Putusan Nomor : 56 P/HUMW2010daerah penghasil sumur gas bumi Suban 4 melaluiPERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007.Padahal, hingga saat Permohonan Keberatan ini diajukan lokasisumur gas bumi Suban 4 itu sendiri masih dalam sengketa bataswilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan KabupatenMusi Rawas dan difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam hal ini, PEMOHON KEBERATAN secaraformilbaru mengetahui adanya PERMENDAGRI No. 63 Tahun 2007 tentangPenetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil SumurGas Bumi Suban 4 tersebut pada tanggal 04 Agustus 2010 ;Hal.5 dari 14 Hal.

Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumberdaya alam sektor gas bumi dari sumur Suban 4 yangberlokasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ;Pasal2. Posisi sumur gas bumi Suban 4 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 adalah pada koordinat 022'57,0" dan10320'30,6" BT ;Pasal3. ...... dst ;Pasal4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.4.

Bahwa materi muatan Pasal 1 Permendagri di atas selain menetapkanKabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumber daya alamsektor gas bumi dari sumur Suban 4, juga secara eksplisit menetapkansumur Suban 4 berlokasi dan masuk dalam wilayah Kabupaten MusiRawas ;Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 56 P/HUMW20105.

Sumur Gas Bumi Suban 4 tidaksah dan tidak berlaku mengikat umum ;Membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten MusiRawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 ;Memerintahkan kepada TERMOHON KEBERATAN untuk segeramencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor :63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi RawasSebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, denganketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh)

Daerah Penghasil= 5,0992 M3 x Rp.1.250.000, = Rp. 6.374.000, we Harga Kayu = 5,0992 M3 x Rp.1.500.000, = Rp. 7.648.800, ke PD. SultengBahwa penyetoran dana para pengusaha yang bergerak dibidang usaha perkayuan saat pengurusan FAKO atas kayuebony yang dibeli melalui PD. Sulteng secarakeseluruhan periode tahun 2007 sd. tahun 2008 adalahsejumlah :a. PSDH dan DR = 1.424,8415 M3x Rp. 2.350.000, = Rp.3.348.377.500,26b. Daerah Penghasil = 1.424,8415 M3x Rp. 1.250.000, = Rp.1.335.977.625,.

Untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony(Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp.217.248.475, + Rp. 445.074.250, = Rp.662.322.725 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluhdua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah ) ;2.

Daerah Penghasil= 7,0922 M3 x Rp. 1.250.000, =Rp. 8.865.250, c. Harga Kayu = 7,0922 M3 x Rp. 1.500.000,= Rp. 10.638.300,ke PD. SultengUD. ARYA UTAMA MANDIRI bergerak dalam bidangusaha industri. perkayuan, telah melakukan pembelianbahan baku kayu ebony melalui PD.

Daerah Penghasil = 1.424,8415 M3 x Rp.1.250.000, = Rp. 1.335.977.625,Zi, Harga Kayu = 1.424,8415 M3 x Rp.1.500.000, = Rp. 2.137.262.250,ke PD. Sulteng58Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usahaperkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebonyyang dibelinya melalui PD.

Untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony(Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp.217.248.475, + Rp. 445.074.250, = Rp.662.322.725 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh66dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah ) ;2.

penghasil.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapathalhal yang mengakibatkan perubahan prognosa lifting per daerah penghasil makaharus dituangkan terlebih dahulu dalam revisi SK Menteri ESDM tersebut;Bahwa dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, bahwa dalam penyaluran DBHSDA Migas kepada daerah penghasil terdapat Berita Acara Penyaluran DBHyang telah ditandatangani oleh wakil dari daerah penghasil penerima dana bagihasil tersebut, termasuk Kab. Musi Banyuasin in casu Penggugat dan Kab.

Pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 menyebutkan bahwa dalam hal sumber daya alam berada pada wilayahyang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negerimenetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbanganMenteri Teknis terkait ;Berdasarkan uraian angka 2.1 tersebut di atas, Menteri ESDM menetapkanKabupaten Musi Banyuasin sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban4 (Penetapan daerah penghasil blum mempertimbangkan batas wilayah

Sedangkan Tergugat HI hanya mempunyai kewenangan untukmenentukan daerahdaerah penghasil.

Sedangkan Tergugat IV hanya mempunyai kewenangan untukmenentukan daerahdaerah penghasil.

Padahalmenurutpersentase (79,56 %) adalah untukKABUPATEN MUSI BANYUASIN sebagai daerah penghasil sumur gas bumi Suban4 tersebut.

MUSI RAWASSEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMUR GAS BUMI SUBAN 4,dan mendesak Menteri Dalam Negeri RI untuk mengembalikan Suban 4ke Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai keadaan semula...

penghasil;Bahwa selanjutnya Menteri Keuangan in casu Tergugat I menetapkanPerkiraan Alokasi DBH SDA Migas untuk masingmasing daerah setelahmelakukan perhitungan dari 2 (dua) dokumen sumber yakni SK Menteri ESDMyang memuat prognosa lifting per daerah penghasil untuk satu tahun dan SuratDirjen Anggaran tentang Perkiraan Penerimaan SDA Migas per KKKS sebagaidasar perhitungan DBH SDA Migas.

Sedangkan Tergugat III hanyamempunyai kewenangan untuk menentukan daerahdaerah penghasil.

Sedangkan Tergugat IV hanyamempunyai kewenangan untuk menentukan daerahdaerah penghasil.

yangdijadikan dasar hukum korek Si , hal inimenunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak dilakukan atasdasar ketentu anperpaj akan yang berl aku;Koreksi Terbanding telah melanggar Pasal 28 ayat (5)Undang undangKUP tentang Penyelenggaraan Pembukuan dengan prinsiptaatasasBahwa penjelasan Pasal 28 ayat (5) menyatakan bahwa"Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalammetode pembukuan dengan tahuntahun sebelumnya .... taatasas dalam pembukuan misaln ya dalam penerapan (a) stel selpengakuan penghasil

Pengurang penghasil an bruto 10, 783,4 35. O17. Penghasil an (rugi) neto dalam negeri 10,725 , 326.558. Penghasilan neto luar negeri 009. Penghasil an Tidak Kena Paj ak 0010. Jumlah penghasil an neto 10,725,326.5511. Kompensasi kerugian 10,72 5, 326. 5512. Penghasil an Kena Pajak 0013. Pajak Penghasil an terutang 0014. Pajak Penghasilan yanglain dan Paj ak Penghasil an yang dibayar 2,981,04 8. 4615. Pajak Penghasilan yang kur ang/ (2,981 , 048. 46)16. Pajak Penghasilan yang dibayar 0017.

Nomor: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas SebagaiDaerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban4, tanggal 16 Nopember 2007,secara subtansi/materi mengandung cacat hukum dan kesalahan yang fatal karenaseharusnya yang berhak ditetapkan sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas BumiSuban4 adalah Kabupaten Musi Banyuasin;4.

R.I. mengeluarkanPermendagri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten MusiRawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, yang artinyamenyatakan Bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 berada di Kabupaten MusiRawas.

pada lebih dari satu daerah,Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alamberdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait ".b Proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil SumurGas Bumi Suban 4 diawali dengan adanya surat Bupati Musi Rawas Nomor050/114/Bappeda/IV/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 perihal permohonan bagiandana bagi hasil (DBH) Migas pada sumur PT.

PUTUSANNO. 27 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas SebagaiDaerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, pada tingkat pertama danterakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.2.H. M.

yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya Nomor : 02/MPM/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 dan Nomor :03/MPM/VV2010 tanggal 3 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada tanggal 16 Juni 2010 dengan diregister Nomor : 27 P/HUM/2010,telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil

Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas SebagaiDaerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (P1);Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM20102. Foto Copy Laporan Pelacakan Sebagian Batas Kabupaten Musi Banyuasindengan Musi Rawas tanggal 22 Agustus 2001 (P2);3. Foto Copy Berita Acara Pelacakan Sebagian Batas Daerah AntaraKabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawastanggal21 Agustus 2001 (P3);4.

No. 27 P/HUM2010daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumberdaya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait;. Proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai DaerahSumur Gas Bumi Suban 4 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 63Tahun 2007) diawali Surat Bupati Musi Rawas Nomor050/114/Bappeda/IV/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal permohonanbagian dana bagi hasil (DBH) Migas pada sumur PT.

No. 27 P/HUM/20102) Bahwa penetapan Musi Banyuasin sebagai daerah penghasil migasSuban 4 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun2000 tentang Dana Perimbangan yang telah dicabut/direvisi denganPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan;Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan KabupatenMusi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga terbitlah PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 dimaksud

Daerah penghasil, Rp. 1.250.000,4. Pembayaran kewajiban ke asosiasi GAPEBINDO, Rp.1.400.000, Sehingga total kewajiban yang harus dibayar pengusaha kayuebony eks tebangan lama kepada PD.

Sulteng sebesar Rp.1.500.000, /m, untukdaerah penghasil sebesar Rp.1.250.000, /m3,dan pungutanuntuk asosiasi GAPEBINDO Rp.1.400.000, /m3 yangkeseluruhannya berjumlah Rp. 504.506.795 (lima ratusempat juta lima ratus enam ribu tujuh ratus sembilanpuluh lima rupiah) yang diterima oleh terdakwa sendiridan tidak disetorkan ke kas PD.

Daerah penghasil, Rp. 1.250.000,4. Pembayaran kewajiban ke asosiasi GAPEBINDO,Rp. 1.400.000,Sehingga total kewajiban yang harus dibayar pengusaha kayuebony eks tebangan lama kepada PD.

Sulteng sebesar Rp.1.500.000, /m3, untukhak 58daerah penghasil sebesar Rp.1.250.000, /m3,dan kewajibankepada asosiasi GAPEBINDO yang keseluruhannya berjumlahRp. 504.506.795 (lima ratus empat juta lima ratus enamribu) tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yangditerima oleh terdakwa sendiri dan tidak disetorkan kekas PD.

Tetap Penghasil Tambahan1.

Kepala Urusan Rp. 750.000, Pembangunan Tahun 2017 sesudah perubahan : No Jabatan Penghasil Tetap Penghasil Tambahan1. Kepala Desa Rp. 1.500.000, Rp. 2.200.000,2. Sekretaris Desa Rp. 1.050.000, Rp. 600.000,3. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 600.000,Umum4. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 600.000,Keuangan danPerencanaan5. Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 600.000,Pemerintahan6.

Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 600.000,Kesejahteraan danPelayanan Tahun 2018 sebelum perubahan : No Jabatan Penghasil Tetap Penghasil Tambahan1. Kepala Desa Rp. 1.500.000, Rp. 2.200.000,2. Sekretaris Desa Rp. 1.050.000, Rp. 600.000,3. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 600.000,Umum4. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 600.000, Keuangan dan Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT.Bjm. Perencanaan 5. Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 600.000,Pemerintahan6.

Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 600.000,Kesejahteraan dan Pelayanan Tahun 2018 sesudah perubahan : No Jabatan Penghasil Tetap Penghasil Tambahan1. Kepala Desa Rp. 1.500.000, Rp. 2.650.000,2. Sekretaris Desa Rp. 1.050.000, Rp. 900.000,3. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 862.500,Umum4. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 862.500,Keuangan danPerencanaan5. Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 862.500,Pemerintahan6.

Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 862.500,Kesejahteraan danPelayananTahun 2019 sebelum perubahan :No Jabatan Penghasil Tetap Penghasil Tambahan1. Kepala Desa Rp. 1.500.000, Rp. 2.650.000,2. Sekretaris Desa Rp. 1.050.000, Rp. 900.000,3. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 862.500,Umum4. Kepala Urusan Rp. 750.000, Rp. 862.500,Keuangan danPerencanaan5. Kepala Seksi Rp. 750.000, Rp. 862.500,Pemerintahan6.

sebagai daerah penghasil.

Padahal menurutpersentase (79,56 %) adalah untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagaidaerah penghasil sumur gas bumi Suban4 tersebut.

dan DasarPerhitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, MinyakBumi Dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009, sehingga dengan tidakHal. 25 dari 50 hal.

Surat perjanjian kerjasama penghasil,pengangkut dan pengelola /pemanfaatlimbah B3 antara PT SENAYANSANDANG MAKMUR dengan PT KhaldaAlam Utama dan Job ClourinBandung.Indonesia.Yang dalam hal ini diwakili oleh dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwatersebut di atas, yaitu :NamaTempat lahirKebangsaanUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Tempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanM.NURYANTO SLAMETPemalangIndonesia.52 Tahun/31 Mei 1965.Lakilaki.IndonesiaJalan Raya Batujajar KM. 4.8 Kelurahan GiriasihKecamatan

Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) besar Nomor : 510/3250/1994/P.3/0206Desindag/2005 tanggal 27 Desember 2005 atasnama PT SENAYAN SANDANG MAKMUR.> Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) atas nama PT SENAYANSANDANG MAKMUR No. 101115104966 tanggal 11 Pebruari 2014berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.> Izin Usaha Industri dan Keputusan Bupati Bandung Barat berikutlampirannya Nomor : 534/H.025IUI/DISPEINDAGKOP DAB UMKMtanggal 21 Maret 2011 atas nama PT SENAYAN SANDANGMAKMUR.> Surat perjanjian kerjasama penghasil

Bandung Barat untuk terdakwa PT SenayanSandang adalah 6 Juta m* yang dari ijin tersebut perusahaan dalampelaksanaan produksinya sebesar 5,1 juta m* dengan menggunakanbahan bakar batubara perharinya adalah antara 1314 ton perhari , yangakan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) berupalimbah cair dan limbah padat fly ash dan bottom ash, denganmenggunakan 4 unit boiler yaitu boiler uap kapasitas 10 ton dan boiler olikapasitas 10 ton .Bahwa terdakwa PT Senayan Sandang Makmur selaku Penghasil

Ill atas nama KURNIASIH (SHGB No.303/Kotakaler berakhir14 Oktober 2018, dibongkar tanggal 19 September 2015, maka masih ada SisaWaktu selama 36 Bulan atau 3 tahun ).1 (Satu) Kios Pendapatan Omzet per hari Rp. 1200.000 s/d Rp.1.500.000, Laba yang didapat : Rp. 250.000 s/d 400.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 300.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 9.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 108.000.000, Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp

Ratarata Penghasil Perhari Rp. 300.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 9.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 108.000.000, Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp. 10.000.000, x 6 M2 = Rp.60.000.000,Maka Total Nilai Kerugian Penggugat VI baik nilai Penghasilan selama 36 bulanatau 3 adalah sebesar Rp. 108.000.000 x 3 tahun =Rp. 324.000.000, ditambahnilai Bangunan Rp. 60.000.000 = Rp. 364.000.000, (Tiga ratus enam puluhempat juta rupiah).Untuk

Penggugat VII atas nama NANA SUBARNA (SHGB No. 319/Kotakalerberakhir haknya pada tanggal 14102018, dibongkar pada tangal 19September 2015, maka masih ada sisa Waktu selama 3 tahun atau 36 bulan).1 (satu) Kios Pendapatan Omzet per hari Rp. 600.000 s/d Rp.800.000, Laba yang didapat : Rp. 250.000 s/d 350.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 300.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 9.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 108.000.000, Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan

Untuk Penggugat Ill atas nama KURNIASIH (SHGB No.303/Kotakalerberakhir 14 Oktober 2018, dibongkar tanggal 19 September 2015, makamasih ada sisa waktu selama 36 bulan atau 3 tahun1 (satu) Kios Pendapatan Omzet per hari Rp. 1200.000 s/d Rp.1.500.000, Laba yang didapat : Rp. 250.000 s/d 400.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 300.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 9.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 108.000.000, Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya

Untuk Penggugat IX atas nama UJANG RUKMANA (SHGB No.345/Kotakalerberakhir haknya pada tanggal 152019, dibongkar pada tanggal 19September 2015, maka masih ada sisa waktu 43 bulan atau 3 tahun 7bulanHalaman 28 dari 69 Putusan Nomor 489/Pdt/2017/PT.BDG.1 (satu) Kios Pendapatan Omzet per hari Rp. 800.000 s/d Rp.1.000.000, Laba yang didapat : Rp. 250.000 s/d 350.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 300.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 9.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 108.000.000, Nilai

PEMOHON baru mengetahui adanyaPERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut sejak PERDAKabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah dengan suratDinar Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan PemerintahKabupaten Bekasi Nomor 660.3/1137/WDL/DPDLP/07 tanggal 19 Nopember2007 (P5).

PEMOHON justru mengetahui adanya PERDA KabupatenBekasi No. 9 Tahun 2007 dari perusahaanperusahaan penghasil limbah,yang "ditekan" untuk hanya bekerjasama dengan pengelola limbah yangmempunyai izin sesuai PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007tersebut;8. Bahwa PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, dengan uraian sebagaiberikut:a.

Dalam perkembangannya, mungkinpada saatnya perusahaan penghasil limbah mensyaratkan adanyaHal. 5 dari 24 hal. Put. No. 05 P/HUM/2008.izin tersebut kepada (calon) mitra pengelola limbah.

Dengandemikian, hanya pengelola limbah lama (yang sudah memiliki izinberdasarkan kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil limbahyang telah ada sebelumnya) yang berpeluang mendapat kesempatankerja sebagai pengelola limbah, sedangkan pengusaha baru tidakakan pernah memiliki kesempatan bekerjasama dengan perusahaanpenghasil limbah, karena pengusaha baru tersebut tidak akan pernahmendapat izinyang mensyaratkan sudah adanya kontrak kerjasamaterlebin dahulu) dengan perusahaan penghasil limbah.

Mengapa perizinan hanya diharuskan bagi pengelola limbah yangmemiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil limbah?Bukankah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dapat disebabkanoleh perbuatan pengelola limbah yang tidak memiliki kKontrak kerjasamadengan perusahaan penghasil limbah, bahkan dapat juga disebabkanoleh pihak yang bidang usahanya bukan pengelolaan limbah?

PRIMANRU JAYA adalah milik PT.PRIMANRU JAYA yang digunakan untuk mengangkut limbah oli bekasyang berasal dari penghasil limbah oli bekas di Prov. Bengkulu yangdisopir oleh terdakwa NURSAN ;Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan MITSUBISHI FUSO FN 527 M2 (6x4)model tronton tangki, No.

Primanru Jaya tidak memiliki perjanjian kerjasamadengan penghasil limbah oli bekas tersebutdalam pengelolahanlimbah oli bekas yang dihasilkan oleh penghasil;Bahwa Terdakwa mengetahui penghasil limbah B3 jenis oli bekastersebut wajib melakukan pengolahan limbah (pengangkutan,penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,dan penimbunan) yang dihasilkannya, dan apa bila penghasil tidakdapat melakukkan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannyadiserahkan kepada pihak lain;Bahwa tujuan

dan motifasi terdakwa sehingga terdakwa bersediamembeli Limbah B3 jenis oli tanpa memiliki perjanjian kerjasamadengan pihak penghasil tersebut adalah untuk mendapatkankeuntungan ;Bahwa status Limbah B3 jenis oli bekas, yang berada didalam tangki1 (Satu) unit kKendaraan MITSUBISHI FUSO FN 527 M2 (6x4), No.Pol : B9056TC sebanyak 16.000 L tersebut adalah milik PT.PRIMANRU JAYA dikarenakan sudah dibeli oleh Terdakwa selakustaff Operasional PT.

Pol : B9056TC sudah tidak terdaftarsebagai identitas alat angkut LB3 sSesuai dengan rekomendasitersebut ;Bahwa Terdakwa membeli dan mengumpulkan Limbah B3 jenis olibekas dari penghasil limbah yang ada di Prov. Bengkulu yangkemudian limbah tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraanHalaman 19 dari 28 halaman Putusan pidana Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Bglmilik PT. PRIMANRU JAYA tersebut sejak pertama kerja diperusahaan tersebut pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ;Bahwa PT.

PRIMANRU tersebut dari penghasil LB3 jenis oli diwilayah Prov. Bengkulu dalam sebulan adalah paling sedikit 2 (dua)bulan 1 (satu) kali pengiriman tangki 16 ton, dan paling banyakdibulan November 2018 ini, dikarenakan sebelum memuat Ditanggal27 November 2018, Terdakwa sudah melakukan pengiriman sebanyak16.000 Liter Oli Bekas pada tanggal 10 November 2018.e Bahwa terdakwa melakukkan usaha pembelian LB3 jenis oli yangTerdakwa kumpulkan dari wilayah kota/ kabupaten Prov.

tahun 1981 di Kantor Urusan Agama KecamatanPanumbangan, Kabupaten Ciamis, ; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belummemiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak ; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugathidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 rumahtangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisinandan pertengkaran secara terus menerus ; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karenaTergugat sudah tida mempunyai penghasil

Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;dul ai Lil je aut ol rigs ol Gat jx olsApabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan ataughaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti* ;Put, No, 5258/Pdt.G/2020/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan sejak bulan Mei 2019 Tergugat dengan Penggugat berselisih danbertengkar teruS menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadikarena Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, majelismenilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syaratmateril kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yangsempurna ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yangdiajukan Penggugat, maka telah diperoleh faktafakta kejadian yang padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisihdan bertengkar disebabkan Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

Nopember 2019 mereka telah berpisah tempattinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkanmereka ;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan adanya faktafakta hukum yang pada pokoknyaperselisinan dan pertengkaran secara teruS menerus antara Penggugat danTergugat yang penyebabnya Tergugat sudah tida mempunyai penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonHalaman 2 dari 14 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijinijinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Ijinijin tersebutadalah :a. Surat Persetujuaan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. lIzin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karenaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yangterhutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitutariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UUPPN tidak bisa diterapbkan karena akan terjadi pengenaan PPNberganda atas perhitungan PPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3)diterapbkan

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak , karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil

TENANGJAYA rangkap 7 lembar 2 dan 3 untuk penghasil limbah lembar 4untuk transpoter ke pengelola dan lembar ke 6 untuk Gubernur ;Bahwa sepengetauan saksi untuk pengurusan ijin pengangkutanlimbah B3 melalui Kementrian Lingkungan Hidup yang kemudianmemberi rekomendari untuk mengangkut limbah B3 kepadatransporter berupa ijin untuk pengangkutan dengan memberikanpenjelasan jenis kendaraan serta bentuk kendaraannya dan Nopolkendaraan yang diperuntukkan untuk mengangkut limbah dan ijin ituhanya dimiliki

setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutanLimbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib memiliki izinpengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dariMenteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari KepalaInstansi yang bertanggung jawab ;Bahwa yang dimaksud dengan :a) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sisa suatuusaha dan atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahayadan Beracun;b) Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan LimbahB3 yang dilakukan oleh penghasil

menjadi suatuproduk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagilingkungan dan kesehatan manusia;e) Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubahkarateristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan danatau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun;f) Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkanLimbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksudtidak membahayakan kesehatan manusia danlingkunganhidup;g) Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahanLimbah B3 dari penghasil

spesifik ;Bahwa yang dimaksud sluge (lumpur) dari instalasi pengelolaan airlimbah industry kertas termasuk limbah B3 kategori limbah B3 berasaldari sumber yang spesifik menurut Peraturan pemerintah RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelalaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun Kode Limbah D246 ;Bahwa cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturanpemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentangPengelalaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dimanapenanganan dari sumbernya (penghasil

yang limbah B3 ampas kertas terdapat padadaftar limbah B3 kode limbah D246 diatur dalam UU RI No. 32 tahun2009 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunyang untuk mengangkut limbah B3 harus ada ijin dan dilengkapi olehsurat surat dari Dirjen Perhubungan Darat dengan adanyarekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup yang kemudiandikeluarkan surat dari Kementrian Lingkungan hidup (manifest) ;Bahwa menurut pendapat saksi dalam from manifest yang berhakmembubuhkan stempel adalah pihak penghasil

dan/atau lingkungannya, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 20.00 wita dengan membawajukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan kerukan Paramaian, setelah sampaiditempat yang dituju terdakwa mulai melakukan penyetruman ikan yang mana cara kerjaalat setrum terdakwa adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrikyang berasal dari mesin ginset, sedangkan mesin ginset berfungsi sebagai penghasil

atau lingkungannya, perbuatan mana dilakukan terdaka dengan caraantara lain sebagai berikut:Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 20.00 wita dengan membawajukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan kerukan Paramaian, setelah sampaiditempat yang dituju terdakwa mulai melakukan penyetruman ikan yang mana cara kerjaalat setrum terdakwa adalah dua buah kapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrikyang berasal dari mesin ginset, sedangkan mesin ginset berfungsi sebagai penghasil

wita di rawarawaDs Paramaian Kec Daha Utara Kab Hulu Sungai Selatan;e Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah pada hari Rabu sekitar pukul 20.00wita dengan membawa jukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuan kerukanParamaian;e Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa mulai melakukanpenyetruman ikan yang mana cara kerja alat setrum terdakwa adalah dua buahkapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesingenset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil

berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan:Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar jam20.00 wita dengan membawa jukung dan seperangkat alat setrum dengan tujuankerukan Paramaian untuk mencari ikan;Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa mulai melakukanpenyetruman ikan yang mana cara kerja alat setrum terdakwa adalah dua buahkapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesingenset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil

Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa mulai melakukanpenyetruman ikan yang mana cara kerja alat setrum terdakwa adalah dua buahkapasitor yang digabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesingenset, sedangkan mesin genset berfungsi sebagai penghasil arus listrik, sedangkankapasitor dipasang satu buah stop kontak sebagai penghidup dan mematikan aruslistrik, kemudian kabel negatif dimasukkan kedalam air dan kabel positifdihubungkan ke serok ikan;e Bahwa apabila ada ikan didalam

PRIMANRU JAYA adalah alat yang digunakan untukmengangkut limbah oli bekas yang berasal dari penghasil limbah olibekas di Prov. Bengkulu yang disopiri oleh terdakwa NURSAN ;e Bahwa truk tangki tersebut mengangkut + 16.000 liter oli bekasyang telah saksi kumpulkan diwilayah Bengkulu ;e Bahwa saksi mendapatkan oli bekas dari bengkel motor dan mobildiwilayah Kota Bengkulu dan dikumpulkan oli dirumah saksi yangberalamat di Jl. Durian Demang Kel. Desa Durian Demang Kec.Karang Tinggi Kab.

Bengkulu ;e Bahwa saksi mengetahui penghasil limbah B3 jenis oli bekas tersebutwajid melakukan pengolahan limbah (pengangkutan, penyimpanansementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, danpenimbunan) yang dihasilkannya, dan apa bila penghasil tidak dapatHalaman 14 dari 25 halaman Putusan pidana Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Bglmelakukkan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannyadiserahkan kepada pihak lain;Bahwa tujuan dan motifasi saksi membeli Limbah B3 jenis oli tanpamemiliki perjanjian kerjasama

dengan pihak penghasil tersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan ;Bahwa status Limbah B3 jenis oli bekas, yang berada didalam truktangki sebanyak 16.000 L tersebut adalah milik PT.

Pol : B9056TC sudah tidak terdaftarsebagai identitas alat angkut LB3 sSesuai dengan rekomendasitersebut ;Bahwa saksi membeli dan mengumpulkan Limbah B3 jenis oli bekasdari penghasil limbah yang ada di Prov. Bengkulu yang kemudianlimbah tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan milik PT.PRIMANRU JAYA tersebut sejak pertama kerja di perusahaantersebut pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ;Bahwa PT.

PRIMANRU tersebut dari penghasil LB3 jenis oli diwilayah Prov. Bengkulu dalam sebulan adalah paling sedikit 2 (dua)bulan 1 (satu) kali pengiriman tangki 16 ton, dan paling banyakdibulan November 2018 ini, dikarenakan sebelum memuat Ditanggal27 November 2018, Terdakwa sudah melakukan pengiriman sebanyak16.000 Liter Oli Bekas pada tanggal 10 November 2018.e Bahwa saksi melakukkan usaha pembelian LB3 jenis oli yangTerdakwa kumpulkan dari wilayah kota/ kabupaten Prov.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,tapi sejak bulan Pebruari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergitanpa izin kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atasnafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;.

Anak2, berumur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan Termohon pergi tanpa izin kepadaPemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;ahwa saksi mengetahui, kemudian Termohon pergi meninggalkanPemohon yang hingga sekarang sudah selama 3 tahun, dan selamaitu pula

Halaman7 dari 12 halamanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yangsah ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Pebruaritahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi tanpa izinkepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidak menentu sampaisekarang