Ditemukan 17962 data
179 — 69
252 — 81
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Dalam pokok perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya
Wakif tidak diperbolehkan menjadi nazhir;Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukanoleh nazhir, yaitu: menjual tanah wakaf, tanah wakaf menjadi milik keluarga,tanah wakaf untuk dijaminkan dan disita;Bahwa sepengetahuan saksi, nazhir diperbolehkan untuk memberhentikanyayasan di atas tanah wakaf;Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala KUA adalah pejabat yang berwenangmembuat Akta Ikrar Wakaf;Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pengawasan terhadap tanahwakaf di kampung Galeong
Abdul Hamid Sebelah Selatan : Tanah darat wakaf Sebelah Barat: Tanah darat wakaf Sebelah Timur : Jalan desa2. Tanah wakaf tersebut berupa tanah kosong yang peruntukkannya untuk wakafumum/madrasah;3. Di atas tanah wakaf tersebut sebagian difungsikan untuk pemakaman umummasyarakat Galeong dan berdiri yayasan/madrasah Darul Amal yang dikelolaoleh H. Bahrudin (salah satu nazhir tanah wakaf);4.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.pihak pengelola harta benda wakaf (nazhir) terkait dengan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) KotaTangerang setelah lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;6.
No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.penggantian nazhir sebagai pengelolaan wakaf a quo saat ini patut dikabulkan.Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas danwewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola danmengembangkan harta benda wakaf, b. melakukan pengelolaan danpengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c.memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan statusharta
di Kecamatan tempat benda wakaf berada;Him. 41 dari 44 Put.
151 — 78
Sedang menurut Syariat Islam dan jugaketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan (5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri daria. Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d.
Sebab obyek wakaf ( obyek sengketa )tersebut telah selama 84 tahun berturut turut tidakdikuasai oleh ABD.
Tentang Akta Ikrar Wakaf dan Surat PengesahanNadzirMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkandiatas bahwa Wakif dari obyek Wakaf tersengketa adalahK.H.ARDJO USMAN, dan tidak ternyata bahwa Wakaf yangtelah di Ikrarkan oleh K.H.Ardjo Usman terbatas dalamwaktu tertentu. Bahwa dengan adanya wakaf tersebut makaseluruh ahli waris K.H.Ardjo Usman tidak lagi mempunyaihubungan hukum dengan obyek wakaf tersebut. Oleh karenaitu.
Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.
) a quo, yang berasal dari wakaf almarhumK.H.
153 — 0
Menyatakan hukum perbuatan wakaf atas obyek tanah sengketa sebagaimana poin angka 3 di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5. Menyatakan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 08/W.3/4/Tahun 1985 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;6.
268 — 85
Karena syarat dapatterjadinya tukar menukar harta benda wakaf harus dibuatkan Ikrar Wakafterlebin dahulu, tanpa perlu didaftarkan melalui Kantor Badan PertanahanNasional Kota Surakarta untuk menjadi Sertifikat Wakaf, sebatas Akta IkrarWakaf saja.Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.7.
Bahwa Para Penggugat mengikuti perintah Tergugat untuk membuatakta Ikrar Wakaf dihadapan Tergugat II sebagai pejabat yang berwenang,dan terbitlah Akta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atautanggal 18 Desember 2014 M. untuk selanjutnya di proses tukar menukarharta benda wakaf ke Kantor Kementrian Agama Kota Surakarta untukmengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Kepala KantorKementrian Agama Kota Surakarta.8.
Bahwa Setelah diteliti dan dikoreksi kelengkapan dokumen oleh KantorKementrian Agama Wilayah Jawa Tengah, proses selanjutnya untukmendapat pengesahan tukar menukar tanah wakaf dari Menteri AgamaRepublik Indonesia.10.Bahwa namun demikian dari Kementrian Agama Republik Indonesiaberkas dan dokumen tukar menukar tanah wakaf ditolak berdasarkan SuratPenolakan Noxxx tanggal 6 Februari 2020 dengan alasan tanah wakaf dariAkta Ikrar Wakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18Desember 2014 M,
Karena status tanah penukar adalah Tanah Wakaf Yayasan MasjidAssegaf.11.Bahwa oleh karena menuruti perintah Tergugat dan ketidak pahamanPara Penggugat berkaitan dengan syaratsyarat perubahan status/ tukarmenukar harta benda wakaf, berakibat menghambat proses tukar menukarHalaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 610/Pdt.G/2020/PA.Ska.harta benda wakaf.
Menyatakan tidak sahnya proses wakaf sebagaimana Akta IkrarWakaf No. xxx tertanggal 25 Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember2014 M. Dikarenakan tujuan awal tidak untuk wakaf, melainkan untuktukar menukar harta benda wakaf.3. Menyatakan Batalnya Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25Shafar 1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek wakaf dalamperkara ini sebagaimana Akta Ikrar Wakaf No. xxxx tertanggal 25 Shafar1436 H atau tanggal 18 Desember 2014 M.
122 — 8
167 — 44
136 — 78
Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorN2/023/K.2/1992 tanggal 23. Maret 1992 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TarakanTengah (dulu termasuk wilayah Tarakan Barat), KotaTarakan tidak sah;5. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor 381, tanggal 2Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Bulungan, tidak mempunyai kekuatan hukum danHalaman 3 dari 13Put. No.1/ halamanPdt.G/2011/PTA.Smdtidak mengikat;6.
Menyatakan tanah yang berdiri di atasnya Masjid Jamiat Taqwa adalah tanah wakaf dari Mustagqgim, diperoleh tahun 1930, dan Kalsum binti Batjo Oengkang, diperoleh tahun 1985;7. Memerintahkan Tergugat I (H.A. Roesli Haroen) selakunadzir atau kepada yang kuasa untuk itu untukmengajukan permohonan pembuatan Akta Pengganti IkrarWakaf / Akta Ikrar Wakaf sesuai diktum 6 di atassesuai ketentuan yang berlaku;8.
I selaku nazhir berakhir dengan sendirinya denganbatalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf NomorN.2/023/K.2/tahun 1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 381atas nama nazhir HA Roesli Haroen.
Pasal 17 s/d Pasal 21 dan Pasal 32 s/d Pasal 35Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sepertidipertimbangkan di atas bahwa proses awal untuk memperolehAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf adalah dimulai olehPenggugat/Terbanding sendiri dan kemudian diproses olehinstansi terkait sesuai kewenangan masing masing yangwalaupun tidak dihukum tetap berkewajiban melaksanaknnya.Dengan demikian petitum gugatan point 5 dan point 7tersebut tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;Halaman 10 dari 13Put.
Terbanding/Tergugat I : Hj. Rosnani
Terbanding/Tergugat II : MAHDAR SURYA, Sag Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat III : AHMAD SAIDI, Spd Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat IV : Muhammad Mardiansyah Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat V : Nurshopi Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VI : DRS. RIDWAN YAHYA Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Diwakili Oleh : Anwar Effendi, S.H.I
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Beringin
236 — 205
No. 601.K/Sip/1975 tanggal20 April 1977 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusantersebut karena wakaf yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bukanterhadap yayasan melainkan pribadipribadi;4. Bahwa Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan pertimbanganhukum yang menjadikan pendapat Yahya Harahap diambil alin menjadipertimbngan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pendapatbukan merupakan sumber hukum;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn5.
benar;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segalaapa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalampertimbangan hukum judex factie sebagaimana ternyata dalam putusan aquo, demikian pula keberatankeberatan Pembanding sebagaimana terteradalam memori bandingnya begitu juga keberatan Para Terbandingsebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis HakimTingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan wakaf
menyebutkan wakaf sah apabila dilaksanakan menurutsyariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 2 danPasal 3);Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.MdnMenimbang, bahwa perbuatan H.
Momin bin Abdul Azis yang telahmewakafkan 2 (dua) objek yang menjadi sengketa (yang disebutkan dalamhuruf a dan b di atas) telah sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,Pasal 10 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 28dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,ditambah dengan keterangan saksisaksi dari Para Tergugat/ParaTerbanding, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh H.
Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama, dan Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan segala peraturanperundangundangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022
146 — 16
138 — 23
206 — 44
226 — 61
101 — 76
447 — 167
253 — 30
195 — 29
102 — 92
dipertimbangkan lebihdahulu identitas para pihak in casu kedudukan Penggugat, apakah Penggugat mempunyaihubungan hukum dengan Tergugat, apakah Penggugat memiliki kepentingan dengan obyekgugatan dan halhal lain yang berkaitan dengan perkara a quo guna menentukan apakahPenggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat / Terbanding menegaskan bahwastatus atau kedudukan Penggugat adalah seseorang yang mengurus harta / benda wakaf
dimanaharta / benda wakaf tersebut tidak ada yang mengurus atau nadzir wakafnya telah meninggaldunia tanpa mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding adalah ahli waris wakif atau kuasanyaatau Pejabat / Badan yang berwenang mengurus perwakafan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundangundangan tentang perwakafan yang berlaku di Indonesia yakni PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri AgamaNomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan fakta yang terungkap dipersidangan,tidak ternyata bahwa Penggugat / Terbanding mempunyai hubungan hukum dengan ParaTergugat / Para Pembanding maupun dengan obyek gugatan, padahal syarat untuk dapatdiajukannya gugatan adalah bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971Nomor : 294 K/
189 — 0
MENGADILI
- Menolak gugatan para Penggugat;
- Menyatakan surat IKRAR WAKAF (W.1) dan AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF (W.3) serta SURAT PENGESAHAN NADZIR (W.5) yang dikeluarkan oleh PPAIW Kecamatan Medan Johor, Kota Medan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan / mengembalikan surat IKRAR WAKAF (W.1) dan AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF (W.3) serta SURAT PENGESAHAN NADZIR (W.5) kepada PPAIW atau
71 — 35