Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden~ 929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, danPeraturan Dearah Kabupaten Kota.

Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repubik IndonesiaNo. Pol Skep/1601/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 tentangPengangkatan, Penggajian dan Penepatan Pertama Tamtama Polri TA.2000. Dengan Pangkat BHAYANGKARA DUA terhitung mulai aktif tanggal23 Desember 2000 dan penempatan TA BRIMOB pada SAT BRIMOBPOLDA SUMBAR;b.

Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hakatas tanah ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P8 yang samadengan surat bukiti T.ll2 diketahui bahwa Partahi Siregar (Tergugat Ill)telah melepaskan hak atas tanah Girik No 1470 Persil No.81 SIill denganAkta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 87 tangga 18 September 1984dihadapan Notaris Pengganti Bagijo, SH,yaitu Notaris Pengganti dariNotaris Chufran Hamal,SHkepada Negara Repubik

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatrsecara tegaS apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum,72sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakupperbuatan hukum dalam

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut ;Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi ;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU.Peraturan Pemerintah.Peraturan Presiden.O29 209 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..

Sendy Dengah.Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan eratdengan perbuatan Para Terdakwa yang sejak semula melekat dalamberkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.Pasal 352 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4)UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer juncto Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndangHukum Pidana juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum

Asii dan foto copy Surat Depertemen Keuangan Repubik indonesiaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anagaran Ujung Pandang, Nomor:$.318/W.A.10/PB.0702/1983, tanggal 2 Februari 1983, perinal PencairanPensiun a.n. La Bunru. Praka. Nrp.322415, bukti P9:10. Foto copy Surat DPD Persatuan Purnawirawan ABRI Sulawesi Seiaian,Nomor: K214/PDPT/IV/1989, tanaqgal 12 April 1989, perihal UsulPencairan Pensiun, bukti P19;11.

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud denganpengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukumadalah mencakup perbuatan hukum dalam

Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsumya sebagai berikut ;1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;3.

Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatrsecara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum,sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh cara penafsiransecara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakupperbuatan hukum dalam

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;3.

Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandungterhitung sejak tahun 1979 ;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan aquo yang terletak di JalanCipunegara No. 31 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Cihapit Kecamatan BandungWetan Kota Bandung bukanlah milik Pihak Tergugat ;Memerintahkan kepada Tergugat Il membantu segala proses administrasikepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk mendapatkanHak prioritas atas objek aquo berdasarkan Peraturan Perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Repubik

sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) UndangUndang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea meterai, maka Majelis Hakimmenilai buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara int ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.10)berupa bukti tertulis menunjukkan Para Penggugat bertempat tinggal di WilayahNegara Repubik

KeputusanPresiden, sedangkan halhal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturanlebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiaselaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber dayamanusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 15 Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2003 tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperolehKepala Kepolisian Negara Repubik

., Notaris di Kota Pontianak, dan telah mendapatpengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repubik Indonesia tanggal 19 April 2010Nomor AHU1446.AH.01.04.Tahun 2010 ;Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (YARSIPONTIANAK) didirikan dengan maksud dan tujuan adalah untukmenjalankan usahausaha di bidang kesehatan dalam arti katayang seluasluasnya dalam rangka untuk menyehatkan bangsadan rakyat Indonesia, dan sejak

sedangkan menurut PemohonBanding Mesin dan Peralatan digolongkan ke dalam Harta Gerak;. bahwa sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah Malaysia Pasal 13 ayat (3) dikatakan sebagai berikut:bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan sahamperusahaan yang kekayaannya terutama terdiri dari barang tak gerak yangterletak di Negara pada pihak Persetujuan, akan dikenakan di negara itu;bahwa selain itu Pemohon Banding melihat ketentuan di dalam P3B antaraPemerintah Repubik

Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNo. 1183 K / Pid.Sus/ 2009 tanggal 15 September 2009 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPk) tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

X,XIll, XVIIIdan Tergugat XIX tidak jelas,smaka gugatan Penggugat semakin tidak jelas dankabur haruslah tidak di terima atau di tolak; Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkam Agunhg Repubik Indonesiadalam putusannya Nomor 78K/Sip/1972,tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formi!harus di nyatakan tidak dapat di terima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuandalam pokok perkara;.

(T.5);g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari :a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP Ayang terdiri dari :a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan

Sedangkan, kKedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka

Termohon Konvensi adalahmerupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurnamengikat dan menentukan (volledig en bindende bewijskracht), sesuaidengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal285 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Materai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai juncto SuratMahkamah Agung Repubik

Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.