiah);Menurut ahli bahwa lobster termasuk ikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 4 UU RI No 45/2009 tentang Perubahan atas UU RI No31/2004 tentang Perikanan, bahwa ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 27-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 224/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Juni 2017 — PT.RIAU AGRO MANDIRI >< PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
7126
  • Jaminan Impor sebesar Rp. 20 milyar sebagaimanaAkta No. 108 tanggal 17 Juni 2010 Perjanjian Perpanjangan Sementara atas KMKVPJI sebagaimanaPerjanjian No. 51 tanggal 27 Oktober 2010Catatan :Fasilitas Kredit Penangguhan Jaminan Impor (PJI) adalahfasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada importir(PENGGUGAT) dalam rangka pembelian barang di mana Bankmemberikan penangguhan pembayaran pembelian oleh importirsejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuaiperjanjian (biasanya menurut siklus
Register : 13-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
PHAN DUNG
4634
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangHalaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusPrk/2018/PN Ran.Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang