Ditemukan 1751 data
102 — 54
Para veteran adalah sebagainbesar merupakan pejuang yang telah banyak berkorbandemi Negara Kesatuan Repubik Indonesia.2. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perluterjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dankapasitas selaku Komandan = Satuan. Terdakwaseharusnya mampu menganalisa secara cermat akibatyang akan timbul apabila perbuatan itu terjadi.3.
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
134 — 79
Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
AAN SUGIANTO Als RUDI Bin M. SANIMO
202 — 90
Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisikmelewati wilayah kepabean Repubik Indonesia. Mengubah bentuk adalah perbuatan yang mengakibakan terjasinya perubahansuatu benda seperti perubahan struktur ,volume , massa, unsur ,pola suatu benda.
277 — 33
Dibidang kelautan dan perikanan atau z.Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yangdilakukan di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut, terlinat ada 27 (dua puluh tujuh) jenis tindak pidana asal (predicate crime) yangdimaksud
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
166 — 94
KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 243 dari 316UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
71 — 27
Berdasarkan uraian dalil dalil eksepsi Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmempertimbangkan dalildalil eksepsi Tergugat diatas, khususnya dengan memperhatikanYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Repubik Indonesia No.217.K/Sip/ 1970 tanggal 12Desember 1970 yang menyatakan :e apabila dalam suatu gugatan ketentuanketentuan acara (formil) tersebut tidakdipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan
85 — 81
Tahu2003 dan 2004 yakni sebesar Rp.1.573.514.990, yang ditempatkan pada pos mata anggaraInsentif Upah Pungut Provisi SumberDaya Hutan tahun 2003 dan 2004, kode rekening :2.05.01.2..1.03.01.1 dengan leading sector (Unit Penanggung Jawab) adalah Dinas KehutanaKabupaten Kepulauan Mentawai;Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah: pungutan yang dikenakan sebaggpengganti nilai instrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Repubik
242 — 582
terdakwaharusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
90 — 37
terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
182 — 78
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional;.
102 — 48
terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
115 — 39
Perkara No.87/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu Korporasi;3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau SaranaYang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;4.
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
200 — 85
Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
231 — 83
Mahkamah KonstitusiNomor 25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Repubik
421 — 841
Pbr.Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa Miswar Chandra telahdidakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana yang mengandung unsurunsur :1.
Terbanding/Terdakwa : SULAIMAH IRAWATI, S.Pd. binti NASIK
103 — 0
Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
AHMAD VICKRY Als AHMAD VICKRY ALKAFF
162 — 28
- Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman Repubik Indonesia Nomor C2-11171.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Desember 1989.
- Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT BERKAT TRIBHAKTI Nomor 5, tanggal 04 Februari 1989.
- Foto Copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA Nomor : AHU-AH.01.03-0252738, tanggal 15 Oktober 2018.
- Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA Nomor : 1157, tanggal 28 September 2018.
Terbanding/Terdakwa : ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI
112 — 99
KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Terbanding/Terdakwa : ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH
126 — 0
KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
Terbanding/Terdakwa : SYAMSURI BIN SUâÂÂYAN
61 — 33
Penerima PKH Desa KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial tahun 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementrian Sosial Repubik