Ditemukan 1346 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-07-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 26 Nopember 2014 —
9954
  • ., dan / atau peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan / atauDOTA eee eee nena eena Peringatan tertulis ; b Pembatasan kegiatan pembangunan ; c Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan ; d Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbang unaly js weene Pembekuan IMB ; f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ; g Pencabutan IMB ; h Pembekuan sertifikat laik fungsi ; i Pencabutan sertifikat
    Pembekuan.....Cc27k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan ; dan / atau ; 1 Pembongkaran bangunan ; Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugattelah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) diatas Ruang Terbuka Hijau (RTH), makaTergugat I dengan berpedoman ketentuan hukum yaitu Pasal 10Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
    peraturandaerah dimaksud, diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), yakni :1Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 5 ayat (1) dst., dan / atau peraturan pelaksanaan dariPeraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan / atauberupa : a Peringatan tertulis ; b Pembatasan kegiatan pembangunan ; c Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan ; d Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbangunan ; e.Pembekuan.....e Pembekuan
    IMB ; f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ; g Pencabutan IMB ; h Pembekuan sertifikat laik fungsi ; 39i Pencabutan sertifikat laik fungsi ; j Penyegelan bangunan ; k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan ; dan / atau ; 1 Pembongkaran bangunan ; d Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugattelah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) diatas Ruang Terbuka Hijau
    IMB :f Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ;g Pencabutan IMB 3Sistas iat ak ghee eeF powenlan sin k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan dan / atau 3Menimbang.....Menimbang, bahwa dengan melakukan subsumsi objek sengketa yangditerbitkan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka dapat disimpulkan ParaTergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa I vide bukti P2 danobjek sengketa II bukti P3 ; sebagaimana ketentuan dasar
Putus : 11-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 K/PID/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — ANDI WAHYU HARIS bin ANDI HARIS
3213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara laindengan caracara sebagai berikut : Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pastisekira tahun 2012 bertempat di Pelabuhan PPS Kelurahan PudayKecamatan Abeli Kota Kendari, saksi JAMSIR bersama dengan TerdakwaANDI WAHYU HARIS bin ANDI HARIS melakukan kerjasama dalam jualbeli ikan, dimana Terdakwa ANDI WAHYU HARIS bin ANDI HARISmerupakan penanggungjawab perusahaan pembekuan
    Bahwa saksi JAMSIR menjadi tergerak hatinya untuk menjual ikannyakepada Terdakwa karena katakata Terdakwa yang mengatakan akanmembeli ikan dari saksi dengan sistem pembayaran setiap kilo ikan yangsaksi masukkan kepada perusahaan pembekuan ikan yang bernama CV.ANDIKA yang Terdakwa kelola dan akan dibayar secara berlanjut.
    lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan caracara sebagaiberikut : Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pastisekira tahun 2012 bertempat di Pelabuhan PPS Kelurahan PudayKecamatan Abeli Kota Kendari, saksi JAMSIR bersama dengan TerdakwaANDI WAHYU HARIS bin ANDI HARIS melakukan kerjasama dalam jualbeli ikan, dimana Terdakwa ANDI WAHYU HARIS bin ANDI HARISmerupakan penanggungjawab perusahaan pembekuan
    Bahwa saksi JAMSIR menjadi tergerak hatinya untuk menjual ikannyakepada Terdakwa karena katakata Terdakwa yang mengatakkan akanmembeli ikan dari saksi dengan sistem pembayaran setiap kilo ikan yangsaksi masukkan kepada perusahaan pembekuan ikan yang bernama CV.ANDIKA yang Terdakwa kelola dan akan dibayar secara berlanjut.
Putus : 12-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/Pdt/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — PT SURYA DAITIA PERSADA VS TN. WISONO
13242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah dan berwenang dalammengajukan gugatan ini:Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawanhukum:;Memerintahkan Bank Indonesia untuk melakukanpemblokiran/pembekuan terhadap rekeningrekening atas namaTergugat pada bank UOB Nomor 3269000633 dan 3269006240:Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatpada saat diucapkannya putusan perkara ini secara seketika dansekaligus sebesar total
    Menyatakan pemblokiran/pembekuan atas rekeningrekening Tergugatadalah sah secara hukum,;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;9.
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
8956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkanbahwa pembekuan hanya dapat dilakukan bila suatu Cabang tidakmemenuhi Ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWIserta tidak menaati dan tidak memenuhi keputusan atau instruksi PengurusPusat.
    mengacupada Pasal 6 ayat 1 serta Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 memanggilPenggugat dan Pengadu untuk mengetahui duduk persoalan yangsebenarnya sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut.Selain itu alasan pembekuan sementara PWI Cabang Papua Barat olehTergugat tanpa disertai alasan yang mendasar adalah bukti darikepemimpinan Tergugat yang ngawur dan sok kuasa namun tidakmengetahui dan memahami Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah TanggaPWI secara utuh.18.Bahwa dalam Peraturan Dasar PWI pada
    Bahwa menyangkut Pengurus PWI yang melanggar Kode Etik Jurnalistik,khususnya Pengurus PWI Cabang Papua Barat sesuai dengan bukti T.1dan bukti T.2 tersebut di atas, maka sesuai dengan Peraturan RumahTangga PWI, Bab VIIl tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan danPembubaran Organisasi :Pasal 1. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan suatucabang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar danPeraturan Rumah Tangga PWI"Pasal2.
    Pembekuan atau pembubaran sebagaimana dimaksud di dalamayat (1) pasal ini dengan sendirinya berakibat bekunya ataububarnya semua perwakilan dari cabang yang bersangkutan "Pasal3. Pengurus Cabang dst..... "Pasal4. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkanPengurus suatu cabang yang tanpa alasan yang sah tidakmentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI,atau tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat"Pasal5.
    Tindakan Pembekuan atau pembubaran cabang atau perwakilanmaupun pembekuan atau pembubaran PengurusCabang/Perwakilan harus dipertanggungjawabkan oleh PengurusPusatdi kongres ". Bahwa dari uraian Peraturan Rumah Tangga PWI, Bab VIII tentangPembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi di atas,sebenarnya kewenangan ada pada Pengurus PWI Pusat, dimanaterhadapkewenangan tersebut Pengurus Pusat siap mempertanggungjawabkan haltersebut di dalam Kongres..
Register : 09-08-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 372/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
PT. KENDILO COAL INDONESIA diwakili oleh Ir. Agus Sukoco
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI
1607
  • M E N G A D I L I:

    Dalam Eksepsi:

    Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Pembekuan (Pemblokiran) Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT.
    yang terdaftar dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam Aplikasi (Website) Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI : modi.esdm.go.id/portal/data Perusahaan, yang dikeluarkan dan diumumkan Tergugat II Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (DIRJEND MINERBA) atas nama Tergugat I Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia;
  • Mewajibkan Tergugat II atas nama Tergugat I untuk mencabut Pembekuan
Register : 15-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I VS PT. SENTOSA ABADI PURWOSARI;
7638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor78/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai HasilTembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang MemilikiHubungan Keterkaitan;Bahwa konsideran dalam bab Menimbang huruf a Peraturan MenteriKeuangan Nomor 78/PMK.011/2013 adalah merupakan perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Peraturan MenteriKeuangan Nomor 200/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pemberian,Pembekuan
    Peraturan MenteriKeuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pemberian,Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha barang Kena CukaiUntuk Pengusaha Pabrik dan Importir hasil Tembakau;Bahwa sebagaimana judul Peraturan Menteri Keuangan Nomor200/PMK.04/2010 jo.
    Nomor 191/PMK.04/2010, yakni Tentang Tata CaraPemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha barangKena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir hasil Tembakau, apabilaTergugat konsisten dengan judul dari Peraturan Menteri Keuangandimaksud, seharusnya substansi dari peraturan tersebut secara spesifikhanya mengatur tentang tata cara pemberian, pembekuan dan pencabutanNPPBKC bagi Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, namundalam ketentuan Pasal 21 A ternyata pembuat peraturan perundangundangan
Register : 12-01-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 17/B/2017/PT.TUN. SBY
Tanggal 11 April 2017 — WALIKOTA SURABAYA vs PT. ASSA LAND
9330
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berupa Surat Tergugat Nomor : 640/9030.1/436.6.2/2016tertanggal 8 Juni 2016 perihal Pembekuan ljin Mendirikan BangunanNomor : 188/331891/436.6.2/2013 tanggal 16 Oktober 2013, lokasi persilJI. Ngagel No. 123 Surabaya; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Tergugat Nomor :640/9030.1/436.6.2/2016 tertanggal 8 Juni 2016 perihal Pembekuan jinMendirikan Bangunan Nomor : 188/831891/436.6.2/2013 tanggal 16Oktober 2013, lokasi persil JI. Ngagel No. 123 Surabaya;4.
Register : 18-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Sgl
Tanggal 26 Maret 2015 — HAMZAH DINANTO als DADANG bin H. AMIN
275
  • Luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 3 cm dari atas siku denganukuran 2cm x 2 cm disertai pembekuan darah.Kesimpulannya :Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada lengan bawahkiri Korban akibat kekerasan benda tumpul.e Maxi Romli Billiu Als Maxi :Pada tubuh ditemukan :1. Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan, luka ukuran 2 cm x 1 cm.2. Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan dekat siku, ukuran2cm x 0,1 cm.3.
    Luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 3 cm dari atas siku denganukuran 2cm x 2 cm disertai pembekuan darah.Kesimpulannya :Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada lenganbawah kiri korban akibat kekerasan benda tumpul. Maxi Romli Billiu Als Maxi :Pada tubuh ditemukan :1. Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan, luka ukuran 2 cm x 1 cm.2. Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan dekat siku, ukuran2cm x 0,1 cm.3.
    Luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 3 cm dari atas siku denganukuran 2cm x 2 cm disertai pembekuan darah.Kesimpulannya : Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lukalecet pada lengan bawah kiri korban akibat kekerasan benda tumpul. Maxi Romli Billiu Als Maxi :Pada tubuh ditemukan :1. Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan, luka ukuran 2 cm x 1 cm.2. Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan dekat siku, ukuran2cm x 0,1 cm.3.
Putus : 07-12-2011 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 240/PID/2011/PT-BNA
Tanggal 7 Desember 2011 — SYUKRI Bin Alm. Tgk. BEN ;
2213
  • Tidakberapa lama kemudian, setiba saksi Syukri Rahmat beserta saksi lainnya dirumahterdakwa kemudian datang anggota Polsek Teunom yaitu saksi Tris Zeno Alkindi dengantujuan yang sama untuk menanyakan tentang pembekuan yayasan Amallillah yang telahditutup keberadaanya didaerah Aceh Jaya oleh Bupati.
    Musliadi MYmendatangi rumah terdakwa untuk menyaksikan permasalahan yayasan Amallillah yangdikelola oleh terdakwa yang telah dibekukan keberadaannya oleh Bupati Aceh Jaya tidakberapa lama kemudian, setiba saksi Syukri Rahmat beserta saksi lainnya dirumahterdakwa kernudian datang anggota Polsek Teunom yaitu saksi Tris Zeno Alkindi dengantujuan yang sama untuk menanyakan tentang pembekuan yayasan Amailillall yang telahditutup Keberadaannya didaerah Aceh Jaya oleh Bupati.
Register : 10-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 607/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 21 Desember 2016 — WAWAN ARIFIN Bin MESELAN
596
  • kematian sedangkanPankreas : Pancreatitis Acut Necrosis bisa diakibatkan olehkarena pendarahan pada organ pankreas bisamengakibatkan kematian ;Bahwa pendarahan organ pankreas sendiri bisadiakibatkan oleh dua hal yaitu pertama bisa karena suatuproses penyakit dan kedua dapat dikarenakan kekerasantumpul yang mengenai organ pankreas ;Bahwa sebab kematian Bambang disebabkan pendarahanorgan pankreas karena suatu proses penyakit bukandikarenakan kekerasan tumpul yang mengenai organpankreas dan bukan karena pembekuan
    Fsebab kematian Bambang disebabkan pendarahan organpankreas karena suatu proses penyakit bukan dikarenakankekerasan tumpul yang mengenai organ pankreas danbukan karena pembekuan darah di kepala ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta juridistersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah
    Pankreas : pancreatitis acut necrosis .Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dr.Tutik Purwanti, Sp.F, dokter spesialis forensic padaInstalasiKedokteran Forensik dan Medikolegal RS Byangkara yangmenerangkan pada pokoknya sebab kematian Bambang disebabkanpendarahan organ pankreas karena suatu proses penyakit bukandikarenakan kekerasan tumpul yang mengenai organ pankreas danbukan karena pembekuan darah di kepala ;Halaman 21 dari 26 Perkara No607/Pid.B/2016/PN.
Register : 23-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
HJ. ASIAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya
121108
  • (tiga ratus limabelas meter persegi);Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di LorongKemuning, Desa Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh BaratDaya (dahulu bagian dari kabupaten Aceh Selatan);Bahwa Pada tanggal 13 September 2017 Penggugat bermaksud untukmemohon pembekuan sertipikat No. 17 tahun 2000 atas nama Inayati Hasan,sehingga untuk itu Penggugat memberikan bukti putusan yang telah memilikikekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan dan Berita AcaraEksekusi
    HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.BNAKeputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketaditujukan kepada Inayati Hasan (vide Bukti T1), maka kedudukan Penggugatterhadap Objek Sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukansebagai pihak yang dituju oleh Objek Sengketa secara langsung ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: 1123/11.14/X/2017, tanggal17 Oktober 2017, Hal: Pembekuan
    Sertipikat, yang dikirimkan oleh Tergugat kepadaPenggugat dalam rangka menjawab surat Penggugat tanggal 13 September 2017yang berisi permohonan untuk dilakukan pembekuan sertipikat objek sengketa,ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui sertipikat objeksengketa yang dimohonkan tersebut terdapat ketidak sesuaian data antara No.Sertipikat dan nama pemilik sertipikat (vide bukti P1);Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat di daftarkan pada kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
    Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2017 Penggugat memohon untukdilakukan pembekuan sertipikat tersebut, namun dijawab oleh Tergugat dengansuratnya Nomor: 1123/11.14/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yangHalaman 23 dari 28 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.BNAmenyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membekukan Sertipikat tersebutdikarenakan Sertipikat No. 17 tahun 2000 tidak atas nama Inayati Hasan (videbukti P1);7.
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 723/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Pembanding/Turut Tergugat II : DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
Terbanding/Penggugat I : WAHIDIN
Terbanding/Penggugat II : ZULKHAIR
Terbanding/Tergugat : MAHKAMAH ORGANISASI PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
11666
  • POU YUEN No. 95/XII/PPAPPMI PY1I/2018 tertanggal 8 Desember 2018 tentang Pengaduan;Menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat DPPPPMI Nomor : 068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang PembekuanKepengurusan dan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus PAWDPW PPMI propinsi Jawa Barat Periode 2016 2021 M melaluiSurat Keputusan Nomor : 031.AP/SK/DPPPPMI/XII/2018tertanggal 09 Desember 2018;6.
    Bahwa selanjunya PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwaTERGUGAT telah menerima pengaduan dari Pengurus PAW DPWJawa Barat Periode 2016 2021 M atas diterbitkannya Surat DPPPPMI Nomor : O068.AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang PembekuanKepengurusan dan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus PAWDPW PPMI propinsi Jawa Barat Periode 2016 2021 M melalui SuratKeputusan Nomor : 031.AP/SK/DPPPPMI/XII/2018 tertanggal 09Desember 2018 yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;.
    Mencabut dan menggugurkan Surat DPP PPMI Nomor:O68/AP/DPP PPMI/XII/2018 tentang Pembekuan Kepengurusantertanggal 09 Desember 2018;3) Meminta kepada Dewan Pertimbangan Nasional PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia untuk memberikan sanksi tegas kepadaPresiden PPMI Sdr.
    Terkaitfakta ini akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.Halaman 22 Putusan Nomor 723/PDT/2020/PTDKISelain itu adanya tindakan pembekuan DPW PPMI Jawa Baratsebagaimana dalil PENGGUGAT angka 5 juga dilakukan secarasepihak dan pribadi Sdr WAHIDIN. Surat KeputusanPembekuan DPW PPMI Jawa Barat dibuat dan ditandatanganisendiri Sdr WAHIDIN tanpa melalui mekanisme forum DPPPPMI sebagaimana diatur dalam AD/ART.
    Ini jelas menghindari akalakalan PENGGUGAT dalammempertahankan ambisi mempertahankan jabatannya.Hal ini juga dilakukan PENGGUGAT atas pembekuan DPW JawaBarat sebagaimana dalil PENGGUGAT yang secara sepihakTANPA ADANYA MEKANISME RAPAT DPP PPMI DAN INISIATIFPRIBADI PENGGUGAT telah mengeluarkan SK Pembekuan. Inijelas kesalahan fatal dalam berorganisasi dan bentuk otoritarianPENGGUGAT dalam memimpin organisasi, fakta inilah yangmembuat Sdr.
Register : 27-12-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 242/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 19 Juni 2014 — HOLIDI melawan Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA.
12365
  • IMB ..............e. pembekuan IMB ; fe denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ; g. pencabutan IMB ;h. pembekuan sertifikat laik fungsi ;i. pencabutan sertifikat laik fungsi ; ~=nennnnne nnn j. penyegelan bangunan ;k. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan ; dan/ataupembongkaran bangunan ;= jo.
    (2), yakni :(1)(2) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat(1), dan/atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratifdan/atau denda ;Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a. peringatan tertulis ; b. pembatasan kegiatan pembangunan ;Cc. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan 52nnnnn neocond. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan ;e. pembekuan
    IMB ; f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;g. pencabutan IMB ; h. pembekuan sertifikat laik fungsi ;i. pencabutan sertifikat laik fungsi ;j. penyegelan bangunan 5nn neonk. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan ; dan/ataupembongkaran bangunan ;nenn nnnd. bahwa karena terbukti Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah tanpa izin dari Pemerintah KotaSurabaya, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan berpedoman
    ), yakni :(1)(2)Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat(A). dan/atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksiadministratif dan/atau denda ;Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a. peringatan tertulis ; b. pembatasan kegiatan pembangunan ;Cc. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan joonnn ennad. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanDNQUINAN 5nn nnn e. pembekuan
    IMB ;f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ;nn anog. pencabutan IMB ; h. pembekuan sertifikat laik fungsi ;i. pencabutan sertifikat laik fungsi ;j. penyegelan bangunan 5nnnnnnnnnnn nnnk. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan ; dan/ataud.pembongkaran bangunan ;Bahwa karena terbukti Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah persil jalan Kenjeran 118Surabaya tersebut tanpa izin dariPemerintah ..............Pemerintah Kota Surabaya,
Register : 04-02-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 12/ G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. DARMO GREEN LAND melawan KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA
7856
  • Bangunan mengatur:Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) PeraturanDaerah dan/atau peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, dikenakansanksi administratif antara lain : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan, c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan) 7 2722222 2d. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatanbangundn,; 222220 n nnn nnn nnn nnn nne. pembekuan
    IMB, f.denda...f. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh jutah, pembekuan sertifikat laik fungsi; i. pencabutan sertifikat laik fungsi ; j. penyegelan bangunan;, k. pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaranbangunan; dan/atau l. pembongkaran bangunan. 31Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang TataCara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, mengatur,Kepala
    IMB;f Denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (ima puluh jutai Pencabutan sertifikat laik fungsi;j Penyegelan bangunan;k Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan /1 Pembongkaran bangunan;Menimbang, bahwa dengan melakukan subsumsi obyek sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat I Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (buktiP4c) Perihal : PERINGATAN II, dengan ketentuan Pasal 2 yuncto Pasal 15 ayat (1)Peraturan Walikota Surabaya Nomor
    IMB;f Denda administratif paking banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);g Pencabutan IMB;h Pembekuan sertifikat laik fungsi;i Pencabutan sertifikat laik fungsi;j.
    Penyegelan bangunan;k Pembekuan atau pencabutan surat persertujuan pembongkaran bangunan; dan/atau;1 Pembongkaran bangunan.Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama atas ketentuan Pasal72 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan (BuktiP14) tersebut di atas, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan tidak termasuk yangharus dikenakan sanksi administratif (Jex imperfecta) yaitu
Register : 21-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2013 — FRESTY HENDAYANI;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dahulu KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
159102
  • 2am nnn nnn nnn ne nnn nn nnn nnn nnn ncn c nanPAGE a. peringatan tertulis ;00005b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;c. pembatasan kegiatan usaha"d. pembekuan kegiatan usaha;020 220 ="e. pencabutan izin usaha; 222002 22028f. pembatalan persetujuan; dan ;pembatalan pendaftaran ;"3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah ; 22222 n neon nnn nnn nnn nen ne nnn nneeB.
    PSringatan Tertulis n0.nnanssannnnnannenns. pembatasan kegiatan usahaj. pembekuan kegiatani Usahaljssesesennesesenensenenmnwen. pencabutan izin USaha; 29 ne enone nonopembatalan persetujuan; dan ;. pembatalan pendaftaran ;11. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;.BahwapermasalahanReksadaHarvestindo Istimewaterjadipada saatH.T.
    PAGE 3)Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaranundangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yangdilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin,persetujuan, atau pendaftaran dariBAPCPaM 5n nn annem nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nn nneeSanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)(OFS GES GLa 6) 6sDSTINGATAN TEPTU IS; Hna nena nents neni nnnnoniedenda yaitu. kewajiban untuk membayar sejumlah uangTEMLENTU j 22 nnn nnn nnn nn nnn renner nnnpembatasan kegiatan usaha;. pembekuan
Register : 27-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 345/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Arianti Maya Puspa Dewi, SH.
Terdakwa:
Yoga Pratama Putra Bin Kartoni
5510
  • Terdapat luka lecet di bagian paha kanan bagian belakangdengan ukuran Panjang 5,5 cm lebar segaris disertai pembekuan darahwarna kemerahan;kesimpulan ditemukan luka di sekitar tangan dan paha akibat kekerasanbenda tajam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB diRT.003 Dusun 01 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten MusiBanyuasin telah terjadi penyerangan
    Terdapat luka lecet di bagian paha kanan bagian belakangdengan ukuran Panjang 5,5 cm lebar segaris disertai pembekuan darahwarna kemerahan;kesimpulan ditemukan luka di sekitar tangan dan paha akibat kekerasanbenda tajam; Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Charles BinJohari karena ditagih untuk membayar hutang yang jumlahnya kurang lebihRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat ditagih oleh Charles BinJohari, Terdakwa meminta tempo lagi namun tidak diberikan oleh Charles
    Terdapat luka lecet di bagian paha kanan bagian belakangdengan ukuran Panjang 5,5 cm lebar segaris disertai pembekuan darahwarna kemerahan;kesimpulan ditemukan luka di sekitar tangan dan paha akibat kekerasan bendatajam;Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menyerang Charles Bin Joharimenggunakan parang sehingga mengakibatkan Charles Bin Johari lukalukamerupakan tindakan penganiayaan, dengan demikian unsur penganiayaantelah terbukti;Ad.3. dengan rencana terlebih dahulu;Menimbang, bahwa perencanaan terlebin
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA,SH
Terdakwa:
ROBIN BARASA Alias ROBIN Bin TEKEN BARASA Alm
2318
  • Terhadap korban di lakukan pemeriksaan laboratorium darahdengan hasil kadar hemoglobin enam koma lima gram perdesiliter, sel darah putih dua puluh ribu permilimeter, jumlahkeping pembekuan darah dua ratus tujuh puluh ribupermilimeter kubik, hematokrit dua puluh koma sembilanpersen, masa perdarahan dan masa pembekuan normal.5.
    Suhu tiga puluh enamkoma lima derajat celcius.Pada pemeriksaan fisik Pada wajah taampak pucat, tidak di temukan jejas Pada perut tidak ditemukan adanya jejas Pada perabaan perut korban tegang dan nyeri Pada pemeriksaan bising usus, tidak ada bising usus Pada tangan dan kaki teraba dingin.Terhadap korban di lakukan pemeriksaan laboratorium darahdengan hasil kadar hemoglobin enam koma lima gram perdesiliter, sel darah putih dua puluh ribu permilimeter, jumlahkeping pembekuan darah dua ratus tujuh puluh
    ribupermilimeter kubik, hematokrit dua puluh koma sembilanpersen, masa perdarahan dan masa pembekuan normal.Terhadap korban di lakukan perawatan di ruangan intensif (PICU ) dengan dokter bedah anak dan dokter anak.Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut juga mengakibatkansepeda motor merk YAMAHA XEON bernomor polisi BM 2003 CM yanghalaman 8 dari 41, Putusan No.10/Pid.Sus/2018/PN PLWdikendarai oleh saksi MELLY HERLINA mengalami kerusakan padabagian depan yaitu pecah pada kaca lampu sebelah kanan
    Terhadap korban di lakukan pemeriksaan laboratorium darahdengan hasil kadar hemoglobin enam koma lima gram perdesiliter, sel darah putin dua puluh ribu permilimeter,jumlah keping pembekuan darah dua ratus tujuh puluh ribupermilimeter kubik, hematokrit dua puluh koma sembilanpersen, masa perdarahan dan masa pembekuan normal.5.
Register : 11-12-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 32 / G /2014 / PTUN.BJM
Tanggal 19 Mei 2015 — H. TAUFIK EFFENDI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
10133
  • GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 menolak dengan tegas alasan dan dalildari Penggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa PENGGUGAT mengetahui adanya overlapping Sertipikat HakMilik itu karena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal :mohon pembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No.2535/1993 an. H.
    GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)BahwaTergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas alasan dan dalil dariPenggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa PENGGUGAT mengetahui adanya overlapping Sertipikat HakHalaman 37 dari 115 halaman Putusan Nomor: 32/G/2014/PTUN.BJM.Milik itu karena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal :mohon pembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No.2535/1993 an. H.
    Bukti P 10 :Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat dari Tergugat IlIntervensi Il atas nama Saukani Nomor : 005/SS/PPS/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 perihal SuratMohon pembatalan / pencabutan / penarikan /pembekuan / blokir SHM 2535 / 1993 an. H.
    Bukti T II Intv 1.8pencabutan / penarikan / pembekuan / blokir SHM2535 / 1993 an. H. Taufik Effendie;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BADANPERTANAHAN NASIONAL Rl Nomor1374/26.3600/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015perihal mohon pembatalan / pencabutan /penarikan / pembekuan / blokir SHM No. 2535 /1993 atas nama H.
    Bukti T Il Intv 2.8Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat dariTergugat Il Intervensi 2 atas nama SaukaniNomor : 005/SS/PPS/XI/2014 tanggal 15Nopember 2014 perihal Mohon Pembatalan /pencabutan / penarikan / pembekuan / blokir SHM2535 / 1993 an. H. Taufik Effendie;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BADANPERTANAHAN NASIONAL RI Nomor1374/26.3600/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015perihal mohon pembatalan / pencabutan /penarikan / pembekuan / blokir SHM No. 2535 /1993 atas nama H.
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 3089/Pdt.G/2016/PA.BL
Tanggal 5 Oktober 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
131
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari2014 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadiperselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karenatidak bekerja ; Tergugat menderita sakit Pembekuan darah di otak (Stroke), infeksiParuparu, infeksi Ginjal dan Parkinson sehingga tidak bisa menjalankankewajibanya
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA MADIUN Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Mn
Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat dan Tergugat
101
  • Selain itu saksi pernah mengetahui Tergugat memukul kepalaPenggugat hingga memar, terjadi pembekuan darah di kepalaPenggugat dan harus dioperasi;Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugatkarena rumah saat saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat danTergugat; Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karenamasalah ekonomi yang kurang, Tergugat bekerja namun tidak memberinafkah kepada Penggugat; Bahwa sejak akhir Mei 2013 Penggugat dan Tergugat hidup berpisahtempat
    dalam persidangan telah mengajukan buktibukti surat tertandaP.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi dan Saksi Il,yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknyamendukung dailildalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai seringnyaterjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat danTergugat karena kekurangan ekonomi, Tergugat bekerja, namun tidak memberinafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul kepala Penggugathingga memar dan terjadi pembekuan