Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy samu semua setu sempu sehu
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-04-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat vs Tergugat
43 — 22
  • , halhal tersebutdi atas dilakukan berulangulang yang menyebabkan Penggugat tidak tahanuntuk hidup berumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat, karena kebahagiaanyang ada hanyalah bersifat semu.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 13-08-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN LEMBATA Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 58
  • Menurut Penggugat lebih terhormatmenyandang status Janda daripada status sebagai Istri yang hanyaformalitas semu;14. Bahwa Sepanjang 19 Tahun Usia pernikahahan kami, dari tahun 2000sampai tahun 2003 Tergugat bekerja, 2004 sampai 2005 Tergugatmenganggur, Tahun 2006 sampai 2009 Tergugat kembali bekerja proyeksatu dua, dan tahun 2010 sampai kami pindah ke Lembata tahun 2014sampai tahun 2019 Tergugat menganggur.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 27_PID_B_2014_PNBT_Hukum_17072014_Narkotika
Tanggal 17 Juli 2014 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Dwi Amando Dkk
76 — 8
  • kePuskesmas Biaro untuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) karenamemakai Narkoba jenis ganja;e Bahwa Terdakwa Durul Luthfi terakhir datang ke Puskesmas Biaro padatanggal 20 September 2013, dan pada tanggal 18 Januari 2014Terdakwa ditangkap;e Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap TerdakwaDurul Luthfi, dan hasil pemeriksaan ahli Terdakwa Durul Luthfi adalahpecandu ringan Narkotika jenis ganja;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa Durul Luthfiadalah pemeriksaan semu
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Umum
Register : 30-07-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2021 — BILCE BIRENS MEHUE
91 — 36
  • mundurPantai Howe lalu Massa dari kelompok Terdakwa kembali kealternatif, Kemudian sebagian membuka palang dan sebsmelakukan pembakaran terhadap 5 (lima) buah rumah kebun rRobert Taime, Saksi Jhon Taime Alias Jhon Yansen Taime Caly Tame Titus Taime, selfianus Taime, dan Linus Taimterbakar habis tidak ada barang yang tersisa menyebabkan saTaime mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua Rupiah); Terdakwa dengan Saksi Robert Taime telah berdamai danbersedia mengganti rugi dengan membangun kmbali semu
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Khusus
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Mrb
Tanggal 14 Maret 2017 — -IRWANSYAH Bin ALIZAR
148 — 11
  • ;Putusan No.3/Pid.Sus/2017/PN.Mrb.Hal 22 dari 34Menurut Pendapat pakar hukum pidana HazewinkelSuringa mengatakanbahwa delik culpa merupakan delik semu (quaidelict), sehingga diadakanpengurangan pidana. Oleh karena itu maka culpa itu terletak antarasengaja dan kebetulan. ;Selain itu. menurut pakar hukum pidana yang lain, yaitu Van Hamelmembagi culpa atas 2 (dua) jenis, yaitu :1. Kurang melihat kedepan yang perlu. ;2. Kurang hatihati yang perlu.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 02-12-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 44/G.2013/PHI.PBR
Tanggal 5 Februari 2014 — REFLY.E.AKERINA, M E L A W A N PT.WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,
86 — 20
  • Dalam proses persidangan Tergugat akanmembuktikan bahwa apa yang telah didalilkan merupakan kebenaran semu yang tidakdapat dibuktikan;Bahwa pada dalil Penggugat, mendalilkan bahwa hal itu ternyata dari pembicaraanIrvan Kwok (Busines Unit Head Reg 7) lewat handphone kepada Penggugat dengan kata121314kata yang pada intinya agar Penggugat membuat komitmen apabila target tak tercapaiPenggugat bersedia mengundurkan diri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA vs GUBERNUR BANTEN
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu ketigaKeputusan TUN dapat dikelompokkan dalam sebutan "Keputusan TUNyang bersifat umum";Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan diatas maka apabila benar objek sengketa a quo merupakan pengaturanyang bersifat umum atau memiliki jangkauan yang bersifat umum, quodnon, padahal tidak, maka bentuk objek sengketa a quo seharusnya bukanberbentuk penetapan tertulis, juga bukan pula suatu norma konkret, bukanpula suatu rencana, bukan pula suatu perundangundangan semu danbukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 27-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Desember 2012 — PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE vs EVA HERNITA
248 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagaihal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagaialat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran;Bahwa, menurut Yahya Harahap, tidak semua fakta atau bukti yang diajukanbernilai sebagai alat bukti yang sah. Syarat utamanya, harus diajukan danditemukan dalam proses persidangan, sedang ditemukan di luar pengadilanatau out of court tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 27-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 61
  • Saat ini Tergugatmenyadari kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakankehidupan perkawinan semu.52 Bahwa setelah menjalani perenungan yang mendalam Tergugat terusberharap adanya perbaikan yang dicapai dalam berkomunikasi denganPenggugat.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-12-2009 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 55/G/2009/PTUN-PTK
Tanggal 28 Oktober 2010 — YULIANTI melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK 2.. HENDRO ADIANTO LIM
113 — 173
  • tanggal 29 Nopember 1996atas mama Hendro Adianto Lim, = serta keterangansaksi Usman Djais pada persidangan tanggal 25Agustus 2010 (sesual dengan berita acaraPersidangan) yang menyatakan bahwa memang benarlokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketaadalah terletak didusun sela, terjadi kesalahandalam penulisan/pengetikan dalam suratketerangan/bukti P4, tertulis terletak di dusundurian yang sebenarnya adalah di dusun sela makamajelis mempertimbangkan bahwa hal tersebutmerupakan Dwaling (kesesatan semu
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 22-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Prgi
Tanggal 4 Agustus 2016 — pemohon vs termohon
30 — 25
  • nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa secara syari suatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebinan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 145/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
DRS. SUTRISNO, M.Pd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
86 — 44
  • mengusirnya, adalah dalilyang sangat mengadaada dan bertendensi akalakalan Penggugat belakauntuk tujuan mengelabui fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana diuraikandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provsu Nomor :Itprovsu.510/R/2017 tanggal 06 September 2017 yang menjadi salah satudasar pertimbangan penerbitan objek sengketa aquo sehingga oleh karenanyadalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harusdikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dalil pembenaran semu
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 27/Pid.B/2016/PN Sdk
Tanggal 2 Mei 2016 — RUSTI Br. PANDIANGAN
50 — 7
  • puluh) meter, Saksi adamelinat Terdakwa mengejarngejar KASTON SITUNGKIR ke arahParopo;Bahwa saat Terdakwa mengejar KASTON SITUNGKIR, Saksimelihat Terdakwa ada membawa pisau;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pisau yang diperlihatkan dipersidangan adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa saatmengejar KASTON SITUNGKIR;Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran diantaraTerdakwa dan KASTON SITUNGKIR;Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa memarahi TONISITUNGKIR, dengan mengatakan otakmunya semu
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 11-07-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 3 Maret 2015 — Hj. H A S M A. R melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA; - SATUAN DG. NGALLE;
125 — 32
  • Sistempendaftaran tanah di Indonesia disebut Quasi Positif (positif yang semu). Adapunciri sistim quasi positif adalah sebagai berikut: 1) nama yang tercantum dalam bukutanah adalah pemilik tanah yang benar dan dilindungi hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3157 K/Pdt/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — LAURENS TIRAYOH vs. JEANNY NETTY TENDEAN
57 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • J.F Mailangkay serta Ilse LauraKairupan untuk sengaja mengaburkan para Judex Facti di semua tingkatanPeradilan dengan membuat perkara semu yang bertujuan untukmenghalangi eksekusi terhadap putusan perdata kasasi No.2263K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, DK VS MITSUBISHI CORPORATION, DKK
260 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;d. menciptakan persaingan semu;10.4.310.4.4e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f.. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
    terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolansebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukumbutir di atas, persekongkolan yang dilakukan olehTerlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PTMedco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV,Mitsubishi Corporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbukti terdapat kerjasamaantara dua pihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
    Persekongkolan dalam Tender(selanjutnya disebut PedomanPasal 22) adalah kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usahadengan pihak lain atas inisiatifsiapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan pesertatender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22,unsur bersekongkol tersebut dapatberupa:a. kerjasama antara dua pihak ataulebih;b. secara terangterangan maupundiamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumentender sebelum penyerahan;d. menciptakan persaingan semu
    secaralangsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang10.4.3.10.4.4.mengikuti tender, dengan caramelawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentangPersekongkolan sebagaimanadiuraikan pada Bagian TentangHukum butir 8 di atas,persekongkolan yang dilakukanoleh Terlapor I, PT Pertamina(Persero); Terlapor II, PT MedcoEnergi Internasional, Tbk.; danTerlapor IV, MitsubishiCorporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbuktiterdapat kerjasama antara duapihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 29-11-2006 — Putus : 30-08-2007 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pdt.Plw/2006/PN.Smp
Tanggal 30 Agustus 2007 — RUSDIYANTO, DKK (PARA PELAWAN)
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
80 — 9
  • 19 Bahwa semakin jelas bahwa para pelawan hanya mencaricari masalah dengandalildalil yang semu, absurd (tanpa dasar tanpa fakta) , bersifat subyektif, sertatidak di landasi dasar hukum yang kuat dan oleh karena seluruh posita dan petitumpara pelawan dalam surat perlawanannya sama sekali tidak didasari alasan hukumyang jelas, maka sudah seharusnya semua posita dan petitum perlawanan parapelawan ditolak dan dikesampingkan ;M A K A: berdasarkan faktafakta hukum dan dalildalil tersebut diatas jelasbahwa
    5 Bahwa semakin jelas Para Pelawan hanya mencaricari masalah dengan dalildalilyang semu, absurd (tanpa dasar tanpa fakta) , bersifat subyektif, serta tidakdilandasi dasar hukum yang kuat dan oleh Karena seluruh posita dan potitumPara Pelawan dalam surat Perlawananya sama sekali tidak didasari alasanhukum yang jelas, maka sudah sudah seharusnya semua posita dan potitumperlawanan Para Pelawan ditolak dan dikesampingkan ;MAKA : Berdasarkan faktafakta hukum dan dalildalil tersebut diatas jelasbahwa penanganan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
299 — 158
  • Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu
    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 05-07-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KETAPANG Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Ktp
Tanggal 19 Desember 2023 — Penggugat:
Tn. Hayeri
Tergugat:
PT. GUNAJAYA KARYA GEMILANG
58 — 40
  • Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 593.2/25/PEM/14 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kendawangan Kiri tanggal 04 April 2014, dengan ukuran Panjang 360 meter dan Lebar 110 meter atau Seluas 39.600 m2milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah Saidi;
Selatan : berbatasan dengan tanah Semu;
Barat : berbatasan dengan tanah Rosban;
Timur : berbatasan dengan tanah Sungai Tapah;