pajak masukan yang dibayaruntuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas perolehannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian, pajak masukan yang telah dikreditkan olehPemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;Penjelasan Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp1.732.525.853,00 tersebut di atas denganpenjelasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil

Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

karena dalildalil yangdiajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak , karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Pk) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPMNomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengelohannya yangmerupakan perusahaan penghasil

HTI ini dimaksudkan untuk mendukung industri Pulp PemohonBanding;3. bahwa hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (pulp) inimerupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihakpembeli dikenakan PPN sebesar 10%;4. bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatanusaha Pemohon Banding sebagai penghasil bubur kertas.

UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 442 /B/PK/PJK/2015"apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidakterutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapatdiketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukanyang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak";. bahwa sebagai penghasil

Dengan demikian maka semuaFaktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah sehubungandengan penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan.Sehingga Faktur Pajak Masukan atas pembibitan, penanaman,pengangkutan kayu dari lokasi Hutan Pemohon Banding ke lokasi pabrikPemohon Banding, penebangan kayu merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakan BarangKena Pajak dan obyek PPN.

Put. 12/ Pdt.G/2011/ PA Stb.Ter gugat Rekonvensi mengajuk an j awabanyang menyatakan hanya sanggupmemberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000, (dua jutarupiah ).Menimbang, bahwa Ter gugat Rekonvensi mengakuinemiliki penghasil an yang tidak tetap, walaupun bekerjasebagai war t awan dan pengurus LSM, dan Peng gugatRekonvensi juga tidak nengetahui berapa jumlah penghasil anTergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa saksi yang diajukan PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuisecara pasti

jumlah penghasil an Ter gugat Rekonvensi,namun saksi kedua Penggugat Rekonvensi Sofia bintiDar ma Sur ya mengetahui Tergugat Rekonvensi pernahmenitipk an biaya belanja rumah tangga untuk dis erahkankepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 300.000., (tigaratus ribu rupiah) dan Rp250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tigahari, namun hal tersebut di bantah oleh Ter gugatRekonvensi bahwa biaya rumah tangga yang pernah dititipk an oleh Tergugat Rekonvensi kepada saksi untuk diserahkan kepada

Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2014Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudah sewajarnya PPNMasukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait erat dengankegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO, hal ini telah sesuai denganUndangUndang Perpajakan Nomor 8 Tahun

yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan sebelumnya bahwaperusahaan Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakan Barang KenaPajak (BKP), dengan demikian maka semua FP Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan BKP yang Pemohon Bandinghasilkan, hal ini berarti bahwa FP Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Bandingsebagai contoh, atas pembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakanPajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Pemohon Banding utarakan bahwa pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanNature of Business perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding adalah Industri penghasil

Syam Kalimantan, terdakwa tidakmengetahuinya secara utuh karena untuk pengurusannya dilakukanoleh saudara SISWANTO ;e Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukanterdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang didaerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan terdakwaketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. SyamKalimantan dan PT.

Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatannamun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, suratsurat perijinan tersebut belum ada ;Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan yaitu di Km38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain,dan memang daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara danterdakwa

Amanah ;Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahuikalau di di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten TanahLaut, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil batubara,sehingga wajib memiliki ijin sehingga terdakwa mengetahui perbuatannya akanada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dariperbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, iatidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebutterdakwa

Pasal 16B (3) UU PPN,Pajak Masukkan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;DASAR DAN ALASAN PEMOHON BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP173/WPJ.01/2012 tertanggal 14 Maret 2012 danmengajukan Banding terhadap koreksi Pajak Masukkan sebesarRp2.090.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil

penyerahan yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi CPOyang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), dengan demikian maka semuaFP Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan denganpenyerahan BKP yang Pemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa FPMasukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, ataspembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebunmerupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil

Pemohon Banding utarakan bahwapembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudahsewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan Nature of Business perusahaan Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding adalah Industri penghasil

juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

juta lima ratus ribu rupiah)11sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

;Bahwa untuk melakukan perhitungan dana jaspel mekanisme yangseharusnya ditempuh adalah mengacu pada ketentuan Pasal 7 SuratKeputusan Direktur RSUD Banten Nomor : 821/0514/RSUD/VI/2016sebagai berikut :1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidaklangsung;3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baiktenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan

Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajibanmemberikan kontribusi kepos insentif yang besaran presentasinyaditentukan dalam sistem insentif.5.

Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.

Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajiban memberikankontribusi kepos insentif yang besaran presentasinya ditentukan dalamsistem insentif.;5.

Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yang diaturdalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.

Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017 a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;

Rp269.545.301,00 yaitu atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelianpupuk, perbaikan atau perawatan kebun, dengan alasan Pajak Masukan tersebutdigunakan untuk menghasilkan TBS yang berdasarkan ketentuan ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai PKP dan sejak semula dimaksudkan untukmelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN yaitu CPO dan Pemohon Bandingadalah PKP yang bersifat integrated penghasil

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebihlanjut tetang jumlah pembebanan ini, maka Majelis terlebin dahulumengetahui berapa pendapatan/penghasil Tergugat Rekonpensi untuk setiapbulannya;Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensimenyatakan bahwa pendapatannya untuk setiap bulan dapat mencapakisaran diatas sepuluh jutaan rupiah setian bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan atas penyampaian TergugatRekonpensi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensimempunyai

penghasil yang cukup memadai untuk setiap bulan, olehnya itupembebanan yang pantas dan layak kepada Tergugat Rekonpensi atastuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :1.

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaranAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010 tentang Alokasi

Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial KemasyarakatanBantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul denganHM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnyadipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Menimbang36Menimbang, bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau)tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil TembakauTahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010

Dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,(Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh TerdakwaHM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYAKURNIAWAN beserta saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO dipergunakan untuk :1. Sewa lahan tembakau Rp.12.000.000, (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 18 Juni 2010.2.

Memberikan Fee/Komisi sebesar 25% (dua puluh persen) atastagihan perseroan dari pengelolaan limbah milikindustry/perusahaan penghasil limbah yang tidak menggunakantransportasi perseroan tersebut seperti antara lain namun tidakterbatas untuk hal ini saja: rekanan dan/ atau mitra kerjaperseroan dan/atau sejenisnya;5.

Surat Pernyataan dibuat dengan klausul tidak dapat dicabut, danberlangsung turun temurun sebagaimana disebutkan pada poin 4sebagai berikut: Surat pernyataan ini akan tetap berlaku selama perseroan tersebutmelakukan transaksi dengan industry/perusahaan penghasil limbahdan tidak akan berakhir karena sebab apapun; Menyimpang dari poin 4 tersebut di atas, bilaman salah satumeninggal dunia, maka pernyataan akan tetap berlaku dan harusdipenuhi oleh para penggantinya dan/atau ahli warisnya.Bahwa faktanya

No. 3514/Pdt.G/2014/PAJSe Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat seringberhubungan dengan wanita lain;e Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ia tidak diberinafkah oleh Tergugat;e Bahwa segala kebutuhan rumahtangga dipenuhi Penggugat yangmempunyai penghasil sebagai karyawan di BUMN;e Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahuikeberadaannya, dan sudah ditanyakan kepada keluarga maupun temantemannya tapi tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai alamattempat

No. 3514/Pdt.G/2014/PAJSTergugat akan marah dan bahkan melakukan tindakan kekerasandengan cara memukul;e Bahwa Tergugat meminta uang tidak cukup kepada Penggugat saja tapijuga kepada saksi dan ibunya Penggugat, sehingga keadaan di rumahmenjadi tidak tenang akibat kelakuan Tergugat;e Bahwa segala kebutuhan rumahtangga dipenuhi Penggugat yangmempunyai penghasil sebagai karyawan di BUMN;e Bahwa Tergugat juga sering berhubungan dengan wanitawanita lain;e Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat

Nama : GEAR 8483.40.14.00 5 10Fungsi : Roda gigi penggerak komponenlainBahan : Besi12 Nama : GENERATOR 8511.50.30.00 15 10Fungsi : Penghasil listrikBahan : Besi dan tembaga 13.

Nama :GENERATORFungsi : Penghasil listrik 8511.50.30.00 15 10Bahan: Besi dan tembaga12 Nama :GLOW PLUGFungsi : Magnet pemercik api 8511.80.00.00 5 10Bahan : Besi13. Nama :LEVER ASM; ENGFungsi : Dudukan sling gas 8708.99.93.00 15 10Bahan : Besi14.

PengelolaanLingkungan yang dimaksud dengan Pengelolaan limbah B3 adalahkegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari kegiatanpengelolaan limbah B3 tersebut didefinisikan lebih jauh di dalam Pasal 1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaiberikut: Dalam angka 13, disebutkan bahwa Pengurangan Limbah B3adalah kegiatan Penghasil

Dalam angka 21, disebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil LimbahB3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, PengolahLimbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Nicosa Sejahtera DiDesa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten LampungTimur, Provinsi Lampung; danPasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yangmenyebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatanmengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelumdiserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,dan/atau Penimbun Limbah B3.Definisi Pengangkutan Limbah B3 yang disarikan dari KamusBahasa Indonesia sebagai suatu

NICOSA SEJAHTERA sebagai perusahaan yangmempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah,mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa limbah yangdikumpulkannya diperoleh dari penghasil limbah B3 yang mempunyaiizin. Dengan adanya perbuatan dari pihak PT. NICOSA SEJAHTERAyang membeli langsung oli bekas dari Terdakwa, baik itu melaluidirekturnya maupu karyawannya, padahal pihak PT.

NICOSA SEJAHTERA oleh pihakyang berwenang untuk mengumpulkan oli bekas, maka pihak PT.NICOSA SEJAHTERA mempunyai kewajiban untuk memastikanbahwa oli bekas yang dikumpulkannya diperoleh dengan cara yangbenar dan dari pihak yang mempunyai izin.Bahwa peran Terdakwa pada dasarnya hanya merupakan bagian kecildari rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dalamperkara aquo, karena posisi Terdakwa hanya sebagai pengangkut yangmenghubungkan antara penghasil limbah B3 dengan perusahaanpengumpul

juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

juta lima ratus ribu rupiah)11sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil

Delima,kemudian pindah ke rumah saksi dan dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saatini diasuh oleh Penggugat; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadipertengkaran; Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugatdan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat memukulPenggugat; Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebabpertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomiyakni penghasil

- Peraturan Desa Parit I/II Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Parit I/II Tahun 2008 ;

- Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa Parit I/II Tahun 2008 ;

- Surat Nota Dinas Nomor: 95/ND/PEMDES/2008 tanggal 17 Juni 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melalui Sekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil

Juni) tahun 2008 untuk Desa dalam Kabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ;

- Surat Permohonan dari Kepala Desa Parit I/II tentangt Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Parit I/II Tahun 2009 ;

- Surat Nota Dinas Nomor: 270/ND/PEMDES/2008 tanggal 16 September 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melalui Sekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil

Pemerintah desa untuk Triwulan III (Juli s/d September) tahun 2008 untuk Desa dalam Kabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ;

- Surat Nota Dinas Nomor: 256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember 2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melalui Sekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil Pemerintah desa untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) tahun 2008 untuk Desa dalam Kabupaten

) berkas APBDes Perubahan Desa Parit I/Il Kecamatan SungaiApit Kabupaten Siak Tahun 2009 ;Peraturan Desa Parit I/II Tahun 2008 tentang Anggaran PendapatanBelanja Desa Parit I/Il Tahun 2008 ;Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa ParitIl Tahun 2008 ;Surat Nota Dinas Nomor: 95/ND/PEMDES/2008 tanggal 17 Juni 2008dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melaluiSekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil

untuk Triwulan III (Juli s/d September) tahun 2008 untuk Desa dalamKabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ; Surat Nota Dinas Nomor: 256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melaluiSekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil Pemerintahdesa untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) tahun 2008 untuk Desadalam Kabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ; Surat Permintaan

berkas APBDes Perubahan Desa Parit I/Il Kecamatan SungaiApit Kabupaten Siak Tahun 2009 ; Peraturan Desa Parit I/ll Tahun 2008 tentang Anggaran PendapatanBelanja Desa Parit I/Il Tahun 2008 ; Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa ParitIl Tahun 2008 ; Surat Nota Dinas Nomor: 95/ND/PEMDES/2008 tanggal 17 Juni 2008dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melaluiSekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil

Pemerintahdesa untuk Triwulan dan Il (Januari s/d Juni) tahun 2008 untuk Desadalam Kabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ; Surat Permohonan dari Kepala Desa Parit I/II tentangt Pencairan DanaAnggaran Pendapatan Belanja Desa Parit I/II Tahun 2009 ; Surat Nota Dinas Nomor: 270/ND/PEMDES/2008 tanggal 16 September2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melaluiSekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil PemerintahHal

45 dari 51 hal Put.No.18/Pid.Sus/2012/PTRdesa untuk Triwulan Ill (Juli s/d September) tahun 2008 untuk Desadalam Kabupaten Siak, kode rekening 5.1.7.03.01 ; Surat Nota Dinas Nomor: 256/ND/PEMDES/2008 tanggal 03 Desember2008 dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada Bupati Siak melaluiSekretaris Daerah perihal Permohonan Pencarian Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa dan Bantuan untuk Penghasil Pemerintahdesa untuk Triwulan IV (Oktober s/d Desember) tahun 2008 untuk Desadalam Kabupaten Siak