Ditemukan 1644 data
102 — 42
Terdakwa belum pernah. dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.
36 — 6
dihukum dalam perkara Narkotika;e Terdakwa masih dalam program Pembebasan Bersyarat dari LapasSintang;Keadaan yang meringankanHalaman 41 dari 43 Halaman...Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Sage Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
105 — 31
Eksepsi Kompetensi Absolut32Bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi telah melanggarkompetensi absolute (kewenangan mengadili) dari suatu peradilan, dimana dalam dalil33Penggugat Intervensi secara jelas menyatakan bahwa sertifikat aquo yang merupakanKeputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal demi hukum, seharusnya PenggugatIntervensi menyeleselesaikan terleblh dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadlli perkara ini, karena yang berhak menentukan
99 — 33
meringankan: Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; Terdakwa sopan di dalam persidangan; Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
109 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 169 PK/Pdt/2008 tanggal5 Desember 2008, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :MENGADLLI Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT. HARANGGANJANG tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2260 K/Pdt/2006 tanggal21 Februari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.549/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 04 April 2006 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 846/Pdt.G/2004/PN.
121 — 13
Terdakwa belum pernah dijatuhi pidanaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat No.12tahun 1951 dan Pasal 406 Yo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.
19 — 3
persidangan; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebaniuntuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
agung irawan
Terdakwa:
Nurhayati Als Yanti Binti Alm Tengku Umar
37 — 0
PekanbaruTeluk Kuantan Kabupalen Kampar atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru olehkarena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat padatempat Pengadilan Negeri Bangkinang maka Pengadilan Negeri Bangkinanghalaman 3 dari 61 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bknberwenang untuk memeriksa dan mengadlli (vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP),dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya tennasuk kepunyaan
47 — 8
PenggugatKonpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan perkara iniberawal dari gugatan dimaksud maka Para Penggugat Konpensi/Para TergugatRekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng, yang besamya ditaksir hingga putusan in diucapkansejumlah Rp 3.041 .000, (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah); Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum adat, Pasal 162, 192 (1)RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADLLI
72 — 24
Unsur : Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang seharusnyaunsurnya, Memakai surat palsuatau yang dipalsukan seolaholahsejatimaupun dalam amar putusannya, sebagaimana tertuang dalamhalaman 72 Putusan Tingkat Pertama yakni sebagai berikut :MENGADLLI:1.
1.KRISNA MUKTI
2.TAVIPIANI AGUSTINA, SH. M.Hum.
Termohon:
PT. BANGUN LAKSANA PERSADA
120 — 49
Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Termohon terSebut; nn nnn nn nnn nnn nn nnn nc nn nnn ne ncn nncnsMenimbang, bahwa pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umummerupakan pengadilan khusus dan sebagai pengadilan khusus, pengadilanniaga mempunyai hukum acara yang khusus pula; Menimbang, bahwa pengadilan niaga yang mengadili perkara kepailitandan pendundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal eksepsi(keberatan) atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU, kecualimengenai kewenangan mengadlli
II Rohman Asrowi als Tuwek bin Sumadi,
III Bayu Handoko als Kentor bin Hariono,
IV Okvea Rendy als Rendi bin alm Ateri,
V Mohamad Asrofi als Upil bin Sukron,
VI Ahmad Fauji als Kuncit bin Sumani Ali,
VII Andrianto als Srampat bin Sumani,
VIII Ari Ardianto als Korek bin Suryono,
IX Fatullah Syahrul Ibrahim als Alfan bin Fahrurozi
62 — 11
dipukul saja;Menimbang, bahwa peran Terdakwa Ill juga dominan ketika sudah ketemukorban, dia yang mendahului temantemannya untuk melakukan pemukulanterhadap korban dan Terdakwa Ill juga sebelumnya sudah pernah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
57 — 14
Pasal 53 Jo.55 ayat (1)KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:. Menyatakan Terdakwa NIKI MAADDIANSA Bin DARWIS Als. BAMBANGPRASTYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERCOBAAN PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKANIDENTITAS PALSU SECARA BERSAMASAMA ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10(Sepuluh);.
91 — 17
Adanya surat pernyataan dari masyarakat Desa Sei Belutu yangditandatangani oleh 791 (tujuh ratus Sembilan puluh satu) orang yangmenyatakan agar Terdakwa menjalankan tugasnya sampai masajabatannya berakhir.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.
136 — 68
Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwall. Heri GUnawan bin Raswadi, dan Terdakwa Ill.
72 — 23
denganTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana , haruslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana joPasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanHukum dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADLLI
49 — 31
No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura ;MENGADLLI ;Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 131/PDT/2016/PT.SMR.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2016Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;3.
81 — 41
Bahwa dalam tingkat banding , Majelis Hakim telah menguatkanputusan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 32/PDT/2011/PT.DKI , tanggal 10 Oktober2011 (Bukti P2) dengan AMAR Putusan selengkapnya baca berikut :MENGADLLI Menerima permohonan banding dari Pembanding VTerbanding , Il, Illsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi PembandingVTerbanding semula Tergugat Konpensi, PembandinglVTerbanding Il semula Tergugat Il Konpensi dan PembandingV/Terbanding Ill
129 — 35
yangtelah dikenalnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 3839 KUHPidana dan Pasal 181 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
42 — 21
kreditnyatersebut.Penggugat malah mengajukan gugatan kepada Tergugat danTergugat Il sesuai dengan Gugatan yang teregistrasi padaPanitera) Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan No.24/Pdt.G/2016/PN.PkI tertanggal 5 April 2016 yang dalammaterial Gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenaiadanya klausula baku dalam perjanjian kredit.Bahwa terhadap perkara perdata No. 24/Pdt.G/2016/PN.Pkltersebut PN Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2016 telahmemutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagaiberikut :MENGADLLI