., Notaris di Kota Pontianak, dan telah mendapatpengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repubik Indonesia tanggal 19 April 2010Nomor AHU1446.AH.01.04.Tahun 2010 ;Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (YARSIPONTIANAK) didirikan dengan maksud dan tujuan adalah untukmenjalankan usahausaha di bidang kesehatan dalam arti katayang seluasluasnya dalam rangka untuk menyehatkan bangsadan rakyat Indonesia, dan sejak

Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hakatas tanah ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P8 yang samadengan surat bukiti T.ll2 diketahui bahwa Partahi Siregar (Tergugat Ill)telah melepaskan hak atas tanah Girik No 1470 Persil No.81 SIill denganAkta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 87 tangga 18 September 1984dihadapan Notaris Pengganti Bagijo, SH,yaitu Notaris Pengganti dariNotaris Chufran Hamal,SHkepada Negara Repubik

Bukti P10: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERTANGGAL 01 Juli 1991 DikeluarkanOleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH Ill DJP SUMATERA BAGIANSELATAN KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT;ii. Bukti P11: TANDA TERIMA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN TERTANGGAL 14 Juni 1991 Dikeluarkan olehDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT,12.

Belanda belumpernah dicatatkan pada Catatan Sipil Wilayah Hukum Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 tahun 1974Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernahada/terjadi (perkawinan dimaksud) (Bukti P11).20.Bahwa dengan adanya kesepahaman antara Kuasa Hukum Penggugat dan21Kuasa Hukum Tergugat terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan bagiorang yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib mencatatkanperkawinannya pada Catatan Sipil Negara Repubik

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden2 29 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden~ 929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, danPeraturan Dearah Kabupaten Kota.

Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repubik IndonesiaNo. Pol Skep/1601/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 tentangPengangkatan, Penggajian dan Penepatan Pertama Tamtama Polri TA.2000. Dengan Pangkat BHAYANGKARA DUA terhitung mulai aktif tanggal23 Desember 2000 dan penempatan TA BRIMOB pada SAT BRIMOBPOLDA SUMBAR;b.

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatrsecara tegaS apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum,72sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakupperbuatan hukum dalam

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi ;3.

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud denganpengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukumadalah mencakup perbuatan hukum dalam

Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsumya sebagai berikut ;1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3.

ikut mendaftar, selain itu Terdakwa belum memiliki SPPT SNI bukankarena kesengajaan Terdakwa melainkan karena ketidaktahuan dan tidakadanya pemberitahuan dan/ atau sosialisasi dari PT Sucofindo (Persero) danDinas Terkait, oleh karena itu. mohon kepada Majelis Hakim untukmemberikan Keringanan hukuman yang seringanringannya;Selain itu, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yangpada pokoknya adalah Terdakwa sebagai penanggung jawab PT Karisma JayaTeknologi memohon maaf kepada Pemerintah Repubik

Termohon Konvensi adalahmerupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurnamengikat dan menentukan (volledig en bindende bewijskracht), sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal285 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Materai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai juncto SuratMahkamah Agung Repubik

Sedangkan, kKedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatrsecara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum,sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakupperbuatan hukum dalam

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;3.

Asii dan foto copy Surat Depertemen Keuangan Repubik indonesiaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anagaran Ujung Pandang, Nomor:$.318/W.A.10/PB.0702/1983, tanggal 2 Februari 1983, perinal PencairanPensiun a.n. La Bunru. Praka. Nrp.322415, bukti P9:10. Foto copy Surat DPD Persatuan Purnawirawan ABRI Sulawesi Seiaian,Nomor: K214/PDPT/IV/1989, tanaqgal 12 April 1989, perihal UsulPencairan Pensiun, bukti P19;11.

sedangkan menurut PemohonBanding Mesin dan Peralatan digolongkan ke dalam Harta Gerak;. bahwa sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah Malaysia Pasal 13 ayat (3) dikatakan sebagai berikut:bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan sahamperusahaan yang kekayaannya terutama terdiri dari barang tak gerak yangterletak di Negara pada pihak Persetujuan, akan dikenakan di negara itu;bahwa selain itu Pemohon Banding melihat ketentuan di dalam P3B antaraPemerintah Repubik

Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandungterhitung sejak tahun 1979 ;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan aquo yang terletak di JalanCipunegara No. 31 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Cihapit Kecamatan BandungWetan Kota Bandung bukanlah milik Pihak Tergugat ;Memerintahkan kepada Tergugat Il membantu segala proses administrasikepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk mendapatkanHak prioritas atas objek aquo berdasarkan Peraturan Perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Repubik

sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) UndangUndang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea meterai, maka Majelis Hakimmenilai buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara int ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.10)berupa bukti tertulis menunjukkan Para Penggugat bertempat tinggal di WilayahNegara Repubik

Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNo. 1183 K / Pid.Sus/ 2009 tanggal 15 September 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPk) tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

X,XIll, XVIIIdan Tergugat XIX tidak jelas,smaka gugatan Penggugat semakin tidak jelas dankabur haruslah tidak di terima atau di tolak; Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkam Agunhg Repubik Indonesiadalam putusannya Nomor 78K/Sip/1972,tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formi!harus di nyatakan tidak dapat di terima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuandalam pokok perkara;.

Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus loukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik Indonesia dengan nomor : C281.HT.03.02Th.2000, tertanggal17 Maret 2000, setelah sebelumnya menjadi Notaris di Wates, Kabupaten Kedirisejak tahun 1996;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia(Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 Nomor 3) jo.

menyatakan Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT bukanlahPENGGUGAT yang beritikad baik sehingga sangat berdasar hukum apabilaGugatan a quo ditolak.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat Ill telah mengajukanJawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik