Ditemukan 1869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1338 1038 1138 1438 1638 1938 1378 1778 12738 1732
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat melakukan penarikan atau mutasi terhadapPemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dari institusiSekretariat Militer Presiden adalah untuk tujuan pembinaankarir dan merujuk bahwa jabatan fungsional adalah hanyasementara, namun mengapa Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat mengalami mutasi lagi dalamkedudukan yang sama yaitu dalam jabatan fungsional juga,yaitu sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang JianbangLamdikpol sebagaimana bukti P56 yang merupakan buktiSurat Telegram KaPolri Nomor : ST/1738
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-05-2015 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 30 Mei 2016 — RICO ARCHLIE TANPALAR , Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 001/RW.001 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ANTHONI HATANE ,SH,MH , SEMUEL WAILERUNI, SH.M.Si., YUSTIN TUNY, SH., CYNTIA FRANY TALAHATU,SH., ALPARIS RATURKE,SH., DAVID TUNY,SH., KORNELES LATUNY,SH., BOYKE LESNUSSA,SH Para Advokat dan Assisten Advokat pada Law Office Hatane & Assosiates, berkedudukan di Jl Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/2015 tanggal 11 Mei 2015 Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. ETTY RASYID, beralamat di Jln. Sam Ratulangi Nomor: 135 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya disebut Tergugat I. 2. JULIAN PALAR beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.2 Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ; 3. VICTOR RONY PALAR, beralamat di Jl. Sam Ratulangi Nomor 135 Kel. Honipopu , Kecamatan. Sirimau , Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. IWAN TROY PALAR, beralamat di Palsari Timur RT.15/RW.05 Kel. Sudajayagirang Salabintana, Kota Sukabumi. Propinsi Jawa Barat, selanjudnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. PUTRI ASTANTY PALAR, alamat di Lapangan Ros No.17.Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet , Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta , selanjudnya disebut sebagai TERGUGAT V ; Secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V disebut sebagai PARA TERGUGAT ; 6. LURAH HONIPOPU, alamat Jl.Pantai Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjudnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, alamat Jl. Jendral Sudirman No.1 ( Tantui) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjudnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ;
226 — 178
  • .13.Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Waris tanggal, 08 Juni 2011, ditandaiT.14/P.R.14.Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 5/V1IV2011 tanggal, 9September 2011 oleh Notaris dan PPAT Eka Purwanti,SH ditandai T.15/P.R.15.Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 8171.0103545 tanggal, 05 April 2011,ditandai T.16/P.R.16.Foto copy dari copy Daftar Silsilan Keturunan Tan Heng Siak ( Hendra SatyaTanpalar ), ditandai T.17/P.R.17.Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 471/1738
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
Halim Soelistio
Tergugat:
1.Tn. FELIX ISWARA
2.PT RUANG TEKNIK INTERNASIONAL
236 — 124
  • tidak pernahdiperingatkan oleh Dewan Komisaris tentang kinerja ataupun adanyaperbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan;Menimbang,bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalilbantahannya, Para Tergugat telah mengajukan buktibukti Surat, dan diberitanda Bukti T.I,II1 sampai dengan Bukti T.1,II12, yaitu sebagai berikut:Bukti T.1, 11Bukti T.I,ll2.aBukti T.1,1I2.bBukti T.1,1I2.cBukti T.1,1Il2.dBukti T.I,lIl2.eBukti T.1,1I2.fFotocopy dari Print out Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1738
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 19-04-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 191/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 9 Juni 2022 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDI A.,SH.
Terdakwa:
FAHMI Bin SAID GISMAR
30 — 6
  • Nota : GBN 1738, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 27 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang.
  • 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD. KARTIKA ELEKTRIK dengan No. Nota : GBN 1790, orderan seles Sdr. FAHMI dengan tanggal faktur pembelian 27 Januari 2022 atas nama castamer Toko GRAHA Jl. Magelang-Kopeng Km 1 Sorobayan Tegalrejo Kab. Magelang
  • 1 (satu) Lembar nota penjualan dari UD.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Sgt
Tanggal 15 Juni 2017 — HASAN SALEH Melawan PT. KALTIM PRIMA COAL
156 — 84
  • 1715; Trak Caterpillar 1716; Trak Caterpillar T1717; TrakCaterpillar 1718; Trak Caterpillar 1719; Trak Caterpillar T720; TrakCaterpillar 1721; Trak Caterpillar 1722; Trak Caterpillar T1723; TrakCaterpillar 1724; Trak Caterpillar 1725; Trak Caterpillar T1726; TrakCaterpillar 1727; Trak Caterpillar 1728; Trak Caterpillar T729; TrakCaterpillar 1730; Trak Caterpillar 1731; Trak Caterpillar T1732; TrakCaterpillar 1733; Trak Caterpillar 1734; Trak Caterpillar 1735; TrakCaterpillar 1736; Trak Caterpillar 1738
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
270 — 323
  • Nomor: 1738 K/Sip/1976, Putusan MA.RI No. 1051.K/Sip/1974:"permohonan provisi yang sudah masuk lingkup pokok perkara dinyatakantidak dapat diterima" (vide Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan UangPaksa Dalam Hukum Acara Perdata, 2012, halaman 80).Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum diatas, dalildalil Penggugat yangmemohon putusan provisi bertentangan dengan hukum sebab Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4September 2012 tentang kepemimpinan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pdt/2014
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. KALIARA NUGRAHA SARI d/h N.V BOUW EN HANDEL MATSCHAPPIJ KALISARI vs TAN EDDY SUSANTO, dkk
79 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor B.1738/SETNEG/D4/2007, tertanggal 31 Mei 2007 mengenaipencabutan atas Penetapan Penangguhan Eksekusi Nomor43/Eks/2005/PN.Sby. Jo.
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 19-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA TALU Nomor 128/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 41
  • memberi nafkah anakanak, oleh karenanya untukpembebankan nafkah anak ini mohon pertimbangan Majelis Hakim yangseadiladilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutanHalaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.TALUdengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta adanya istriyang mempunyai penghasilan tetap.Bahwa membebankan nafkah anak tersebut tidak sepatutnya dimintakandalam provisis karena telah menyentuh pokok perkara, yang manasebagaimana menurut Putusan MARI nomor 1738
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-08-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 1924/Pdt.G/2014/PA.Pml.
Tanggal 16 Desember 2014 — Penggugat Tergugat
14 — 0
  • 15d37465f0edd69b3d8dbadb8d5ac6f192ee6c124bc84828ee4924929df0300003c4bc41ff0468f0bdd6a6d2e8bf1 1b54d3ac0b7 1 679a7c773201e9bd5e3 1 ff8ed007d23fb01f8e353flefecabeObbdd61 9eS5bfb58e5d3da690e4c8b0c8c887f050a3fe035f377fc 1 Scfe27436d6ff000F3e 1 ddcde4d67a46a1 74754d59e0883c821461 1al4e46e2374c769c0242felf74fc25f85bal fc 1787ba3837c3893269 laSc6d1c26e1c3c8db98b333300324963dabc87f6cbfd8e348fdac3c2d63 1 9be 1 a2f89f4adc74fd4b6174c36374522f7438cf1c8201 1c64100fc83f06f8afc3bf08ff6a3d035cf87bab6al aaf86b4cd6addecef3508becf3cd0965 122baa9e84 1 75edb9792 1738
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 23-09-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 926/Pdt.P/2014/PA.Wtp
Tanggal 16 Oktober 2014 — Lallo bin Atta dan Sanawiah binti Ali
17 — 4
  • 15d37465f0edd69b3d8dbadb8d5ac6f192ee6c124bc84828ee4924929df0300003c4bc41ff0468f0bdd6a6d2e8bf1 1b54d3ac0b7 1 679a7c773201e9bd5e3 1 ff8ed007d23fb01f8e353flefecabeObbdd61 9eS5bfb58e5d3da690e4c8b0c8c887f050a3fe035f377fc 1 Scfe27436d6ff000F3e 1 ddcde4d67a46a1 74754d59e0883c821461 1al4e46e2374c769c0242felf74fc25f85bal fc 1787ba3837c3893269 laSc6d1c26e1c3c8db98b333300324963dabc87f6cbfd8e348fdac3c2d63 1 9be 1 a2f89f4adc74fd4b6174c36374522f7438cf1c8201 1c64100fc83f06f8afc3bf08ff6a3d035cf87bab6al aaf86b4cd6addecef3508becf3cd0965 122baa9e84 1 75edb9792 1738
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum Penipuan
Putus : 31-05-2012 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 35/Pid.B/2012/PN Pwt
Tanggal 31 Mei 2012 — TRIS WIJAYA ANANTO Bin. EDI CAHYANTO(Terdakwa)
117 — 21
  • transaksi pemindah bukuan (BGkosong) tidak lagi masuk ranah hukum pidana akan tetapi telah masuk ranah hukum perdata;Menimbang, bahwa disamping ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakanBilyet Giro kosong masuk ranah hukum perdata, ada pula putusan Mahkamah Agung yang96menyatakan Bilyet Giro kosong masuk ranah hukum pidana dan sebagai tindak pidana,seperti putusan Mahkamah Agung RI No. 648 K/Pid/2008 tanggal 27 Agustus 2008, No.1412 K/Pid/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1738
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PDT/2018
Tanggal 5 Oktober 2016 — MARIMUTU SINIVASAN VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., dkk.
305 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimuat di dalam website PengadilanNegeri Kepanjen pada tanggal 11032010, menguraikan mengenaidasar hukum provisi yaitu:Kemudian terhadap dasar hukum pengaturan putusan provisionil initidak diatur secara tegas, akan tetapi secara selintas dan implisit.Adapun pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191ayat (1) Rbg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 184752 junctoStb 184963), Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 Undang Undang50/2009, Pasal 190, 212 dan seterusnya, 246, 457, 561 dan 1738
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-02-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 63/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel
Tanggal 9 Februari 2012 — 1. SUDARSONO SALEH, 2. Ir. SUKANDI SALEH, MELAWAN 1. PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK. (DALAM LIKUIDASI), 2. IRAWAN SALIM 3. SURYO, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 5. BANK INDONESIA
73 — 48
  • berharga dalam putusanterhadap masingmasing penyitaan tersebut (Pasal 227 ayat (4) HIR) ;DALAM PROVISIBahwa dikhawatirkan Para Tergugat dengan itikad tidak baik memindahtangankan saham sengketa kepada orang lain, mohon putusan sela(tussen vonnis) yang melarang Para Tergugat melakukan perbuatanhukum apapun terhadap assetaset Para Tergugat dengan ancamanhukuman membayar uang paksa (duangsom) setiap hari sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal5 Juni 1978 No. 1738
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 101
  • Adapunpengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR atau Pasal 191Ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv atau Pasal 51 BRv Belanda (Stb 184752 yo Stb184963), Pasal 1738 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pandangandoktrina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 1400 K/Sip/1974, tanggal 18 Nopember 1973,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 753 K/Sip/1973tanggal 22 April 1975
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 195/Pdt./Bth/2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - 1. OEY TIAUW SIOE ( pembantah 1 ) - 2. OEY HAN BING ( pembantah II ) - 1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk ( Terbantah ) - 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) BANDUNG Jalan Asia Afrika No. 114 Bandun ( Turut Terbantah ) - 3. WIDYAWATI HIDAYAT ( Turut Terbantah II )
95 — 23
  • Utama, setempat dikenal BlokKarang berkut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan ataudidirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurutsifatnya, peruntukannya dan undang undang dianggap sebagai barangtidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan, yang tertulis atas namaTuan Oey Han Bing;Sebidang Tanah Sertipikat Hak Mllik No. 989/Desa Cigugur Tengah,seluas 3110 MP (tiga ribu seratus sepuluh meter persegi), sebagaimanadiuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1989 Nomor :1738
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum Penipuan
Putus : 07-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 45/Pid B/2016/PN Sbr.
Tanggal 7 April 2016 — : NICKY SAPUTRA als. RIFKY PRADITA, ST bin DEDI KUSNENDAR.
74 — 13
  • DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;- 1 (Satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Lancer warna Hitam No.Pol : E-1738-KJ, berikut STNK, BPKB dan Kunci kontak.DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;- 61 (Enam puluh satu) bendel Dokumen DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit). - 17 (Tujuh belas) bendel Dokumen PAK (Penetapan Angka Kredit) Tunjangan Fungsional Guru diantanya atas nama ;- 1 (Satu) bendel Dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru An. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
277 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 25 Tahun 2020, tentang Standar Satuan Biaya OperasionalPendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di LingkunganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti P42);Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan IndonesiaNomor 36962/MPK.A/HK/2020, tentang Pembelajaran Secara Daringdan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19) (Bukti P43):Fotokopi Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Semarang NomorB/1738
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Budi nugraha
Terbanding/Terdakwa : Ir. DUDY JOCOM, M.Si
259 — 527
  • Indah Yamamitra Persada sebesar968,417,501.1 (Satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 DivisiGedung, Dari: 00 Kantor Pusat, Tanggal: 18 04 2012,Keterangan BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDNSumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 300,620,444.1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3737 2012, Untuk: 60 DivisiGedung, Dari: 00 Kantor Pusat, Tanggal: 04 07 2012, BTN 1116,PT.
    Indah Yamamitra Persada sebesar968,417,501.1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 DivisiGedung, Dari: 00Kantor Pusat, Tanggal: 18042012, KeteranganHal 152 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI285.286.287.288.289.290.291.BTN 1116, PT.
    Indah Yamamitra Persada sebesar968,417,501.1 (Satu) bundel copy Nota Nomor: DN 1738 2012, Untuk: 60 DivisiGedung, Dari: 00 Kantor Pusat, Tanggal: 18 04 2012,Keterangan BTN 1116, PT. Yamamitra Persada, Pro Gedung IPDNSumbar Kab Agam, DGD, Jumlah: Rp. 300,620,444.1 (satu) bundel copy Nota Nomor: DN 3737 2012, Untuk: 60 DivisiGedung, Dari: 00 Kantor Pusat, Tanggal: 04 07 2012, BTN 1116,Hal 245 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI286.287.288.289.290.291.292.PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2016 — HANDOKO LIE
211 — 148
  • Citra Agra Kharisma 72 M2 ; 1738/Gang Buntu., Herry The 72 M2; 1739/Gang Buntu., Herry The 72 M2? ; 1740/Gang Buntu., Shirley Ching 72 M2? ; 1741/Gang Buntu., Shirley Ching 72 M2 ; 1742/Gang Buntu., Sinarti 72 M2 ; 1743/Gang Buntu., Sinarti 72 M2., 1744/Gang Buntu., Chandra 90 M2; 1745/Gang Buntu., Surjati Susanto 90 M2 ; 1746/Gang Buntu., PT. Citra Agra Kharisma 180 M2; 1747/Gang Buntu., Liong Lai Tjin 180 M2; DokumenDokumen Terkait Permasalahan Asset Tanah PT. KAI(Persero) Di Jl.
    Citra Agra Kharisma 72 M2 ; 172 HGB No. 1738/Gang Buntu., Herry The 72 M2; 173, HGB No. 1739/Gang Buntu., Herry The 72 M2; 174 HGB No. 1740/Gang Buntu., Shirley Ching 72 M2 ; 175. HGB No. 1741/Gang Buntu., Shirley Ching 72 M2 ; 176 HGB No. 1742/Gang Buntu., Sinarti 72 M2 ; 177. HGB No. 1743/Gang Buntu., Sinarti 72 M2., 178 HGB No. 1744/Gang Buntu., Chandra 90 M2 ; 179 HGB No. 1745/Gang Buntu., Surjati Susanto 90 M2 ; 180 HGB No. 1746/Gang Buntu., PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRENE PUTRI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
908 — 2569
  • II 027/1738/IK 2011 1Adendum 4.759.750.645.954. IV 027/491/IK 16 April 2012 1Adendum 090ktober 4.759.750.645.955. V 027/1293/IK 2012 1Adendum 1November 5.804.750.645.956. VI 027/1419/IK 2012 1 Halaman 47 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI Adendum 5.804.750.645.957. VII 027/369/IK j15Maret 2013 1Adendum)027/1873/PI 300ktober 5.804.750.645.958. Vil AK 2013 1Adendum)027/2387/PI 27Desember 5.599.402.149.629.
    Adendum Ill 027/1738/IK 2011 514.759.750.645.94, Adendum IV 027/491/IK 16 April 2012 514.759.750.645.95. Adendum V 027/1293/IK O9Oktober 2012 511November 5.804.750.645.96. Adendum VI 027/1419/IK 2012 515.804.750.645.97. Adendum VII 027/369/IK 15Maret 2013 51Adendum 027/1873/PIA 5.804.750.645.98. VIII K 300ktober 2013 51027/2387/PIA 27Desember 5.599.402.149.69.