Ditemukan 1514 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 1060/Pdt.G/2021/PA.BL
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6115
  • Putusan Nomor 1060/Pat.G/2021/PA.BLVaginismus, tetapi hanya memeriksakan siklus haid Termohon, tepatnyapada tanggal 07 Pebruari 2018 di RS. Suhadak Haji Blitar;7.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 156/Pid.Sus-LH/2016/PN Dum
Tanggal 6 September 2016 — - MISRAN Alias IPONG Bin ABDUL MUIN
692179
  • Gas gas rumah kaca yangdilepaskan selama kebakaran berlangsung telan melewati batas ambangterjadinya pencemaran yang berari bahwa gas gas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitamya;Bahwa selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung,maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganHalaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 156/Pid.SusLH/2016/PN Dumketebalan ratarata sekitar 10 cm sehingga akan menganggu siklus
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 66/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN NUOC
6322
  • adalah CHU UT.Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.SusPrk/2017/PN RanMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 04-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
4.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
NGUYEN HOP KIM
6749
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Register : 13-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 26/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
PHAN LAI
4627
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya
Register : 02-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 20/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
FIYANTI MALA
Tergugat:
Gubernur Provinsi Lampung
311146
  • Tanggungjawab yang dimaksud tidak hanya terkait dengan pelaksanaan anggaran, namunjuga bertanggung jawab pada seluruh siklus anggaran dari sejak perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan (eksekusi anggaran), pengawasan danpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa pertanggungjawaban KPA dalam pengelolaankeuangan negara/anggaran tahunan yang dilaksanakan KPA yang dituangkandalam Buku Kas Umum yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan.
Putus : 18-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/PDT/2010
Tanggal 18 Juli 2011 —
10297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Exceptie Plurium Litis Consortium :3031Bahwa Pasal 11 angka 9 huruf e Anggaran Dasar Tergugat padapokoknya menentukan bahwa mengadakan kerjasama dengan badanusaha lain atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrakmanajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah (build, operate andtransfer/ BOT), bangun guna milik (build, operate and owned/ BOO) danperjanjian perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagiPerseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau1 (satu) siklus
    Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I;Berdasarkan Pasal 11 angka 9 huruf e Anggaran Dasar Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menentukan bahwa mengadakan kerjasama denganbadan usaha lain atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrakmanajemen, kerjasama lisensi, bangun guna serah (build, operate andtransfer (BOT), bangun guna milik (build, operate and owned/ BOO) danperjanjian perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagiPerseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau1 (satu) siklus
Register : 08-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Gns
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
RINA MAYASARI, S.H.
Terdakwa:
SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT
4019
  • ., ASsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, AlumniAHMPTHM, Jakarta, 1982, hal. 167), sedangkan pengertian melawan hukumadalah sama artinya dengan bertentangan dengan hukum atau "bertentangandengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organismeyang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
623246
  • Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada bukuharian (log sheet auxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu barajadi abu terlam pir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.
    Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada buku harian (log sheetauxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.
    menentukan dan menyusun rencana kerja seksi HR, GA, Security,Warehouse dan Purchasing, bertanggungjawab dalam penyusunan danmonitoring budget departemen, bertanggungjawab terhadap pelaksanaanstock opname dan perhitungan asset perusahaan, menyusun strategi dankebijakan pengelolaan SDM di perusahaan berdasarkan strategi jangkapanjang dan jangka pendek yang telah diterapkan sesuai dengan kebijakanperusahaan khususnya di bagian umum, menyusun sistem manajemenkinerja, mengontrol dan mengkoordinasikan siklus
Register : 19-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
KARDAP Alias AMAQ IKA
42059
  • kawasan hutan dan penetapa teknisoperasional dalam pengelolaannya sesuai dengan dasar dasar yang telahdisebutkan diatas; Bahwa aktifitas tersebut di atas termasuk kategori perusakan hutan karenaakan mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasihutan) dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan disebabkanoleh penggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi). dampakekologis yang ditimbulkan adalah : 1) Perubahan iklim, 2) kehilanganberbagai jenis spesies, 3) terganggu siklus
Register : 31-01-2018 — Putus : 12-06-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 207/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 12 Juni 2018 — BUDI HARIYANTO KARTIKA A.d MARBA KARTIKA
11714
  • melakukanpengurusan kredit; Bahwa jenis kredit yang ada di Bank Mandiri adalah kredit investasi,kredit modal kerja dan kredit Deposito sedangkan yang ditawarkankepada Terdakwa saat itu adalah kredit investasi dan kredit modal kerja; Bahwa kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk membeli assetperusahaan dan besar nilai kredit yang diberikan sebesar 70% x objekyang dibiayai sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikanuntuk pembelian stock yang besaran nilai kredit senilai siklus
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN SABANG Nomor 01/Pid.B/2013/PN-SAB
Tanggal 3 April 2013 — MULYADI Bin (Alm) ALI
7612
  • hasil rekaman iramajantung menunjukan adanya gangguan iramajantung (ventrikel takikardi);Bahwa ahli menerangkan ada melakukanpertolongan kegawatdaruratan (resusitasi jantungparu) yaitu dengan cara memompa jantung denganmenggunakan kedua tangan penolong diatas tulangdada pasien dibagian pinggir kiri dengan hitungan30 kali pemompaan dan 2 (dua) kali pemberianbantuan nafas dimulut dan hidung pasien denganmenggunakan ambu yang dihubungkan denganselang ketabung oksigen yang dilakukan sebanyak 5(lima) siklus
Register : 13-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 28/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN THUAN
5329
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 97-K/PM.I-04/AD/X/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Lando Pahala Gultom
6930
  • Bahwa Lobster termasuk juga jenis ikan sebagaimana Pasal1 dalam Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yangHal 14 dari 41 hal, Putusan Nomor 97K/PM 104/AD/X/2019seluruhnya atau sebagian dari siklus berada di dalamlingkungan perairan.10.
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SUMENEP Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Smp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
192
  • erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkutpenerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek keduamenyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untukpenerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahuikeadaan isteri yang akan dijatunkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantungpada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru makaperhitungan siklus
Register : 15-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
QUACH VAN CUONG
6929
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yangdimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Register : 30-07-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
1.YUDHI ANDONI
2.LILY SYUKRIANI
3.MIMIEN HARIYANTI
4.HASMIANDY HAMID
5.ERMAN
6.ZULDESNI
7.MISNAR SYAM
Tergugat:
Rektor Universitas Andalas Padang (Unand)
351452
  • Setiap barangnegara itu mempunyai siklus tersebut oleh karena itu setiap subjekjabatan yang bertanggung jawab itu dia tidak bisa lepas dari siklus itu,maka aturan mengenai aturan hak dan kewajiban misalnyapenghapusan dan tidak layak dipakai lagi dihapuskan dandimusnahkan lalu diambil kebijakan yang baru, kemudian ada diskresiada izin penghunian dilihat peraturan pemerintah Kementerian PUPR,kewajiban untuk merawat tanggung jawab yang tinggal, tetapi harusHalaman 117 dari 145 halamanPutusan Perkara
Register : 24-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 60/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Phan Ngoc Toan
4030
  • atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telahterpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 30-05-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
DANG NGOC QUANG
4628
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yangdimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairan;Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.SusPrk/2017/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang
Putus : 20-07-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — MANGARANTE PATILA, S.E. DKK
10569 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sah dan tidak bertentangandengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh para Terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja atas belanja barang danjasa berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;Akan tetapi, dalam keberatan kasasinya, Penuntut Umum berpendapatbahwa:APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrumenpembangunan yang memberikan pembiayaan bagi aktifitas pemerintahanyang dilaksanakan dalam satu tahun siklus